Gubernur Sidak SPBU

Ditulis oleh  Ilyas PDD Jumat, 08 Juni 2012 09:06

Gub-Sidak-SPBUMenindak lanjuti rapat koordinasi dengan Jajaran TNI, POLRI serta Kejaksaan Tinggi beberapa hari lalu di ruang Dulohupa kantor Gubernur Gorontalo tentang maraknya perjudian togel dan antrian panjang di setiap SPBU, Gubernur Gorontalo Drs. H. Rusli Habibie, M.Ap dan Wakil Gubernurt Gorontalo DR. Drs. H. Idris Rahim MM serta TNI Polri melakukan sidak di sejumlah SPBU Kota Gorontalo (07-06) kamis.



Pada kesempatan itu dari tim sidak di bagi menjadi 2 tim, di mana tim 1 di pimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Tim 2 di Pimpin oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, untuk tim 1 mereka melakukan sidak 4 SPBU yang terletak di kota Gorontalo yaitu, SPBU Bundaran HI, SPBU Tinaloga, SPBU Tamalate dan SPBU Talumolo, sedangkan untuk Tim 2 malakukan sidak di 5 SPBU yang terletak di Kota Gorontalo sebagian yaitu SPBU Raja Eyato, SPBU Andalas serta Agus Salim, dan di Kab. Gorontalo di SPBU yang terletak di Telaga Biru dan SPBU Ulapato.

Dari hasil sidak Tim 1 yang di pimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, mereka menemukan adanya pengisian BBM berulang kali di SPBU Tinaloga, hal ini di buktikan di temukannya motor yang tidak mempunyai surat-suratan, Plat Nomor, bahkan motor yang di gunakan untuk mengisi BBM tidak bisa di nyalakan, jadi pemilik motor tersebut hanya bisa manarik motor yang di gunakannya tanpa menghidupkan mesin, melihat hal ini menimbulkan kecurigaan dari pihak Kepolisian sehingga dari pihak kepolisian langsung mengamankan motor tersebut.

Kemudian untuk SPBU Talumolo Gubernur Gorontalo Rusli Habbibe sempat berdialog dengan masyarakat, bahkan ada masyarakat yang mengatakan dia adalah anggota Asosiasi pedagang BBM eceran, dimana anggota pedagang tersebut memprotes kebijakan yang di lakukan oleh Pemerintah Provinsi, yaitu melarang adanya penjualan BBM bersubsidi eceran, karena dengan alasan ekonomi mendegar hal ini Gubernur Gorontalo Rusli Habibi Menjelaskan Kepada masyarakat bahwa penjualan BBM bersubsidi ini hanya bisa di lakukan oleh badan Usaha yang mempunyai kontrak kerjasama serta izin usaha sesuai yang di amanatkan dalam UU No 22 tahun 2001.

Pada kesempatan itu Gubernur Gorontalo menjelaskan dihadapan masyarakat yang sedang mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak, bahwa pada pasal 52 UU no 22 tahun 2001 yaitu "setiap orang yang melakukan Eksplorasi atau Eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja di pidana dengan hukuman pidana paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 Miliar. Jadi sudah jelas bahwa aturan ini bukan buatan Rusli Habibi tetapi sesuai amanat UUD 1945. Dan aturan ini sengaja saya terapkan karena ini untuk kepentingan orang banyak bukan kepentingan orang perorang atau golongan. tandasnya

Dan dari pihak kepolisian dalam hal ini Kapolda Gorontalo mengatakan bahwa akan menindak dengan tegas apabila di temukannya adanya penjualan BBM bersubsidi yang di jual di luar dari badan usaha yang mempunyai kontrak kerja dan izin usaha yang sesuai di amanatkan pada UU no 22 tahun 2001, termasuk operator SPBU yang nakal akan kami tankap. jadi Siapa pun dia akan kami tangkap dan akan di proses sesuai dengan UU yang berlaku. Ungkap Kapolda Gorontalo pada saat melakukan sidak bersama Gubernur Gorontalo dan Unsur muspida. (Humas Gusti)

Baca 1359 kali
Beri nilai item ini
(0 penilaian)

Tinggalkan komentar

Pastikan informasi yang bertanda (*) telah diisi. Kode HTML tidak diizinkan.