Kabupaten Gorontalo Terima Tambahan Bantuan 700 Rumah

Selasa, 19 Agustus 2014 00:00

Kabupaten Gorontalo, Pemerintah Kabupaten/Provinsi Gorontalo, menerima tambahan bantuan sebanyak 700 unit rumah layak huni dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gorontalo, Romy Sjahrain, Senin, mengatakan, pada kunjungan Deputi Kemenpera RI di Kecamatan Biluhu (15/8), telah diserahkan tambahan bantuan rumah tersebut secara simbolis, serta peresmian realisasi sebanyak 352 unit rumah layak huni kepada keluarga miskin.

"Tidak hanya menyerahkan bantuan rumah, Kemenpera juga memberikan penghargaan kepada pemkab yang dinilai berhasil dalam merealisasikan bantuan tersebut, sehingga dinilai tuntas dari desa, kecamatan dan kabupaten," ujar Romy.

Sehingga kabupaten ini mendapatkan tambahan bantuan rumah layak huni sebanyak 700 unit, yang akan dialokasikan di Kecamatan Limboto.

Total bantuan rumah layak huni yang akan direalisasikan tahun 2014, mencapai 1.112 unit, tersebar di Kecamatan Biluhu 352 unit, Batudaa 60 unit dan Limboto 700 unit.

Menurutnya, sejak dicanangkan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), harapan realisasi tuntas desa, kecamatan dan kabupaten mampu dicapai.

Di antaranya, mampu menuntaskan pembangunan bantuan rumah di 53 desa yang tersebar di 5 kecamatan atau meningkat dari tahun 2012 yang baru mencapai 35 desa tersebar di 3 kecamatan, masing-masing 16 desa di Kecamatan Tibawa, 10 desa di Kecamatan Limboto Barat dan 9 desa di Kecamatan Telaga.

Kemudian dilanjutkan tahun 2013 dengan menyebarkan bantuan rumah layak huni di 18 desa tersebar di Kecamatan Bilato sebanyak 10 unit dan 8 unit dibangun di Kecamatan Batudaa.

Capaian-capaian ini, kata Romy, merupakan upaya pemerintah daerah yang menjalankan program pembangunan menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung dan nyata dirasakan, sebagai kepedulian dan komitmen dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

"Termasuk membuka wilayah yang masih terisolasi untuk menggejar ketertinggalan pembangunan," ujarnya.

Masyarakat penerima bantuan dana BSPS pun diharapkan mampu memanfaatkannya sesuai tujuan, untuk mewujudkan perumahan layak huni yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga-keluarga penerima di daerah ini.

Ia menambahkan, bantuan rumah layak huni dalam bentuk dana, akan diberikan langsung kepada penerima melalui rekening masing-masing senilai Rp7,5 juta per rumah tangga.

 

Antara News Gorontalo

Pemerintah Akan Tertibkan Galian C Sungai Bulango

Selasa, 19 Agustus 2014 00:00

Gorontalo, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menegaskan, pemerintah akan menertibkan aktivitas galian c di sungai Bulango, karena memiliki dampak bagi lingkungan.

 

"Kami tidak menutup izin usaha mereka, tetapi akan menertibkan usaha galian c tersebut," tegasnya ketika memimpin rapat musyawarah pimpinan daerah, Senin. Selain penertiban di lokasi penambangan, juga akan dilakukan pemeriksaan izin usaha.

 

"Penertiban ini semata untuk kepentingan seluruh rakyat Gorontalo, dan kita akan tetap memberi ruang kepada para penambang pasir, tetapi dengan syarat harus sesuai dengan aturan dan yang terpenting tidak merusak lingkungan," pungkas Rusli.

 

Terkait dengan tindak lanjut atas hasil peninjauan ke lokasi pertambangan pasir di Sungai Bulango beberapa waktu lalu, Rusli mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian, kejaksaan, serta didampingi oleh unsur teknis baik dari Balai Sungai maupun SKPD terkait.

 

"Kami akan turun bersama untuk melihat apakah usaha itu memenuhi syarat atau tidak. Jika memang tidak memenuhi syarat, saya serahkan sepenuhnya ke Polda Gorontalo untuk proses hukumnya," lanjut Rusli.

 

Gubernur juga mengapresiasi langkah Polda Gorontalo yang akan segera turun ke lokasi untuk menangani masalah penambangan pasir tersebut.

 

Wakapolda Gorontalo Kombes Pol. Tri Maryanto, mengatakan pihaknya serius dalam menangani maraknya penambangan pasir di sungai itu.

 

"Masalah ini memang butuh penanganan khusus, oleh karena itu saya mohon izin kepada pak gubernur usai rapat ini akan segera ke lokasi penambangan pasir," ujarnya.

 

Antara News Gorontalo

Tilongkabila Ditetapkan Kawasan Prioritas RP2KP-SPPIP

Jumat, 15 Agustus 2014 00:00

Bone Bolango, Kecamatan Tilongkabila ditetapkan menjadi kawasan prioritas Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (RP2KP) maupun Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten Bone Bolango.

 

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bone Bolango, Ishak Ntoma, Kamis, mengatakan, penetapan Kecamatan Tilongkabila menjadi RP2KP-SPPIP, karena dilihat dari sepuluh sektor hasil analisis.

 

Sepuluh sektor analisis tersebut, yakni sektor pemukiman, air bersih, persampahan, drainase, limbah, jalan lingkungan, penataan bangunan dan lingkungan. "Kemudian dilihat dari dua analisis lainnya, yakni sektor ekonomi dan sosial," ujar Ishak.

 

Ishak berharap program RP2KP-SPPIP tersebut bisa dikawal oleh Camat Tilongkabila, sebab program tersebut telah dicantumkan indikator dan strategis pengembangan yang membutuhkan perhatian camat bersama kepala desa.

 

Apalagi kata Ishak, program tersebut diarahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan juga dalam rangka untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama rumah tangga miskin.

 

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bone Bolango Iwan Mustapa menambahkan, RP2KP-SPPIP meliputi 7 kawasan perkotaan di Kabupaten Bone Bolango, meliputi Talumopatu, Tilongkabila, Suwawa, Oluhuta, Botu Barani, Bilungala, dan Bone Raya.

 

"Kita menetapkan untuk RP2KP-SPPIP ke depan adalah Tilongkabila, yang artinya Tilongkabila menjadi prioritas, sebab terkoneksi dengan wilayah sekitar yakni Kecamatan Suwawa, Kabila dan Tapa," kata Iwan.

 

Antara News Gorontalo