Tangkal Serangan, Kementerian Pertahanan Akan Bentuk 'Cyber Army'

Selasa, 24 September 2013 21:07

Jakarta, Guna menangkal serangan di dunia siber yang dapat mengganggu kedaulatan dan pertahanan negara, Kementerian Pertahanan (Kemhan) berencana akan segera membentuk satuan khusus tentara siber (Cyber Army).


"Pembentukan Cyber Army merupakan bagian dari pembangunan pertahanan sistem komunikasi (siskom) dan sistem informasi (sisinfo) Kementerian Pertahanan," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro seusai menutup pendidikan pelatihan bela negara Kementerian Pertahanan 2013 di Rindam Jaya, Jakarta, Selasa (24/9).


Ia menyebutkan, setiap tahun Kementerian Pertahanan selaku melakukan kompetisi cyber dan ada yang dikhususkan bertahan maupun menyerang.


"Serangan cyber yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa saat ini cukup terbuka lebar. Cyber Army akan terdiri dari militer non militer dan dibentuk untuk menangkal serangan tersebut," ungkap Purnomo sembari mengemukakan, bahwa yang dibentuk akan terdiri atas kalangan militer yakni TNI AD, TNI AU, dan TNI AL hingga kalangan sipil.


Sebelumnya, Kementerian Pertahanan juga berencana membangun Pusat Pertahanan Siber (Cyber Defence) untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dari kejahatan dunia maya.

 

Pembangunan pertahanan siber itu, kata Purnomo, juga melibatkan tiga angkatan, yakni TNI AD, TNI AL, TNI AU. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membantu tata kelola, infrastruktur, peralatan, dan sumber daya manusianya.

 

Menurut Purnomo, ancaman serius terhadap kedaulatan melalui dunia maya memang belum tampak. Ada upaya ancaman yang selama ini terjadi, namun belum dikategorikan sebagai ancaman pertahanan negara.

 

"Sifatnya masih mikro, namun kita tetap harus waspada," ujar Purnomo.

Tingkat Hunian Hotel Di Gorontalo Turun

Senin, 23 September 2013 21:30

Gorontalo, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Provinsi Gorontalo pada bulan Juli 2013 sebesar 31,98 persen, atau mengalami penurunan 12,53 poin dibandingkan Juni 2013.


Kepala BPS Provinsi Gorontalo Ihsanurijal, Senin, mengatakan daerah yang menempati urutan tertinggi adalah Kota Gorontalo dengan TPK sebesar 36,13 persen. Kemudian diikuti Kabupaten Boalemo 29,03 persen, Kabupaten Pohuwato24,97 persen, Kabupaten Gorontalo Utara 15,23 persen, dan Kabupaten Gorontalo 8,22 persen.

 

Jika dibandingkan dengan keadaan bulan Juni 2013, penurunan angka TPK pada bulan Juli 2013 yang terbesar terjadi di Kota Gorontalo yakni 16,50 poin. Kemudian diikuti Kabupaten Pohuwato sebesar 7,97 poin dan Kabupaten Gorontalo 1,54 poin. Sedangkan peningkatan angka TPK terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 10,35 poin, dan Kabupaten Boalemo sebesar 9,30 poin.


Secara keseluruhan rata-rata lama menginap tamu asing dan dalam negeri (domestik) pada hotel di Provinsi Gorontalo bulan Juli 2013 mencapai 2,02 hari, mengalami penurunan 0,11 poin jika dibandingkan bulan Juni 2013. Selain itu, rata-rata lama menginap tamu dalam negeri lebih tinggi dibanding tamu asing, yaitu masing-masing 2,02 hari dan 1,76 hari.


Sementara rata-rata lama menginap tamu tertinggi di Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 8,27 hari, kemudian Kota Gorontalo 2,13 hari, Kabupaten Boalemo 1,86 hari, Kabupaten Pohuwato 1,22 hari, dan Kabupaten Gorontalo 1,04 hari.

 

Antara News Gorontalo

Presiden Keluarkan Inpres Percepatan Penyusunan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota

Senin, 23 September 2013 21:15

Jakarta, Dalam rangka melakukan percepatan penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 18 September 2013 telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.


Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menko Perekonomian, Menteri Pekerjaan Umum, Mendagri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pertahanan, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial, Kepala LAPAN, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota.

 

"Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terukur dan terkoordinasi dalam rangka melakukan percepatan penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi diktum Pertama Inpres tersebut.


Kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), melalui Inres No. 8/2013 itu, Presiden menginstruksikan untuk: a. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; b. Meningkatkan pemberian fasilitasi dan dukungan kebijakan kepada Pemerintah Daera; dan c. Melakukan percepatan evaluasi dan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintahan daerah.


Presiden juga menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk meningkatkan pemberian fasilitasi, pendampingan dan pembinaan teknis serta dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan melakukan percepatan penyelesaian persetujuan subtansi atas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

 

Adapun kepada Menteri Kehutanan (Menhut), Presiden menginstruksikan untuk melakukan percepatan penyelesaian persetujuan atas perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, dan memberikan fasilitasi dalam pengintegrasian dan pengharmonisasian kawasan hutan pada rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah provinsi ke dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang belum ditetapkan peruntukan ruangnya.


Kepada Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Presiden menginstruksikan agar melakukan percepatan penyelenggaraan informasi geospasial dasar dan pengintegrasian informasi geospasial tematik kepada pemerintah daerah.


Khusus kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota, Presiden mengintruksikan untuk melakukan percepatan penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.


"Menerapkan kawasan yang belum ditetapkan peruntukan ruangnya (Holding Zone) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dalam hal terdapat usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehuatanan," tegas Presiden SBY dalam diktum Keenam poin b. Inpres tersebut.


Terkait dengan penerapan kawasan yang belum ditetapkan peruntungan ruangnya itu, Presiden SBY meminta Mendagri, Menteri PU dan Menteri Kehutanan agar secara terkoordinasi memberikan dukungan kebijakan dan sosialisai pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Presiden mengintruksikan Menko Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2013 itu, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pusdatin/ES)

 

Berita Terbaru