UMP Gorontalo 2013 Sebesar Rp 1.175.000

Ditulis oleh  Jumat, 30 November 2012 12:57

ump-bisnisktiGorontalo – Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo pada 2013 mendatang mengalami kenaikan signifikan. Sesuai Keputusan Gubernur Gorontalo nomor 433/12/XI/2012 disebutkan, besaran UMP Gorontalo pada 2013 sebesar Rp 1,175 juta per bulan. Ketentuan tersebut berlaku sejak Januari 2013.

Keputusan Gubernur yang ditetapkan pada 26 November 2012 tersebut didasarkan pada nilai kebutuhan hidup layak (KHL) hasil survey, produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja serta kondisi usaha.

Sebelumnya, penetapan UMP sebesar Rp 1,175 juta ini didasarkan pada rembuk Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo. Terdiri Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Serikat Pekerja, Akademisi/Pakar serta pemerintah. Rembuk penetapan besaran UMP berlangsung cukup alot. Ini dikarenakan perbedaan usulan besaran UMP yang disampaikan anggota Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo.

Dari pihak Apindo mengusulkan besaran UMP sebesar Rp 840 ribu per bulan. Sementara serikat pekerja mengusulkan sebesar Rp 1.539.539 sesuai standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sedangkan dari unsur pemerintah dan akademisi merekomendasikan UMP Rp 1,175 juta. Dari rembuk yang berlangsung cukup panjang, akhirnya disepakati besaran UMP sebesar Rp 1,175 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Gorontalo Moh.Nadjamuddin mengemukakan, seiring dikeluarkan SK Gubernur tentang UMP Provinsi Gorontalo 2013, maka Pemprov Gorontalo telah menyurat kepada seluruh bupati/walikota. Hal itu dimaksudkan agara bupati/walikota dapat menyosialisasikan UMP di daerahnya masing-masing. "Harapannya dengan adanya sosialisasi tersebut para pengusaha di daerah ini dapat membayarkan upah kepada karyawannya minimal setara UMP," ujar Moh.Nadjamuddin.

Lebih lanjut ia menambahkan, pemberlakuan UMP mengacu pada Undang-undang nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Pada pasal 90 ayat (1) menegaskan perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minumum. "Selanjutnya pada Pasal 185 undang-udang tersebut menegaskan, bagi yang melanggar ketentuan pasal 90 (1) dipidana paling singkat satu tahun, tindak pidana tersebut adalah tindak pidana kejahatan," tandasnya.

Baca 2655 kali
Beri nilai item ini
(1 Penilaian)

Tinggalkan komentar

Pastikan informasi yang bertanda (*) telah diisi. Kode HTML tidak diizinkan.

Berita Terbaru