GORONTALO – Pulau Biluhu yang berada di pesisir utara Teluk Tomini menjadi lokasi Family Gathering Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dalam menutup akhir tahun 2019, Sabtu (21/12/2019).

Destinasi wisata Pantai Biluhu di Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo dipilih menjadi tempat pilihan Inspektorat karena pesonanya yang keren.

Family Gathering yang dilaksanakan dari pagi hingga siang hari itu bertujuan untuk melepaskan penat serta mempererat kekeluargaan ASN dan PTT lingkup Inspektorat Provinsi Gorontalo selama menjalani masa kerja di tahun 2019.

Inspektur Provinsi Gorontalo, Iswanta ketika memberikan arahan mengharapkan kepada ASN dan PTT Inspektorat melalui kegiatan ini agar lebih meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

“Para auditor dan pengawas pemerintahan agar dalam melaksanakan audit senantiasa berusaha melakukan pencegahan sebelum melakukan tindakan lebih lanjut pada pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat di tahun yang akan datang,” kata Iswanta.

Selain itu, family gathering tahun ini dirangkaikan dengan pemberian hadiah bagi PTT kinerja terbaik Inspektorat Provinsi Gorontalo selama tahun 2019. Diharapkan dengan pemberian reward ini bisa meningkatkan semangat kerja PTT untuk memulai persiapan di tahun 2020 mendatang.

Pewarta : Reza Akase

GORONTALO – Aparat Sipil Negara (ASN) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mengikuti Assessment Kompetensi Individu di Hotel GrandQ, Jumat (20/12/2019). Kegiatan ini dibuka oleh Inspektur Provinsi Gorontalo Iswanta.

Kegiatan ini diikuti oleh 54 orang ASN yang terdiri 3 orang pejabat struktural, 35 fungsional auditor dan 16 fungsional P2UPD. Tujuan Assessment Kompetensi ini untuk mengetahui kompetensi softskill setiap ASN di lingkup Inspektorat.

“Assessment kompetensi individu ini merupakan salah satu pertimbangan untuk mengikuti jabatan yang lebih tinggi atau bisa mendefitinifkan dari jabatan yang sudah ada,” kata Inspektur Provinsi Gorontalo Iswanta, saat membuka Assessment Kompetensi.

Iswanta menambahkan dalam penilaian ini akan ditentukan Fungsional Madya (Pengendali Teknis) dan Muda (Ketua Tim) yang berkompeten dalam bidang tertentu misalnya dalam bidang pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, dan bidang khusus untuk ditempatkan di dalamnya.

Iswanta juga menjelaskan alasan mengapa belum mengikutkan sebagian P2UPD meskipun sudah lulus seleksi dari Itjen Kemendagri, hal ini dikarenakan masih menunggu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo terkait Analisis Jabatan (Anjab) Inspektorat Provinsi Gorontalo.

Pewarta : Reza Akase - Inspektorat

GORONTALO - Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri melaksanakan entry meeting  pelaksanaan Field Audit tahap II pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2019 Provinsi Gorontalo.

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo , Senin (2/12/2019). 

Entry Meeting tersebut diterima oleh Plh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel yang juga selaku Asisten III dan dihadiri juga oleh Plh Inspektur Provinsi Gorontalo, Imran Bagu.

Dalam sambutannya, Sukril Gobel mengharapkan kepada OPD yang menjadi obyek pemeriksaan dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa.

“Kepada OPD apabila meperoleh kendala dapat melakukan komunikasi dengan tim pemeriksa melalui Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo,” kata Sukril Gobel.

Sementara itu Ketua Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri, Ricky JE Mewengkang menyampaikan tujuan pemeriksaan ini adalah melakukan pengujian dan pemeriksaan untuk memastikan rencana tindak pengendalian masing–masing perangkat daerah yang telah disusun pada field audit tahap I telah ditindaklanjuti.

Pelaksanaan pemeriksaan ini dilaksanakan selama 12 hari kalender dari tanggal 2-13 Desember 2019 dengan jumlah OPD yang menjadi obyek pemeriksaan sebanyak 15 OPD.

Foto/Pewarta : Hasan Huradju - Inspektorat

GORONTALO - Inovasi Bidang Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo  mendapat apresiasi dari Inspektur Kota Tomohon, Max M. Mentu pada kunjungan studi banding Inspektorat Kota Tomohon.

Apresiasi ini disampaikan saat mereka  mengunjungi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo, Jumat, 22/11/2019).

Studi banding yang diikuti oleh 15 peserta dari Inspektorat Kota Tomohon tersebut diterima oleh  Nune Lamusu, Plh Inspektur Provinsi Gorontalo dan dihadiri oleh pejabat struktural dan fungsional.

Nune Lamusu dalam sambutanya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Tomohon yang telah menjadikan instansinya sebagai tujuan studi banding.

“Dengan studi banding ini daharapkan terjadi sinergitas di bidang pengawasan antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Inspektorat Kota Tomohon, apa yang ada pada kami silahkan ditiru dan apa yang ada di Inspektotrat Kota Tomohon dapat menjadi inspirasi bagi kami dalam pengembangan inovasi bidang pengawasan,” kata Nune Lamusu.

Max M Mentu, Inspektur Kota Tomohon mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo yang telah menerima studi banding ini.

“Tujuan studi banding ini adalah melihat inovasi bidang pengawasan yang telah diterapkan di Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo yaitu Aplikasi Sistem Informasi Elektronik Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (siLET) dan Identifkasi Risiko yang telah berbasis aplikasi,” kata Max M Mentu.

Max M Mentu mengaku bangga dengan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo yang telah menjadi rujukan dari Kementrian Dalam Negeri terkait dengan pengembangan kinerja dan inovasi bidang pengawasan bagi Inspektorat di seluruh Indonesia..

Pewarta/Foto : Hasan Huradju

GORONTALO - Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh melakukan kunjungan ke Provinsi Gorontalo untuk studi pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo, Rabu (13/11/2019).

Salah satu tujuan studi banding Provinsi Aceh ke Inspektorat Provinsi Gorontalo ini adalah melihat langsung tata cara pelaksanaan sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah (MPKD) yang dilakukan untuk penyelesaian kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo, Iswanta,  saat menyambut rombongan Provinsi Aceh menjelaskan tentang kinerja yang telah dilaksanakan oleh instansi yang dipimpinnya. Salah satu kinerja tersebut adalah adanya aplikasi Sistem Elektronik Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SILET) yang terintegrasi dengan e-SPT Tracking.

“Dalam aplikasi ini menggambarkan proses perintangan penugasan sampai proses penyelesaian penugasan. Jadi kita bisa monitor surat tugas ini tanggal berapa, sampai saat ini sudah berapa lama, dan posisinya sudah di mana. Sehingga kita Inspektur sudah bisas memonitor jika ada laporan yang belum selesai.”, jelas Iswanta.

Iswanta juga menambahkan bahwa terkait dengan pelaksanaan sidang Majelis Kerugian Daerah (MPKD), dimana sidang ini sangat membantu dalam penyelesaian tuntutan kerugian daerah yang merupakan temuan dari hasil pemeriksaan baik pemeriksaan  dari Inspektorat Provinsi Gorontalo dan BPK RI.

Dalam kunjungan tersebut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Inspektur Provinsi Aceh, serta Inspektur dan Auditor Kab/Kota se-Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh memilih studi banding ke Provinsi Gorontalo dengan alasan Pemprov Gorontalo meraih peringkat ke-II Nasional Kinerja Pengawasan Terbaik Tahun 2019 pada Rakorwasdanas yang digelar di Kota Solo Provinsi Jawa Tengah, (25/10/2019).

Diakhir kunjungan tersebut peserta menyaksikan tata cara pelaksanaan sidang Majelis Kerugian Daerah melalui simulasi sidang yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

Pewarta : Reza Akase - Inspektorat

GORONTALO - Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin-JFA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkenalkan aplikasi Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas (SIBIJAK) melalui workshop di Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo, Selasa (5/11/19).

Wokshop yang diselenggarakan di Aula Inspektorat Provinsi Gorontalo itu diikuti oleh 60 pejabat fungsional auditor Inspektorat Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan JFA oleh BPKP sebagai instansi pembina jabatan fungsional auditor yang tertuang dalam PP nomor 11 tahun 2017.

Iswanta, Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo dalam sambutannya berharap para auditor Inspektorat bisa memahami SIBIJAK.

Ia juga menambahkan agar auditor bisa memaksimalkan waktu penugasan mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan karena akan menjadi dokumen penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

SIBIJAK merupakan sistem terpadu yang mengintegrasikan layanan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP dan dimanfaatkan oleh pimpinan APIP dan auditor pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Kepala Bidang Evaluasi Pusat Pembinaan JFA, Adiyanto saat memberikan materi dalam workshop tersebut menjelaskan beberapa fitur SIBIJAK sebagai pengolah data JFA. Adiyanto mengatakan beberapa manfaat dari SIBIJAK yaitu efisiensi ujian sertifikasi melalui Ujian Sertifikasi JFA Berbasis Komputer (USABK)  dan penilaian angka kredit JFA yang masih manual (paper based).

Dalam aplikasi SIBIJAK terdapat beberapa fitur yaitu pendaftaran diklat sertifikasi auditor, pengelolaan pendaftaran ujian JFA, ujian JFA berbasis komputer (USABK), pengusulan persetujuan pengangkatan ke dalam JFA serta penilaian dan penetapan angka kredit JFA.

Pewarta/Foto : Reza Akase - Inspektorat

GORONTALO – Kerja sama antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspktorat Daerah Provinsi Gorontalo dan Aparat Penegak Hukum (APH) Itwasda Polda Gorontalo dalam upaya pemberantasan pungutan liar (Pungli) ditandai dengan kunjungan Irwasda Polda Gorontalo ke Inspektorat Provinsi Gorontalo, Kamis (24/10/19).

Irwasda selaku Ketua Pelaksana Unit Pencegahan Pungli (UPP) Provinsi Gorontalo, Kombes Pol M Syamsul Huda bersama anggota Pokja Pencegahan meninjau Posko UPP Saber Pungli Provinsi Gorontalo yang berlokasi di Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

Kunjungan ini dilaksanakan sebagai pemantauan pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar pada UPP Provinsi dan akan dilanjutkan untuk meninjau posko UPP Saber Pungli sampai ke Kabupaten/Kota.

Kedatangan Pejabat Utama Polda Gorontalo ini disambut langsung oleh Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo, Iswanta, beserta uuditor pengelola Saber Pungli Provinsi Gorontalo di ruang Inspektur.

“Kami menyampaikan agenda pencegahan antara lain penertiban wilayah yang menjadi kewenangan provinsi  terkait pengelolaan pelabuhan yang belum dikelola dengan baik, di samping  itu juga proses pengurusan perizinan,” kata Iswanta.

Di akhir pembicaraan, Kombes Pol M Syamsul Huda mengharapkan ada upaya maksimal terhadap pencegahan pungli berupa sosialisasi, kampanye anti korupsi, penerapan SOP perijinan dan penindakan jika memang dibutuhkan.

Kunjungan tersebut diakhiri dengan peninjauan Posko UPP Saber Pungli Provinsi Gorontalo.

Pewarta : Hasni Miolo

GORONTALO - Keberhasilan pengawasan Inspektorat Gorontalo mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua.

Apresiasi ini diungkapkan saat rombongan Pemerintah Kabupaten Yahukimo melakukan studi banding terkait dengan pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo, Senin, (14/10/2019).

Rombongan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dipimpin oleh Asisten I, Abubakar Fara dan diterima oleh Inspektur Daerah Iswanta di ruang kerja.

Abubakar menyampaikan tujuan dari kunjungan kerja ini untuk melihat secara langsung keberhasilan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam bidang pengawasan, khususnya terkait dengan pelaksanaan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah (MPKD).

“Selama ini terkait dengan penyelesaian kerugian daerah, pemerintah Kabupaten Yahukimo belum melaksanakan Sidang MPKD, untuk itu kami ingin belajar dari Provinsi Gorontalo yang sudah melaksanakan sidang tersebut”, kata Abubakar.

Inspektur Iswanta, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo atas kunjungan kerjanya di Provinsi Gorontalo. Inspektorat Daerah akan membantu Pemerintah Kabupaten Yahukimo terkait pelaksanaan pengawasan.

Iswanta juga menyampaikan jangan hanya terbatas kegiatan MPKD yang dilihat, tetapi juga kegiatan pengawasaan lainnya seperti penerapan aplikasi dalam penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan identifikasi risiko yang sudah berbasis sitem informasi.

“Saya juga berharap dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Gorontalo selain studi banding terkait pengawasan dapat juga mengunjungi destinasi pariwisata yang ada di Provinsi Gorontalo”, ujar Iswanta.

Rombongan Yahukimo juga melihat simulasi Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah (MPKD), di mana dalam simulasi tersebut diperlihatkan bagaimana tahapan dan tatacara sidang MPKD.

Inspektur Daerah Kabupaten Yahukimo, Paulus Mita, sangat mengapresiasi pelaksanaan sidang MPKD di Provinsi Gorontalo, dan berharap kerjasama ini akan berlanjut terus.

Paulus juga memberikan apresiasi Inspektorat Daerah atas prestasi yang diraih di mana Provinsi Gorontalo sebagai Pemerintah Daerah Provinsi dengan Predikat II Kinerja Pengawasan Terbaik Tahun 2019, dan merupakan satu-satunya pemerintah provinsi di luar Pulau Jawa.

Pewarta : PPID Inspektorat

GORONTALO – Untuk meningkatkan kompetensi pejabat fungsional pengawas, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo menggelar Workshop Audit Internal bertempat di Grand Q Hotel Gorontalo, Senin (10/7/2019).
Workshop yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti oleh Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para pengawas saat melaksanakan audit dalam pekerjaannya, sehingga bisa bekerja sama secara teamwork serta saling mendukung antara P2UPD dan Auditor.

“Kami menegaskan untuk bisa memahami peran sebagai pengawas atau sebagai auditor sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjutnya. Di sinilah kami memerlukan kerjasama pihak BPKP untuk peningkatan kapasitas P2UPD untuk mensinergikan dengan auditor yang sudah ada di Inspektorat,” jelas Iswanta, Inspektur.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Supriyadi saat memberikan pengantar Diklat pada workshop ini menjelaskan audit yang dilakukan harus mengacu pada standar audit internal Auditor Indonesia.

Ia juga menjelaskan beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk pelaksanaan audit antara lain, control base, process base, risk base, dan risk management base.

Supriyadi berharap pengawas lebih mengedepankan konsultasi sehingga bisa memberikan solusi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang bagaimana pemerintahan tata kelola yang lebih baik dan meminimalkan risiko.

Pewarta/Foto : Reza Akase

GORONTALO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2018 pada lembaga negara, kementerian dan pemerintah daerah bertempat di Gedung KPK Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2019).

Berdasarkan hasil rilis KPK tersebut Pemerintah Provinsi Gorontalo menduduki peringkat 4 provinsi dengan nilai integritas tertinggi.

Dalam sambutannya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta hasil survei tersebut nantinya dapat ditindaklanjuti oleh tiap instansi. Salah satunya dengan memperhatikan betul sistem pencegahan korupsi yang akan digunakan di lembaga atau instansinya.

"Hasil survei ini agar ditindaklanjuti oleh semua peserta dengan membuat sistem atau program pencegahan korupsi di instansinya masing-masing," ungkap Alexander Marwata.

Hasil survei tersebut untuk 20 pemerintah provinsi adalah

- Pemprov Jawa Tengah: 78,26

- Pemprov Jawa Timur: 74,96

- Pemprov Sumatera Barat: 74,63

- Pemprov Gorontalo: 73,85

- Pemprov Kepulauan Riau: 73,34

- Pemprov Nusa Tenggara Barat: 73,13

- Pemprov Jawa Barat: 72,97

- Pemprov Kalimantan Selatan: 68,76

- Pemprov DKI Jakarta: 68,45

- Pemprov NTT: 67,65

- Pemprov KalimantanTimur: 67,55

- Pemprov Bengkulu: 66,47

- Pemprov Sumatera Utara: 66,13

- Pemprov Kalimantan Tengah: 66

- Pemprov Banten: 65,88

- Pemprov Aceh: 64,24

- Pemprov Jambi: 63,87

- Pemprov Sulawesi Selatan: 63,85

- Pemprov Riau: 62,33

Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo, Iswanta mengungkapkan berdasarkan hasil survei KPK ini menunjukkan peningkatan integritas di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, baik penilaian yang dilakukan oleh pihak internal, eksternal dan para ahli.

Iswanta mengharapkan dengan adanya hasil Survei Penilaian Integritas ini menjadi pemacu bagi para aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningktkan integritas.

“Hal–hal  yang masih menjadi catatan khususnya bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah terkait dengan whistleblower yaitu kesediaaan dan kemampuan untuk melaporkan adanya penyimpangan, khsusunya tindak pidana korupsi,” kata Iswanta, Rabu (2/10/2019).

Catatan lain adalah terus mendorong ASN level pimpinan sampai dengan staf untuk melaporkan adanya gratifikasi terkait jabatan. Masih ditemukan praktik pungutan liar (Pungli).

Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK ini dilakukan selama  setahun penuh, mulai Juli 2017 hingga Juli 2018.

Survei dilakukan terhadap 60 responden internal, 60 responden eksternal, dan 10 responden ahli.

Pewarta : Hasan Huradju - Inspektorat