>

JAKARTA, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menemui Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa di Markas TNI AD, Jakarta, Kamis (28/3/2019). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas tiga hal yakni menyangkut seleksi calon Tamtama TNI, kerjasama reboisasi kawasan hulu untuk penyelamatan danau Limboto serta rencana pembangunan Sekolah Bintara TNI di Gorontalo.

“Yang pertama, saya bermohon kepada beliau untuk memberikan kesempatan kepada putra-putra Gorontalo mengikuti seleksi calon Tamtama TNI AD sekarang. Dari jatah ke Kodam XIII/Merdeka 300 orang, saya bermohon 100 diberikan jatah untuk Gorontalo,” terang Rusli usai pertemuan.

Lebih lanjut Gubernur Gorontalo dua periode itu menjelaskan, perlu ditinjau kembali penerapan passing grade untuk seleksi calon prajurit TNI. Menurutnya, tidak bisa disamakan kualitas lulusan SMA di pulau Jawa dan Jakarta pada khususnya dengan kualitas lulusan SMA di kawasan timur.

Berikutnya menyangkut penyelamatan danau Limboto yang melibatkan personil TNI/Polri. Kerjasama yang sudah berlangsung dua tahun terakhir itu, diharapkan lebih intens dilakukan melalui reboisasi lahan di kawasan hulu sungai.

“Saya bermohon agar pak Kasad bisa berjuang juga anggarannya di pusat,” imbuhnya.

Terkait dengan rencana pembangunan sekolah Bintara TNI di Gorontalo, menurut Rusli, Kasad sangat antusias untuk mewujudkannya. Pemprov Gorontalo sendiri terbilang serius untuk rencana ini dengan menyiapkan lahan seluas 250 hektar di Kabupaten Pohuwato.

“Beliau sangat antusias, sangat setuju. Beliau rencana datang ke Gorontalo untuk meninjau persiapan-persiapan itu,” Gubernur Rusli mengakhiri. (Hmsprov - Isam)

Makassar, Humas – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo menggelar Workshop Penguatan Inovasi Daerah dan Benchmark Program Inovasi, Senin (18/3/2019) di hotel Karebosi Condotel, Kota Makassar. Kegiatan ini menjadi bagian dari sosialisasi untuk menggali dan menciptakan inovasi di daerah sekaligus meningkatkan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memiliki inovasi.

Sekretaris Bapppeda Provinsi Gorontalo, Irvan Katili, saat membuka kegiatan tersebut menjelaskan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat pada beberapa dekade terakhir ini menjadi peluang untuk penyelenggara pemerintahan dalam melakukan inovasi-inovasi yang mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

”Peningkatan kinerja tentunya memerlukan inovasi atau kebaruan dari semua penyelenggara pemerintahan sehingga pemerintah memerlukan aparatur yang mampu mengkreasikan pekerjaan yang dilakukan menjadi tidak bussiness as usual tapi menjadi inovatif dan kreatif,” jelas Irvan.

Ia menguraikan, pemerintah telah memberikan panduan dalam pelaksanaan inovasi di daerah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017. Regulasi ini untuk mendorong daerah melakukan inovasi dan memberikan kepastian hukum jika terjadi kegagalan atas pelaksanaan inisiatif inovasi.

“ Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah memiliki tim koordinasi penguatan sistem inovasi daerah (sida) yang baru dibentuk pada akhir tahun 2018 yang memiliki tugas merumuskan, merancang dan menilai program daerah yang inovatif untuk pembangunan,” terang Irvan.

Sekretaris Bapppeda ini berharap, Bidang Litbang Bapppeda yang melaksanakan kegiatan ini perlu melihat lagi inovasi-inovasi yang sudah pernah dilaksanakan oleh Pemprov Gorontalo, apakah diperlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini.

“Kegiatan ini sekaligus mengaktifkan kembali pokja sistim inovasi daerah yang sudah dibentuk,” pungkasnya.

Selain diikuti Bapppeda se-Provinsi Gorontalo dan beberapa OPD terkait di lingkup Pemprov Gorontalo, diskusi ini menghadirkan para profesional di bidangnya seperti dari Litbang Daerah Sulawesi Selatan , Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Kajian Managemen Pemerintahan, Lembaga Administrasi Negara, Makassar, serta Staf Ahli Ditjen Inovasi, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (Hmsprov - Asriani)

BOGOR, BPPG – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menutup kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perbendaharaan Bagi Pegawai di Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang berlangsung sejak 11 – 15 Maret 2019, di Hotel Indra Djaya, Bogor.

Dalam sambutannya, Rusli Habibie mengatakan bahwa kesuksesan kegiatan tersebut tidak lepas dari peran penyelenggaraan dalam hal ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta keikutsertaan para pegawai keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Kegiatan ini sudah sukses kita laksanakan, tapi akan lebih sukses lagi kalau apa yang diperoleh dari sini bisa dilaksanakan dengan baik nantinya. Karena Diklat ini ada untuk peningkatan kualitas kinerja kita,” kata Gubernur Gorontalo, dua periode ini, Jumat (15/3/2019).

Melalui Diklat ini diharapkan agar pengelolaan keuangan pemprov bisa mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh sebanyak lima kali berturut-turut.

Pengelolaan keuangan yang tidak saja tertib administrasi, tapi juga tepat guna, tepat sasaran dan tepat hasil.

“Meski demikian kita tidak boleh merasa puas. Pertumbuhan ekonomi kita bagus, program-program kita yang pro rakyat juga bagus, tapi kenapa angka kemiskinan juga tidak turun? Jadi bukan hanya persoalan pengelolaan keuangan dan administrasi tetapi juga harus diperhatikan peruntukannya untuk rakyat,” jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto, Kepala Pusdiklat waspada BPKP RI, Djoko Prihatdono. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, serta panitia dan peserta Diklat.

Pewarta: Jusni – BPPG

BALIKPAPAN, Bapppeda – Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki menyatakan akan memperjuangkan usulan kegiatan tahun 2020 Provinsi Gorontalo yang akan masuk dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2020 yang akan dilaksanakan di Provinsi.

Hal ini dikatakan Budiyanto saat mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Regional II, di Hotel Grand Senyiur, Kota Balikpapan, Senin (11/3/2019).

“Kami berupaya dan berharap kegiatan ini dapat berjalan maksimal, seluruh OPD yang ikut dapat memperjuangkan usulan yang sebelumnya telah disampaikan dalam aplikasi Krisna-Selaras,” jelas Budiyanto.

Budiyanto melanjutkan, akan segera menindaklanjuti hasil Rakortekrenbang ini berdasarkan hasil pembahasan dan arahan K/L, karena hasil Rakortekrenbang ini akan terus berlanjut sampai dengan pelaksanaan Musrenbang Tingkat Nasiona akhir April nanti.

Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo ini membahas tentang penyelarasan pembangunan nasional dan daerah serta akan mematangkan Renja K/L dan Rancangan RKP tahun 2020.

Provinsi Gorontalo menjadi salah satu dari 17 Provinsi di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yang mengikuti Rakortekrenbang ini.

Rakortekrenbang Regional II dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai dengan 15 maret 2019 dengan mengusung tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. (Hmsprov : Taufik/ Editor :Nova)

Halaman 1 dari 4
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo