>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

BOLIYOHUTO - Dinas Pangan Provinsi Gorontalo melaksanakan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) sejak tahun 2016 hingga sekarang, program ini berperan menyangga saat harga jatuhb pada masa panen raya dan menstabilkan harga pangan pada saat paceklik.

Sehingga program ini telah menjadi instrumen pemerintah untuk menahan gejolak harga dalam situasi tertentu dan mekanisme berkelanjutan pada situasi pasokan melimpah  dan kurang atau sebagai stabilisator dalam menjaga pasokan pangan pemerintah bersama masyarakat.

Untuk memastikan beroperasinya program bantuan pemerintah melalui Dinas Pangan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) dalam merevitalisasi dan pengadaan Rice Milling Unit (RMU) atau gilingan padi, Kepala Dinas Pangan, Sutrisno melakukan monitoring evaluasi ke penerima program Poktan Mulyo di Desa Sidomulyo Kecamatan Boliyohuto, Poktan Rimbun Permai Desa Bina Jaya Kecamatan Tolanggohula, Poktan Toyidito Desa Toyidito Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.

“Dari hasil monev ini semua sudah memenuhi target yang diharapkan, walaupun masih ada perlengkapan alat RMU pendukungnya lainnya yang perlu ditambahkan dalam pengoperasiannya,” kata Sutrisno, Selasa (22/10/2019).

Mnegatasi masalah ini, Sutrisno meminta segera ditindaklanjuti ke penanggung jawab agar mesin RMU ini segera beroperasi untuk Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat di desa.

“Saya sudah kroscek lagi apa sudah beroperasi,” ujar Sutrisno.

Ketua Poktan Desa Bina Jaya, Roi berterima kasih atas bantuan RMU melalui Dinas Pangan ini, ia bertsama anggotanya akan memanfaatkan sesuai aturan yang ditetapkan.

“Bantuan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan, terutama  beras dan dapat memenuhi target yang diharapkan,” ujar Roi.

Dalam monitoring evaluasi Ini Sutrisno disertai Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan M Ridwan Najamudin selaku penanggung jawab kegiatan.

 

Pewarta : Hariman – Dinas Pangan

GORONTALO – Diskusi terpumpun ekspos hasil kajian kemiskinan petani dibuka oleh Sekreatris Dearah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, di Hotel Damhil Universitas negeri Gorontalo, Selasa (22/10/2019).

Dalam diskusi ini narasumber 5 Kepala Badan Pusat Statistik di Provinsi Gorontalo memaparkan kajiannya dengan mengacu pada tahun dasar Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015, mereka juga memproyeksikan pendapatan petani dan produktifitas serta angka agregat penyebab kemiskinan petani.

“Mayoritas petani yang tercatat di Basis Data Terpadu yang perlu mendapat perhatian khusus,” kata Kepala Bidang Statistik, Fatma Biki.

Perhatian ini terutama pada petani gurem yang hanya memiliki lahan kurang dari 0.5 hektare, yang seharusnya menerima manfaat.

Petugas teknis juga harus menghindari Inclusion error, yaitu kesalahan yang terjadi karena orang yang tidak berhak menerima manfaat tapi masuk database sebagai penerima manfaat.

Fatma juga menjelaskan intervensi program pertanian yang terbilang contra-multiplier effect dengan kenaikan nilai tukar petani saat ini, daya beli petani seharusnya tinggi namun kesejahteraan mereka tergolong rendah.

 

Pewarta : Yoan Dunda - Dnas Kominfo Dan Statistik

GORONTALO – Untuk menguatkan sinergitas antarlembaga, pimpinan dan anggota baru DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi, Selasa (22/10/2019).

Kunjungan ini dilakukan untuk mengenalkan ketua dan wakil ketua yang baru hasil periode 2019-2014. Kunjungan ini dipimpin oleh Paris Jusuf, yang disertai ketiga wakilnya.

Kedatangan mereka diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Jaja Subagja. Sebelumnya pimpinan DPRD menyempatkan melihat dan mengecek kondisi pelayanan serta infrastruktur bangunan Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang didampingi Kajati dan jajaranya serta Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo.

Jaja Subagja memaparkan harapan besarnya kepada Paris Jusuf dan para wakilnya agar terus menjalin tali silahturahim, bersinergi serta membawa Gorontalo pada perubahan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Jaja Subagja juga berharap legislatif bisa memberikan peluang serta solusi yang konkrit terhadap pembangunan di Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo, dalam bentuk dana hibah.

“Kantor Kami ini sangat butuh pembenahan, kondisi bangunan yang cukup tua, perlu rehabilitasi,” kata Jaja Subagja.

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan DPRD bersama para Ketua Komisi dan Fraksi akan membahas di tingkat parlemen untuk mencarikan solusi.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Sekretariat DPRD

Bandung, Humas – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan siap membantu Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengembangkan pariwisata daerah. Hal itu disampaikan Kang Emil saat bertemu dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2019 yang dipusatkan di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/7/2019).

“Saya ketemu pak Ridwan Kamil dan meminta beliau membantu Gorontalo untuk investasi di bidang pariwisata. Beliau sangat tertarik bahkan dalam waktu dekat akan ke Gorontalo dan mengajak investor untuk mengembangkan pariwisata,” terang Rusli usai acara.

Gubernur Rusli juga menyampaikan keinginannya untuk melaksanakan studi tiru ke obyek wisata alam Ciater di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ciater yang memiliki pemandian air panas dinilai cocok dengan obyek wisata Lombongo di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.

“Saya berharap pemerintah Bone Bolango maupun provinsi bisa menerima kedatangan investor seperti yang ada di Ciater sehingga bisa meningkatkan kunjungan wisatawan dan membuka lapangan kerja,” imbuh mantan Bupati Gorontalo Utara itu.

Pertemuan dua Gubernur untuk membahas pariwsata bukan kali ini saja terjadi. Pada 24 April 2019 lalu, Rusli Habibie dan Ridwan Kamil bertemu pada peluncuran Kalender Event Pariwisata Gorontalo 2019 yang digelar di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB).

Selain menghadiri HLUN 2019 dan studi tiru di obyek wisata Ciater, Gubernur Gorontalo dan rombongan akan mengikuti sejumlah kegiatan. Di antaranya Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas KUA-PPAS, Pemaparan Iklim Investasi dan Daya Saing Gorontalo dari NSLIC, FGD Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) RS Ainun serta peninjauan Waduk Dharma di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Pewarta : Isam - Humas

Bandung, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi istri Idah Syahidah menghadiri peringatan puncak Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2019 yang dipusatkan di Monumen Juang Rakyat Jawa Barat, Bandung, Rabu (10/7/2019).

Gubernur Rusli duduk disamping Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selaku tuan rumah serta Menteri Sosial (Mensos) RI Agus Gumiwang Kartasasmita. Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo juga hadir di antara barisan tamu bupati dan wali kota se Indonesia.

Dalam sambutannya, Mensos Agus Gumiwang menyebut Indonesia sudah memasuki era penduduk berstruktur tua sejak tahun 2000 di mana proporsi lansia mencapai 7,18 persen. Suatu negara disebut berstruktur tua jika proporsi lansia mencapai 7 persen ke atas.

“Pertumbuhan jumlah lansia yang dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang semakin meningkat: dari posisi 7,18 persen di tahun 2000, 8,48 persen di tahun 2005, 9,77 persen di tahun 2010, dan hingga akhir tahun 2018 lalu jumlah populasi lansia mencapai sekitar 24,4 juta jiwa atau 9,27 persen dari total populasi penduduk Indonesia. Pada tahun 2020 nanti jumlah lansia diperkirakan mencapai 11,3 persen,” jelas Agus.

Menurut Mensos, tantangan pemerintah saat ini dan ke depan terkait lansia adalah bagaimana menjadikan lansia sebagai aset sumber daya manusia yang tetap sehat, produktif, mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Hal itu sejalan dengan tema pelaksanaan HLUN 2019.

Caranya dengan intervensi program yang sifatnya preventif yakni dengan mencegah dan menanggulangi risiko kemiskinan di kalangan lansia. Protektif yakni memberikan pelayanan dasar dan bantuan sosial bagi lansia serta promotif melalui peningkatan kapaistas, ketempilan dan tingkat pendapatan lansia.

“Untuk membangun kesejahteraan sosial lansia maka diperlukan aktivasi dan penguatan program-program seperti asuransi sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial dasar, peningkatan kapasitas, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian,” sambungnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli menyebut jumlah lansia di daerah mencapai angka 86.976 jiwa. Selain diintervensi melalui program pemerintah pusat, para lansia khususnya yang kurang produktif dibantu dengan beberapa program di antaranya Bantuan Untuk Lansia (Bantu LU) bagi 344 lansia, Familiy Support 114 lansia, home care 256 lansia.
Ada pula program day care bagi 57 lansia, pemakaman bagi lansia terlantar, bantuan kebutuhan dasar LKS Lansia serta Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 150 lansia.

“Kita juga memberikan subsidi ikan gratis bagi lansia. Tahun depan kita bikin program Kartu Sembako bersubsidi salah satu prioritasnya bagi lansia dan pemegang kartu PKH. Itu mendapatkan apresiasi dari pak Menteri dan beliau akan mengalokasikan lebih banyak lagi program untuk Provinsi Gorontalo,” sebut Rusli.

Pemprov Gorontalo rencananya akan menggelar puncak peringatan HLUN 2019 tingkat provinsi tanggal 19 Juli 2019 nanti.

Pewarta : Isham - Humas

 

KOTA GORONTALO, Humas – Rapat Tim Koordinasi Pentaan Ruang Daerah (TKPRD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo yang dipimpin langsung oleh Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, membahas sejumlah isu terkait wilayah perbatasan negara Provinsi Gorontalo dan juga Provinsi Sulawesi Tengah.

Rapat yang dihadiri oleh Sekertaris daerah Buol, serta beberapa perwakilan Kepala Dinas PUPR di beberapa daerah di bagian Sulteng ini, berlangsung diruang rapat Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, Rabu, (10/7/2019).

Dalam sambutannya Kepala Bagian Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe menjelaskan melalui kesempatan ini kurang lebih ada delapan isu yang akan dibahas terkait kesepakatan pola dan struktur ruang revisi RTRW di daerah yang berbatasan dalam hal ini Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah.

Isu tersebut antarala lain, yang pertama mendorong kawasan strategi nasional perbatasan negara Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah, yang kedua koordinasi dan kerjasama peningkatan infrastruktur antar wilayah perbatasan yang perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan akses sibiltas wilayah pada kawsan perbatasan.

“Selanjutnya ada pula pemanfaatan dan pengendalian ruang pada wilayah perbatasan yang harus memang harmonis serta mendukung pelestraian lingkungan. Ada juga pelaksanaan pengembangan teluk tomini sebagai kawasan andalan baik di Provinsi Gorontalo maupun Sukawesi Tengah, dan empat isu penting lainnya. Ini yang akan kita bahas bersama hari ini,” kata Sultan

Sementara itu Darda Daraba dalam arahannya mengatakan terkait dengan subtansi revisi pemanfataan ruang ini salah satu yang paling utama persyaratannya adalah perlunya singkronisasi, koordinasi, harmonisasi serta kesepakatan. Menurutnya tanpa semua itu setiap daerah perbatasan akan sering terjadi konflik karena tidak ada kesepahaman dan kesepakatan dari kedua belah pihak.

“Rapat koordinasi ini juga tujuannya tentunya untuk mengkoordinasikan isu-isu terkait daerah perbatasan yang sering kali menjadi konflik. Kemudain yang perlu dibicarakan juga, yang paling utama terkait dengan peningkatan infrastruktur – infrastruktur wilayah perbatasan ini. Jadi dirapat ini seharusnya tidak ada lagi Gorontalo dan mana Sulteng, yang ada hanyalah kesepahaman bersama,” tandasnya.

Pewarta : Echin – Ryan

KOTA GORONTALO, Humas – Untuk memudahkan proses pengadaan barang dan jasa, Sekda Provinsi Gorontalo, Darda Daraba mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan e-katalog.

“Melihat berbagai macam keuntungan yang diperoleh dari penggunaan e-katalog, maka sudah saatnya Pemprov Gorontalo untuk mulai memperhitungkan dan memberikan porsi lebih untuk realisasi layanan semacam ini,” kata Darda saat membuka seminar Solusi Belanja Cerdas Tanpa Waswas yang digelar PT Airmas Perkasa (Ayooklik.com) di Maqna Hotel, Selasa (9/7/2019).

Ia mengatakan bahwa trend pelaksanaan barang dan jasa saat ini sudah bergeser pada mekanisme elektronik, sistem ini dianggap lebih unggul dalam hal efisiensi dan efektifitas serta lebih transparan.

“Pemanfaatan e-katalog ini bisa membantu kita dalam hal pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat mempercepat proses pengadaan juga mencegah adanya tindakan yang melanggar hukum dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah,” ujar Darda.

Sekda juga mengingatkan dalam penggunaan e-katalog perlu hati-hati dan harus detail dalam segi menentukan spesifikasi barang tersebut.

“Saya berharap seminar ini bisa dimanfaatkan setiap OPD agar bisa berdiskusi bagaimana caranya masuk dan belanja serta bagaimana kewenangan ayooklik.com dalam pengadaan jasa,” tandasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh OPD khususnya pejabat dan staf yang menangani pengadaan barang.


Pewarta : Nova

Editor : Asriani

KAB. POHUWATO, Humas – Untuk terus mendorong peningkatan ekonomi keluarga pedesaan, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Gorontalo terus melakukan pembinaan utamanya dalam hal ekonomi kreatif.

Ibu-ibu dilatih untuk bisa memproduksi kerajinan tangan dengan memaanfaatkan barang bekas, seperti yang dilakukan di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Senin (8/7/2019).

Polanya dengan menggandeng Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) Sweet Media selaku NGO yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Permodalan dibiayai oleh Ketua Dekranasda Idah Syahidah Rusli Habibie.

“Ibu Idah pengen ada gerakan dulu membangun kesadaran ibu-ibu untuk berdaya. Awalnya masih modal pribadi ibu, harapannya ketika sudah berkembang maka sendirinya akan ada perhatian dari pemerintah melalui dinas teknis,” jelas Ketua LPP Sweet Media, Adlan Hulukati.

Produk kerajinan yang dihasilkan pun cukup variatif mulai dari vas bunga, tempat menaruh jarum pentul, sendal dan lainnya. Bahan dibuat dari bekas tiras kain jahit dan plastik botol air mineral.

“Pemasarannya melalui media online agar jangkauannya lebih luas. Ada juga di pasar tradisional dan kita buka toko khusus untuk pemasarannya,” imbuh Adlan.

Selain di Kabupaten Pohuwato, Dekranasda juga telah dan terus mendorong kerajinan kreatif ibu-ibu di Kabupaten Boalemo, tetapnya di Desa Kualam Lumpur, Kecamatan Paguyaman. Mereka memproduksi vas bunga, bros jilbab dan kunci dengan bahan dasar daun jagung.

Pewarta : Isham - Humas

Kota Gorontalo, Humas – Provinsi Gorontalo beruntung menjadi salah satu provinsi yang masuk di antara delapan provinsi yang terpilih untuk project penelitian program lima tahun USAID MADANI.

Menurut Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki dalam rapat koordinasi teknis bersama tim USAID
MADANI, Senin (8/7/2019) di ruang rapat Bapppeda, penentuan Gorontalo sebagai salah satu dari 8 lokasi penelitian ini merupakan hasil kesepakatan pada pertemuan awal dengan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba.

“Disepakati bahwa Pemprov Gorontalo bersedia untuk melakukan kerjasama menjadi mitra program USAID MADANI, dengan persyaratan utamanya membuat komitmen dalam bentuk penyataan minat yang akan disepakati oleh pemerintah daerah yang ada di kabupaten/kota,” jelas Budiyanto.

Ia melanjutkan, dari koordinasi yang dilakukan oleh bidang Litbang Bapppeda Provinsi Gorontalo dengan pemerintah daerah yang ada di kabupaten/kota, semua berkomitmen untuk melakukan kerjasama dan surat pernyataan MINAT ditandatangani langsung oleh bupati dan walikota.

Ada 6 point yang menjadi area tematik yaitu Anti Korupsi, Pelayanan Publik, Tata Kelola Sumber Daya Alam, Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, Transparansi Dana Desa dan Keberagaman Sosial.

” Jika hanya memilih satu tematik, Pemprov Gorontalo lebih cenderung memilih ke Tata Kelola Sumber Daya Alam karena ini akan terkait dengan keterlibatan masyarakat untuk menjaga kelestarian Danau Limboto baik dari segi pertanian, perikanan kehutanan dan lingkungan hidup,” imbuh Budiyanto.

Di tempat yang sama, Sunardi sebagai Tecnical Director dari program ini menyatakan bahwa United States Agency For Internasional Development (USAID) atau Badan Bantuan Pembagunan Internasional Amerika Serikat di bidang Ekonomi, Pembagunan dan Kemanusian bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yang berfungsi sebagai Executing Agency program ini bertujuan memperkuat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lokal, untuk lebih aktif mendorong akuntabilitas pemda dan menjaga keberagaman sosial daerah dan akan berkontribusi positif untuk kemajuan Pembagunan Daerah.

Sementara itu Kabid Litbang Sosbud Bapppeda Titi Iriani Datau menjelaskan, sebagai tindak lanjut dari program USAID MADANI, Bapppeda Provinsi yang diwakili oleh Bidang Litbang, Sosbud dan Bidang Evaluasi akan mendampingi tim USAID MADANI untuk melakukan konsolidasi di kabupaten Kota.

” Tim I di wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan tim II di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato. Kegiatan ini akan dilakukan selama 4 hari dari tanggal 9 hingga 12 juli 2019,” jelas Rini.

Rini menyebutkan, 7 wilayah lainnya yang jadi lokasi penelitian adalah Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tumur, NTB, Sulawesi Selatan dan Kalimatan Tengah.

Pertemuan Bapppeda Provinsi Gorontalo dengan tim USAID MADANI dihadiri semua eselon III dan Eselon IV serta perwakilan dari Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo.

Pewarta : Asriani - Humas

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Malam Pengantar Tugas bagi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo bertempat di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (8/7/2019). Kajati Gorontalo yang lama yang kini menjabat Kajati Sulawesi Selatan, Firdaus Dewilmar hadir didampingi Kajati Gorontalo baru yang sebelumnya Menjabat Wakajati Jawa Tengah, Jaja Subagja.

“Tadinya judul acara pisah sambut, tapi saya minta diganti jadi pengantar tugas. Ada kata-kata pisah itu nggak bagus karena kami jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta rakyat Gorontalo tidak ingin berpisah dengan pejabat manapun yang bertugas di Gorontalo. Tali Silaturahim harus terjalin terus,” tutur Gubernur Rusli.

Rusli menilai kinerja Firdaus selama tiga tahun satu bulan di Gorontalo sangat baik. Entah itu sebagai Wakajati maupun Kajati. Koordinasi dan sinergitas antara pemerintah berjalan baik khususnya dalam hal penegakan hukum di daerah.

“Saya juga tidak pernah menghalangi apabila ada penegakan hukum. Silahkan diproses, saya hanya minta tegakkan hukum sebenar-benarnya. Komunikasi kami dan sinergitas kami saling menjaga tupoksi, tidak saling intervensi dan lain-lain,” imbuhnya.

Tak lupa Rusli menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung di jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bagi Jaja Subagja. Ia berharap apa yang sudah dilakukan oleh Kajati lama bisa dilanjutkan oleh Kajati baru.

“Kepada Kang Jaja, Wilujeng Sumping (selamat datang, Bahasa Sunda) di tataran pemerintah Provinsi Gorontalo. Masyarakat Gorontalo menerima dengan terbuka demi penegakan hukum di Bumi Serambi Madinah ini,” sambutnya.

Malam pengantar tugas berlangsung sederhana namun meriah. Selain dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Idris Rahim, unsur Forkopimda Seperti Kapolda Gorontalo, Danrem 133/Nani Wartabone, Kabinda dan Kepala Pengadilan Tinggi ikut hadir.

Begitu pula dengan 4 bupati dan 1 Walikota se Provinsi Gorontalo. Bupati Bone Bolango Hamim Pou berhalangan hadir dan hanya mengutus wakilnya Kilat Wartabone. Acara semakin meriah dengan sumbangan lagu dari tamu VIP yang hadir.

Pewarta: Isam

Halaman 1 dari 36
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo