>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

Kota Gorontalo, Humas – Peristiwa yang selalu berulang dari tahun ke tahun tentang pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah membuat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba kembali mengingatkan para pengelola DAK di Organisasi Perangkat Daearah (OPD) untuk segera melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam pengelolaan DAK agar penerapannya tidak melampaui batas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

“Sejak 8 tahun yang lalu saya duduk di kementerian, permasalahan yang timbul hanya itu-itu terus. Padahal persyaratan ini sudah jelas yang harus dilengkapi. Kita sudah melaksanakan mulai dari musrembang tingkat nasional sampai diskusinya di tingkat regional hingga di masing-masing daerah. Tetap saja masalah yang timbul tentang persyaratan,” ungkap Darda saat membuka pelaksanaan Sosialisasi Mekanisme Transfer ke Daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019, di Aula Mohuyula Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Jumat (25/4/2019).

Darda menyampaikan untuk penyaluran DAK untuk triwulan I tahun 2019, belum disalurkan ke kas daerah. Ini dikarenakan masih adanya persyaratan yang perlu di penuhi oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) terkait persyaratan penyaluran DAK tersebut.

Ia menjelaskan, tidak dapat pungkiri masih banyak keluhan atas laporan dari daerah-daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan DAK tahun-tahun sebelumnya terutama dari sisi laporan, persyaratan pencairan anggaran dan penyerapan yang tidak maksimal. Daerah penerima DAK tidak bisa menggunakan dana tersebut secara keseluruhan, banyak juga penyerapannya hanya sampai 62 persen saja dan yang paling tinggi 92 persen hingga 93 persen.

“DAK tahun 2019, pemerintah pusat akan lebih fokus pada daerah-daerah tertinggal dan terluar. Jangan sampai penyerapan DAK kita kalah dengan daerah-daerah tertinggal,” urai Darda .

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Fahma Sari Fatma mengatakan, bimtek ini bertujuan untuk mempersiapkan semua petugas ataupun pejabat pengelola DAK.

“Ini sebenarnya pesan pak Wagub waktu Rakorev akhir tahun lalu. Beliau berpesan kepada saya untuk mengawal DAK Fisik Provinsi Gorontalo. Memang kita sudah ingin mengawal penerapanDAK ini karena melihat dari tahun-tahun sebelumnya kurangnya kesiapan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan alhamdulilah kita sudah lakukan kumpulkan semua pejabat-pejabat pengeloala DAK baik provinsi maupun kabupaten /kota,” ujar Fahma.

Fahma berharap, penyerapan DAK provinsi maupun kabupaten/kota lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Pewarta : Nova/Humasprov

Editor : Asriani/Humasprov

Kota Gorontalo, Humas – Dalam rangka mewujudkan kebijakan nasional dalam hal pencegahan Stunting melalui 10 Program PKK, Tim Penggerak PKK (TP.PKK) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tahun 2019, Jumat, (26/4/2019), di ballroom Hotel Elji Kota Gorontalo.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua TP.PKK Provinsi Gorontalo Nurindah Rahim, dalam sambutannya menyampaikan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari ini, sebagai tindak lanjut dari Rakor TP.PKK pusat yang telah dilaksanakan pada bulan Februari yang lalu, dimana bertujuan untuk menginformasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, dalam hal pelaksanaan gerakan PKK secara nasional

“Rakor kali ini mengusung tema Peranan TP.PKK dalam pencegahan stunting melalui 10 progam PKK. Maka disinilah diperlukan koordinasi untuk mendapatkan solusi yang tepat dan disepakati bersama sebagai arah kebijakan khususnya untuk mendukung percepatan penanganan stunting sebagai program prioritas,” kata Nurindah

Untuknya istri Wakil Gubernur Gorontalo ini mengharapkan, pelaksanaan rakor ini harus dimaknai sebagai forum yang sarat makna bagi gerakan PKK, sekaligus sebagai titik tolak bagi dimulainya era akselerasi program-program PKK yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 yang berkaitan dengan gerakan PKK, program gizi, lingkungan bersih dan lain sebagainya.

Sementara itu Sekertaris daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, yang berkesempatan membuka kegiatan rakor tersebut menyampaikan,PKK merupakan salah satu gerakan sosial kemasyarakatan, yang memiliki potensi luar biasa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Hal inilah yang menjadikan gerakan PKK sebagai mitra strategis pemerintah, sehingga mendapat apresiasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan

“Seperti tadi kata ibu Wakil Ketua, akselerasi program-program PKK telah ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres). Ini membuktikan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian penuh dan penghargaan atas kirpah PKK,” tandasnya.

Pewarta : Echin/Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba berharap agar Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) seragam antara pemerintah provinsi Gorontalo dan pemerintah kabupaten/kota.

Harapan ini disampaikannya pada bimbingan teknis (bimtek) Penyusunan Laporan SPM di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota, Kamis (25/4/2019) bertempat di Hotel New Rahmat Kota Gorontalo.

“Saya ingin tahun depan sudah sama standarnya dari provinsi hingga kabupaten kota,” kata Darda tentang Standar Pelayanan Masyarakat.

Darda menjelaskan untuk penyusunan laporan Standar Pelayanan Masyarakat di Provinsi Gorontalo maupun kabupaten dan kota, harus sesuai atau mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

“SPM harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota tapi juga pemerintah provinsi, mengingat bahwa di daerah provinsi juga tersedia APBD provinsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum , dan perlindungan masyarakat serta sosial,” urai Darda.

Ia menilai, terkadang dalam menyusun laporan kita sering menganggap, ah ini kerjaan si A, biarkan dia yang mengerjakannya tanpa melihat hasil akhirnya.

“Padahal yang dinilai itu hasil akhirnya. Bagaimana mau hasil bagus tapi laporannya tidak benar?,” kata Darda.

Bimtek akan dilaksanakan selama 2 hari dan peserta sebanyak 80 orang terdiri dari 6 OPD yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan bagian organisasi atau pejabat yang membidangi SPM dilingkungan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo.

Pewarta : Nova/Humasprov
Editor : Asriani/Humasprov

Jakarta – Badan Penghubung Provinsi Gorontalo (BPPG), melaunching Pin Salvador Dali dan Buku Stor of 2018, di Hotel Ibis Menteng Jakarta, Kamis, (25/4/2019). Launching ini merupakan rangkaian dari kegiatan training “Mind Setting” yang dilaksanakan oleh BPPG bekerjasama dengan ITTC (Integrasi Tri Tama Cendikia).

Launching penyematan Pin Salvador Dali dan penyerahan buku Story of 2018 ini disaksikan langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintah, Syukri Botutihe, Kepala bidang Pembinaan BKD Provinsi Gorontalo Gathan Dokliwan, Founder ITTC Agus Sunario, serta Direktur Utama ITTC Hanny Hendrani.

Peluncuran pin Salvador Dali dan Story Book of 2018 ini merupakan salah satu program inovasi di BPPG. Sebagaimana diketahui bahwa Salvador Dali atau “Salvador Dali Sponge” merupakan nama terumbu karang yang diambil dari pelukis asal Spanyol, Salvador Dali, dikarenakan bentuknya yang mirip dengan karyanya. Uniknya, Salvador Dali Sponge yang lebarnya bisa sampai 2 meter ini ,hanya dapat ditemui di Gorontalo.

“Oleh karena itu, untuk mempromosikan Salvador Dali Sponge ini, Kami selaku Badan Penghubung Provinsi Gorontalo meluncurkan cinderatama ikon Gorontalo yaitu pin berbentuk terumbu karang Salvador Dali ini,” jelas Arfan Jusuf, selaku Kepala Badan Penghubun Provinsi Gorontalo

Arfan menambahkan, selain itu BPPG juga meluncurkan Story book of 2018. Dimana dalam buku ini berisi tentang seluruh kegiatan dari Gubernur, Wakil Gubernur, serta Sekertaris daerah Provinsi Gorontalo dan BPPG selama tahun 2018 di Jakarta, lewat galeri foto dan penjelasan kegiatan yang ada di buku tersebut.

“Dengan adanya buku ini, masyarakat Gorontalo akan lebih memahami bahwa pemerintah telah bekerja keras selama setahun terakhir dalam memajukan Provinsi Gorontalo, ” tandasnya.

Pewarta : Jusni BPPG

Editor : Echin/Humasprov

BANDUNG, Humas – Usulan pembangunan Sekolah Calon Bintara (Secaba) TNI oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo ke Mabes TNI mulai menemui hasil positif. Usai direstui oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa beberapa waktu lalu, kali ini giliran Komandan Sekolah Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) Letnan Jenderal TNI AM Putranto yang memberi lampu hijau.

Hal itu terungkap saat makan malam antara Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dengan jenderal tiga bintang itu di Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/4/2019). Makan malam dilakukan di sela-sela kunjungan kerja Gubernur Rusli untuk peluncuran Calender of Event Pariwisata di Kota Kembang.

“Alhamdulillah hari ini saya diundang oleh Pak Jenderal Putranto di Rumah Jabatan untuk silaturahim. Salah satu yang kami bicarakan soal usulapn pembangunan Secaba TNI di Gorontalo,” jelas Gubernur Rusli.

Menurut Rusli, Dankodiklat berencana untuk ke Gorontalo meninjau kesiapan lahan di Kabupaten Pohuwato. Pemda setempat bersedia menghibahkan tanah seluas 250 Ha untuk lokasi sekolah bintara itu.
Gubernur Rusli berharap Secaba bisa dibentuk di Gorontalo seperti Sekolah Polisi Negara (SPN) yang sudah beroperasi di Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo.

“SPN menjadi bukti sinergitas antara Polda dengan Pemda sehingga pembangunannya menjadi salah satu yang termegah di Indonesia. Saya kira ini juga bisa kita lakukan untuk pembangunan Secaba nanti,” pungkasnya.

Pewarta: Isam / Humasprov

Jakarta – Badan Penghubung Provinsi Gorontalo (BPPG) bekerja sama dengan ITTC (Integrasi Tri Tama Cendikia) menyelenggarakan training “Mind Setting” yang diikuti seluruh aparatur dan staf BPPG, di Hotel Ibis Menteng Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Provinsi Gorontalo, Sukri Botutihe, yang berkesempatan hadir mengatakan dengan adanya training ini para pegawai BPPG diharapkan dapat bekerja secara kreatif sesuai dengan koridornya dengan pemikiran yang lebih luas.

Para staf BPPG juga diajak untuk berpikir ‘out of the box’ dalam menjalankan tugasnya. Pemikiran ini dibutuhkan agar para staf lebih flexibel dan lebih kreatif dalam mencari ide-ide program yang dapat memajukan BPPG maupun Provinsi Gorontalo.

“Dengan training mind setting ini seperti tadi yang dipaparkan oleh staf BPPG, kita jangan terbatas pada aturan, prasangka, dan tugas yang selama ini dikerjakan saja. Tapi harus lebih kreatif dalam menciptakan inovasi dalam bekerja, dengan begitu rasa jenuh dan stress karena aturan dan pekerjaan yang monoton dalam bekerja dapat hilang” ujarnya

Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Provinsi Gorontalo, Arfan Jusuf, berharap agar output kegiatan ini mampu membuka pikiran para pegawai BPPG untuk bekerja lebih inovatif.

“Kita berharap pola pikir kita semua bisa terbentuk dengan lebih baik. Ayo, kita sama-sama memunculkan ide yang lebih kreatif untuk mewujudkan visi misi Badan Penghubung,” terangnya.

Seperti diketahui training yang bertemakan “Mengatasi Hambatan Pola Pikir Dalam Mencapai Hasil Yang Diharapkan di Lingkungan BPPG” ini, bertujuan untuk meningkatan kapasitas SDM Aparatur BPPG, dan dipimpin langsung oleh Agus Sunario selaku founder ITTC. Seluruh staf dan pegawai BPPG pun tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Pewarta : Jusni BPPG

Editor : Echin/Humasprov

Kota Gorontalo, Humas – Potensi pertanian di Provinsi Gorontalo terutama di wilayah-wilayah pedesaan khususnya desa tertinggal akan ditingkatkan melalui berbagai program dan kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan. Ini dilakukan dengan memaksimalkan dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki.

Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba saat membuka Workshop Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Gorontalo dengan tema “Smart Farming 4.0 di Daerah Tertinggal” di Kantor Bapppeda Provinsi Gorontalo, Senin ( 22/4/2019).

Menurut Darda Pemerintah Provinsi Gorontalo bersinergi dengan pemerintah pusat terus melakukan usaha dan upaya pembangunan daerah tertinggal.

“ Kita melakukan pelayanan dasar dan pemberdayaan yang menyasar penduduk miskin dan potensial dengan mendorong partisipatif masyarakat sehingga mampu keluar dari jeratan himpitan ekonomi atau kemiskinan, dengan memaksimalkan dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki,” jelas Darda.

Sekda juga menguraikan, penduduk pedesaan notabene adalah petani, sehingga sentuhan program kegiatan di desa haruslah berbasis pertanian. Dengan mengedepankan potensi dan sumber daya lokal diharapkan mampu memberikan efek yang besar bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di wilayah pedesaan.

“ Ini tentunya harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada, petani diharapkan dapat diberdayakan, sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai,” urai Darda.

Ditempat yang sama, Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Dwi Hartoyo memaparkan tentang kebijakan Smart Farming 4.0 di daerah tertinggal.

Smart Farming kata Dwi Handoyo merupakan proses dari hulu sampai hilir, tidak ada yang tersisa, harus saling terintegrasi.

“Beberapa produk peralatan yang berhasil dikembangkan untuk memudahkan dalam fungsi pertanian yang digratiskan diantaranya adalah monitoring kondisi tanah dan cuaca terkini,” terang Dwi Handoyo.

Nantinya kata Dwi Handoyo, selain Situbondo yang saat ini menjadi pilot project penerapan peran teknologi di bidang pertanian, nantinya konsep ekonomi digital ini akan dikembangkan di desa potensi-potensi pertanian lainnya.

“Pengembangan sistem 4.0 basisnya adalah internet, sehingga saat ini kami bekerja sama dengan infokom yang akan fokus ke wilayah- wilayah potensial yang masih balnkspot internet,” tandas Dwi Handoyo.

Pembicara lain yang ikut pada workshop tersebut yaitu Direktur Perencanaan Identifikasi Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Rafdinal S.Sos. Kegiatan ini diikuti 50 orang yang berasal dari OPD Provinsi, BAPPPEDA, Dinas PMD dan Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, Boalemo, dan Gorontalo Utara sebagai lokus percepatan penanggulangan daerah tertinggal.

Pewarta : Asriani - Humasprov

KOTA GORONTALO, PUPR – Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi Gorontalo Romen S. Lantu yang mewakili Kepala dinas PUPR provinsi Gorontalo menghadiri sidang tim koordinasi pengelolaan sumber daya air (TKPSDA) wilayah sungai Randangan di Quality hotel kota Gorontalo, Rabu (24/04/2019)

Sidang yang di buka secara resmi oleh kepala bidang prasarana wilayah badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) provinsi Gorontalo Sulastri Husain yang mewakili ketua TKPSDA itu di hadiri oleh Kepala bidang SDA dinas PUPR provinsi Gorontalo Romen S. Lantu yang mewakili ketua harian TKPSDA, tenaga ahli subagian dinas kelembagaan kementrain PUPR hendarti sebagai narasumber dan para anggota TKPSDA.

“Sidang TKPSDA adalah sidang komisi dan sidang pleno yang menyangkut sungai Randangan yang Alhamdulillah pada hari ini sidang yang pertama di periode kedua di tahun 2019, yang telah menghasilkan beberapa point yang perlu di sepakati oleh anggota.” Jelas Romen saat wawancara.

Sidang TKPSDA untuk provinsi Gorontalo sendiri ada tiga yaitu sungai Randangan, sungai Bulango Bone dan sungai Paguyaman. Dari beberapa point yang perlu di sepakati bersama merupakan hasil paparan komisi bahwa seluruh anggota TKPSDA berkomitmen untuk melaksanakan seluruh apa yang di hasilkan dari kesepakatan di pleno.

“Saya berharap yang perlu di selamatkan itu adalah kualitas air yang ada di sungai-sungai randangan yang akhir-akhir ini sudah tercemar dengan kondisi pertambangan yang ada di Marisa enam sampai Marisa tujuh, oleh karena itu penting untuk di antisipasi, di sepakati dan selesaikan pada komisi.” Lanjut Romen.

“Kami dari pihak pemerintah mengapresiasi dari pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) karena kedepan prioritas dengan ketahanan air. Dari pusat ini sudah di susun satu dokumen pola dan rencana yang bisa menjadi acuan di dalam pengelolaan sumber daya air.” Jelas Sulastri Husain saat wawancara

Kepala bidang prasarana wilayah BAPPEDA provinsi Gorontalo juga menambahkan bahwa TKPSDA inti dari kegiatan sidang TKPSDA ini adalah untuk membahas singkronisasi program dan kegiatan di wilayah sungai Randangan di tahun 2019 ini dan akan mereview kembali apa saja program atau kegiatan yang telah di laksanakan pada tahun sebelum yang termasuk di dalamnya soal bagaimana cara mengantisipasi sedimen yang masuk ke sungai-sungai yang ada di Randangan.-

Pewarta – Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

KOTA GORONTALO, Humas – Untuk menjaga hubungan industrial yang baik antara pengusaha dan karyawan/buruh, Kementrian Tenaga Kerja melalui Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial menggelar Pelatihan Teknik Negosiasi yang berlangsung di Hotel Maqna, Rabu (24/4/2019).

Direktur kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial Aswansyah menjelaskan, dewasa ini hubungan industrial antara pengusaha dan karyawan sering diperhadapkan pada berbagai permasalahan. Hal itu harusnya bisa dihindari jika semua mengendepankan semangat bernegosiasi yang beretika untuk kemaslahatan bersama.

“Oleh karena itu perlu dibangun hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan serta bermartabat melalui dialog sosial yang konstruktif,” ujar Aswansyah.

Sementara itu Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas PNM, ESDM dan Nakertrans Provinsi Gorontalo, Amir Hadju menjelaskan, bimtek yang digelar sejak tanggal 24 hingga 24 April itu bisa memberikan bekal bagi pengusaha dan karyawan tentang teknik komunikasi dan negosiasi dua arah yang baik dan solutif.

“Harapannya hubungan karyawan dan pengusaha bisa bersinergi agar usaha berjalan sehat dan maju. Setiap masalah dalam perusahaan bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat,” jelas Amir.

Pelatihan Teknik Negosisi menghadirkan dua narasumber dari Kementrian Tenaga Kerja. Materi tentang Teknik Negosiasi dibawakan oleh Idris Palar. Materi teknik komunikasi dan strategi negosiasi disampaikan oleh Agus Guntur.

Pewarta: Isam

KOTA GORONTALO, Humas – Terhitung Bulan Maret 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (BPMD Dukcapil) Provinsi Gorontalo mencatat sebanyak 808.971 penduduk Provinsi Gorontalo telah melakukan perekaman KTP elektronik. Jumlah tersebut lebih sedikit dari yang seharusnya telah wajib KTP sebanyak 830.070 . Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo sendiri sebanyak 1.180.651 jiwa.

Data tersebut terungkap pada rapat Koordinasi Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el, di Maqna Hotel Kota Gorontalo, Rabu (24/4/2019) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (BPMD Dukcapil) Provinsi Gorontalo.

“Mumpung kita duduk di dalam sini, kita harus bersatu mencari solusi untuk masalah timbul tentang KTP-el ini dan bagaimana caranya supaya masyarakat masuk (kantor Dukcapil), jangan ada yang bilang tidak ada chip atau blangko KTP-el,” ungkap Sekretaris Daerah Darda Daraba saat membuka kegiatan tersebut.

Darda Daraba mengatakan, tantangan dalam administrasi kependudukan semakin besar. KTP sebagai kartu multi fungsi tidak hanya sebagai identitas diri, tetapi juga untuk mendapatkan berbagai pelayanan dan berbagai bantuan negara.

Sekda berharap melalui koordinasi lintas sektor ini, masalah pelayanan kependudukan kepada masyarakat akan sejalan dengan harapan pemerintah yakni pelayanan administrasi kependudukan yang professional, dinamis dan tertib dan tidak diskriminatif. Pada kesempatan itu juga, Darda memberikan apresiasi kepada Dinas Dukcapil yang telah ikut mensukseskan pesta demokrasi.

“Baru-baru kita sudah melakukan pesta demokrasi pemilihan umum presiden dan legislative yang berjalan sukses. Selain KPU, Bawaslu, dan Badan Kesbangpol, keberhasilan ini tidak lepas dari peran dinas Dukcapil Provinsi dan kabupaten/kota,” tandas Darda.

Rapat Koordinasi dilaksanakan dalam rangka membahas berbagai permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya terkait dengan Penerbitan KTP elektronik dan mencari solusi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Rakor diikuti 40 peserta dari unsur pejabat lintas sektor masing-masing dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kota se Provinsi Gorontalo, dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota.

Pewarta: Nova - Humasprov

Editor: Asriani - Humasprov

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo