>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menghibahkan uang senilai Rp72.252.000 untuk pembangunan Islamic Center Gorontalo. Uang tersebut terkumpul dari tamu undangan saat keluarganya menggelar acara pembaiatan anaknya Siti Rachma Kirana Habibie pada 24 Maret 2019 lalu.

“Niatnya sudah lama, cuma kemarin kan masih sibuk untuk persiapan Pemilu jadi masih tertunda. Jadi baru Jumat kemarin kami setorkan ke nomor rekening panitia pembangunan masjid,” kata Gubernur Rusli, Minggu (28/4/2019).

Sudah menjadi tradisi bagi warga Gorontalo, setiap hajatan pesta atau pembaiatan maka tamu yang datang akan memberikan kado maupun amplop bagi tuan rumah. Meski begitu, Rusli menilai uang tersebut akan lebih bermanfaat jika disumbangkan untuk Islamic Center.

“Itu kan budaya kita yaa, jadi susah juga kalau dilarang. Meskipun jumlahnya tidak seberapa tapi akan lebih berkah jika kita sumbangkan untuk masjid raya,” imbuhnya.

Pembangunan Islamic Center dan Masjid Raya Gorontalo saat ini terus berproses. Setelah melewati tahap DED dan desain masjid, Dinas PU sedang menggenjot untuk analisis dampak lingkungan (Amdal).

Rencananya masjid tersebut akan dibangun di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Bagi para donatur yang ingin membantu pembangunan Islamic Center bisa mengirimkan uangnya ke nomor rekening Bank Muamalat 8110060340 atasnama Panitia Pembangunan Masjid Islamic Center Provinsi Gorontalo.

Pewarta: Isam - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 01, Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin, serta Badan Pemenangan Provinsi (BPP) untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, bersepakat untuk menjaga kondisi Gorontalo yang aman dan damai pasca Pemilu Serentak tahun 2019. Kesepakatan ini dinyatakan kedua belah pihak pada rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo di aula rumah jabatan Wakil Gubernur Gorontalo, Minggu (28/4/2019).

“Hari ini kita bersepakat bahwa tidak pergerakan apapun yang dibangun oleh pasangan 01 maupun 02, kita menghormati proses dan tahapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. Jika ada pergerakan baik itu kelompok organisasi masyarakat maupun oknum, saya minta pak Kapolda untuk tidak mengizinkan,” tegas Laode Haimudin, perwakilan dari TKD pasangan 01.

Laode menuturkan, Tim Kampanye Nasional (TKN) telah menginstuksikan seluruh jajarannya di daerah untuk mempercayakan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) kepada penyelenggara Pemilu. TKD juga diminta untuk tidak menanggapi pemberitaan yang marak melalui media sosial menyangkut Pilpres. Adapaun kemenangan berdasarkan quick qount, lanjut Laode, bagi pasangan 01 itu belum menjadi dasar.

“Kita boleh bersyukur, tapi tidak boleh bereuforia. Kita tetap menunggu kepastian pada tanggal 22 Mei 2019. Kami juga sudah diinstruksikan untuk mengedepankan upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah,” ujarnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Harun Zaini, perwakilan dari BPP pasangan 02. Menanggapi informasi akan adanya pelaksanaan konvoi dan zikir oleh kubu 02, Harun menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui dan belum menerima pemberitahuan terkait kegiatan itu.

“Hingga saat ini tidak ada yang berkonsultasi dengan kami untuk konvoi dan zikir. Bukannya kami tidak tanggung jawab, tetapi kalau memang kegiatan itu ada, mungkin hanya mengatasnamakan personal,” terang Harun.

Pada kesempatan itu Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menghimbau kepada massa pendukung kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menghindari gesekan-gesekan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Provinsi Gorontalo.

“Mari kita jaga bersama agar daerah ini tetap kondusif, kita tunggu hasilnya sampai tanggal 22 Mei 2019. Kepada KPU dan Bawaslu terus berkoordinasi dengan Pemprov Gorontalo dan kabupaten/kota, Kepolisian dan TNI, serta seluruh pihak terkait,” tandas Wagub Idris Rahim.

 

Pewarta : Haris - Humasprov

Senin, 29 April 2019 10:31

Gorontalo Raih ANRI Awards 2019

MAKASSAR, Badan Penghubung – Provinsi Gorontalo meraih anugerah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Awards tahun 2019. Provinsi Gorontalo berhasil menempati peringkat III pada kategori Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Terbaik Nasional Wilayah I.

ANRI Awards 2019 diserahkan oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan, kepada Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim pada malam penganuegrahan yang berlangsung di Hotel Rinra, Makassar, Sabtu (27/4/2019).

Penganugeran ANRI Awards juga diisi dengan lomba pameran Khasanah ANRI. Pada pameran ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo berhasil meraih prestasi Terbaik Pertama. Disusul oleh Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Tana Toraja, masing-masing peringkat kedua dan ketiga.

Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kearsipan Nasional 2019 yang dihadiri oleh kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, juga dilakukan peluncuran Maskot ANRI.

“Prestasi ini merupakan buah dari kerja keras dari jajaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Gorontalo. Saya berharap ke depan prestasi ini bisa lebih ditingkatkan,” tandas Wagub Idris Rahim disela-sela meninjau stan Gorontalo pada pameran kearsipan.

Pewarta : BP Makassar
Editor : Haris - Humasprov

Pohuwato, Humas – Sebanyak 30 izin berhasil diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (PTSP Provinsi Gorontalo) selama 5 hari kegiatan Layanan Mobile Service Perizinan dan Non Perizinan yang berlangsung di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato sejak tanggal 22 – 26 April 2019.

Tiga puluh layanan tersebut terdiri dari 13 layanan izin bidang Perikanan (SIUP/SIPI), 11 layanan izin bidang ketenagalistrikan (IO Genset), serta 6 layanan izin bidang perhubungan (Izin Trayek AKDP).

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Husen Hasni dalam siaran pers yang dikirimkan ke Humas Provinsi Gorontalo, Jumat (26/4/2019), kegiatan mobile service perizinan dan non perizinan bagi masyarakat, pelaku usaha maupun instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo ini dilaksanakan untuk mendukung salah satu misi pemerintah Provinsi Gorontalo yakni pemerintahan yang lebih melayani.

” Kami ingin mendekatkan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada masyarakat,” kata Husen.

Ia juga menguraikan dengan adanya kegiatan ini, akan mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan tanpa harus meninggalkan tempat mereka beraktivitas sehingga lebih menghemat waktu dan biaya.

” Kita ingin menghilangkan image negatif mengenai pelaksanaan pengurusan perizinan yang selama ini bagi masyarakat masih dianggap sulit dan berbelit-belit,” imbuhnya.

Sementara itu Kabid Perizinan Sriyulianti MH Dungga menambahkan, kegiatan Mobile Service yang baru pertama kali dilaksanakan ini mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat terutama nelayan yang mengurus izin perikanan, izin di bidang ketenagalistrikan seperti izin operasi genset serta Izin Trayek AKDP.

“Disamping memberikan layanan perizinan pada kegiatan mobile service, kami juga memberikan pelayanan informasi dan pengaduan perizinan,” kata Sriyulianti.

Selama 5 hari pelayanan, jenis izin yang dilayani yaitu Perizinan Bidang Perikanan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); Perizinan Bidang Perhubungan yakni Izin Trayek AKDP dan Perizinan Bidang Energi Ketenagalistrikan yakni Izin Operasi Genset (kapasitas diatas 200 kva), surat keterangan (kapasitas 25 s/d 200 kva) dan laporan (kapasitas s/d 25 kva).

Kegiatan ini melibatkan penyelenggara perizinan di Bidang Perizinan juga didukung oleh Tim Teknis Bidang Energi Ketenagalistrikan Dinas Penanaman Modal dan ESDM Provinsi Gorontalo serta Tim Teknis pada masing-masing OPD teknis yakni Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

Pewarta : Asriani - Humasprov

KAB. GORONTALO UTARA, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mendorong Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk memaksimalkan berbagai potensi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo Utara ke-12 di halaman Kantor Bupati Gorontalo Utara, Jumat (26/4/2019).

“Gorut memiliki potensi yang berlimpah baik di laut maupun darat. Potensi yang sangat menjanjikan ini harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Idris.

Data BAPPPEDA Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Gorontalo Utara pada tahun 2018 sebesar 7,43 persen, angka kemiskinan 17 persen, dan angka pengangguran 5,08 persen. Berdasarkan data tersebut Idris mengungkapkan, tantangan terbesar Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara adalah melakukan pemerataan pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja di daerah.

“Pertumbuhan ekonomi Gorut cukup tinggi, tetapi angka kemiskinan dan pengangguran juga masih cukup tinggi. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Yang paling penting adalah pemerataan pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Wagub.

Untuk meningkatkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo Utara, Indra Yasin dan Thariq Modanggu yang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara periode tahun 2018-2023 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang fokus pada terwujudnya visi Gorontalo Utara Ceria, Unggul, dan Sejahtera Diporos Maritim Utara Indonesia.

“Ada 127 janji politik kami yang diakomodir dalam RPJMD lima tahun kedepan. Secara sederhana kami rangkum dalam filosofi Tridharma Indra-Thariq, yaitu membangung keluarga, membangun desa, dan membangun Gorut unggul,” jelas Bupati Indra Yasin.

Pada kesempatan itu dilakukan penandatangan Memorandum of Understanding antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Badan Keamanan Laut Zona Maritim Tengah, Yayasan Dahlan Iskan, Universitas Sunan Kalijaga, STIA dan STITEK Bina Taruna Gorontalo, serta beberapa institusi lainnya.

 

Pewarta : Haris - Humasprov

Kota Gorontalo, Humas – Peristiwa yang selalu berulang dari tahun ke tahun tentang pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah membuat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba kembali mengingatkan para pengelola DAK di Organisasi Perangkat Daearah (OPD) untuk segera melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam pengelolaan DAK agar penerapannya tidak melampaui batas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

“Sejak 8 tahun yang lalu saya duduk di kementerian, permasalahan yang timbul hanya itu-itu terus. Padahal persyaratan ini sudah jelas yang harus dilengkapi. Kita sudah melaksanakan mulai dari musrembang tingkat nasional sampai diskusinya di tingkat regional hingga di masing-masing daerah. Tetap saja masalah yang timbul tentang persyaratan,” ungkap Darda saat membuka pelaksanaan Sosialisasi Mekanisme Transfer ke Daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019, di Aula Mohuyula Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Jumat (25/4/2019).

Darda menyampaikan untuk penyaluran DAK untuk triwulan I tahun 2019, belum disalurkan ke kas daerah. Ini dikarenakan masih adanya persyaratan yang perlu di penuhi oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) terkait persyaratan penyaluran DAK tersebut.

Ia menjelaskan, tidak dapat pungkiri masih banyak keluhan atas laporan dari daerah-daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan DAK tahun-tahun sebelumnya terutama dari sisi laporan, persyaratan pencairan anggaran dan penyerapan yang tidak maksimal. Daerah penerima DAK tidak bisa menggunakan dana tersebut secara keseluruhan, banyak juga penyerapannya hanya sampai 62 persen saja dan yang paling tinggi 92 persen hingga 93 persen.

“DAK tahun 2019, pemerintah pusat akan lebih fokus pada daerah-daerah tertinggal dan terluar. Jangan sampai penyerapan DAK kita kalah dengan daerah-daerah tertinggal,” urai Darda .

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Fahma Sari Fatma mengatakan, bimtek ini bertujuan untuk mempersiapkan semua petugas ataupun pejabat pengelola DAK.

“Ini sebenarnya pesan pak Wagub waktu Rakorev akhir tahun lalu. Beliau berpesan kepada saya untuk mengawal DAK Fisik Provinsi Gorontalo. Memang kita sudah ingin mengawal penerapanDAK ini karena melihat dari tahun-tahun sebelumnya kurangnya kesiapan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan alhamdulilah kita sudah lakukan kumpulkan semua pejabat-pejabat pengeloala DAK baik provinsi maupun kabupaten /kota,” ujar Fahma.

Fahma berharap, penyerapan DAK provinsi maupun kabupaten/kota lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Pewarta : Nova/Humasprov

Editor : Asriani/Humasprov

Kota Gorontalo, Humas – Dalam rangka mewujudkan kebijakan nasional dalam hal pencegahan Stunting melalui 10 Program PKK, Tim Penggerak PKK (TP.PKK) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tahun 2019, Jumat, (26/4/2019), di ballroom Hotel Elji Kota Gorontalo.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua TP.PKK Provinsi Gorontalo Nurindah Rahim, dalam sambutannya menyampaikan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari ini, sebagai tindak lanjut dari Rakor TP.PKK pusat yang telah dilaksanakan pada bulan Februari yang lalu, dimana bertujuan untuk menginformasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, dalam hal pelaksanaan gerakan PKK secara nasional

“Rakor kali ini mengusung tema Peranan TP.PKK dalam pencegahan stunting melalui 10 progam PKK. Maka disinilah diperlukan koordinasi untuk mendapatkan solusi yang tepat dan disepakati bersama sebagai arah kebijakan khususnya untuk mendukung percepatan penanganan stunting sebagai program prioritas,” kata Nurindah

Untuknya istri Wakil Gubernur Gorontalo ini mengharapkan, pelaksanaan rakor ini harus dimaknai sebagai forum yang sarat makna bagi gerakan PKK, sekaligus sebagai titik tolak bagi dimulainya era akselerasi program-program PKK yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 yang berkaitan dengan gerakan PKK, program gizi, lingkungan bersih dan lain sebagainya.

Sementara itu Sekertaris daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, yang berkesempatan membuka kegiatan rakor tersebut menyampaikan,PKK merupakan salah satu gerakan sosial kemasyarakatan, yang memiliki potensi luar biasa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Hal inilah yang menjadikan gerakan PKK sebagai mitra strategis pemerintah, sehingga mendapat apresiasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan

“Seperti tadi kata ibu Wakil Ketua, akselerasi program-program PKK telah ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres). Ini membuktikan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian penuh dan penghargaan atas kirpah PKK,” tandasnya.

Pewarta : Echin/Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba berharap agar Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) seragam antara pemerintah provinsi Gorontalo dan pemerintah kabupaten/kota.

Harapan ini disampaikannya pada bimbingan teknis (bimtek) Penyusunan Laporan SPM di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota, Kamis (25/4/2019) bertempat di Hotel New Rahmat Kota Gorontalo.

“Saya ingin tahun depan sudah sama standarnya dari provinsi hingga kabupaten kota,” kata Darda tentang Standar Pelayanan Masyarakat.

Darda menjelaskan untuk penyusunan laporan Standar Pelayanan Masyarakat di Provinsi Gorontalo maupun kabupaten dan kota, harus sesuai atau mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

“SPM harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota tapi juga pemerintah provinsi, mengingat bahwa di daerah provinsi juga tersedia APBD provinsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum , dan perlindungan masyarakat serta sosial,” urai Darda.

Ia menilai, terkadang dalam menyusun laporan kita sering menganggap, ah ini kerjaan si A, biarkan dia yang mengerjakannya tanpa melihat hasil akhirnya.

“Padahal yang dinilai itu hasil akhirnya. Bagaimana mau hasil bagus tapi laporannya tidak benar?,” kata Darda.

Bimtek akan dilaksanakan selama 2 hari dan peserta sebanyak 80 orang terdiri dari 6 OPD yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan bagian organisasi atau pejabat yang membidangi SPM dilingkungan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo.

Pewarta : Nova/Humasprov
Editor : Asriani/Humasprov

Jakarta – Badan Penghubung Provinsi Gorontalo (BPPG), melaunching Pin Salvador Dali dan Buku Stor of 2018, di Hotel Ibis Menteng Jakarta, Kamis, (25/4/2019). Launching ini merupakan rangkaian dari kegiatan training “Mind Setting” yang dilaksanakan oleh BPPG bekerjasama dengan ITTC (Integrasi Tri Tama Cendikia).

Launching penyematan Pin Salvador Dali dan penyerahan buku Story of 2018 ini disaksikan langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintah, Syukri Botutihe, Kepala bidang Pembinaan BKD Provinsi Gorontalo Gathan Dokliwan, Founder ITTC Agus Sunario, serta Direktur Utama ITTC Hanny Hendrani.

Peluncuran pin Salvador Dali dan Story Book of 2018 ini merupakan salah satu program inovasi di BPPG. Sebagaimana diketahui bahwa Salvador Dali atau “Salvador Dali Sponge” merupakan nama terumbu karang yang diambil dari pelukis asal Spanyol, Salvador Dali, dikarenakan bentuknya yang mirip dengan karyanya. Uniknya, Salvador Dali Sponge yang lebarnya bisa sampai 2 meter ini ,hanya dapat ditemui di Gorontalo.

“Oleh karena itu, untuk mempromosikan Salvador Dali Sponge ini, Kami selaku Badan Penghubung Provinsi Gorontalo meluncurkan cinderatama ikon Gorontalo yaitu pin berbentuk terumbu karang Salvador Dali ini,” jelas Arfan Jusuf, selaku Kepala Badan Penghubun Provinsi Gorontalo

Arfan menambahkan, selain itu BPPG juga meluncurkan Story book of 2018. Dimana dalam buku ini berisi tentang seluruh kegiatan dari Gubernur, Wakil Gubernur, serta Sekertaris daerah Provinsi Gorontalo dan BPPG selama tahun 2018 di Jakarta, lewat galeri foto dan penjelasan kegiatan yang ada di buku tersebut.

“Dengan adanya buku ini, masyarakat Gorontalo akan lebih memahami bahwa pemerintah telah bekerja keras selama setahun terakhir dalam memajukan Provinsi Gorontalo, ” tandasnya.

Pewarta : Jusni BPPG

Editor : Echin/Humasprov

BANDUNG, Humas – Usulan pembangunan Sekolah Calon Bintara (Secaba) TNI oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo ke Mabes TNI mulai menemui hasil positif. Usai direstui oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa beberapa waktu lalu, kali ini giliran Komandan Sekolah Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) Letnan Jenderal TNI AM Putranto yang memberi lampu hijau.

Hal itu terungkap saat makan malam antara Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dengan jenderal tiga bintang itu di Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/4/2019). Makan malam dilakukan di sela-sela kunjungan kerja Gubernur Rusli untuk peluncuran Calender of Event Pariwisata di Kota Kembang.

“Alhamdulillah hari ini saya diundang oleh Pak Jenderal Putranto di Rumah Jabatan untuk silaturahim. Salah satu yang kami bicarakan soal usulapn pembangunan Secaba TNI di Gorontalo,” jelas Gubernur Rusli.

Menurut Rusli, Dankodiklat berencana untuk ke Gorontalo meninjau kesiapan lahan di Kabupaten Pohuwato. Pemda setempat bersedia menghibahkan tanah seluas 250 Ha untuk lokasi sekolah bintara itu.
Gubernur Rusli berharap Secaba bisa dibentuk di Gorontalo seperti Sekolah Polisi Negara (SPN) yang sudah beroperasi di Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo.

“SPN menjadi bukti sinergitas antara Polda dengan Pemda sehingga pembangunannya menjadi salah satu yang termegah di Indonesia. Saya kira ini juga bisa kita lakukan untuk pembangunan Secaba nanti,” pungkasnya.

Pewarta: Isam / Humasprov

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama