>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

BANDUNG, Humas – untuk meningkatkan SDM pariwisata di daerah, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ingin mengirimkan siswa siswi terbaiknya sekolah di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB) di Jawa Barat. Keinginan itu disampaikan Rusli saat menghadiri peluncuran Calender of Event Pariwisata Gorontalo 2019 di kampus tersebut, Rabu (24/4/2019).

“Tadi saya sudah sampaikan ke ibu Kadis (Pariwisata) untuk segera bikinkan draf MoU dengan STPB, kita mengirimkan beasiswa bagi putra putri Gorontalo belajar pariwisata di sini,” tegas Rusli Habibie.

Selain menjadi sekolah kedinasan Kementrian Pariwisata, sekolah yang dulunya bernama NHI itu sudah melahirkan alumni-alumni handal bidang pariwisata. Ia berharap ilmu dari sekolah tersebut bisa diserap oleh putra putri daerah.

Menurut Gubernur Gorontalo dua periode itu, SDM pariwisata sangat penting untuk daerah. Sebab ia menilai, jika ukurannya sumber daya alam maka Gorontalo punya potensi yang tidak kalah dengan daerah lain bahkan negara lain.

“Keindahan laut kita punya, gunung, pantai juga punya. Tapi semua belum terkelola dengan baik,” imbuhnya.

Selain masalah SDM, ia menilai Gorontalo tak punya banyak sumber pendanaan untuk membiayai destinasi wisata. APBD yang hanya Rp1,9 triliun tidaklah cukup. Butuh peran pihak swasta untuk berinvenstasi pada destinasi wisata Gorontalo.

Terkait dengan Calender of Event Pariwisata Gorontalo, ada dua event yang masuk 100 Event Pariwisata Nasional 2019. Gorontalo Carnaval Karawo yang rencanakan digelar 6 Oktober 2019 serta Festival Danau Limboto yang dihelat tanggal 21-25 September 2019.

Pewarta: Isam - Hmsprov

Bandung, Humas – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbagai ilmu tentang pengembangan wisata daerah. Menurutnya, ada perubahan paradigma wisata zaman dulu dan zaman sekarang, khususnya bagi generasi milenial. Hal yang lazim disebut sebagai esteem tourism.

“(Generasi) kita datang (ke tempat wisata) foto-foto seperlunya, menikmati sebanyak-banyaknya. Tapi untuk generasi Z, menikmati seperlunya, foto-foto sebanyak banyaknya. Jadi mereka datang, ngantri, bayar, foto-foto, dapat like di instagram happy lahir dan batin,” jelas Ridwan Kamil saat memberikan sambutan pada Peluncuran Calender of Event Pariwisata Gorontalo 2019 bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB), Jawa Barat, Rabu (24/4/2019).

Ia berharap, Provinsi Gorontalo bisa meniru upaya pengembangan destinasi wisata seperti yang dilakukan oleh Jabar. Ridwan menjadikan Negeri Pasundan sebagai Provinsi Pariwisata.

Strateginya dengan tiga langkah yakni memperbaiki akses potensi wisata, potensi pariwisata disulap berkelas nasional dan internaisonal serta strategi menciptakan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata seperti Nusa Dua di Bali.

“Pariwisata itu bisnis kegembiraan. Jadi terjemahkan aja bagaimana bikin orang gembira. Contoh kegembiraan di kolong jembatan. Kita rubah kolong jembatan menjadi nyaman dan orang bisa bergembira,” imbuhnya.

Peluncuran Calender of Event Pariwisata Gorontalo 2019 sengaja digelar di Jawa Barat. Selain diintegrasikan dengan pembukaan Travel Mart oleh STPB Bandung, momentum ini diharapkan bisa menjadi pelajaran untuk pengembangan wisata Gorontalo.

“Kami ke sini ingin belajar. Kedua ingin mengajak investor untuk datang dan berinvestasi di Gorontalo. Kami siapman perizinan yang mudah dan murah. Ketiga kami ingin ada pengembangan SDM pariwisata,” ungkap Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Pewarta: Isam

BANDUNG, Humas – Dua agenda pariwisata Provinsi Gorontalo masuk dalam 100 kalender event pariwisata nasional. Event tersebut yakni Gorontalo Carnaval Karawo yang rencanakan digelar 6 Oktober 2019 serta Festival Danau Limboto yang dihelat tanggal 21-25 September 2019.

Peluncuran Calender of Event Pesona Pariwisata Gorontalo 2019 digelar di Aula Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/4/2019). Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol video promosi wisata Gorontalo oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata Anang Sutoni, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Kami merasa bangga kalender pariwisata Gorontalo masuk dalam Top 100 Calender of Event Nasional. Kami dari Kementrian Pariwisata akan bersama sama dengan pemerintah daerah akan membangun pariwiaata Gorontalo,” kata Anang

Menurutnya, untuk bisa masuk 100 event pariwisata nasional, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh daerah. Salah satunya event tersebut rutin digelar selama tiga tahun berturut-turut dan memiliki dampak pertumbuhan industri pariwisata.

“Apakah event tersebut memiliki communication value, comercial value dan creative value,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta agar peluncuran Calender Of Event tidak menjadi acara seremonial saja. Ia berharap jajaran Dinas Pariwisata Pemprov Gorontalo untuk belajar tentang pengelolaan destinasi wisata dari Jawa Barat.

“Makanya kemarin saya tanya ke ibu kadis, apa alasannya dibikin di Jawa Barat? Kita ingin belajar pak jawabannya. Makanya saya setuju. Kita punya banyak potensi wisata alam namun belum cukup dikembangkan dengan baik,” jelas Rusli.

Melalui acara yang dihadiri oleh pengusaha dan pelaku pariwisata nasional dan mancanegara itu, Gubernur Rusli mengajak kepada semua pihak untuk datang dan berinvestasi di daerah. Potensi wisata laut seperti Olele, wisasata Hiu Paus dan potensi alam sebagai ekowisata masih banyak yang bisa dikembangkan di Gorontalo. (Hmsprov - Isam)

BONE BOLANGO, Humas – Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta memperhatikan penulisan tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan seperti pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba pada pembukaan Pelatihan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, di Aula Kampus 2 Badan Diklat Provinsi Gorontalo, Rabu (24/4/2019).

Sekda Darda menjelaskan, tata naskah dinas ini sudah melekat dalam pelaksanaan tugas ASN untuk menciptakan komunikasi tulis yang efektif dan efisien, namun kadang kala tata naskah dinas itu sendiri kita sepelekan.

“Meskipun sebagian orang menganggap dalam penulisan naskah dinas itu sepele, namun secara administrasi dapat memberikan efek keabsahan sebuah naskah apalagi naskah yang dibuat sebuah surat keputusan,” ungkap Darda.

Ia mengungkapkan fenomena yang masih terjadi di lingkup Pemprov Gorontalo dalam pengelolaan tata naskah dinas, terkadang masih belum memenuhi unsur tertib administrasi sebuah surat resmi pemerintahan, kadang judul dan isinya beda.

“Sebelum buat surat tolong didiskusikan kembali, jangan sampai judul dan isinya beda. Saya tidak hanya sekali dapat surat yang begitu tapi sudah berkali-kali. Ini artinya kita hanya mengkopi paste surat yang sudah ada tanpa mengganti isi dan tujuannya apa, dan ini sangat fatal dan bisa berakibat hukum,” tegas Darda mengingatkan.

Melalui diklat tersebut, Darda berharap ASN yang sudah ditunjuk oleh masing-masing OPD bisa menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas secara tertib, baik dan benar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kegiatan yang dilaksanakan Badan Diklat Provinsi Gorontalo yang bekerja sama dengan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri akan berlangsung selama 3 hari dan diikuti oleh 40 peserta dari masing-masing OPD.

Pewarta: Nova - Hmsprov

Editor: Asriani - Hmsprov

Kota Gorontalo, Humas – Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Gorontalo Husen Hasni meminta perusahaan swasta di Gorontalo untuk menerapkan struktur dan standar upah bagi karyawannya. Hal itu dimaksudkan agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan dan bermartabat.

“Pengaturan struktur dan standar upah di perusahaan dimaksudkan agar perusahaan dapat memetakan bobot jabatan dengan imbalan upah pokok yang diterima sehingga dapat menjamin keadilan internal. Pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing, mewujudkan visi/misi perusahaan serta memproteksi pekerja/buruh untuk selalu memberikan yang terbaik bagi perusahaan,” terang Husen saat membuka Bimtek Penyusunan Struktur dan Skala Upah bagi HRD Perusahaan bertempat di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Selasa (23/4/2019).

Penerapan struktur dan standar upah, lanjut kata Husen, dapat menjadi jawaban bagi sistem pengupahan yang adil dan layak. Keadilan yang dapat dicapai dengan analisa dan evaluasi jabatan serta survei upah yang berlaku di pasaran.

“Evaluasi jabatan untuk Pengupahan yang adil di perusahaan, sementara survei upah untuk menjaga daya saing perusahaan,” imbuhnya.

Kegiatan Bimtek bagi HRD Perusahaan ini digelar oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) bagi puluhan perusahaan di Gorontalo.

Secara umum, sejak tahun 2017 hingga saat ini, sudah ada 1.500 perusahaan yang mendapatkan bimtek serupa di berbagai kota. Bimtek tersebut juga melibatkan dinas teknis ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota seperti pejabat struktural, mediator dan pengawas.

Pewarta : Isham/ Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo menggelar High Level Meeting atau rapat tingkat pengambil kebijakan yang berlangsung di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Selasa (23/4/2019). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, di antaranya pimpinan Kantor Perwakilan BI dan BPS Provinsi Gorontalo, Polda Gorontalo, Bulog Gorontalo, Hiswana Migas, PLN, serta TPID Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.

“Pertemuan ini sangat penting dan strategis karena menyangkut tugas dan fungsi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, serta mensejahterakan masyarakat. Ketiganya saling berkolerasi,” ujar Wagub Idris Rahim dalam arahannya pada kegiatan itu.

Idris menambahkan, fenomena masyarakat Gorontalo khususnya menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, jumlah permintaan terhadap bahan pokok dan barang strategis lainnya akan cenderung meningkat. Menurutnya, hal ini harus diantisipasi dengan memastikan pasokan bahan pokok dan distribusinya berjalan dengan baik, serta harga yang terjangkau.

“Ramadhan tidak lama lagi, kita perlu antisipasi karena hukum ekonomi akan berlaku jika permintaan banyak, harga pasti naik. Cuma saya heran, puasa itu harusnya menahan diri, tetapi justru masyarakat kita terlalu boros. Untuk itu saya juga berharap masyarakat lebih sederhana dalam Ramadhan dan Idul Fitri nanti,” tutur Wagub.

Terkait fenomena tersebut, Idris meminta kepada TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya melakukan sinergi dalam monitoring pasokan, distribusi, dan harga bahan pokok, melakukan stabilisasi harga melalui pasar murah dan operasi pasar, serta memperhatikan akurasi data untuk mengukur kondisi ril tingkat inflasi.

Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi Gorontalo pada bulan Maret 2019 sebesar 0,09 persen. Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Gorontalo, Abdul Asman menjelaskan, angka tersebut diperoleh dengan mengukur 345 komoditas yang dipantau setiap bulan. Komoditas tersebut berupa bahan makanan, makanan jadi, minuman, perumahan, air, listrik, bahan bakar, gas, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

“Komoditas ini ada yang kita pantau mingguan, dua mingguan, dan bulanan. Untuk barang yang harganya bergejolak kita pantau setiap minggu,” jelas Asman.

Sementara itu Kepala Tim Advisor dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan (KPw) BI Provinsi Gorontalo, Gunawan Purbowo dalam paparannya mengungkapkan bahwa inflasi Gorontalo pada Maret 2019 tetap terkendali sebesar 0,09 persen.

“Inflasi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan Februari 2019 sebesar -0,68 persen. Meningkatnya inflasi ini didorong oleh peningkatan harga beberapa komoditas utama, seperti cabai rawit, ikan, dan daging ayam,” papar Gunawan.

 

Pewarta : Haris - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Memperingati Hari Kartini tahun 2019 dan hari lahir Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) ke-11, BKOW Provinsi Gorontalo menggelar lomba Kebaya Kartini di halaman rumah jabatan Wakil Gubernur Gorontalo, Senin (22/4/2019).

Dalam sambutannya Ketua BKOW Provinsi Gorontalo, Nurinda Rahim mengatakan, lomba Kebaya dilaksanakan untuk menyemarakkan Hari Kartini, sekaligus sebagai upaya untuk melestarikan busana Kebaya Nasional. Saat ini, kata Nurinda, Kebaya semakin tertinggal dan digantikan oleh berbagai mode busana modern.

“Untuk itu BKOW ingin membudayakan kembali Kebaya sebagai busana nasional kebanggaan dan ciri khas wanita Indonesia, utamanya dikalangan generasi milenial,” kata Nurinda.

Pada kesempatan itu istri Wakil Gubernur Gorontalo tersebut mengajak perempuan generasi milenial untuk meneladani Kartini sebagai pahlawan perempuan Indonesia. Menurutnya perempuan generasi milenial merupakan aset bangsa yang sangat menentukan masa depan pembangunan bangsa, negara, dan daerah.

“Tantangan kita kedepan adalah meningkatkan kualitas Kartini-Kartini muda, perempuan generasi milenial Indonesia yang cerdas dan handal, serta bangga dan terus melestarikan budaya bangsa,” imbuhnya.

Lomba Kebaya Kartini diikuti oleh 42 peserta utusan dari organisasi wanita se Provinsi Gorontalo. Turut hadir dan menyaksikan lomba Kebaya Kartini, Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba.

Berhasil keluar sebagai juara pertama utusan dari Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) Provinsi Gorontalo, disusul oleh Jalasenastri dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Gorontalo di posisi kedua, serta Dharma Wanita Persatuan Provinsi Gorontalo diperingkat ketiga.

Pewarta : Haris/Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mulai mengkoordinasikan persiapan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2019 yang digelar di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernuran, Senin (22/4/2019). Rapat yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan Syukri Botutihe itu untuk mengecek kesiapan tim yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Perhubungan RI No. 83 tahun 2019.

Berbagai instansi dihadirkan di antaranya Dishub Kabupaten/Kota, pengelola Bandara Djalaluddin Gorontalo, para kepala pelabuhan, BPTD wilayah XXI Gorontalo, Ditlantas Polda serta para Kasatlantas Kabupaten dan Kota.

Hadir pula pihak Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Lanal, BMKG, Pelindo, Damri, BNN Provinsi Gto, Pelni, PT ASDP Cabang Luwuk, Jasa Raharja, Maskapai penerbangan, dan perusahaan angkutan.

“Rakor ini menjadi penting sebagai tahap awal persiapan angkutan lebaran tahun 2019. Sebagaimana instruksi Bapak Gubernur Gorontalo dan Bapak Wagub bahwa kesiapan pelaksanaan arus mudik dan balik lebaran nanti harus benar-benar siap untuk kelancaran transportasi masyarakat,” kata Kadis Perhubungan, Jamal Nganro dalam sambutannya.

Pihaknya memperkirakan puncak arus mudik pada lebaran tahun 2019/1440 Hijiryah akan berlangsung tanggal 30 dan 31 Mei 2019, atau H-6 dan H-5 lebaran. Puncaknya terjadi pada H-3 tanggal 2 Juni 2019 bertepatan dengan perayaan tradisi malam pasang lampu atau Tumbilotohe di Gorontalo.

Berbagai pihak menyatakan kesiapannya untuk ikut mensukseskan angkutan lebaran. Bandara Djalaluddin Gorontalo, pelabuhan laut dan terminal tipe A Gorontalo akan melakukan standar operasional prosedur untuk keamanan dan kenyamanan penumpang. Begitu pula dengan aparat kepolisian, TNI serta instansi teknis lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

“Adapun bagian yg menjadi perhatian kami nanti yaitu rump chek atau pemeriksaan kelengkapan dan kondisi angkutan. Mulai dari aspek administrasi surat-surat, aspek teknis keselamatan dan kelaikan kendaraan serta aspek manusianya berupa uji alkohol dan narkoba,” imbuh Jamal.

Pertumbuhan arus mudik dan balik lebaran setiap tahun di Provinsi Gorontalo terus meningkat. Pada tahun 2018 lalu misalnya, pemanfaatan sektor transportasi udara pada arus mudik dan balik lebaran naik sekitar 6, 28 %, laut 3, 29 %, penyeberangan laut 40,29 % dan darat 40,19 %. (Hmsprov - Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Usai pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April lalu, pelaksanaan Bakti Sosial NKRI Peduli kembali dilanjutkan. Kali ini warga di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo yang beruntung dikunjungi dengan pelaksanaan pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis, Senin (22/4/2019).

Pelaksanaan Bakti Sosial NKRI Peduli ini sudah ke 101 kali digelar sejak tahun 2017 hingga saat ini. Sekitar 1.000 warga yang hadir dipersilahkan membeli sembako seperti beras, gula, minyak goreng seharga Rp5.000 per kilogram.

Rempah-rempah seperti rica, bawang merah dan bawang putih dihargai Rp5.000 per 500 gram. Sementara untuk telur dihargai Rp500 per butir.

“Seperti janji saya, program ini akan terus berlanjut. Kami buktikan hari ini digelar di Kota Selatan. Program ini bukan uang saya, uang rakyat yang kita kembalikan lagi ke rakyat,” terang Gubernur Rusli.

Gubernur berharap program yang digelar bergilir di setiap kecamatan tersebut bisa mengurangi beban biaya pangan warganya. Selain itu juga, harga pangan yang cenderung fluktuatif diharapkan tetap stabil agar tidak terjadi inflasi. (Hmsprov - Isam)

Kota Gorontalo, Humas – Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo tahun 2018 yang diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah resmi diterima oleh DPRD. Melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD yang ke 209,Senin (22/4/2019), Pansus memberikan pujian baik untuk LKPJ tersebut.

“Setelah mengkaji, mengevaluasi dan merekomendasikan dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2018, pansus mengambil kesimpulan bersama bahwa kinerja Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim, sesuai dengan dokumen LKPJ 2018, berhak mendapatkan predikat baik,” kata Ketua Pansus Sun Biki

Secara khusus, Pansus membacakan kembali program kegiatan serta berbagai capaian yang telah berhasil dilakukan oleh gubernur selaku pelaksana pemerintah daerah yang patut diapresiasi diantaranya, pertumbuhan ekonomi tahun 2018 mencapai 6,51 persen, indeks pembangunan manusia mencapai 67,38 persen serta presentase angka kemiskinan menurun menjadi 15,83% dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,03 persen

“Begitupula pada aspek penyelenggaraa pemerintahan yang baik dan bersih, dengan capaian kinerja sasaran yaitu indeks reformasi birokrasi mendapatkan akreditas B, demikian pula nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah mendapatkan akreditas B, serta survey masyarakat mencapai 72,48 dan masih banyak lagi keberhasilan-keberhasilan yang telah behasil dilaksanakan,” tambahnya

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang hadir didampigi Wakil Gubernur Idris Rahim, mengucapkan apresiasi dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua dan seluruh anggota DPRD yang telah membantu keberhasilan pemerintah provinsi yang ia pimpin bersama Wakil Gubernur Idris Rahim.

“Pada kesempatan ini, perkenankan Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan seluruh unsur pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Gorontalo, khususnya kepada Tim Pansus LKPJ DPRD Provinsi Gorontalo. Hasil Pansus ini juga termasuk masukan dan solusi kepada kami jajaran pemerintahan,” ungkap Rusli

Tak lupa Rusli juga mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak terlebih jajaran DPRD yang telah mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu serentak yang digelar pada 17 April yang lalu. Iapun berharap kekompakkan dan kerjasama antara semua pihak, khususnya eksekutif dan DRPD bisa lebih baik lagi pada tahun tahun yang akan datang.

“Sekali lagi saya ucapkan terimakasih, setelah ini seperti kita ketahui bersama kita akan segera memasui bulan suci ramadhan. Tetap jaga silahturahim, apalagi kemarin sempat berbeda pilihan sempat berbeda parpol, mari sama sama membangun Provinsi Gorontalo lebih baik kedepan,” tandasnya. (Hmsprov - Echin)

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo