>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengingatkan para kepala sekolah (kepsek) SMA/SMK/SLB untuk berhati-hati dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Anggaran tersebut tidak saja dikelola secara tertib administrasi, tetapi juga harus berhasil guna untuk peningkatan kualitas belajar mengajar di sekolah.

“Dana BOS ini saya minta diaudit. Jangan sampai gelontoran uang dari pemerintah pusat, provinsi yang begitu banyak untuk peningkatan sumber daya manusia kita salahgunakan. Saya tidak ingin begitu, tidak ingin bapak ibu terlibat dalam hal seperti itu,” ungkap Gubernur Rusli saat memberikan pembinaan kepada Kepala Sekolah dan Pengawas SMA/SMK/SLB bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (11/4/2019).

Salah satu cara untuk mengindari penyimpangan dana BOS, lanjut kata Rusli, dengan memberikan kebebasan kepada bendahara sekolah dalam mengelola keuangan. Kebebasan dalam arti tanpa intervensi dari guru, kepala sekolah atau pihak manapun juga.

“Tugas bendahara itu ada tiga, menerima, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan (keuangan). Tidak boleh kepala sekolah, tidak boleh guru mengambil alih tugas bendahara,” tegasnya.

Gubernur Gorontalo dua periode itu meminta kepada dinas terkait untuk lebih memaksimalkan pertanggungjawaban anggaran sekolah melalui sistem pelaporan keuangan berbasis IT. Sistem ini memudahkan dalam mengontrol mulai dari perencanaan hingga evaluasi program, seperti yang sudah diterapkan di setiap OPD.

Data Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo menyebutkan bahwa jumlah anggaran dana BOS yang dikelola satuan pendidikan tahun 2019 sebesar Rp54.645.000.000. Anggaran tersebut tersebar di 120 sekolah dengan total siswa sebanyak 4.721 orang.

SDM pengelola pendidikan SMA/SMK/SLB dibagi berdasarkan status GTT dan PTT sejumlah 2249 orang, serta PNS guru dan tata usaha sejumlah 2.416 orang. Jumlah total guru dan tenaga kependidikan yakni 4.665 orang. (Hmsprov - Isam)

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Pelaksanaan Bakti Sosial (Baksos) NKRI Peduli yang digelar bergilir di setiap kecamatan se Provinsi Gorontalo menuai larangan di Kabupaten Bone Bolango. Akibatnya, kegiatan penyerahan bantuan program, pelaksanaan pasar murah dan pelayanan kesehatan gratis yang sedianya digelar di Kecamatan Bulango Ulu, Kamis (11/4/2019) dibatalkan dan dialihkan ke kecamatan lain.

“Surat pemberitahuan sudah kami sampaikan ke Pak Bupati kemarin, sekitar jam 13.00 Wita. Beberapa dinas hari ini sudah menuju ke lokasi, bahkan kuponnya sudah disebar ke masyarakat. Tapi pihak kecamatan menyampaikan bahwa atasannya belum mengizinkan,” terang Kepala Biro Humas dan Protokol Wardoyo Pongoliu saat menghadiri Baksos NKRI Peduli di Kelurahaan Bulota, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Kamis (11/4/2019).

Pihak kecamatan berdalih tidak keluarnya izin untuk menjaga stabilitas keamanan jelang Pemilu 2019. Upaya klarifikasi pun dilakukan pihak Dinas Sosial Pemprov Gorontalo untuk mendatangi dan menanyakan kepada Sekretaris Daerah Bone Bolango, Ishak Ntoma.

“Sekretaris Dinas Sosial menemui Sekda Bone Bolango di rumah beliau. Disampaikan bahwa ini sudah dirapatkan dengan Pak Bupati, dan diputuskan belum bisa dilaksanakan pasar murah di Bone Bolango,” imbuhnya.

Terkait tidak adanya izin tersebut, Karo Humas dan Protokol atasnama Pemprov Gorontalo memohon maaf kepada masyarakat yang sudah menantikan program ini. Wardoyo menyesalkan penolakan tersebut, sebab sejak tahun 2017 program ini sudah bergulir untuk membantu warga kurang mampu.

Pihaknya berjanji akan menjadwalkan ulang pelaksanaan pasar murah di Bone Bolango usai Pemilu 2019 nanti. Hal itu diharapkan dapat mengobati kekecewaan warga setempat. (Hmsprov - Isam)

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyebut pemanfaatan jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) yang menghubungkan 3 kabupaten/kota menjadi hak semua masyarakat. Termasuk bagi oknum-oknum yang menolak dan mempersoalkan pembangunan mega proyek itu.

“Banyak oknum yang menolak GORR ini. Mereka ribut di koran, di media sosial bahwa GORR begini dan begitu, padahal mereka juga lewat jalan ini. Saya akan tulis; bagi yang mempersoalkan GORR dilarang lewat sini,” buka Rusli dengan nada bercanda.

Hal tersebut diungkapkan Rusli saat menggelar Bakti Sosial NKRI Peduli di Kelurahaan Bulota, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Kamis (11/4/2019). Di kelurahan yang menjadi daerah lintasan GORR itu, Gubernur didampingi sejumlah pimpinan OPD sudah ditunggu oleh seribuan warga yang hadir.

“Jalan ini untuk rakyat. Saya tidak lama lagi jadi gubernur, sampai 2022. Begitu juga nanti akan saya tinggal mati fasilitas ini, yang berkepentingan rakyat semua,” tegasnya.

Gubernur Gorontalo dua periode itu menjelaskan pengembangan jalan GORR yang rencananya akan tembus hingga Bandar Udara Djalaluddin. Beberapa jalan pendukung yang menghubungkan ke kampung-kampung akan diperlebar dan diaspal.

“Nanti truk-truk dan mobil besar tidak lagi melewati jalan utama di Telaga. Semua harus lewat sini. Jalan utama khusus untuk angkutan umum, mobil pribadi dan bentor,” imbuhnya.

Pada pelaksanaan Baksos NKRI Peduli di Limboto, Gubernur Rusli menyerahkan berbagai bantuan program pemerintah. Di antaranya penyerahan benih jagung hibrida untuk tiga kelompok tani senilai Rp133.320.000 serta penyerahan bantuan untuk Masjid Al-amanah senilai Rp20.000.000.

Ada juga pelayanan kesehatan gratis dan pasar murah. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan ikan dijual seharga Rp5.000 per kg. Untuk bawang merah, rica dan bawang putih dijual Rp5.000 per setengah kilogram. (Hmsprov - Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Provinsi Gorontalo mampu menurunkan prevelensi (angka) stunting sebanyak 5,1 persen dalam jangka waktu tiga Tahun sejak Tahun 2015. Bahkan secara nasional, Provinsi Gorontalo termasuk salah satu provinsi dari dua provinsi yang dianggap berhasil menurunkan prevelensi stunting selama 3 tahun berturut-turut.

Penurunan ini tak membuat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba lantas berpuas diri. Ia menyatakan, stunting harus dicegah bahkan dihilangkan.

“Stunting bukan sekedar kata-kata, stunting bukan sekedar ungkapan tapi stunting ini harus dicegah bahkan harus dihilangkan untuk menghasilkan generasi muda yang sehat, cerdas dan produktif,” kata Sekda Darda pada Rapat Koordinasi Lintas Program / Lintas Sektor Dalam Mendukung Pencegahan Stunting Provinsi Gorontalo, di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, Kamis (11/4/2019).

Darda mengatakan penyakit stunting harus disosialisasikan, karena stunting bisa nampak setelah anak berusia 2 tahun yang bisa berdampak pada kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit. Dampak kedepannya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan.

“Penanganan stunting harus dilakukan oleh multi sektor. Jangan berpikir ada Dinas Kesehatan, urusannya mereka. Kita harus berpikir bagaimana untuk menciptakan generasi yang produktif. Bukan hanya Dinas Kesehatan saja yang bekerja mengatasi masalah kesehatan tersebut, paling tidak setiap OPD saling mendukung program,” urai Darda.

Prevelensi stunting di Gorontalo pada Tahun 2015 masih berada pada 36,5 %. Lalu dengan adanya upaya dan inovasi program gizi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, berhasil menurunkan angka stunting hingga 31,4 persen di tahun 2018.

Rakor diikuti oleh lintas sektor di daerah yang menjadi lokus pencegahan stunting di Provinsi Gorontalo dan lintas program pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota Gorontalo serta 30 kepala desa dari 30 desa yang menjadi lokus stunting di Provinsi Gorontalo. (Hmsprov - Pewarta : Nova/Editor : Asriani)

KOTA GORONTALO, Humas – Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Pusat Mufidah Jusuf Kalla mengapresiasi produk tradisional Gorontalo yakni kain karawo dan upia karanji. Menurutnya, produk-produk tersebut dapat bersaing tidak saja pada skala nasional tapi juga internasional.

“Industri kerajinan kria merupakan substektor dari ekonomi kreatif. Berkembang di seluruh tanah air dari skala mikro dan menengah. Beberapa produk sudah dapat bersaing di manca negara, namun persaingan semakin ketat,” ucap Mufidah saat menggelar Dialog dengan Pengurus Dekranasda se Provinsi Gorontalo bertempat di Kantor BI Gorontalo, Kamis (11/4/2019).

Menurut istri Wakil Presiden itu, industri kria harus terus berbenah agar senantiasa eksis di pasar global. Salah satu caranya, mendorong Dekranasda Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan sumber daya yang ada agar menghasilkan produk kerajinan yang berdaya saing.

“Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah selalu melakukan inovasi dan diversifikasi produk karena tren produk kerajinan sangat cepat berubah. Inovasi dan pemanfaatan teknologi perlu ditingkatkan namun tetap mempertahankan identitas tradisional agar nuansa warisan budaya tetap harmonis dengan kekinian,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menjelaskan, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah agar produk kain sulaman karawo dan anyaman upia karanji dapat terus eksis. Selain memberikan bantuan permodalan dan pelatihan keterampilan, pemprov menjadikan dua produk itu sebagai produk yang harus digunakan di daerah.

“Dulu upia karanji hanya digunakan oleh orang-orang tertentu. Sekarang sudah kita wajibkan bagi para pejabat dan ASN provinsi dan kabupaten/kota. Juga karawo ini kami wajibkan digunakan setiap hari kamis oleh ASN, instansi vertikal dan siswa sekolah,” jelas Rusli.

Pada kunjungan kerjanya tersebut, Mufidah juga melihat dari dekat produk-produk upia karanji dan kain karawo Gorontalo. Sejumlah pengrajin sengaja dihadirikan untuk menggelar demo cara pembuatan dan pameran hasil produknya di Kantor BI Gorontalo. (Hmsprov - Isam/Haris)

BONE BOLANGO, Humas – Program pasar murah yang dikemas dalam Bakti Sosial dan NKRI Peduli yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo di anggap sebagai salah satu program unggulan atau Primadona Pemprov Gorontalo. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Risjon Sunge, yang mewakili Gubernur Gorontalo, pada pelaksanaan NKRI Peduli di desa Taludaa, Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, Rabu (10/4/2019).

“Pasar murah ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang ada di Provinsi Gorontalo, dan program ini akan terus berlanjut hingga akhir kepemimpinan bapak Gubernur Rusli Habibie dan bapak Wakil Gubernur Idris Rahim, “ujar Risjon

Dalam kesempatan itu pula, Risjon mengucapkan permohonan maaf dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, yang tidak bisa menghadiri dan menyerahkan secara langsung bantuan-bantuan untuk masyarakat Kecamatan Bone. Gubernur juga berpesan kepadanya, untuk masyarakat Bone jangan kecewa atas ketidak hadirannya dan jangan lupa menggunakan hak pilih mereka pada 17 april nanti

“Permohonan maaf dari pak Gub, sampai dengan pukul 16.00 beliau masih bersama tamu setelah mengikuti video conference dengan Mendagri terkait kesiapan pemilu serentak di Gorontalo, sehingga beliau menunjuk saya untuk mewakili. Jangan kecewa katanya juga, karena kami tetap akan menyerahkan bantuan sekaligus menggelar pasar murah di Kecamatan Bone ini,” tandas Risjon.

Seperti pelaksanaan Bakti Sosial dan NKRI Peduli yang sudah-sudah, ribuan warga yang hadir dipersilahkan untuk membeli sembako dengan harga murah. Komoditi seperti beras, minyak goreng, rica, bawah putih, bawang merah, gula pasir, telur dan ikan hanya dijual dengan harga Rp5.000 per kg.

Khusus untuk Kabupaten Bone Bolango Pemprov Gorontalo menyerahkan bantuan pemerintah senilai Rp.4.4 miliyar dan untuk Kecamatan Bone sendiri mendapatkan bantuan berupa bantuan benih jagung sebanyak 3.825 kg untuk 19 kelompok dengan nilai Rp.168 juta serta bantuan Rumah Hunian Idaman Rakyat (RH-IR )sebanyak 4 unit di dengan nilai Rp.124 juta. (Hmsprov - Pewarta : Nova/Editor : Echin)

KOTA GORONTALO, Humas – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo mendorong partisipasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk mensukseskan Pemilu 2019 yang tinggal sepekan lagi. Pemberdayaan kelompok yang terdiri dari unsur BEM, paguyuman, LSM, ormas, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat tersebut digelar dalam bentuk Sosialisasi dan Optimalisasi FKDM bertempat di Aula Kesbangpol, Rabu (10/4/2019).

Gubernur Gorontalo yang diwakili Asisten Pemerintahan Syukri J. Botutihe mengingatkan kepada FKDM untuk waspada terhadap gangguan ideologi yang masuk dari beberapa kelompok. Tujuannya tidak lain untuk memecah belah masyarakat.

“Oleh karena itu, pemerintah baik nasional dan daerah serta seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar. Terlebih menjelang Pemilu 2019 nanti,” Ujar Syukri.

Sementara itu, Kaban Kesbang Muh Ali Imran berharap agar FKDM bisa bersinergi dengan pemerintah, TNI dan Polri untuk mensukseskan pemilu. Caranya dengan menjaga lingkungan tetap aman dan tertib, serta aktif menetralisir berita hoax yang beredar di masyarakat.

“FKDM juga kami harap bisa mensosialisasikan kepada masyarakat dan lingkungannya untuk mengajak masyarakat beramai-ramai datang ke TPS tanggal 17 April 2019 untuk menyalurkan hak suaranya. Jangan ada yang golput agar Pemilu kita berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang baik untuk bangsa dan negara,” pintanya. (Sumber -Pewarta: Rahmad-Kesbang/Editor: Isam-Hsprov)

Kota Gorontalo, Humas – Menindak lanjuti surat Menteri Dalam Negeri tentang koordinasi kesiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April mendatang, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang didampingi unsur Forkopimda serta jajaran OPD menggelar video confrence dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (10/4/2019).

Mendagri Tjahjo Kumolo mengutus dua pejabatnya untuk video confrence tersebut. Ada nama Soedarmo selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum serta Eko Subowo, Dirjen Bida Bina Administrasi Kewilayahan.

Menurut Gubernur, Provinsi Gorontalo sudah sangat siap menghadapi pemilu serentak 17 april mendatang. Hal ini terlihat dari situasi keamanan dan ketertiban umum menjelang yang kondusif. Begitu juga dengan pelaksanaan kampanye terbuka yang berlangsung cukup hangat namun tetap terkendali dan tidak mengancam stabilitas keamanan daerah.

“Intinya yang kita lakukan adalah senantiasa melaksanakan pemantauan perkembangan situasi politik di daerah, bekerjasama dengan Forkopimda dan unsur-unsur lainnyan dan hari ini saya hadirkan unsur Forkopimda lengkap ada Kapolda, Kabinda, Kajati, KPU, Bawaslu, unsur TNI, biar semua bisa melaporkan ke pak Menteri,” kata Rusli.

Gubernur Gorontalo dua periode itu juga melaporkan hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah. Di antaranya menyampaikan himbauan kepada Bupati/Walikota untuk mengajak masyarakat datang ke TPS pada 17 April nanti. Himbauan juga dilakukan kepada pengurus masjid dan tempat ibadah lain untuk mengajak umat menyalurkan hak pilih.

“Bahkan himbaun kami juga pak Dirjen, kepada Bupati/Walikota untuk menegaskan kemasyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan hiburan malam pada H-7 sampai H-1 jelang 17 April nanti. Kami juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Ormas, dan organisasi mahasiswa untuk tidak mempercayai berita-berita hoaks, menghindari provokasi dan ujaran kebencian dan menggunakan hak pilihnya pada 17 april nantinya,” tambahnya.

Menanggapi semua kesiapan yang dilaporkan oleh Gubernur, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Eko Subowo menyampaikan terimakasih karena Provinsi Gorontalo masuk dalam daerah aman dan terkendali jelang Pemilu serentak nanti. Bahkan menurut laporan Dirjen Dukcapil, 98 persen masyarakat Gorontalo telah melakukan perekaman IKTP dan itu sudah termasuk sangat tinggi se Indonesia

“Video conference ini dilakukan untuk pengecekkan terakhir terkait kesiapan dan persiapan di 34 Provinsi termasuk Provinsi Gorontalo jelang Pemilu serentak 17 April 2019 nanti, dan kami pikir dari laporan pak Gubernur tadi dengan jajaran Forkopimda Provinsi Gorontalo sudah sangat siap jelang Pemilu serentak nanti. Harapan kami, terus jaga kekompakkan ini semoga partisipasi masyarakat Gorontalo dalam pemilu nanti sesuai harapan pak gubernur bia sampai 80 persen,” tutur Eko di akhir videonya.

Berdasarkan data dari KPU Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Gorontalo 813.488 jiwa dengan jumlah TPS sebanyak 3364 se Kabupaten / Kota. Terkait kesiapan logistik surat suara, akan dilaksanakan mulai H-3 yang dikhususkan untuk wilayah wilayah yang jauh, seperti Pinogu. (Hmsprov - Pewarta : Echin/Editor : Isham)

KABUPATEN BOALEMO, Humas – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo yang telah menggelar bakti sosial (baksos) NKRI Peduli di wilayah Kabupaten Boalemo. Hal itu disampaikan Asisten I Pemkab Boalemo, Roswita Novia Ismanto, pada bakti sosial NKRI Peduli di Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Rabu (10/4/2019).

“Kami ucapkan terima kasih atas kepedulian bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat Boalemo khususnya yang ada di Kecamatan Mananggu yang menjadi lokasi pelaksanaan baksos NKRI Peduli Pemprov Gorontalo,” kata Roswita.

Seperti halnya pelaksanaan baksos yang telah digelar Pemprov Gorontalo di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo, baksos NKRI Peduli di Kecamatan Mananggu juga diisi dengan kegiatan pasar murah, pelayanan kesehatan, dan penyerahan sejumlah bantuan. Bahan kebutuhan pokok yang dijual pada pasar murah di antaranya beras, gula pasir, bawang merah, dan ikan segar.

“Masyarakat Boalemo adalah satu kesatuan dari seluruh rakyat Provinsi Gorontalo. Sudah menjadi kewajiban kami untuk membantu dan mengupayakan peningkatan kesejahteraannya,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya pada kegiatan tersebut.

Mantan Sekretaris Daerah pertama Kabupaten Boalemo itu mengutarakan, baksos NKRI Peduli merupakan keberpihakan dan kepedulian Pemprov Gorontalo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan.

“Baksos ini tujuannya semata-mata untuk membantu masyarakat. Kalau hanya untuk kepentingan saya dengan pak Gubernur kami sudah dua periode memimpin, tidak mungkin ada masa jabatan ketiga. Meski begitu kami tetap peduli kepada rakyat,” tegas Wagub.

Lebih lanjut Idris mengajak masyarakat untuk membantu dan berperan aktif salam mensukseskan pelaksanaan program pembangunan.

“Bantu pemerintah mulai dari kepala dusun, kepala desa, camat, bupati, gubenur, hingga presiden. Caranya dengan menjaga keamanan dan ketertiban, serta menggunakan hak pilih pada Pemilu Serentak nanti,” tandasnya.

Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim yang turut didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laode Haimudin, menyerahkan secara simbolis bantuan Rumah Idaman – Idaman Rakyat (RH-IR) kepada seorang warga kurang mampu. Total bantuan RHIR yang dialokasikan Pemprov Gorontalo sebanyak 33 unit senilai Rp1,02 miliar. (Hmsprov - Haris)

KOTA GORONTALO, Humas – Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Nila F. Moeloek, menginstruksikan seluruh jajaran kesehatan di Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini ditegaskannya pada Rapat Kerja (Raker) Kesehatan Daerah (Kesda) tahun 2019 tingkat Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Selasa (9/4/2019).

Menkes Nila F. Moeloek menjelaskan, pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di mana cakupannya sudah mencapai total Universal Health Coverage, hal yang penting untuk dilakukan oleh jajaran kesehatan adalah meningkatkan pelayanan.

“Tidak ada gunanya jika masyarakat memiliki kartu tetapi pelayanannya tidak memadai atau tidak sejalan dengan cakupan kepesertaan tersebut,” tegas Menkes.

Oleh karena itu lanjut Menkes, sejak awal tahun 2019 terjadi tranformasi kesehatan semesta yang berarti semua anggota masyarakat harus mempunyai JKN dan juga mendapatkan pelayanan kesehatan, mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

“Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan efektif sesuai dengan kebutuhannya, serta tidak boleh ada kendala biaya bagi masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya mengungkapkan, cakupan kepesertaan atau Universal Health Coverage di Provinsi Gorontalo sampai tahun 2018 mencapai 97,7 persen atau sejumlah 1.147.103 jiwa dari jumlah penduduk sebesar 1.174.107 jiwa. Atas keberhasilan tersebut, Pemprov Gorontalo pada tahun 2018 menjadi salah satu dari empat provinsi yang menerima penghargaan dari Presiden RI atas pencapaian Universal Health Coverage.

Idris menambahkan, upaya Pemprov Gorontalo untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat tidak berhenti sampai di situ. Pemprov Gorontalo telah menetapkan Delapan Program Unggulan yang salah satunya adalah kesehatan yang lebih prima. Melalui program tersebut, berbagai upaya dan langkah strategis terus dilakukan oleh Pemprov Gorontalo untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarkat, seperti penggunaan Kartu Tanda Penduduk bagi warga kurang mampu yang berobat tetapi belum memiliki jaminan apapun, serta meningkatkan sarana prasarana kesehatan di antaranya pengembangan rumah sakit Provinsi Gorontalo dr. Hasri Ainun Habibie.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program unggulan kesehatan yang prima. Untuk itu kami terus mengharapkan dukungan dari ibu Menkes yang selama ini telah memberikan perhatian besar ke Provinsi Gorontalo,” tandasnya. (Hmsprov - Haris)

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama