>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

BONE BOLANGO, Humas – Perbaikan jembatan Molindogupo diupayakan untuk dianggarkan tahun 2020. Hal tersebut terungkap saat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama sejumlah pimpinan OPD meninjau kondisi jembatan di sela-sela kunjungan ke Pasar Minggu Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Minggu (7/8/2019),

“Jembatan ini pernah diterjang banjir bandang sekitar rahun 2007 lalu. Memang sudah kita anggarkan untuk bangunan bawah, tiang pancang dan bailey-nya. Hasil DED (detail enggineering desain) anggarannya Rp35 miliar,” jelas Rusli.

Meski begitu, pihaknya belum bisa merealisasikan karena keterbatasan anggaran yang sudah habis dibagi-bagi ke program lain. Gubernur Rusli berharap tahun 2020 bisa dianggarkan melalui Balai Jalan Kementrian PU atau melalui APBD provinsi

“Banyak permintaan dari masyarakat termasuk juga dari Pak Bupati Bone Bolango untuk pekerjaan jembatan ini. Kita akan tanggulangi dulu perbaikan (lantai jembatan) dengan kayu, setelah itu coba kita carikan anggaran,” imbuhnya.

Jembatan Molindogupa menghubungkan antara Kecamatan Suwawa Timur dan Suwawa Selatan. Jembatan yang dipisahkan oleh Sungai Bone itu juga menjadi akses warga dari dan ke Kota Gorontalo untuk aktivitas jual beli, sekolah dan kesehatan.

Gubernur Rusli berjanji proses perbaikan sementara jembatan dilakukan awal pekan ini. Sejumlah titik lantai jembatan yang telah rapuh dan berlubang akan diganti dengan kayu yang baru. (Hmsprov - Isam)

 

Kabupaten Gorontalo, Humas – Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo kecipratan bantuan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo lewat program NKRI Peduli sebesar Rp 4.7 Milyar. Total bantuan tersebut terdiri bantuan benih padi Rp854.750.000, benih jagung Rp3.261.411.000 dan mahyani Rp465.000.000.

Bantuan tersebut diserahkan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam kegiatan NKRI Peduli di Desa Bululi Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo, Sabtu (6/4/2019).

Menurut Rusli, berbagai bantuan gratis seperti PKH, BPNT-D, Mahyani, bibit gratis, benih gratis, dan lain sebagainya yang merupakan program dari pemerintah pusat diberikan untuk melayani masyarakat.

“ Presiden memerintahkan gubernur, bupati, walikota itu harus turun ke kampung-kampung, desa-desa, melayani masyarakat dan melihat apa kebutuhan masyarakat,” jelas Rusli.

Gubernur dalam kesempatan itu juga membeberkan keluhan masyarakat Tolinggula yang dikunjunginya sehari sebelumnya tentang mahyani yang dianggap tidak berkeadilan.

“Pak gubernur ternyata mahyani ini tidak berkeadilan. Saya tanya kenapa? Di kampung sini, banyak yang mampu, banyak yang kaya masih menerima PKH,” kata Rusli membeberkan keluhan masyarakat di Tolinggula yang ternyata juga dialami oleh masyarakat di Kecamatan Asparaga.

Melihat reaksi yang sama dari masyarakat Asparaga yang juga membenarkan kejadian serupa, Rusli kembali memerintahkan Kepala Dinas Sosial melalui tim khusus untuk mengecek langsung baik yang sudah menerima PKH maupun yang belum.

Gubernur dua periode ini juga menjelaskan, dengan hadirnya dana desa yang merupakan program Presiden Jokowi, harus dipergunakan sebaik baiknya untuk kepentingan rakyat.

“ Bikin jalan, perbaikan saluran, simpan pinjam desa, pengembangan UMKM tanpa bunga dan harus dikawal kepala desanya. Dikawal dengan betul-betul uang desa ini untuk kepentingan rakyat,” pinta gubernur.

NKRI peduli yang selalu dipenuhi oleh ribuan masyarakat tak pernah tertinggal untuk memberikan sembako murah melalui pasar murah. Pemprov Gorontalo melalui beberapa OPD menyediakan 10,5 ton beras, gula 2,1 ton, minyak goring 2,122 liter, cabe 1 ton, bawang merah 1 ton, bawang putih 1 ton serta telur ayam 21 ribu butir, dan ikan 700 kg. Seluruh sembako dijual dengan harga lima ribu rupiah. Selain sembako murah, ada juga pelayanan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Hmsprov - Asriani)

 

Kota Gorontalo, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo dan juga Dinas Pangan Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Gorontalo, menggelar pameran lokal pangan daerah yang menghadirkan kurang lebih 30 UMKM se Provinsi Gorontalo.

Kegiatan yang berlangsung di depan Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Sabtu, (6/4/2019) ini, megambil tema Bela dan Beli Produk UMKM Daerah.

Dalam kesempatan tersebut PLT Ketua Iwapi Gorontalo Titin Dunggio, mengungkapkan pameran ini sebenarnya dalam rangka memperingati Hari Lahir Iwapi yang ke 44. Untuknya sebagai bentuk apresiasi bersama, pihaknya mengajak Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk sama sama menggelar pameran UMKM pangan lokal selama dua hari kedepan

“Jadi disini ditampilkan berbagai macam pangan lokal yang dikelolah oleh UMKM se Provinsi Gorontalo. Ada berbagai jenis kue, pakaian, makanan khas, sayuran, pokoknya apa saja yang mereka kelolah. Jadi pengunjung bisa melihat, menikmati, sekaligus membeli produk produk mereka,” ungkapnya

Sementara itu Asisten I setda Provinsi Gorontalo Syukri Botutihe, yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan kegiatan ini juga dikhususkan untuk kaum perempuan. Dimana Iwapi adalah organisasi yang menghimpun kaum wanita yang punya usaha atau disebut pengusaha

“Memang Iwapi sekarang sudah 44 tahun tapi itu untuk tingkat nasional. Di Provinsi Gorontalo sendiri Iwapi kita baru berjalan sekitar 4 tahun. Jadi wajar saja kondisi UMKM kita masih sedikit, belum banyak pengusaha wanita. Tetapi diharapakan seiring perjalanannya waktu pasti meningkat, apalagi kita lihat pameran pameran seperti ini bisa menambah pengetahuan dan minat dari pelaku UMKM itu sendiri,” tandas Syukri.

Pameran pangan lokal ini sendiri diikuti kurang lebih 30 UMKM dengan 25 stand dan akan berlangsung sampai besok (red-Minggu). Adapun berbagai macam produk yang hadir di pameran ini diantaranya adalah makanan khas gorontalo yakni Ilepao dan Diniyohu yang disajikan khusus untuk setiap pengunjung pameran. Ilepao sendiri adalah jenis makanan yang terdiri dari ikan kecil atau Nike yang dicampur bumbu dan tepung sagu lalu dibungkus daun, selanjutnya dipepes dalam bara api yang stabil. (H
msprov - Echin)

Senin, 08 April 2019 22:15

Pasar Murah Dari Rakyat Untuk Rakyat

Kabupaten Gorontalo, Humas – Pasar Murah NKRI Peduli yang selalu dipadati ribuan masyarakat disebut Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sebagai pasar murah dari rakyat untuk rakyat.

“Ini uang dari rakyat, saya kembalikan lagi kepada rakyat,” ungkap Rusli dalam kunjungannya pada kegiatan NKRI peduli di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, Sabtu (6/4/2019).

Menurutnya, subsidi yang diberikan dalam sembako itu merupakan uang rakyat, dan ia mengembalikannya kepada rakyat.

Kunjungannya yang tak pernah henti dari satu lokasi ke lokasi lainnya, disebutnya sebagai wujud dari perintah Presiden Jokowi untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat.

“Pemerintah itu harus lebih sering turun ke rakyat, jangan terkurung di kantor terus, berangkat-berangkat menghabiskan uang rakyat. Itulah kenapa saya sering turun ke lapangan, untuk melihat kebutuhan rakyat saya,” jelas Rusli yang disahuti tepuk tangan oleh masyarakat.

Dalam NKRI peduli kali ini, Kecamatan Mootilango mendapatkan bantuan mahyani sebanyak 6 unit rumah dengan nilai Rp. 186.000.000. benih padi untuk luas lahan 3635 Ha dengan nilai 908.750.000, benih jagung untuk luas 5516 ha dengan nilai anggaran 3.562.770.000. Selain itu juga diberikan paket ikan gratis 200 paket, voucer untuk masjid Al Takwa Rp10 juta dan kesehatan gratis.

Di Kecamatan Mootilango sendiri terdapat 1156 KK penerima PKH, BPNTD 1583 KK dengan jumlah penduduk sebesar 19 ribu orang.

Pada pasar murah serba lima ribu ini menjual sembilan bahan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, bawang merah dan bawang putih,ikan untuk 2000 anggota masyarakat yang memenuhi pasar murah. (Hmsprov - Asriani)

KABUPATEN GORONTALO UTARA, Humas – Petani jagung di Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara mulai menerima benih jagung gratis dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bagi empat kelompok tani di Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata, Jumat (5/4/2019).

Benih jagung hibrida untuk Kecamatan Sumalata dialokasikan untuk 133 hektar atau 1995 kg dengan nilai Rp87.780.000. Sementara alokasi untuk Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 1.117 hektar atau senilai Rp737.220.000.

“Tanggal 1 Maret pak Presiden nginap di Gorontalo. Saya sampaikan bahwa jagung ini benar-benar hasil Gorontalo. Beliau janjikan kalau masyarakat benar-benar mendukung untuk jagung maka tahun ini beliau alokasikan anggaran jagung untuk 200 ribu hektar,” terang Gubernur Rusli.

Mantan Bupati Gorontalo Utara itu juga menjamin harga jagung di tingkat petani dijual tidak melewati harga terendah Rp3.150 per kilogramnya. Pemantauan terus dilakukan antara Diskumperindag bekerjasama dengan TNI/Polri.

“Saya minta harga jagung dipantau, jangan sampai harga jagung dipermainkan oleh penjual. Harga jagung dengan kadar air 17 persen tidak boleh di bawah Rp3.150. Makanya saya minta petani jangan menjual jagung dalam kondisi basah,” pintanya.

Pada kunjungan kerja di Kabupaten Gorontalo Utara, Gubernur Rusli menggelar Bakti Sosial NKRI Peduli di dua lokasi yang berbeda. Pagi harinya dilaksanakan di Desa Deme I, Kecamatan Sumalata Timur. Sore harinya bergeser di Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata.

Seperti pelaksanaan Bakti Sosial NKRI Peduli yang sudah-sudah, ribuan warga yang hadir dipersilahkan untuk membeli sembako dengan harga murah. Komoditi seperti beras, minyak goreng, rica, bawah putih, bawang merah, gula pasir, telur dan ikan hanya dijual dengan harga Rp5.000 per kg. (Hmsprov - Isam)

KABUPATEN GORONTALO UTARA, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sejak awal Januari lalu sudah menegaskan bahwa penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk didata ulang. Hal itu dilakukan karena diduga ada program yang salah sasaran.

Penegasan itu kembali disampaikan saat menggelar Bakti Sosial NKRI Peduli di Desa Deme I, Kecamatan Sumalata Timur dan di Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, Jumat (5/4/2019).

“Bukanya kami tidak percaya kepada aparat desa atau kecamatan, tidak. Tapi banyak yang lapor ke saya bahwa pak gubernur, ada orang yang punya motor dan rumahnya bagus tapi menerima PKH. Ini yang tidak boleh,” tegas Rusli Habibie.

Ia meminta Dinas Sosial untuk turun ke lapangan dibantu oleh para Pendamping PKH. Bagi warga yang tidak miskin namun terdaftar sebagai penerima PKH diminta untuk dicoret. Data tersebut selanjutnya diganti dengan warga yang berhak menerima.

“Ada juga yang lapor ke saya, pak gubernur saya ini sudah berulang kali dimintai KTP, rumah berulang kali di foto, tapi yang dapat bantuan orang-orang itu saja,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kadis Sosial Provinsi Gorontalo Risjon Sunge menjelaskan, saat ini sedang berlangsung proses verfikasi ulang penerima bantuan sosial. Tidak saja PKH namun juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BPNT-D dan Beras Sejahtera (Rastra) dari pemerintah pusat.

“Proses pendataan warga miskin itu mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT), sementara untuk pengusulan penerima PKH masuk dalam data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKSNG). Jadi ketika warga miskin sudah naik statusnya tidak lagi masuk ketegori itu akan dicoret dari SIKSNG namun tetap terdata di BDT,” terang Risjon.

Bagaimana warga miskin mengurus program PKH?

Terkait dengan warga miskin yang ingin mengurus program PKH, ia menguraikan mekanisme pengurusannya. Warga miskin diminta untuk mengurus surat keterangan tidak mampu di kantor desa/kelurahan setempat. Berbekal surat tersebut ditambah foto copy KTP dan KK, warga miskin diminta melapor ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau datang langsung ke Dinas Sosial Provinsi.

“Nanti akan turun tim melakukan verifikasi. Jika memenuhi syarat maka ia akan didaftarkan untuk menerima bantuan sosial di tahun berikutnya,” jelasnya.

Dinas Sosial menerapkan tiga indikator untuk menentukan warga dinyatakan miskin atau tidak. Pertama berdasarkan indikator penghasilannya di bawah Rp400.000 per bulan. Kedua, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan ketiga hanya tinggal di rumah yang tidak layak.

Berdasarkan data Pendamping PKH Tahun 2018 lalu, ada 63.478 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang ditanggung melalui program ini dengan biaya Rp1.890.000,- per tahun.

Tahun 2019, jumlah uang yang dikucurkan semakin besar dengan mempertimbangkan indeks tanggungan setiap keluarga. Jika seorang penerima PKH memiliki ibu hamil atau balita maka tanggungan pertahun 2,4 juta/orang. Indeks pendidikan dilihat dari tanggungan anak yang berusia 7-21 tahun dengan nilai uang yang berbeda beda. Ada juga indeks disabilitas dan lansia senilai Rp2.400.000,- per tahun.

“Jika keluarga itu punya anak SD maka dibayar pemerintah Rp900.000,- per orang, jika dia punya anak SMP maka menerima Rp1.500.000,- per orang, anak SMA Rp2.000.000,- per orang. Jadi Kalau satu keluarga punya empat kriteria itu ya tinggal dijumlahkan. Maksimal 4 orang yang ditanggung per tahunnya,” pungkas Risjon. (HMsprov - Isam)

KABUPATEN BOALEMO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menilai pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sangat membantu pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Hal ini disampaikannya usai menghadiri pembukaan TMMD Imbangan tahun 2019 di lapangan Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Jumat (5/4/2019).

“Pelaksanaan TMMD ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah. TMMD membantu pemerintah dalam pemerataan pembangunan desa baik fisik maupun non fisik,” ujar Wagub Idris Rahim.

Idris menambahkan, TMMD merupakan bentuk sinergitas antara TNI dengan pemerintah dalam pembangunan daerah, sekaligus merupakan wujud kemanunggalan TNI bersama rakyat.

“TMMD ini sebagai sarana kemanunggalan TNI bersama rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu Panglima Kodam (Pangdam) XIII/Merdeka, Mayjen TNI Tiopan Aritonang, yang bertindak sebagai inspektur upacara pembukaan TMMD Imbangan 2019 mengatakan bahwa pelaksanaan TMMD bertujuan untuk mempercepat pembangunan di daerah terpencil dan terisolir melalui kegiatan yang bersifat fisik dan non fisik.

“TMMD Imbangan merupakan program lintas sektoral yang melibatkan TNI, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemerintah daerah, serta seluruh lapisan masyarakat untuk membangun desa terpencil di Provinsi Gorontalo demi kesejahteraan rakyat,” kata Mayjen TNI Tiopan Aritonang.

Pangdam XIII/Merdeka menjelaskan, sasaran fisik pelaksanaan TMMD Imbangan yaitu berupa pekerjaan peningkatan badan jalan desa sepanjang 5.000 meter dan pembuatan plat decker. Sedangkan sasaran non fisik diwujudkan melalui pelatihan dan penyuluhan kesehatan, metode pertanian dan peternakan modern, serta sosialisasi hukum, bahaya narkoba, serta kesadaran bela negara.

“TMMD ini adalah sarana bagi usaha-usaha untuk mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa demi terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandas Tiopan.

Turut hadir pada pembukaan TMMD Imbalan 2019 tersebut Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII Manado, Laksamana Pertama TNI Gig Jonias Mozes Sipasulta, Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Rachmad Fudail, Kajati Gorontalo Firdaus Dewilmar, Kabinda Gorontalo Daeng Rosada, Komandan Korem 133/Nani Wartabone Kolonel CZI Arnold Ritiauw, Bupati dan Wakil Bupati Boalemo, serta Bupati Pohuwato. (Hmsprov - Haris)

 

KABUPATEN GORONTALO UTARA, Humas – Sepanjang pelaksanaan Bakti Sosial NKRI Peduli, ada peran dinas yang tidak banyak dipedulikan orang. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo, misalnya. Kali ini, tim pembersih sampah kembali diturunkan pada pelaksanaan Baksos NKRI Peduli di Desa Deme I, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, Jumat (05/04/2019).

Saat Gubernur Rusli bersama rombongan turun dari panggung, warga mulai sibuk berburu sembako di pasar murah. Harga Rp5.000 per kilo setiap item yang dijual membuat warga lalai terhadap sisa sampah makanan ringan dan kantong plastik yang mereka bawa.
Oleh pegawai DLHK, sisa sampah yang berserakan dikumpul dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berukuran besar. Sekitar 10 orang menyebar di lokasi acara yang dipadati oleh 2000 warga setempat.

“Pak Gubernur minta setiap selesai Baksos, lokasi harus kembali bersih. Kita tidak mungkin mengandalkan masyarakat, karena kita tahu kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan memang masih cukup rendah. Jadi mau tidak mau kami harus turun”, ujar Bambang Trihandoko Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo.

Lebih lanjut Bambang menuturkan setiap kali Baksos NKRI Peduli, kurang lebih 10-20 personil ditugaskan di setiap acara. Masing-masing personil dibekali dengan sapu lidi dan kantong sampah.

Pihaknya mengklaim setiap kali Baksos selesai dilaksanakan, rata-rata 10 hingga 20 kantong sampah berhasil dikumpulkan, dengan jenis sampah berupa botol plastik air mineral, dus makanan, tisu bekas, kaleng minuman dan lainnya.

Sampah-sampah yang berhasil dikumpulkan selanjutnya langsung di bawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terdekat dari lokasi. Jika jaraknya jauh, sampah langsung dibakar di tempat. (Hmsprov - : Gina/Editor : Isham)

Kota Gorontalo, Humas – Anggota Korpri dalam menjalankan tugasnya diharapkan dapat menjadikannya sebagai ladang kebajikan yang menghasilkan pahala atau ganjaran yang baik dari sisi Allah SWT.

Gubernur Gorontalo mengatakan hal tersebut dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba,saat memperingati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1440 H dan Halal bi Halal anggota Korpri di jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo, di gedung Grand Sumber Ria, Kota Gorontalo, Jumat (5/4/2019).

“Jadikanlah tugas sebagai pekerjaan untuk berbuat kebajikan yang menghasilkan pahala atau ganjaran yang baik dari sisi Allah SWT,” kata Darda di depan ribuan ASN yang memenuhi gedung tersebut.

Ia mengingatkan untuk tidak menjadikan tugas dan fungsi kita sebagai ASN, malah menjadi pemicu munculnya berbagai persoalan yang mendatangkan fitnah dan dosa.

Lebih lanjut Darda menjelaskan, kegiatan keagamaan seperti ini apapun bentuknya perlu diikuti dan diresapi, karena yang terafdhol adalah semakin tumbuhnya semangat keimanan dan pengamalan atas ajaran agama yang kita peluk dan yakini yaitu Islam.

“Di tengah-tengah kita sedang meningkatkan kualitas SDM yang profesional serta mencetak insan-insan aparatur yang berkarakter, berintegrasi, berdedikasi serta amanah, ini semua tidak akan tercapai manakala tidak diimbangi dan disertai dengan upaya-upaya religi,” imbuh Darda.

Ia berharap dengan pelaksanaan Isra Mi’raj ini, para anggota Korpri dapat mengambil hikmahnya dan tidak melewatinya begitu saja.

“Hikmah Isra Mi’raj jangan hanya dilewatkan, tapi sungguh-sungguh tertanam dalam diri sebagai pribadi maupun sebagai Aparatur Sipil Negara,” pungkas Darda.

Sementara itu Plt. Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo Syukri Botutihe melaporkan, pelaksanaan peringatan Isra Mi’raj di jajaran Korpri merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun oleh Badan Kepegawaian Daerah. Tahun ini mengambil tema “Meningkatkan Spritualitas dan Ukhuwa Islamiyah yang Berdampak pada Produktifitas, Etos Kerja Kemandirian ASN Guna Kemajuan Provinsi Gorontalo serta Mendapat Safaat Nabi Muhammad SAW”. Tauziah disampaikan oleh Ustad Mansur Basir dari Kanwil Kemenag. (Hmsprov - Asriani)

KOTA GORONTALO, Humas – Proses penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi 263 peserta seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 hampir rampung. Itu berarti mereka akan segera mengikuti proses pengangkatan dan pengambilan sumpah yang direncanakan berlangsung pekan kedua bulan April 2019 ini.

“Proses pengurusan SK di BKN sudah 99 persen rampung. Insya Allah mereka akan diangkat dalam jabatan minggu depan,” kata Kabid Pengembangan ASN, Badan Kepegawaian Daerah, Marto Biki, Kamis (4/4/2019).

Sejatinya, ada 264 peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus. Satu orang di antaranya memilih mengundurkan diri. Jabatan Guru Agama Islam Ahli Pertama terpaksa dibiarkan lowong.

“Ada yang mengundurkan diri. Formasinya tidak kami isi karena sudah terlanjur berproses. Penentuan lulus tidaknya ada di BKN melalui mekanisme CAT,” imbuh Marto.

Pihaknya memastikan proses penempatan pegawai nanti berdasarkan formasi yang telah dipilih saat mengajukan lamaran. Hal itu dilakukan agar distribusi PNS benar-benar sesuai kebutuhan di unit kerja yang ada. (Sumber Pewarta: Ridwan-BKD /Editor: Isam (Hmsprov)

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama