>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

Kota Gorontalo, Humas – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Gorontalo menggelar lomba tertib perpustakaan tingkat Desa/Kelurahan se Kabupaten / Kota se Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang diawali di perpustakaan Tinelo Lipu desa Lamahu Kabupaten Bone Bolango dimulai hari ini, Kamis, (4/4/2019).

Kepala Dinas Arpus Provinsi Gorontalo Yosep Koton, yang juga selaku ketua panitia dari lomba tersebut mengatakan tujuan dari pelaksanaan lomba perpustakaan tingkat Desa/Kelurahan ini untuk mengapresiasi desa atau kelurahan yang mampu mewujudkan perpustakaan standar nasional taat azas, profesional dan mampu memberikan pelayanan prima, serta mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat belajar mandiri

“Dan sesuai petunjuk dari Perpusnas yang setiap tahun melaksanakan lomba seperti ini untuk tingkat nasional maka kita di Provinsi juga wajib melaksanakannya. Kegiatan ini sebenarnya juga sudah dilaksanakan ditingkat Kabupaten / Kota dan sudah ada juaranya, sekarang kita buat tingkat desa dan kelurahan,” ungkapnya

Ia juga menambahkan lomba ini dimaksudkan untuk memacu kreatifitas para pengelola perpustakaan Desa/Kelurahan dalam meningkatkan mutu dan intensitas layanan perpustakaan bagi masyarakat pedesaan agar terwujudnya kesejajaran memperoleh informasi.

Lomba tertib perpustakaan antar Desa/ Kelurahan se Kabupaten/Kota ini, rencananya akan berlangsung selama seminggu kedepan yakni dari tanggal 4-8 April mendatang. Adapun yang menjadi tim penilai dari lomba tesebut terdiri dari anggota pustakawan serta dari tim akademisi. (Sumber : Dinas Arpus / Editor : HMsprov - Echin)

 

KABUPATEN GORONTALO UTARA, Humas – Berbagai program kerakyatan terus digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Program terbaru yakni pemberian bibit ayam gratis bagi 18.000 kepala keluarga miskin. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat meninjau infrastruktur di Desa Papualangi Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, kamis (04/04/2019).

“Bantuan ini dibiayai oleh APBN melalui Kementrian Pertanian. Alhamdulillah kami berhasil meyakinkan Pak Menteri untuk mengalokasikan bibit ayam bagi 18.000 KK,” jelas Rusli.

Lebih lanjut Rusli menjelaskan, setiap KK akan mendapat alokasi bibit ayam sebanyak 50 ekor. Bantuan ditambah dengan uang Rp. 500.000 dan pakan ternak selama tiga bulan.

“Bantuan ini sebagai stimulan. Nanti kalo ayamnya sudah berkembang biak, maka pembiayaannya sudah ditanggung masing-masing. Jadi diharapkan usaha ternak ayam bapak/ibu bisa berkembang,” imbuhnya.

Selain meninjau infrastruktur di Desa Papualangi, kunjungan Gubernur kali ini juga dirangkaikan dengan Bakti Sosial NKRI Peduli di Desa Monas, Kecamatan Monano dan Desa Tolinggula Pantai, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara.

Di dua titik tersebut, selain pasar murah serba 5000, digelar juga pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan 13 unit Rumah Hunian Idaman Rakyat (RHIR), penyerahan bibit jagung dan juga bantuan empat unit motor ber-cool box. (Hmsprov - Gina/Isam)

KABUPATEN GORONTALO UTARA, Humas – Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara berlahan namun pasti terus menunjukkan geliat pembangunan. Khususnya bagi warga Desa Papualangi dan Desa Cempaka Putih yang berada di desa terluar.

Butuh sekitar 4-4,5 jam dari ibu kota kabupaten untuk bisa tiba di lokasi. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan kini telah berdiri kokoh dan mulus. Jaringan listrik pun sudah menjangkau hingga ke desa terluar itu. Tidak heran jika Cempaka Putih sejak tahun 2017 sudah keluar dari status 3T (terluar, tertinggal, terdepan).

“Mereka ini puluhan tahun pak Edi (Kepala PLN), puluhan tahun mereka berjuang minta jembatan dan jalan. Nanti di era Rusli Habibie dan Idris Rahim baru teralisasi,” tegas Rusli disambut tepuk tangan warga saat meninjau pembangunan infrastruktur di Desa Papualangi, Kecamatan Tolinggula, Kamis (4/4/2019).

Rusli menilai Desa Papualangi dan Cempaka Putih layak mendapat perhatian lebih. Kawasan transmigrasi tahun 90an itu memiliki banyak komoditi unggulan seperti durian, cengkeh, kakao dan lada. Oleh karena itu infrastruktur jalan dan jembatan terus dibangun di daerah tersebut.

“Insya Allah tinggal 5 kilo lagi jalan di Cempaka Putih yang harus kita aspal. Sekarang saya sedang bikin perencanaan jalan agar bisa tembus hingga ke Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kadis PNM, ESDM dan Transmigrasi Husin Hasni menjelaskan bahwa Desa Papualangi dan Cempaka Putih sudah memiliki jaringan listrik. Saat ini yang dilakukan untuk memaksimalkan pemasangan listrik ke rumah-rumah.

“Alhamdulillah sejak November 2018 jaringan listrik sudah beroperasi. Memang, masyarakat itu sebagian belum mampu memasang listrik. Seperti di Papualangi ini dari 170 KK masih ada 112 yang belum mampu memasang listrik,” jelas Husin.

Untuk memaksimalkan pemasangan ke rumah-rumah, pemprov bekerjasama dengan PLN menyiapkan sambungan gratis bagi 6.000 KK miskin se Provinsi Gorontalo. Papualangi dan Cempaka Putih masuk dalam prioritas pemasangan listrik tersebut. (Hmsprov - Isam)

Kota Gorontalo, Humas – Karang Taruna Provinsi Gorontalo meminta agar pemuda bisa diberdayakan melalui dana desa. Hal tersebut terungkap dan menjadi kesepakatan pada pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Karang Taruna (KT) Provinsi Gorontalo yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, di Hotel Damhil Kota Gorontalo, Senin (01/04/2019).

Dalam bimtek tersebut, dihasilkan tiga butir kesepakatan antara pengurus Karang Taruna se-Provinsi Gorontalo. Diantaranya menyebut KT merupakan organisasi yang sudah eksis sejak tahun 1960 melalui Keputusan Menteri Sosial No.13/HUK/KEP/I/1981, sehingga merasa perlu mendapatkan peran penting dalam pengelolaan dana desa.

KT juga dinilai sebagai organisasi yang masih eksis sampai saat ini di tingkat desa dan kelurahan, sehingga keberadaannya dianggap mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam membantu mengatur pemanfaatan dana desa.

“Memohon kepada Gubernur juga para bupati walikota untuk menerbitkan edaran untuk kepala desa dalam pengelolaan dana desa agar memberi peran karang taruna dan unsur pemuda lainnya dalam pegelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan”, demikian bunyi kesepakatan bersama tersebut.

Peserta bimtek berharap melalui surat edaran tersebut, desa memiliki dasar untuk mengalokasikan dana desa untuk pemuda melalui usaha ekonomi produktif karang taruna (UEP-KT) yang akan bekerja sama dengan bumdes nantinya.

Bimtek yang diikuti oleh KT Provinsi dan enam Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan selama dua hari dan berakhir 2 April 2019. (Hmsprov : Gina / Editor : Isam)

Kab.Gorontalo, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie terus memanjakan petani jagung dan padi sawah di Provinsi Gorontalo. Selain memberikan benih gratis, Rusli mencanangkan program bajak lahan pertanian secara cuma-cuma alias gratis.

Pencanangkan program pro petani itu dilaksanakan di Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, Rabu (3/4/2019). Peresmian ditandai dengan aksi bajak lahan oleh Gubernur Rusli dengan menggunakan alat mesin pertanian (alsintan) di salah satu lahan warga.

“Melalui dana APBD kami mengalokasikan program bajak gratis, dan hari ini kita akan mencanangkan bajak gratis untuk lahan seluas 300Ha yang ada di Kabupaten Gorontalo khususnya di Kecamatan Telaga Cs dan seluruh Batudaa cs,” kata Rusli.

Gubernur dua periode ini juga menjelaskan pembajakan lahan gratis ini di lakukan dengan mengerahkan alat bajak Brigade Alsintan yang dinilai sudah cukup banyak di Gorontalo. Awalnya, Brigade ini menyediakan alat dan operator. Petani cukup menyewa dengan harga murah jika dibandingkan menyewa ke pihak lain.

“Kebetulan pengelolaan alsintan sudah dikelolah oleh pemerintah provinsi, jadi masyarakat bebas meminjamnya. Kalau dulu diberikan kepada kelompok kelompok tani, banyak konflik yang terjadi. Ada saat meminjam masyarakat harus membayar, ada yang merasa alshintan sudah jadi pribadi mereka dan ketika rusak tidak diperbaiki, padahal harganya mahal,” tambahnya.

Gubernur juga berpesan bajak gratis ini akan terealisasi mulai bulan April ini. Jadi kepada para petani yang ingin pengolahan lahan termasuk sawah, melapor pada dinas pertanian atau melalui petugas di lapangan.

“Jika dulu biaya bajak menggunakan traktor mencapai Rp800 ribu perhektar dan menggunakan alshintan membayar BBM, untuk kali ini semua digratiskan,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Pemprov Gorontalo kembali melaksanakan Bakti Sosial dan NKRI Peduli bagi warga Dungaliyo dan sekitarnya. Selain pasar murah ada juga pemeriksaan kesehatan gratis. Gubernur Rusli yang hadir didampingi istri Idah Syahidah juga menyerahkan bantuan program pemerintah senilai Rp1,5 miliar. (Hmsprov - Echin / Editor - Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengajak seluruh mahasiswa untuk menjaga stabilitas daerah dalam menghadapi pemilu.

Ajakan ini disampaikannya saat menghadiri dialog kebangsaan bersama mahasiswa yang dilaksanakan Cipayung Plus Gorontalo bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo, di cafe Tip Top Kota Gorontalo, Selasa (2/4/2019).

Menurutnya, perbedaan pandangan politik dan perbedaan pilhan mau tak mau akan menimbulkan gesekan antar partai dan antar pemilih. Peran serta mahasiswa sangat dibutuhkan dalam menyikapi perbedaan pandangan tersebut.

Saya berharap, para generasi milenial ini bisa menuntun masyarakat agar tidak terprovokasi, menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing karena mahasiswa yang paling dekat dengan masyarakat,” ujar Darda.

Selain itu, Sekda Darda juga berharap kepada seluruh mahasiswa yang hadir dalam dialog kebangsaan untuk membantu mensosialisasikan pada masyarakat untuk datang ke TPS-TPS terdekat pada 17 April mendatang.

Dialog kebangsaan dihadiri 120 mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Gorontalo yakni HMI, IMM, KAMMI, LMND, GMNI, dan KMHDI serta narasumber berasal dari unsur akademisi, unsur Polda Gorontalo, Unsur Pemuda serta unsur penyelenggara pemilu. (Hmsprov - Nova)

Kota Gorontalo, Humas – Pengadaan barang dan jasa pemerintah Provinsi Gorontalo harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang saat ini telah terbit yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Pada Perpres 16/2018 ditekankan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekedar mencari harga termurah dari penyedia, tetapi bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari anggaran yang digunakan yang diukur dari aspek kuantitas, jumlah, waktu biaya dan penyedia.

“Semua uang yang dijadikan barang harus sesuai prosedur dan aturan. Walaupun nilai kecil, tetap sama, harus mengkuti aturan mengingat pengadaan barang/jasa itu menggunakan anggaran negara,” jelas Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba pada Knowledge Sharing Forum Optimalisasi Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa di Maqna Hotel Kota Gorontalo, Selasa (2/4/2019).

Sementara itu Subdirektorat Wilayah II Bagian Timur, Cipto Prasetyo Nugroho mengatakan jangan melakukan pengadaan barang dan jasa secara tradisional atau masih cara lama. Gunakan ide-ide yang lain untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa salah satunya dengan pelaksanaan konsilidasi sesuai Perpres 16/2018.

Ia menjelaskan, konsilidasi dilakukan untuk menggabungkan paket-paket kecil yang sejenis menjadi satu paket besar agar lebih efektif dan efisien.

“Kalau pengadaan secara tradisional pasti biaya tendernya akan lebih mahal karena pengadaan barangnya tidak satu paket. Kalau menggunakan konsilidasi setiap SKPD bisa saling berkoordinasi untuk mengadakan barang yang sama dalam satu paket,” pungkas Cipto.

Knowledge sharing pengadaan barang dan jasa berlangsung selama 2 hari yang diikuti oleh unsur keuangan, Inspektorat, dan UKPBJ se Provinsi Gorontalo.(Hmsprov - Nova)

 

KOTA GORONTALO, Humas – Untuk mengawal perairan Gorontalo dari ancaman dan aksi kriminalitas, Pangkalan TNI AL (Lanal) Gorontalo terus melengkapi alat utama sistem pertahanan (alutsista). Salah satunya dengan menghadirkan Kapal Angkatan Laut (KAL) yang diberi nama LIMBOTO 1-8-33.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi Danlanal Gorontalo Letkol Laut (P) Tonny Sundah serta unsur Forkopimda lainnya menyambut kedatangan kapal tersebut, Rabu (3/4/2019). Penyambutan ditandai dengan pengalungan bunga kepada Komadan KAL Limboto Kapten Laut (P) Timbul Narkoto.

Pada prosesi penyambutan dan pengukuhan tersebut dilaksanakan upacara militer yang diikuti unsur TNI, Polri, Basarnas, Bea Cukai, Satpol PP dan Pramuka. Gubernur Rusli bertindak sebagai Inspektur Upacara.

“Letak Provinsi Gorontalo sangat strategis karena diapit oleh dua perairan yaitu Teluk Gorontalo atau lebih dikenal Teluk Tomini dan Laut Sulawesi di bagian Utara. Dalam catatan sejarah maritim Indonesia, Laut Sulawesi menjadi penting karena merupakan jalur pelayaran dari Pulau Sulawesi menuju Filipina yang juga menjadi wilayah perairan Kesultanan Sulu di sebelah Timur dari Malaysia,” buka Rusli dalam amanahnya.

Gubernur Gorontalo dua periode itu juga menyebut potensi perikanan dan kelautan di Gorontalo sangat tinggi. Luas perairan Gorontalo mencapai 50.500 km2. Terdiri dari luas wilayah Teluk Tomini 7.400 km2,Laut Sulawesi 3.100 km2 serta wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Sulawesi 40.000 km2.

“Potensi ini harusnya dapat dimaksimalkan jika saja aktivitas ilegal fishing yang terjadi bisa kita berantas. Sudah menjadi tugas Lanal untuk menjaga keamanan dari wilayah laut termasuk ilegal fishing yang erat kaitannya dengan penyelundupan barang, penyelundupan narkoba, kerusakan alam dan lainnya,” tegas Rusli.

Kapal patroli Limboto 1-8-33 merupakan jenis KAL KAMLA dengan spesifikasi panjang 29 m dan lebar 5,85 m. Memiliki bobot penuh 70 ton dengan kecepatan maksimal 29 knot dan ekonomis 18 knot.

KAL dilengkapi dengan satu buah meriam 20 mm di haluan kapal serta dua buah mitraliur 12,7 mm di geladak kapal. KAL Limboto melengkapi alutsista Lanal Gorontalo yang sebelumnya sudah memiliki 1 combat boat, 1 sea reader dan 1 Patkamla Lahilote. (Hmsprov - Isam)

KOTA MANADO, Humas – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi menghasilkan tujuh kesepakatan bersama yang dirumuskan dalam Deklarasi Kawanua tentang program kebersamaan prioritas Regional Sulawesi tahun 2020. Deklarasi Kawanua masing-masing ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara Steven Kandouw, Wagub Gorontalo H. Idris Rahim, Wagub Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wagub Sulawesi Barat Enny Angraeny Anwar, serta yang mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara.

Penandatanganan Deklarasi Kawanua yang berlangsung di Hotel Sintesa Peninsula, Kota Manado, Sulawesi Utara, Senin (1/4/2019), turut disaksikan oleh Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI, Tegus Setyabudi, dan Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Amalia Adininggar Widyasanti.

“Kesepakatan bersama ini mengacu pada tema pembangunan Regional Sulawesi yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, sumber daya, dan pertumbuhan ekonomi,” jelas Wagub Gorontalo H. Idris Rahim usai penandatanganan Deklarasi Kawanua.

Ketujuh kesepakatan bersama para Gubernur se Sulawesi tersebut yaitu, pertama, mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui integrasi pengembangan Regional Sulawesi dengan fokus pada penguatan konektivitas dan infrastruktur. Kedua, memantapkan pembangunan manusia Sulawesi yang berkualitas melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Ketiga, memantapkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam melalui pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan.

Kesepakatan keempat, revitalisasi dan pemantapan ketahanan pangan maupun energi dalam upaya mengakselerasi Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional, dan Sulawesi sebagai pusat produksi pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan dan peternakan. Kelima, peningkatan daya saing dan nilai tambah komoditas unggulan Sulawesi melalui penguatan sector agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan.

Pada poin keenam disepakati untuk memantapkan pengelolaan wilayah terpadu Teluk Bone dan Teluk Tomini secara harmonis, inklusif, berdaya saing, berbasis sektor unggulan sesuai dengan dinamika perkembangan global. Kesepakatan ketujuh yaitu penguatan kerja sama strategis di bidang kesehatan, pendidikan vokasi, peningkatan kualitas tenaga kerja dan penanganan tenaga kerja asing di Regional Sulawesi.

“Tujuh kesepakatan ini yang nantinya akan menjadi landasan bagi pemerintah daerah di Pulau Sulawesi untuk mengembangkan kerja sama yang saling bersinergi dan bukan saling berkompetisi,” tandas Idris. (Hmsprov - Haris)

JAKARTA, Humas – Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Nurinda Rahim, menghadiri sosialisasi dan harmonisasi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di The Sultan Hotel and Resort Jakarta, Selasa (2/4/2019). Sosialisasi dan harmonisasi Bunda PAUD tahun 2019 mengangkat tema ‘Memantapkan Peran Bunda PAUD dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia Sejak Usia Dini’.

Usai menghadiri sosialisasi itu, istri Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim tersebut mengatakan bahwa sosialisasi tersebut sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman Bunda PAUD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penggerak utama pembinaan layanan PAUD di daerah dengan mengacu pada kerangka kebijakan global dan nasional di bidang PAUD.

“Sosialisasi ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman Bunda PAUD untuk pembinaan layanan PAUD di Provinsi Gorontalo,” kata Nurinda.

Nurindah menambahkan, melalui sosialisasi dan harmonisasi Bunda PAUD diharapkan akan tercipta sinergitas dan kesamaan persepsi terhadap peran Bunda PAUD dalam mendukung prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera.

“Peningkatan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemprov Gorontalo. Untuk mencapai sumber daya manusia Gorontalo yang unggul harus dimulai dengan layanan PAUD yang berkualitas, dan itulah pentingnya sinergitas peran Bunda PAUD dengan pemerintah daerah maupun dengan stakeholder lainnya,” tutur Nurinda.

Sementara itu Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Harris Iskandar, dalam sambutannya saat membuka sosialisasi tersebut mengatakan bahwa program PAUD wajib dilaksanakan untuk memperbaiki pola hidup anak.

Harris menuturkan, Bunda PAUD memiliki peran strategis antara lain mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung pembinaan, penyelenggaraan, dan pengembangan PAUD yang berkualitas.

“Bunda PAUD harus dapat memotivasi pengelola, penyelenggara, pembina, serta pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas,” jelas Harris.

Sosialisasi dan harmonisasi Bunda PAUD berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 1 hingga 2 April 2019, dengan dihadiri oleh 1.262 peserta utusan dari Bunda PAUD Provinsi, Bunda PAUD Kabupaten/Kota, serta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Turut hadir pada kegiatan itu Ibu Wakil Presiden RI, Mufidah Jusuf Kalla, dan Mendikbud RI Muhajir Effendi. (Hmsprov - Haris)

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama