>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

KOTA GORONTALO, Humas – Sebagai sekolah kejuruan yang melaksanakan program Praktek Kerja Lapangan (PKL), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diharapkan mampu mewujudkan generasi siap kerja yang mampu bersaing di era revolusi industri 4.0. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, saat melepas 608 siswa PKL SMK Negeri 1 Gorontalo, Selasa (2/4/2019).

“Kita semua tahu bahwa tantangan di era milenial tak semudah yang dibayangkan. Pesatnya perkembangan teknologi turut memberi pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pengetahuan dan karakter generasi bangsa,” ungkap sekda Darda.

Sekda menambahkan dalam pendidikan sistem ganda ini, dibutuhkan juga peran dunia usaha dan dunia industri dalam menentukan keberhasilan peserta didik.

“Pengalaman berinteraksi dengan lingkungan dunia kerja dan terlibat langsung didalamnya dapat membangun sikap kerja serta siswa siswi ini lebih percaya diri karena orang lain dapat memahami apa yang dipahaminya dan pengetahuannya bisa diterima oleh masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Ramla Habibie berharap, siswa siswi PKL ini di tempatkan sesuai bidangnya masing-masing.

Peserta PKL adalah siswa kelas XI yang terdiri dari sembilan jurusan yakni Bisnis Dalam Jaringan dan Pemasaran, Akuntasi Kuangan dan Lembaga, Usaha Perjalanan Wisata, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, Produksi Siaran dan Program Jaringan, RPL, MM, TKJ, dan APL. PKL ini akan berlangsung selama 6 bulan kedepan yang di bagi dalam dua tahap yakni 3 bulan pertama dan 3 bulan selanjutnya dilaksanakan pada tahun ajaran baru. (Hmsprov - Nova)

 

KOTA MANADO, Humas – Pulau Sulawesi masuk ke dalam ring of fire atau cincin api yang rawan terhadap bencana gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan liquifaksi. Guna mengantisipasi bencana tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, menginstruksikan seluruh pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Pulau Sulawesi untuk mengarusutamakan ketahanan bencana dan perubahan iklim dalam setiap dokumen perencanaan .

“Yang namanya ketahanan terhadap bencana, itu harus masuk dalam dokumen perencanaan, baik yang tahunan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maupun lima tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,” tegas Bambang Brodjonegoro dalam arahannya ketika menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi, di Hotel Sintesa Peninsula, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Senin (1/4/2019) malam.

Bambang mengutarakan, pemerintah daerah harus memastikan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, kajian terhadap lingkungan hidup strategis, serta tujuan pembangunan berkelanjutan, tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

“Jangan sampai tidak masuk dalam dokumen perencanaan. Jika tidak masuk, berarti kita tidak dapat mengantisipasi kalau bencana itu terjadi. Mitigasi bencana ini harus menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan kerja sama ekonomi regional Sulawesi, ”imbuhnya.

Selain mitigasi bencana, Menteri PPN / Kepala Bappenas juga mengarahkan kerja sama regional Sulawesi difokuskan pada pengembangan ekonomi berbasis komoditas unggulan, trans Sulawesi, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi yang dikelola bersama oleh pemerintah daerah di Sulawesi, pengelolaan kawasan pesisir dan penangkapan ikan, penataan ruang dan wilayah, pengembangan energi baru terbarukan, serta sinergi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG’s.

Turut hadir pada penutupan Musrenbang Regional Sulawesi tersebut Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiadi, Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim, serta sejumlah Bupati dan Walikota se Sulawesi. (Hmsprov - Haris)

KOTA MANADO, Humas – Di antara wilayah di Indonesia, Sulawesi patut dijadikan contoh sebagai wilayah dengan kinerja ekonomi yang baik dan stabil. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, saat menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi, di Hotel Sintesa Peninsula, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Senin (1) / 4/2019) malam.

“Ketika saya berbicara tentang Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, ketiganya memiliki kemiripan yaitu memiliki kekayaan sumber daya alam. Tetapi ketika berbicara stabilitas pertumbuhan ekonomi terutama dalam jangka waktu panjang, ternyata hanya Sulawesi yang relatif pertumbuhannya stabil dan tinggi. Sumatera dan Kalimantan meski pertumbuhannya tinggi, tetapi sangat rentan jika terjadi krisis harga komoditas turun, dampaknya langsung terasa, dan itu tidak terjadi di Sulawesi, ”ungkap Bambang.

Menteri PPN / Kepala Bappenas menilai, stabilnya ekonomi Sulawesi ditentukan oleh dua faktor. Pertama, struktur kepemilikan ekonomi di Sulawesi berbasis masyarakat, artinya kegiatan ekonomi di Sulawesi khusus di sektor pertanian adalah milik rakyat dan tidak selalu tergantung pada perusahaan-perusahaan besar. Fluktuasi harga komoditas di Sulawesi seperti kopra dan kakao, tidak setajam dengan komoditas sawit dan karet yang banyak ditanam di Sumatera dan Kalimantan. Faktor kedua yaitu hilirisasi ekonomi dalam rangka meningkatkan nilai tambah komoditas, Sulawesi yang tercepat.

“Contohnya tanaman kakao, banyak bermunculan pabrik pengolahan kakao. Artinya, tanamannya dari Sulawesi, nilai tambahnya juga di Sulawesi. Demikian pula untuk penambangan dan pengolahan nikel yang ada di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Inilah kelebihan Sulawesi yang saya harapkan dapat terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut Bambang menuturkan, masalah utama yang ada di Pulau Sulawesi adalah angka kemiskinan yang berada di atas angka kemiskinan nasional. Untuk menangani persoalan kemiskinan tersebut, Menteri PPN / Kepala Bappenas meminta kepada pemerintah daerah di Pulau Sulawesi untuk fokus tiga hal yaitu, bantuan sosial yang tepat sasaran, menciptakan lapangan kerja, serta memberi kemudahan dalam berusaha.

“Mendorong investasi juga menjadi strategi dalam menurunkan kemiskinan. Jika investasi tumbuh, perekonomian daerah turut tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan dampaknya kemiskinan pasti akan menurun,” tandasnya. (Hmsprov - Haris)

 

Makassar, Badan Penghubung – Badan Penghubung Provinsi Gorontalo memamerkan budaya Gorontalo pada Hari Kebudayaan yang digelar Pemerintah Kota Makassar, Senin (1/4/2019), di Benteng Rotterdam, Kota Makassar.

Dalam kesempatan tersebut, Badan Penghubung yang bekerjasama dengan KKIG Makassar dan juga organisasi kemahasiswaan Gorontalo menampilkan pakaian adat Gorontalo “biliu”, karawo, serta upia karanji bagi laki-laki serta menampilkan tarian saronde.

“Salah satu fungsi Badan Penghubung adalah mempromosikan Gorontalo dengan berbagai cara dan salah satunya adalah memperkenalkan kebudayaan Gorontalo kepada masyarakat luas seperti ini,” kata Arfan Jusuf selaku Kepala Badan Penghubung Provinsi Gorontalo di Makassar.

Arfan menambahkan hal ini sejalan dengan delapan program unggulan yang sedang dicanangkan oleh Pemprov Gorontalo dimana salah satunya adalah agama dan budaya lebih semarak serta pariwisata lebih mendunia

“Untuk itulah kami dari badan penghubung Makassar berpartisipasi dalam pencanangan Hari Kebudayaan tingkat Kota makassar ini. Dengan harapan adat dan kebudayaan gorontalo akan lebih dikenal,” tandasnya

Adapun rangkaian pencanangan Hari Kebudayaan Makassar 1 April diawali dengan prosesi pemerintahan dan adat di Benteng Fort Rotterdam. Setiap peserta menampilkan kesenian dan kebudayaan dari daerah masing-masing. Parade budaya ini dimulai dari Anjungan Pantai Losari menuju Benteng Fort Rotterdam.

Turut hadir dan mengikuti parade budaya ini Kepala Badan Penghubung Provinsi Gorontalo, Arfan Seri Jusuf, Pelaksana tugas (Plt) Subid Makassar, Moh. Agung Sugiarto beserta staf, serta Ketua Umum KKIG Makassar, Rivak Jimmy Uno beserta Pengurus KKIG Makassar.

(sumber : Pewarta : Badan Penghubung/Editor : Hmsprov -Echin)

 

KOTA GORONTALO, Humas – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Gorontalo mulai memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018. Kedatangan Tim BPK yang diketuai Irmawan ini, diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, dan Asisten III Bidang Adminstrasi, Iswanta di ruang kerja Wakil Guburnur, Senin (1/4/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Tim BPK Irmawan, mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan di Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo selama 30 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 1 April sampai 9 Mei 2019. Pemeriksaan ini juga untuk melihat kewajaran atas laporan keuangan yang disajikan oleh Pemprov Gorontalo dan sejauh mana Pemprov menyajikan laporan keuangan secara wajar dan didukung oleh dokumen-dokumen yang valid.

“Nanti ada 7 laporan keuangan yang akan diperiksa yakni neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dokumen-dokumen itulah yang nantinya akan kita nilai apakah disajikan secara wajar atau tidak,” ujar Irmawan

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba berharap selama pemeriksanaan seluruh kepala OPD untuk segera menyiapkan data yang dibutuhkan BPK.

“Karena kami Pemprov Gorontalo menargetkan LKPD kita di tahun anggaran 2018 akan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jadi semua kita laporkan secara transparan,” tutur Darda. (Hmsprov : Nova/Editor: Ecin)

KOTA GORONTALO, Humas – PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang mengoperasikan kapal angkutan ternak milik pemerintah direncanakan akan melayani rute Gorontalo. Hal itu terungkap pada Rapat koordinasi persiapan Tol Laut Angkutan Ternak, di ruang kerja Sekdaprov Gorontalo, Senin (1/4/2019).

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Jamal Nganro mengatakan, secara nasional Kementerian Perhubungan memilik program Tol Laut. Tol Laut ini bertujuan untuk mempermudah pengiriman komoditas termasuk ternak.

“Setelah kemarin kami mengikuti pembahasan untuk angkutan perintis dan Tol Laut, kami melihat bahwa secara nasional ada peluang untuk Gorontalo dapat dilayani kalau kita mampu mejamin 50 persen dari kapasitas kapal. Setelah rapat tersebut pak pak Gubernur langsung menyurat ke Direktur Jenderal Perhubungan, Alhamdulillah Dirjen memberikan respon positif, sehingga hari ini kami mengadakan rapat dengan para SKPD terkait dan General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Surabaya sekaligus mewakili Kementerian Perhubungan,” kata Jamal.

Jamal menyebutkan, kapal ternak yang dioperasikan perseroan memiliki banyak Kelebihan. Yang pertama tarif disubsidi hingga minimal setengah dari tarif yang berlaku saat ini. Kedua, kapal ini sudah standar internasional, jadi di dalam kapal sudah ada kandang, makanan serta di dalam kapal juga sudah di fasilitasi dengan dokter hewan serta memiliki asuransi.

“Disamping fasilitasnya yang terjamin, kapasitas kapal sendiri bisa menampung 500 ekor dan 150 ton barang dan kapal ini bisa lebih cepat karena sudah tidak singgah lagi. Misalkan tujuannya Gorontalo – Balikpapan ya langsung Balikpapan,” ujar Jamal

Sementara itu, untuk pengaturan waktu kapalnya beroperasi menunggu kesepakatan dari pusat berapa lama kapal ini singgah di Gorontalo.

“Kapal ternak singgah tergantung kesiapan pengumpul ternak, semakin cepat ternaknya terkumpul maka kapalnya pun cepat sampai di Gorontalo,” imbuh Jamal.

Terkait dengan hal itu Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, menginstrusikan kepada para SKPD terkait dapat memaksimalkan peluang ini karena menurutnya peluang ini sangat baik untuk memberi nilai tambah untuk para peternak di Gorontalo. (Hmsprov - Nova)

Selasa, 02 April 2019 11:36

NKRI Peduli Berkah Untuk Pedagang Kecil

KOTA GORONTALO, Humas – Faisal Laiya (31) warga Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, mengaku merasa senang dan bersyukur dengan adanya program Bakti Sosial (Baksos) NKRI Peduli yang rutin di gelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo. Menurutnya program tersebut, menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang kecil sepertinya.

Faisal bercerita sehari harinya ia memang sudah biasa menjual cilok dan tahu keliling. Namun kali ini berbeda, pendapatannya berjualan cilok dan tahu keliling di kegiatan Baksos NKRI Peduli ini, meningkat 2 kali lipat di banding hari biasanya.

“Biasanya pendapatan saya perhari kalau jualan keliling itu 100 ribu paling tinggi. Sekarang di kegiatan ini, sudah dapat 200 ribu padahal baru 2 jam berjualan”, ungkap Faisal pada pelaksanaan Baksos dan NKRI Peduli yang kembali di gelar di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Senin (01/04/2019).

Hal senada juga diungkapkan oleh Lince (50), pedagang warung kecil diseputaran lapangan Buladu ini mengaku jika sehari harinya warungnya sepi pembeli. Namun dengan adanya baksos ini tidak bisa dipungkiri membawa angin segar untuk para pedagang sepertinya. Apalagi jika melihat minat pembeli yang menurutnya menurun akhir-akhir ini.

“Biasa saya jualan disini, sepi. Syukur ada kegiatan ini, jadi pendapatan saya alhamdulillah hari ini lumayan banyak. Bahkan tadi air kemasan saya sudah laku terjual sekitar lima dos, biasanya satu dos saja tidak habis. Selain dagangan kami laku, kami juga bisa membeli bahan pokok dengan harga yang disubsidi. Terimakasih pak Gubernur,” ungkap Lince dengan senyum sumringah

Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang hadir didampingi Istri Idah Syahidah, mengungkapkan rasa bahagianya melihat antusias masyarakat yang hadir di Baksos kali ini. Menurutnya, sebanyak 3000 masyarakat kurang mampu yang hadir sore itu, merupakan masyarakat yang beruntung bisa merasakan bantuan yang diberikan juga bisa menikmati pasar murah bersubsidi dan pelayanan kesehatan gratis.

“Saya sudah keliling hampir keseluruh wilayah se Gorontalo dan saya lihat paling meriah disini. 3000 masyarakat saya khususkan hadir dan tadi katanya juga lebih. Tapi tak mengapa, semua disini kami subsidi sangat murah, serba 5 ribu untuk semua yang dijual di pasar murah ini,” tandasnya.

Bantuan yang diserahkan langsung oleh gubernur dalam kesempatan tersebut berupa bantuan Rumah Hunian Idaman Rakyat (RH-IR) untuk Kota Gorontalo sebanyak 63 unit hasil pembiayaan melalui dana APBD tahun 2018 sebesar Rp1,9 miliar. (Hmsprov - Ecin/Gina)

KOTA GORONTALo, Humas – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Nasional Bambang P.S Brojonegoro meminta pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo untuk mulai mendorong hilirasi potensi sumber daya alam. Sektor unggulan seperti jagung, kelapa, sapi dan perikanan harus sudah digerakkan dengan investasi di sektor industri pengolahan.

Hal tersebut disampaikan Bambang saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 yang digelar di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernuran, Senin (1/4/2019).

“Jadi sudah saatnya Gorontalo masuk pada step berikutnya. Kalau sudah kuat di sektor pertaniannya, sektor produksinya, maka masuklah ke nilai tambahnya dengan industrialisasi. Investasi di sektor ini tidak saja meningkatkan nilai tambah produk, tapi juga membuka lapangan kerja yang luas kepada masyarakat,” jelas Bambang Brojonegoro.

Mantan Menteri Keuangan itu mencontohkan, air kelapa saat ini sudah menjadi komodiitas ekspor dan digemari oleh warga luar negeri. Dalam beberapa kesempatan saat kunjungan luar negeri, ia mendapati air kelapa dalam kemasan sudah dijual di sejumlah negara. Potensi yang harusnya bisa dikembangkan di Gorontalo sebagai salah satu daerah penghasil kelapa.

“Di airport di Singapura saya mendapati ada minuman air kelapa. Ternyata itu produk Filiphina. Begitu juga Australia saya minum di salah satu rumah makan Indonesia yang buka cabang di sana, ternyata air kelapa dalam kemasan berasal dari Sri Langka. Jadi kelapa ini sudah mulai menjadi konsumsi internasional yang harus ada dan dibangun di Gorontalo,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan agar masalah perubahan iklim dan kebencanaan harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia mencontohkan, bencana banjir sudah merenggut 250 Ribu jiwa di Indonesia. 100 ribu di antaranya terjadi di Sentani, Papua beberapa waktu lalu.

“Jadi mohon me-remain lagi lingkungan hidup ini jangan lagi dianggap sebagai sesuatu pelengkap, ia harus dimasukkan sebagai arus utama dalam perencanaan Bappeda. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo terganggu oleh masalah lingkungan misalnya kekeringan air tidak cukup untuk mengairi pertanian maka ini menjadi masalah yang serius,” pesan Bambang.

Pada tahun 2020 nanti, Bappenas sudah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dengan tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. RKP ini disusun berdasarkan kajian ilmiah, mengingat RPJMN nasional baru akan dibahas menunggu hasil Pemilu Presiden 2019 ini.

RKP 2020 mengacu pada lima Program Prioritas Nasional yakni Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, Infrastruktur dan pemerataan wilayah, peningkatan nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja. Ada juga program untuk ketahanan pangan, air dan lingkungan hidup serta program stabilitas pertahanan dan keamanan. (Hmsprov - Isam)

KOTA MANADO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula, Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (1/4/2019).

Usai kegiatan tersebut Idris mengatakan, pelaksanaan Musrenbang regional bertujuan untuk merumuskan dan mensinergikan program dan kegiatan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk terwujudnya percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Sulawesi.

Idris mengutarakan, prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo difokuskan untuk pencapaian Delapan Program Unggulan, yaitu pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang prima, infrastruktur lebih merata, ekonomi yang lebih meningkat, pemerintahan yang melayani, agama dan budaya yang semarak, pariwisata mendunia, serta lingkungan hidup yang lestari. Menurutnya, prioritas tersebut sejalan dengan tema pembangunan regional Sulawesi yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, sumber daya, dan pertumbuhan ekonomi.

“Prioritas pembangunan kita sudah sejalan dengan pembangunan Sulawesi, tinggal implementasi dari sinergi program antar daerah yang perlu kita perkuat. Misalnya di sektor perdagangan, komoditas unggulan Gorontalo harus bisa terserap di pasar regional Sulawesi, begitu juga sebaliknya dari daerah lain di Sulawesi,” jelasnya.

Sementara itu Wagub Sulut, Steven Kandouw, dalam sambutannya saat membuka Musrenbang tersebut mengatakan pentingnya bagi setiap daerah di Pulau Sulawesi untuk memperkuat kerja sama.

“Rasa-rasanya tidak ada daerah yang boleh berdiri sendiri, baik itu kabupaten/kota maupun provinsi. Harus ada kerja sama timbal balik,” ujar Steven.

Lebih lanjut Steven menegaskan agar Pemerintah Pusat jangan sekali kali menggunakan pendekatan pembangunan daerah dengan menetapkan daerah padat dan tidak padat penduduk, besar kecilnya wilayah, atau bahkan daerah prioritas dan tidak prioritas, maupun pendekatan Jawa dan luar Jawa.

“Seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Pulau Sulawesi merupakan daerah dengan fiskalnya terbatas. PAD pas-pasan dan tidak mampu membiayai daerah sendiri. Tidak ada jalan lain, kami harus memaksimalkan anggaran dari pusat untuk menutupi kekurangan,” tandasnya.

Turut hadir pada Musrenbang tersebut Wakil Ketua MPR RI E.E. Mangindaan, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Wagub Sulawesi Selatan, Wagub Sulawesi Barat, Wagub Sulawesi Tenggara, Bupati dan Walikota se Sulawesi, serta perwakilan dari sejumlah Kementerian. (Hmsprov - Haris)

Gorontalo Utara, Humas – Banyaknya permintaan mahyani ( rumah layak huni) oleh masyarakat, selalu direspon oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Namun, dengan keterbatasan anggaran yang berada di pemerintah provinsi, Ruslipun mengharapkan agar kabupaten/kota tidak bergantung di provinsi.

Rusli menjelaskan, semenjak dilantik sebagai gubernur, masyarakat yang masih membutuhkan rumah layak huni sebanyak 58 ribu unit rumah.

Setiap tahun, lanjut Rusli, alokasi anggaran yang bisa diberikan paling banyak hanya 1000 unit. Jika 10 tahun masa kerjanya sebagai gubernur dua periode, hanya bisa memenuhi 10 ribu unit mahyani, masih ada sisa 48 ribu unit yang tidak terpenuhi dan bahkan bisa bertambah.

“Saya sarankan kepada para bupati dan kepala desa, karena sekarangkan ada dana desa dari Kementerian Desa Rp 1,3 Miliar tiap Desa yang merupakan program Presiden Jokowi. Saya mohon juga dari desa, bisa mengalokasikan minimal 10 unit,” urai Rusli Habibie saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Katialada, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Senin(1/4/2019).

Gubernur dua periode ini menghitung, jika tiap desa yang mendapatkan dana desa ini mengambil peran untuk membangun 10 unit rumah saja, dengan besaran Rp35 juta tiap rumah, maka hanya membutuhkan sekitar 350 juta dari tiap desa.

Menurut Rusli, jika ini bisa diterapkan, maka kebutuhan mahyani akan lebih cepat teratasi dibandingkan bergantung pada anggaran pemerintah provinsi yang terbatas.

“Jangan tergantung di provinsi, karena di provinsi juga banyak yang kita tangani mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya,” ungkap mantan Bupati Gorontalo Utara ini.

Dalam kesempatan itu juga Rusli mengingatkan agar para pengambil kebijakan bisa fokus pada program tertentu dulu yang dianggap urgen.

“Tolong anggaran itu diarahkan kepada kepentingan yang sangat urgen, jangan kemana-mana dulu, fokus saja,” pungkas Rusli.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Risjon Sunge, melaporkan untuk Kabupaten Gorontalo Utara, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 6864 KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Rastra 69309 KPM, dan BPNT-D 2624 KPM. Khusus untuk Desa Katialada, jumlah Rastra adalah 565 KPM dari 864 KK. (Hmsprov - Asriani)

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama