>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

KOTA GORONTALO, Humas – Sebanyak 350 tenaga kerja di Provinsi Gorontalo mengikuti magang di sejumlah perusahaan/instansi swasta/BUMD/BUMN di Gorontalo. Program magang dalam negeri itu ditandai dengan pembekalan yang digelar di Gedung Misfalah, Kota Gorontalo, Kamis (28/3/2019).

Kadis Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Husin Hasni menjelaskan, program yang didanai oleh APBN dan APBD ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja di daerah.

“Jadi perusahaannya cukup beragam ada perbankan, otomotif, asuransi, BUMN/BUMD. Hingga saat ini Ada 34 perusahaan yang siap menampung tenga kerja ini,” terang Husin Hasni.

Lebih lanjut Husin menjelaskan, program magang ini rencananya akan ditingkatkan kuantitasnya tahun 2020 nanti. Hal itu sejalan dengan instruksi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang menginginkan adanya percepatan penanggulangan pengangguran di daerah.

“Insya Allah tahun depan kita akan tingkatkan menjadi 1.000 orang. Kenapa begitu? Karena jumlah pengangguran kita masih 23 Ribu orang. Jika presentasi serapan tenaga kerja dari program ini bisa 50%-70% saja, maka itu akan sangat membantu menurunkan angka pengangguran,” imbuhnya.

Program magang dalam daerah dilaksanakan melalui dua cara yakni dibiayai oleh APBN sebanyak 200 orang dan APBD 150 orang. Selain bekerja di tempat magang, setiap tenaga kerja mendapatkan uang transpor senilai Rp1.000.000 untuk APBN dan Rp1.320.000 untuk APBD setiap bulannya.

Program magang untuk APBD sudah dimulai sejak tanggal 25 Februari 2019 dan akan berakhir 25 Juni mendatang. Sementara untuk APBN dimulai 28 Maret hingga 28 Agustus 2019.

Selain program magang dalam negeri, Dinas PNM, ESDM dan Nakertrans juga berencana mengirimkan 100 tenaga kerja untuk magang di Jepang selama tiga tahun. Proses rekrutmen dan seleksi telah dilaksanakan dan rencananya akan diberangkatkan bulan Mei 2019 nanti. (Hmsprov - Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Para pelaku ekonomi kreatif khususnya yang bergerak dalam bidang kuliner boleh bergembira. Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo melalui bidang ekonomi kreatif dan SDM kepariwisataan akan memberikan fasilitasi keamanan pangan bagi pelaku ekonomi kreatif di Gorontalo.

Hal ini terungkap pada Pelatihan Sertifikasi Keamanan Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Rabu (27/3/2019) bertempat di Hotel New Rahmat, Kota Gorontalo.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Nancy Lahay, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, pengembangan ekonomi kreatif di Gorontalo sangat penting untuk menopang perekonomian masyarakat Gorontalo. Oleh sebab itu perlu adanya legalitas dari suatu produk kuliner yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif Gorontalo untuk meningkatkan kunjungan wisatawan .

“Kita harus memberikan rasa aman kepada wisatawan ketika berkunjung ke Gorontalo, tak terkecuali keamanan dari produk-produk olahan yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif,” ujar Nancy

Nancy menambahkan, program pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan dan ekonomi kreatif merupakan langkah penting yang harus dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan, untuk menyiapkan masyarakat agar memiliki kemandirian serta, berperan aktif dalam mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan di tingkat lokal, nasional dan regional.

“Saya berharap, kegiatan hari ini bisa meberikan dampak dalam pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo serta dapat meningkatkan daya saing bagi daerah lain,” tutupnya.

Sertifikasi keamanan pangan ini diikuti 50 orang pelaku ekonomi kreatif se Provinsi Gorontalo. Turut hadir dalam kesempatan itu, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo Bidang Farmasi Obat dan Makanan serta Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Gorontalo sebagai pembicara. (Hmsprov - Nova)

Kota Gorontalo, Humas – Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo mulai melirik anak-anak milenial atau generasi muda untuk melestarikan adat budaya Gorontalo. Ini dilakukan dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek) Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Gorontalo selama 3 hari bagi siswa-siswi SMA/SMK se-Provinsi Gorontalo.

Plt.Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo, Ramlah Habibie, saat membuka kegiatan bimtek Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Gorontalo, Rabu (27/3/2019) di hotel Grand Q, Kota Gorontalo, mengatakan, potensi adat dan budaya suatu daerah wajib dikembangkan dan dilestarikan sebagai warisan leluhur, dan kita perlu memberikan pemahaman kepada para siswa-siswi untuk melestarikan adat budaya khususnya adat budaya Gorontalo.

“Gorontalo memiliki aneka ragam warisan budaya, diantaranya sastra lisan daerah seperti Miraji, Tanggomo, Dikili dan Mohungguli. Ini merupakan sebuah tradisi tutur yang perlu dilestarikan,” jelas Ramlah.

Sastra lisan, kata Ramlah, adalah bagian dari aktifitas upacara adat yang berkaitan erat dengan sistem religi dan merupakan salah satu wujud kebudayaan yang paling sulit dirubah.

Ramlah berharap materi bimtek yang diberikan mampu memberikan penguatan pemahaman akan akar budaya, sehingga anak anak lebih mengenal secara mendalam dan bisa mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari hari dan menjadi pewaris penutur–penutur sastra yang berkualitas.

Sementara itu Kabid Kebudayaan, Azhar Baruadi, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan adat budaya Gorontalo, sekaligus sebagai wadah aktualisasi adat budaya daerah Gorontalo.

“Kami berharap dari bimtek ini akan ada pemahaman pentingnya untuk melestarikan adat budaya Gorontalo oleh generasi muda serta tercipta generasi penerus yang bisa mempertahankan adat budaya daerah Gorontalo,” tutur Azhar.

Bimtek dilaksanakan dari tanggal 27-30 maret 2019 dan diikuti 168 orang peserta yang merupakan siswa-siswi SMA/SMK se- Provinsi Gorontalo. Narasumber berasal dari unsur akademisi, unsur tokoh adat dan budaya serta unsur praktisi yang akan memberi materi diantaranya tentang hakikat dan struktur Tanggomo, Miraji, Dikili, dan Mohungguli serta simulasi dan praktek keempat ada budaya bertutur tersebut. (Hmsprov - Asriani)

KOTA GORONTALO, Humas – Sebanyak 48 pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Gorontalo yang bergerak dalam pengelolaan kelapa, mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang digelar oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Kegiatan bimtek yang dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di Hotel Damhil, Kota Gorontalo, Rabu (27/3/2019), merupakan upaya Kemenperin dalam mengembangkan potensi kelapa di Provinsi Gorontalo melalui program pengembangan IKM Kelapa Terpadu.

Program pengembangan IKM Kelapa Terpadu di Provinsi Gorontalo dilakukan melalui tiga jenis kegiatan, yaitu pengembangan produk pangan berbasis kelapa yang diikuti oleh 20 peserta, pengembangan wirausaha baru IKM arang tempurung kelapa juga diikuti oleh 20 peserta, serta peningkatan kemampuan IKM permesinan teknologi tepat guna yang diikuti oleh delapan peserta. Selain memperoleh materi bimtek, para peserta juga mendapatkan fasilitas mesin peralatan IKM, di antaranya berupa mesin pencukil batok kelapa, mesin parut, mesin pemeras santan, penyaring minyak, dan mesin pengolah arang tempurung kelapa.

“Khusus untuk peningkatan kemampuan IKM permesinan teknologi tepat guna sudah diselenggarakan dari tanggal 21 hingga 27 Maret 2019 dan telah menghasilkan dua alat panjat kelapa dan dua alat peras santan,” jelas Kepala Subdirektorat IKM Makanan Kemenperin, Nurtjahjani Dwi Sukmawati dalam laporannya.

Sementara itu Direktur IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur Kemenperin Sri Yunianti menuturkan, industri pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo sangat potensial untuk dikembangkan. Menurutnya, pengembangan sektor IKM kelapa akan meningkatkan nilai tambah komoditi kelapa sekaligus menyerap tenaga kerja.

“Data BPS menunjukkan, periode 2013-2017 jumlah IKM meningkat dari 3,4 juta menjadi 4,52 juta. Penyerapan tenaga kerja di sektor IKM juga mengalami peningkatan dari 9,730 juta menjadi 11 juta tenaga kerja pada tahun 2017,” tutur Sri Yunianti.

Dalam sambutannya pada kesempatan tersebut Wagub Idris Rahim berpesan kepada peserta bimtek untuk dapat mengimplementasikan pengetahuan yang mereka peroleh untuk mengembangkan usahanya. Idris juga mengimbau agar fasilitas berupa mesin peralatan pengolahan yang telah diterima oleh pelaku IKM dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan produksi olahan kelapa.

“Rawat dan manfaatkan dengan baik mesin peralatan bantuan pemerintah tersebut. Saya berharap bantuan itu dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan pelaku IKM kelapa di Provinsi Gorontalo ,” tandas Wagub Idris Rahim. (Hmsprov - Haris)

KOTA GORONTALO, Humas – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka mengembangkan potensi industri kelapa di Provinsi Gorontalo melalui program pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kelapa Terpadu.

Direktur IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur Kemenperin Sri Yunianti mengatakan, pengembangan IKM Kelapa Terpadu di Provinsi Gorontalo bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi kelapa melalui diversifikasi produk olahan kelapa maupun produk sampingannya. Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku agribisnis kelapa mulai dari sektor hulu sampai hilir.

“Apabila kita lihat pohon kelapa, dari akar sampai daun dan buahnya dapat diproduksi dan diolah oleh industri kecil dan menengah,” jelas Sri Yunianti saat membacakan sambutan tertulis Dirjen IKM Kemenperin pada pembukaan kegiatan pengembangan IKM Kelapa Terpadu di Hotel Damhil, Kota Gorontalo, Rabu (27/3/2019).

Sri Yunianti mengungkapkan, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang cukup potensial dalam pengembangan industri pengolahan kelapa. Provinsi Gorontalo memiliki areal perkebunan kelapa mencapai 71.524 hektar dengan jumlah tanaman kelapa sebanyak 4.782.200 pohon. Dengan produksi 120 butir perpohon pertahun, total produksi kelapa di Provinsi Gorontalo mencapai 575.864.000 butir pertahun.

“Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo memiliki lahan perkebunan kelapa yang luas. Dengan potensi yang dimiliki Gorontalo, kami bertekad untuk mendorong sektor industri pengolahan perkebunan yang berbasis bahan baku dalam negeri dengan kualitas yang mampu kompetitif di pasar ekspor,” tutur Sri Yunianti.

Sementara itu Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya mengapresiasi upaya Kemenperin dalam mengembangkan potensi kelapa di Provinsi Gorontalo melalui program pengembangan IKM Kelapa Terpadu. Menurutnya hal itu sejalan dengan upaya Pemprov Gorontalo dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo yang saat ini masih berada pada angka 15,48 persen.

Melalui program tersebut Idris berharap, kelapa tidak lagi sebatas diolah menjadi kopra, tetapi diolah menjadi beragam produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga akan berdampak pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani maupun pelaku IKM kelapa.

“Kami berterima kasih kepada Kemenperin yang berkomitmen untuk mengembangkan IKM Kelapa Terpadu. Kami berharap anggaran dari Kemenperin tidak hanya untuk IKM Kelapa Terpadu, tetapi juga untuk komoditi lainnya,” harap Wagub Idris Rahim. (HMsprov - Haris)

 

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengapresiasi kinerja Kapolda Gorontalo Brigjenpol Rachmad Fudail dan jajaran yang bakal mendidik 300 calon bintara Polri tahun 2019 ini. Seleksi itu menjadi yang kedua kalinya digelar di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Gorontalo setelah diresmikan tahun 2018 lalu.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolda dan jajarannya yang telah berhasil membangun SPN. Sekolah itu telah menghasilkan 199 Bintara Polri yang profesional, mengayomi dan melayani masyarakat,” terang Gubernur Rusli, Rabu (27/3/2019).

Gubernur Gorontalo dua periode itu berharap, alokasi 300 calon bintara yang diberikan tahun ini bisa dimanfaatkan oleh putra-putra terbaik daerah. Kehadiran SPN Gorontalo menurutnya telah membuka peluang yang besar bagi putra daerah mewujudkan mimpi menjadi anggota Polri.

“Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Pak Pangdam dan Danrem yang tahun ini sudah melakukan seleksi calon tamtama. Di bawah Kodam XIII/Merdeka itu ada Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah, nah pak gubernur berusaha berjuang agar ada 100 orang putra Gorontalo bisa diterima,” imbuhnya.

Kesuksesan pembangunan SPN Polda diharapkan bisa menular ke TNI, yakni dengan memperjuangkan pembangunan Sekolah Calon Bintara TNI AD di Gorontalo. Rencananya, Kamis besok Gubernur Rusli akan bertemu KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta untuk menseriusi rencana tersebut. (Hmsprov - Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Penerimaan Calon Tamtama (Catam) TNI Angkatan Darat (AD) untuk gelombang I tahun 2019 telah dimulai. Komando Daerah Militer (Kodam) XIII/Merdeka siap untuk melakukan seleksi penerimaan catam sebanyak 300 orang meliputi daerah asal Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo.

Terkait dengan hal tersebut, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berupaya untuk melobi pimpinan TNI AD untuk memberikan perhatian khusus pada Gorontalo. Ia berharap sepertiga dari jatah tersebut dapat dialokasikan untuk Provinsi Gorontalo.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Pak Pangdam dan Danrem yang tahun ini sudah melakukan seleksi calon tamtama. Di bawah Kodam XIII/Merdeka itu ada Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah, nah pak gubernur berusaha berjuang agar ada 100 orang putra Gorontalo bisa diterima,” jelas Rusli Habibie, Rabu (27/3/2019).

Jatah putra Gorontalo ini, lanjut kata Rusli sangat penting. Selain memberi kesempatan pada putra daerah untuk berkarir di militer, Provinsi Gorontalo juga sudah memiliki satuan Korem baru yakni Korem 133/Nani Wartabone dan Kodim 1313/Pohuwato.

“Adanya dua satuan TNI AD yang baru tersebut membuka peluang bagi putra daerah untuk berkarir di militer. Sebelum ini kan jatah untuk Gorontalo sangat minim,” imbuhnya.

Dikutip dari laman http://korem133.kodam13-tniad.mil.id, tanggal 27 Maret 2019 ini menjadi seleksi terakhir untuk dikirim ke Kodam XIII/Merdeka di Manado. Dari 118 peserta seleksi akan diutus 101 orang.

“Perlu diketahui bahwasanya para calon Tamtama Prajurit Karir gelombang 1 tahun 2019 untuk wilayah Korem 133/Nani Wartabone yang nantinya akan mengikuti pendidikan sebanyak 50 orang yang cukup jauh bila dibandingkan pada tahun 2018 yang saat masih melaksanakan seleksi di Manado dimana utusan Provinsi Gorontalo hanya bisa mengirimkan 4 calon prajurit yang masuk pada lembaga pendidikan Rindam XIII/Merdeka,” demikian pernyataan dalam laman tersebut.

Diagendakan Gubernur Rusli akan bertemu dengan KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa Kamis besok. Salah satu agendanya untuk memperjuangkan pembangunan Sekolah Calon Bintara TNI di Provinsi Gorontalo. Lahan seluas 25ha sudah disiapkan oleh Pemda Pohuwato untuk rencana tersebut. (Hmsprov - Isam)

Bone Bolango, Humas – Sebanyak 45 fasilitator mengikuti workshop pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019, Rabu (27/3/2019) di Aula Kampus 2 Badan Diklat Provinsi Gorotalo. Workshop yang digelar oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo ini, dilakukan untuk memberikan pembekalan dan menambah pengetahuan bagi tenaga-tenaga pengajar dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Dengan berlakunya peraturan kepala LAN nomor 12 tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar CPNS, maka semua lembaga diklat tidak terkecuali Badan Diklat Provinsi Gorontalo harus segera melakukan penyegaran agar kurikulum dapat dijalankan secara efektif oleh Widyaiswara dan fasilitator dalam penyelenggaraan diklat,” kata Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, saat membukan workshop tersebut.

Lebih lanjut Sekdaprov mengutarakan, secara akademis CPNS yang baru saja direkrut melalui tes beberapa waktu lalu, merupakan orang orang yang mempunyai kompetensi yang bagus. Namun untuk memasuki dunia birokrasi perlu mendapatkan arahan dan bimbingan melalui latihan dasar, agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dipemerintahan.

“Memang dalam meningkatkan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) ini tidak semudah yang kita bayangkan, diperlukan good will serta usaha terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan untuk meningkatkan kompetens pegawai diantaranya melalui kegiatan seperti ini,” tambahnya

Untuknya Darda berharap workshop ini tidak sampai di tingkat fasilitator saja, tapi sampai ke tingkat penguji dan coach sehingga bisa membentuk ASN yang berkarakter serta mampu melaksanakan tugas dimana perannya sebagai pelayan masyarakat.

Workshop ini akan berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintah LAN Makassar, Nurwahyudianti sebagai narasumber. Setelah penyelenggaraan workshop ini, para fasilitator juga akan melaksanakan pelatihan dasar sebagai CPNS. Khusus di Provinsi Gorontalo sendiri diberikan kuota sebanyak 1320 CPNS atau sekitar 33 sampai 34 angkatan selama tahun 2019. (Hmsprov - Nova/ Editor - Echin)

KOTA GORONTALO, H umas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim membuka rapat koordinasi teknis (rakortek) perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2020 di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Rabu (27/3/2019).

Dalam sambutannya Wagub Idris Rahim mengatakan, rakortek bertujuan untuk mempertajam program kerja tahun 2020 yang merupakan tahun ketiga dari RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, sekaligus mensinkronkan program Pemprov Gorontalo dengan kabupaten/kota.

“Kebijakan fiskal kita sangat kecil, untuk itu diperlukan sinergitas dan sinkronisasi program antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bukan waktunya lagi kita bekerja sendiri-sendiri, masyarakat di Kabupaten Pohuwato adalah rakyat Provinsi Gorontalo, demikian juga di kabupaten/kota lainnya,” ujar Idris.

Idris menegaskan, penyusunan program kegiatan tahun 2020 harus didasarkan pada kebutuhan daerah dengan mengacu pada data yang akurat dan menggunakan prinsip Money Follow Program. Mengacu pada prinsip tersebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun program berdasarkan skala prioritas.

“Penyusunan program harus disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi daerah, agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki, menjelaskan bahwa fokus pembahasan rakortek dibagi dalam empat bagian, yaitu dukungan program dan kegiatan kabupaten/kota terhadap prioritas nasional, dukungan program dan kegiatan kabupaten/kota terhadap prioritas provinsi, pelaksanaan urusan berdasarkan kewenangan, serta usulan kabupaten/kota terhadap program dan kegiatan Provinsi Gorontalo tahun 2020.

Sedangkan untuk prioritas RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2020 difokuskan pada delapan program unggulan, yaitu pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang prima, infrastruktur lebih merata, ekonomi lebih meningkat, pemerintah yang melayani, agama dan budaya yang semarak, pariwisata yang mendunia, dan lingkungan hidup yang lestari.

“Tema yang kita angkat pada penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2020 yaitu mendorong pembangunan sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pemerataan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia dengan prioritas delapan program unggulan,” jelas Budiyanto.

Rakortek yang diikuti oleh peserta dari OPD provinsi dan kabupaten/kota akan berlangsung selama tiga hari, dari 27 hingga 29 Maret 2019.(Hmsprov - Haris)

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menargetkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 akan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat menyerahkan LKPD Pemprov Gorontalo tahun anggaran 2018 kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Subhan Afandi, di gedung Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Rabu (27/3/2019).

“Kita menargetkan LKPD 2018 yang diserahkan hari ini ke BPK akan kembali meraih Opini WTP,” kata Idris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD. Sesuai ketentuan, batas akhir pelaporan LKPD paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran atau 31 Maret setiap tahunnya.

“Kami berupaya menepati waktu pelaporan LKPD yang sudah ditentukan tersebut,” ujar Wagub.

Idris mengutarakan, Pemprov Gorontalo berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Upaya itu di antaranya dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia dengan menggelar bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan.

“Kesemuanya bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel,” terang Wagub Idris Rahim.

Pada kesempatan itu Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Subhan Afandi, mengapresiasi komitmen dan kepatuhan Pemprov Gorontalo dalam menyerahkan LKPD 2018 sesuai waktu yang telah ditentukan. Subhan menuturkan, setelah diterimanya LKPD, kewajiban bagi BPK untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Pemprov Gorontalo tersebut.

“Tanggung jawab sekarang berpindah kepada kami untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap LKPD. Dua bulan ke depan kami harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaan LKPD,” tandasnya.

Pada tahun 2018, Pemprov Gorontalo meraih penghargaan WTP Awards dari Kementerian Keuangan RI. Penghargaan tersebut diraih berkat keberhasilan Pemprov Gorontalo meraih Opini WTP selama lima tahun berturut-turut. (Hmsprov - Haris)

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama