>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengapresiasi kinerja Kapolda Gorontalo Brigjenpol Rachmad Fudail dan jajaran yang bakal mendidik 300 calon bintara Polri tahun 2019 ini. Seleksi itu menjadi yang kedua kalinya digelar di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Gorontalo setelah diresmikan tahun 2018 lalu.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolda dan jajarannya yang telah berhasil membangun SPN. Sekolah itu telah menghasilkan 199 Bintara Polri yang profesional, mengayomi dan melayani masyarakat,” terang Gubernur Rusli, Rabu (27/3/2019).

Gubernur Gorontalo dua periode itu berharap, alokasi 300 calon bintara yang diberikan tahun ini bisa dimanfaatkan oleh putra-putra terbaik daerah. Kehadiran SPN Gorontalo menurutnya telah membuka peluang yang besar bagi putra daerah mewujudkan mimpi menjadi anggota Polri.

“Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Pak Pangdam dan Danrem yang tahun ini sudah melakukan seleksi calon tamtama. Di bawah Kodam XIII/Merdeka itu ada Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah, nah pak gubernur berusaha berjuang agar ada 100 orang putra Gorontalo bisa diterima,” imbuhnya.

Kesuksesan pembangunan SPN Polda diharapkan bisa menular ke TNI, yakni dengan memperjuangkan pembangunan Sekolah Calon Bintara TNI AD di Gorontalo. Rencananya, Kamis besok Gubernur Rusli akan bertemu KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta untuk menseriusi rencana tersebut. (Hmsprov - Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Penerimaan Calon Tamtama (Catam) TNI Angkatan Darat (AD) untuk gelombang I tahun 2019 telah dimulai. Komando Daerah Militer (Kodam) XIII/Merdeka siap untuk melakukan seleksi penerimaan catam sebanyak 300 orang meliputi daerah asal Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo.

Terkait dengan hal tersebut, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berupaya untuk melobi pimpinan TNI AD untuk memberikan perhatian khusus pada Gorontalo. Ia berharap sepertiga dari jatah tersebut dapat dialokasikan untuk Provinsi Gorontalo.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Pak Pangdam dan Danrem yang tahun ini sudah melakukan seleksi calon tamtama. Di bawah Kodam XIII/Merdeka itu ada Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah, nah pak gubernur berusaha berjuang agar ada 100 orang putra Gorontalo bisa diterima,” jelas Rusli Habibie, Rabu (27/3/2019).

Jatah putra Gorontalo ini, lanjut kata Rusli sangat penting. Selain memberi kesempatan pada putra daerah untuk berkarir di militer, Provinsi Gorontalo juga sudah memiliki satuan Korem baru yakni Korem 133/Nani Wartabone dan Kodim 1313/Pohuwato.

“Adanya dua satuan TNI AD yang baru tersebut membuka peluang bagi putra daerah untuk berkarir di militer. Sebelum ini kan jatah untuk Gorontalo sangat minim,” imbuhnya.

Dikutip dari laman http://korem133.kodam13-tniad.mil.id, tanggal 27 Maret 2019 ini menjadi seleksi terakhir untuk dikirim ke Kodam XIII/Merdeka di Manado. Dari 118 peserta seleksi akan diutus 101 orang.

“Perlu diketahui bahwasanya para calon Tamtama Prajurit Karir gelombang 1 tahun 2019 untuk wilayah Korem 133/Nani Wartabone yang nantinya akan mengikuti pendidikan sebanyak 50 orang yang cukup jauh bila dibandingkan pada tahun 2018 yang saat masih melaksanakan seleksi di Manado dimana utusan Provinsi Gorontalo hanya bisa mengirimkan 4 calon prajurit yang masuk pada lembaga pendidikan Rindam XIII/Merdeka,” demikian pernyataan dalam laman tersebut.

Diagendakan Gubernur Rusli akan bertemu dengan KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa Kamis besok. Salah satu agendanya untuk memperjuangkan pembangunan Sekolah Calon Bintara TNI di Provinsi Gorontalo. Lahan seluas 25ha sudah disiapkan oleh Pemda Pohuwato untuk rencana tersebut. (Hmsprov - Isam)

Bone Bolango, Humas – Sebanyak 45 fasilitator mengikuti workshop pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019, Rabu (27/3/2019) di Aula Kampus 2 Badan Diklat Provinsi Gorotalo. Workshop yang digelar oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo ini, dilakukan untuk memberikan pembekalan dan menambah pengetahuan bagi tenaga-tenaga pengajar dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Dengan berlakunya peraturan kepala LAN nomor 12 tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar CPNS, maka semua lembaga diklat tidak terkecuali Badan Diklat Provinsi Gorontalo harus segera melakukan penyegaran agar kurikulum dapat dijalankan secara efektif oleh Widyaiswara dan fasilitator dalam penyelenggaraan diklat,” kata Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, saat membukan workshop tersebut.

Lebih lanjut Sekdaprov mengutarakan, secara akademis CPNS yang baru saja direkrut melalui tes beberapa waktu lalu, merupakan orang orang yang mempunyai kompetensi yang bagus. Namun untuk memasuki dunia birokrasi perlu mendapatkan arahan dan bimbingan melalui latihan dasar, agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dipemerintahan.

“Memang dalam meningkatkan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) ini tidak semudah yang kita bayangkan, diperlukan good will serta usaha terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan untuk meningkatkan kompetens pegawai diantaranya melalui kegiatan seperti ini,” tambahnya

Untuknya Darda berharap workshop ini tidak sampai di tingkat fasilitator saja, tapi sampai ke tingkat penguji dan coach sehingga bisa membentuk ASN yang berkarakter serta mampu melaksanakan tugas dimana perannya sebagai pelayan masyarakat.

Workshop ini akan berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintah LAN Makassar, Nurwahyudianti sebagai narasumber. Setelah penyelenggaraan workshop ini, para fasilitator juga akan melaksanakan pelatihan dasar sebagai CPNS. Khusus di Provinsi Gorontalo sendiri diberikan kuota sebanyak 1320 CPNS atau sekitar 33 sampai 34 angkatan selama tahun 2019. (Hmsprov - Nova/ Editor - Echin)

KOTA GORONTALO, H umas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim membuka rapat koordinasi teknis (rakortek) perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2020 di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Rabu (27/3/2019).

Dalam sambutannya Wagub Idris Rahim mengatakan, rakortek bertujuan untuk mempertajam program kerja tahun 2020 yang merupakan tahun ketiga dari RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, sekaligus mensinkronkan program Pemprov Gorontalo dengan kabupaten/kota.

“Kebijakan fiskal kita sangat kecil, untuk itu diperlukan sinergitas dan sinkronisasi program antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bukan waktunya lagi kita bekerja sendiri-sendiri, masyarakat di Kabupaten Pohuwato adalah rakyat Provinsi Gorontalo, demikian juga di kabupaten/kota lainnya,” ujar Idris.

Idris menegaskan, penyusunan program kegiatan tahun 2020 harus didasarkan pada kebutuhan daerah dengan mengacu pada data yang akurat dan menggunakan prinsip Money Follow Program. Mengacu pada prinsip tersebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun program berdasarkan skala prioritas.

“Penyusunan program harus disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi daerah, agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki, menjelaskan bahwa fokus pembahasan rakortek dibagi dalam empat bagian, yaitu dukungan program dan kegiatan kabupaten/kota terhadap prioritas nasional, dukungan program dan kegiatan kabupaten/kota terhadap prioritas provinsi, pelaksanaan urusan berdasarkan kewenangan, serta usulan kabupaten/kota terhadap program dan kegiatan Provinsi Gorontalo tahun 2020.

Sedangkan untuk prioritas RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2020 difokuskan pada delapan program unggulan, yaitu pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang prima, infrastruktur lebih merata, ekonomi lebih meningkat, pemerintah yang melayani, agama dan budaya yang semarak, pariwisata yang mendunia, dan lingkungan hidup yang lestari.

“Tema yang kita angkat pada penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2020 yaitu mendorong pembangunan sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pemerataan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia dengan prioritas delapan program unggulan,” jelas Budiyanto.

Rakortek yang diikuti oleh peserta dari OPD provinsi dan kabupaten/kota akan berlangsung selama tiga hari, dari 27 hingga 29 Maret 2019.(Hmsprov - Haris)

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menargetkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 akan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat menyerahkan LKPD Pemprov Gorontalo tahun anggaran 2018 kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Subhan Afandi, di gedung Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Rabu (27/3/2019).

“Kita menargetkan LKPD 2018 yang diserahkan hari ini ke BPK akan kembali meraih Opini WTP,” kata Idris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD. Sesuai ketentuan, batas akhir pelaporan LKPD paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran atau 31 Maret setiap tahunnya.

“Kami berupaya menepati waktu pelaporan LKPD yang sudah ditentukan tersebut,” ujar Wagub.

Idris mengutarakan, Pemprov Gorontalo berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Upaya itu di antaranya dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia dengan menggelar bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan.

“Kesemuanya bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel,” terang Wagub Idris Rahim.

Pada kesempatan itu Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Subhan Afandi, mengapresiasi komitmen dan kepatuhan Pemprov Gorontalo dalam menyerahkan LKPD 2018 sesuai waktu yang telah ditentukan. Subhan menuturkan, setelah diterimanya LKPD, kewajiban bagi BPK untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Pemprov Gorontalo tersebut.

“Tanggung jawab sekarang berpindah kepada kami untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap LKPD. Dua bulan ke depan kami harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaan LKPD,” tandasnya.

Pada tahun 2018, Pemprov Gorontalo meraih penghargaan WTP Awards dari Kementerian Keuangan RI. Penghargaan tersebut diraih berkat keberhasilan Pemprov Gorontalo meraih Opini WTP selama lima tahun berturut-turut. (Hmsprov - Haris)

Kota Gorontalo, Humas – Pencegahan penyakit membutuhkan integritas dan sinergitas antara berbagai program pembangunan kesehatan. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba pada Rakontek Program Pencegahaan dan Pengendalian Penyakit (P2P) tingkat Provinsi Gorontalo, Selasa (26/3/2019) di Ballroom Damhil Hotel, Kota Gorontalo.

“Dalam mencegah dan mengendalikan penyakit ini, integritas dan sinergitas sangat dibutuhkan. Integritas bukan hanya slogan, tetapi aksi nyata perlu adanya sikap yang pro aktif,” kata sekda.

Ia menjelaskan, pencegahan dan pengendalian penyakit bisa dimulai dari promosi kesehatan, deteksi dini penyakit atau skrining serta tata laksana kasus yang sesuai standar.

“Dengan promosi kesehatan yang berkesinambungan dan deteksi dini penyakit yang berkualitas sebagai upaya pencegahan penyakit serta dengan tata laksana kasus penyakit yang sesuai standar, maka upaya pengendalian penyakit dapat kita capai. Itulah pencegahan dan pengendalian penyakit,” ujar Darda Daraba.

Sekdapun mengapresiasi capaian yang diraih Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota serta puskesmas dalam pencegahan dan pengendalian penyakit, dimana tahun 2018 meraih penghargaan terbaik pertama dalam kinerja program malaria, penghargaan tertinggi kedua dalam pencapaian cakupan imunisasi Campak Rubella (MR) pada pelaksanaan kampanye imunisasi MR dengan cakupan 97,9 %, serta penghargaan terbaik satu dalam pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan hasil survey PIS PK.

Rakontek akan berlangsung selama 3 hari, diisi dengan penyampaian materi, diskusi per kab/kota untuk menyusun rencana kegiatan integrasi dan diakhiri dengan penyampaian Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan kesepakatan. Kegiatan pertemuan ini juga diselingi dengan lomba poster dan lomba senam yang diikuti oleh peserta kabupaten kota.

Selama kegiatan berlangsung, panitia menyediakan layanan pemeriksaan factor resiko PTM, Tes HIV, serta Tes Hepatitis B.

Pada kegiatan ini juga diberikan penghargaan kepada Dinas Kominfo dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo, Biro Humas dan Protokol Provinsi Gorontalo, Kanwil Kemenag Gorontalo dan MUI Provinsi Gorontalo yang sudah mendukung suksesnya penyelenggaraan kampanye imunisasi campak dan Rubella tahun 2018. (Hmsprov - Nova/ Editor - Asriani)

KOTA GORONTALO, Humas – Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo menggelar Kick Off Meeting Studi SDGs, Selasa (26/3/2019) di Ballroom Grand Q Hotel, Kota Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) di Provinsi Gorontalo dan dua kabupaten kota dampingan yaitu Kota Gorontalo dan Gorontalo Utara.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, Provinsi Gorontalo telah berkomitmen untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan dilaunchingnya rencana aksi daerah (RAD) SDGs yang ditetapkan dengan peraturan Gubernur Gorontalo nomor 66 tahun 2018.

“Studi SDGs ini sangat diperlukan mengingat tantangan Provinsi Gorontalo kedepannya adalah bagaimana mengimplementasikan hal-hal yang tertuang dalam dokumen RAD,” ungkap sekdaprov.

Dalam mencapai tujuan tersebut, jelas Darda, studi SDGs menjadi gambaran starting point bagi Provinsi Gorontalo dan menjadi acuan bagi seluruh stakeholder dalam perumusan kebijakan pembangunan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pemetaan, hambatan serta prioritas kebijakan percepatan pencapaian secara terintegritas.

Sekda pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada United Nations Development Programs (UNDP) karena telah menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai selah satu dari beberapa daerah dampingan dalam hal pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang diwujudkan dengan beberapa program dan kegiatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Eksekutif Direktur SDGs Universitas Padjajaran, SDGs Spesialist UNDP Indonesia, Kepala Bappeda Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. (Hmsprov - Nova / Editor - Asriani)

Kota Gorontalo, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo. Penyerahan LKPJ dilakukan pada rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Gorontalo yang ke 206, Selasa, (26/3/2019).

Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan arah pembangunan selama tahun 2018 merupakan awal pelaksanaan RPJMD 2017-2022. Tema besar yang diangkat dalam arahan pembangunan pemprov yakni “peningkatan layanan dasar yang berkualitas dan pengelolaan potensi ekonomi daerah yang ditunjang pemerataan pembangunan infrastruktur daerah untuk kesejahteraan masyarakat“.

Melalui tema tersebut maka fokus pembangunan tahun 2018 diarahkan pada 9 faktor utama diantaranya Pengembangan sektor dasar yang masih menjadi persoalan utama daerah, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan, dan Infrastruktur. Pengembangan sektor yang menjadi potensi daerah, yaitu Pertanian, Perikanan dan kelautan, serta Kehutanan. Pengembangan sektor jasa untuk peningkatan ekonomi, Koperasi, UMKM, Industri, Pariwisata yang ditunjang tenaga kerja yang berkompeten dan lain sebagainya

“Alhamdulillah di tengah ketidakpastian ekonomi global, melemahnya nilai rupiah terhadap dollar, kita masih mampu menjaga kinerja ekonomi relatif baik dan stabil, yaitu mencapai 6,51%, walaupun lebih lambat dibanding tahun 2017 yang mencapai 6,74, namun masih lebih tinggi dari capaian rata-rata nasional tahun 2018 yang sebesar 5,17%,” kata Rusli

Mantan orang nomor satu di Gorontalo Utara ini juga menambahkan, secara nasional tahun 2018 untuk penurunan kemiskinan di Provinsi Gorontalo menjadi yang tertinggi se Indonesia, dari angka 17,14% turun menjadi 15,63 %. Alasan utama turunnya angka kemiskinan ini dinilai Rusli, karena keberhasilan semua pihak baik pemerintah maupun anggota legislatif

“Salah satu kegiatan yang mendukung penurunan angka kemiskinan ini adalah pemberian Bantuan Pangan Non Tunai yang telah dilaksanakan semenjak akhir tahun 2017 dan telah menjangkau 35.000 rumah tangga miskin di tahun 2018. Ini semua juga berkat persetujuan dari teman teman di DPRD,” tambahnya

Baiknya kinerja pemerintahan dan pembangunan juga telah mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 yang hanya sebesar 66,29 meningkat menjadi 67,01 di tahun 2017, namun capaian ini masih dibawah angka rata-rata Nasional sebesar 70,81 persen

“Capaian-capaian tersebut menjadi pemicu bagi kita semua untuk terus bekerja keras bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Gorontalo,” tandasya

Diakhir sambutannya, Gubernur juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan, pemerintah dan kemasyrakatan di Provinsi Gorontalo. Ia juga berharap di tahun 2018 pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo akan kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian. (Hmsprov - Echin)

Makassar, Humas – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Provinsi Gorontalo menyiapkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas-tugas kersipan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) melalui pelaksanaan bimbingan teknis sistem pengelolaan kearsipan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Senin (25/3/2019) di Hotel Ramayana, Makassar.

Kadis Arpusda, Yosef P. Koton, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, ini merupakan salah satu wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya di bidang kearsipan.

“Demikian pentingnya arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pengelolaan arsip menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintahan saat ini,” jelas Yosef.

Lebih jauh Yosef menguraikan, arsip yang tertib, baik dan tersusun dengan rapi tentu akan memudahkan kita dalam melihat dan meninjau kembali pekerjaan dan dokumen yang telah kita lakukan.

“Administrasi perkantoran kearsipan adalah hal yang sangat penting, karena peranan arsip sebagai sumber informasi, pusat ingatan atau pengingat dan bahan bukti yang bernilai sejarah sebagai pertanggung jawaban terhadap generasi mendatang,” terang Yosef.

Sementara itu Panitia Pelaksana, Kasie Pembinaan Kearsipan, Feri Hulukati, menjelaskan, bimtek ini bertujuan untuk mengetahui cara pengelolaan arsip yang efektif dan efisien dengan dukungan Teknologi Informasi bagi para pengelola kearsipan yang ada di SKPD Provinsi Gorontalo khususnya merubah cara konvensional menjadi berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

Bimtek yang dilaksanakan selama 2 hari dengan nara sumber berasal dari pejabat di lingkungan ANRI (Arsip Nasional RI) ini diikuti oleh 36 pengelola arsip di SKPD lingkup Pemprov Gorontalo dan kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo. (Hmsprov - Asriani)

Kota Gorontalo, Humas – Selama empat bulan sejak Januari hingga awal April, Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo melaksanakan Penyuluhan Hukum Terpadu kepada masyarakat di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, yang diawali di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo, Ridwan Hemeto, sesuai release yang dikirimkan ke Biro Humas dan Protokol, Selasa (26/3/2019), Pemilu Tahun 2019 adalah pesta demokrasi pertama di Indonesia yang akan dilaksanakan secara serentak, sehingga diharapkan melalui penyuluhan ini dapat tercipta penyelenggaraan pemilu sukses dan berintegritas.

“ Sesuai arahan Gubernur Gorontalo, bahwa pemerintah harus memberikan pemahaman dan penyebarluasan informasi tentang pemilu kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan memahami pelaksanaan Pemilu tersebut,” jelas Ridwan.

Ia mengatakan, selain untuk memberikan pemahaman dan penyebarluaskan informasi berkaitan dengan proses demokrasi kepada masyarakat, output penyuluhan tersebut agar pelaksanaan pemilu di Provinsi Gorontalo nanti dapat berjalan aman, damai dan sukses.

“Pemilu tahun 2019 ini adalah pesta demokrasi di Indonesia sekaligus akan menjadi ikon pesta demokrasi dunia,” terang Ridwan.

Selama kurang lebih empat bulan penyuluhan, diisi pemateri dari Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) seperti KPU Gorontalo, Bawaslu Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Polda Gorontalo.

Materi yang disampaikan yakni Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 oleh KPU, Peran dan Fungsi Bawaslu dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemilu yang berintegritas oleh Bawaslu , Kebijakan dan Strategi dalam Pengamanan Pemilu oleh Polda Gorontalo, serta Tugas dan Fungsi Kejaksaan dalam Penyelenggaraan Pemilu oleh Kejati.

Wilayah yang menjadi tempat penyuluhan diantaranya Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, dan Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Penyuluhan Hukum Pemilu Berintegritas akan berakhir di Kecamatan Batudaa, Bangomeme dan Tabongo Kabupaten Gorontalo pada awal April Tahun 2019 nanti. (Hmsprov - Asriani)

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo