>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

Kota Gorontalo, Humas – Pencegahan penyakit membutuhkan integritas dan sinergitas antara berbagai program pembangunan kesehatan. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba pada Rakontek Program Pencegahaan dan Pengendalian Penyakit (P2P) tingkat Provinsi Gorontalo, Selasa (26/3/2019) di Ballroom Damhil Hotel, Kota Gorontalo.

“Dalam mencegah dan mengendalikan penyakit ini, integritas dan sinergitas sangat dibutuhkan. Integritas bukan hanya slogan, tetapi aksi nyata perlu adanya sikap yang pro aktif,” kata sekda.

Ia menjelaskan, pencegahan dan pengendalian penyakit bisa dimulai dari promosi kesehatan, deteksi dini penyakit atau skrining serta tata laksana kasus yang sesuai standar.

“Dengan promosi kesehatan yang berkesinambungan dan deteksi dini penyakit yang berkualitas sebagai upaya pencegahan penyakit serta dengan tata laksana kasus penyakit yang sesuai standar, maka upaya pengendalian penyakit dapat kita capai. Itulah pencegahan dan pengendalian penyakit,” ujar Darda Daraba.

Sekdapun mengapresiasi capaian yang diraih Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota serta puskesmas dalam pencegahan dan pengendalian penyakit, dimana tahun 2018 meraih penghargaan terbaik pertama dalam kinerja program malaria, penghargaan tertinggi kedua dalam pencapaian cakupan imunisasi Campak Rubella (MR) pada pelaksanaan kampanye imunisasi MR dengan cakupan 97,9 %, serta penghargaan terbaik satu dalam pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan hasil survey PIS PK.

Rakontek akan berlangsung selama 3 hari, diisi dengan penyampaian materi, diskusi per kab/kota untuk menyusun rencana kegiatan integrasi dan diakhiri dengan penyampaian Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan kesepakatan. Kegiatan pertemuan ini juga diselingi dengan lomba poster dan lomba senam yang diikuti oleh peserta kabupaten kota.

Selama kegiatan berlangsung, panitia menyediakan layanan pemeriksaan factor resiko PTM, Tes HIV, serta Tes Hepatitis B.

Pada kegiatan ini juga diberikan penghargaan kepada Dinas Kominfo dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo, Biro Humas dan Protokol Provinsi Gorontalo, Kanwil Kemenag Gorontalo dan MUI Provinsi Gorontalo yang sudah mendukung suksesnya penyelenggaraan kampanye imunisasi campak dan Rubella tahun 2018. (Hmsprov - Nova/ Editor - Asriani)

KOTA GORONTALO, Humas – Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo menggelar Kick Off Meeting Studi SDGs, Selasa (26/3/2019) di Ballroom Grand Q Hotel, Kota Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) di Provinsi Gorontalo dan dua kabupaten kota dampingan yaitu Kota Gorontalo dan Gorontalo Utara.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, Provinsi Gorontalo telah berkomitmen untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan dilaunchingnya rencana aksi daerah (RAD) SDGs yang ditetapkan dengan peraturan Gubernur Gorontalo nomor 66 tahun 2018.

“Studi SDGs ini sangat diperlukan mengingat tantangan Provinsi Gorontalo kedepannya adalah bagaimana mengimplementasikan hal-hal yang tertuang dalam dokumen RAD,” ungkap sekdaprov.

Dalam mencapai tujuan tersebut, jelas Darda, studi SDGs menjadi gambaran starting point bagi Provinsi Gorontalo dan menjadi acuan bagi seluruh stakeholder dalam perumusan kebijakan pembangunan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pemetaan, hambatan serta prioritas kebijakan percepatan pencapaian secara terintegritas.

Sekda pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada United Nations Development Programs (UNDP) karena telah menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai selah satu dari beberapa daerah dampingan dalam hal pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang diwujudkan dengan beberapa program dan kegiatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Eksekutif Direktur SDGs Universitas Padjajaran, SDGs Spesialist UNDP Indonesia, Kepala Bappeda Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. (Hmsprov - Nova / Editor - Asriani)

Kota Gorontalo, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo. Penyerahan LKPJ dilakukan pada rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Gorontalo yang ke 206, Selasa, (26/3/2019).

Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan arah pembangunan selama tahun 2018 merupakan awal pelaksanaan RPJMD 2017-2022. Tema besar yang diangkat dalam arahan pembangunan pemprov yakni “peningkatan layanan dasar yang berkualitas dan pengelolaan potensi ekonomi daerah yang ditunjang pemerataan pembangunan infrastruktur daerah untuk kesejahteraan masyarakat“.

Melalui tema tersebut maka fokus pembangunan tahun 2018 diarahkan pada 9 faktor utama diantaranya Pengembangan sektor dasar yang masih menjadi persoalan utama daerah, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan, dan Infrastruktur. Pengembangan sektor yang menjadi potensi daerah, yaitu Pertanian, Perikanan dan kelautan, serta Kehutanan. Pengembangan sektor jasa untuk peningkatan ekonomi, Koperasi, UMKM, Industri, Pariwisata yang ditunjang tenaga kerja yang berkompeten dan lain sebagainya

“Alhamdulillah di tengah ketidakpastian ekonomi global, melemahnya nilai rupiah terhadap dollar, kita masih mampu menjaga kinerja ekonomi relatif baik dan stabil, yaitu mencapai 6,51%, walaupun lebih lambat dibanding tahun 2017 yang mencapai 6,74, namun masih lebih tinggi dari capaian rata-rata nasional tahun 2018 yang sebesar 5,17%,” kata Rusli

Mantan orang nomor satu di Gorontalo Utara ini juga menambahkan, secara nasional tahun 2018 untuk penurunan kemiskinan di Provinsi Gorontalo menjadi yang tertinggi se Indonesia, dari angka 17,14% turun menjadi 15,63 %. Alasan utama turunnya angka kemiskinan ini dinilai Rusli, karena keberhasilan semua pihak baik pemerintah maupun anggota legislatif

“Salah satu kegiatan yang mendukung penurunan angka kemiskinan ini adalah pemberian Bantuan Pangan Non Tunai yang telah dilaksanakan semenjak akhir tahun 2017 dan telah menjangkau 35.000 rumah tangga miskin di tahun 2018. Ini semua juga berkat persetujuan dari teman teman di DPRD,” tambahnya

Baiknya kinerja pemerintahan dan pembangunan juga telah mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 yang hanya sebesar 66,29 meningkat menjadi 67,01 di tahun 2017, namun capaian ini masih dibawah angka rata-rata Nasional sebesar 70,81 persen

“Capaian-capaian tersebut menjadi pemicu bagi kita semua untuk terus bekerja keras bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Gorontalo,” tandasya

Diakhir sambutannya, Gubernur juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan, pemerintah dan kemasyrakatan di Provinsi Gorontalo. Ia juga berharap di tahun 2018 pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo akan kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian. (Hmsprov - Echin)

Makassar, Humas – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Provinsi Gorontalo menyiapkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas-tugas kersipan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) melalui pelaksanaan bimbingan teknis sistem pengelolaan kearsipan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Senin (25/3/2019) di Hotel Ramayana, Makassar.

Kadis Arpusda, Yosef P. Koton, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, ini merupakan salah satu wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya di bidang kearsipan.

“Demikian pentingnya arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pengelolaan arsip menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintahan saat ini,” jelas Yosef.

Lebih jauh Yosef menguraikan, arsip yang tertib, baik dan tersusun dengan rapi tentu akan memudahkan kita dalam melihat dan meninjau kembali pekerjaan dan dokumen yang telah kita lakukan.

“Administrasi perkantoran kearsipan adalah hal yang sangat penting, karena peranan arsip sebagai sumber informasi, pusat ingatan atau pengingat dan bahan bukti yang bernilai sejarah sebagai pertanggung jawaban terhadap generasi mendatang,” terang Yosef.

Sementara itu Panitia Pelaksana, Kasie Pembinaan Kearsipan, Feri Hulukati, menjelaskan, bimtek ini bertujuan untuk mengetahui cara pengelolaan arsip yang efektif dan efisien dengan dukungan Teknologi Informasi bagi para pengelola kearsipan yang ada di SKPD Provinsi Gorontalo khususnya merubah cara konvensional menjadi berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

Bimtek yang dilaksanakan selama 2 hari dengan nara sumber berasal dari pejabat di lingkungan ANRI (Arsip Nasional RI) ini diikuti oleh 36 pengelola arsip di SKPD lingkup Pemprov Gorontalo dan kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo. (Hmsprov - Asriani)

Kota Gorontalo, Humas – Selama empat bulan sejak Januari hingga awal April, Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo melaksanakan Penyuluhan Hukum Terpadu kepada masyarakat di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, yang diawali di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo, Ridwan Hemeto, sesuai release yang dikirimkan ke Biro Humas dan Protokol, Selasa (26/3/2019), Pemilu Tahun 2019 adalah pesta demokrasi pertama di Indonesia yang akan dilaksanakan secara serentak, sehingga diharapkan melalui penyuluhan ini dapat tercipta penyelenggaraan pemilu sukses dan berintegritas.

“ Sesuai arahan Gubernur Gorontalo, bahwa pemerintah harus memberikan pemahaman dan penyebarluasan informasi tentang pemilu kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan memahami pelaksanaan Pemilu tersebut,” jelas Ridwan.

Ia mengatakan, selain untuk memberikan pemahaman dan penyebarluaskan informasi berkaitan dengan proses demokrasi kepada masyarakat, output penyuluhan tersebut agar pelaksanaan pemilu di Provinsi Gorontalo nanti dapat berjalan aman, damai dan sukses.

“Pemilu tahun 2019 ini adalah pesta demokrasi di Indonesia sekaligus akan menjadi ikon pesta demokrasi dunia,” terang Ridwan.

Selama kurang lebih empat bulan penyuluhan, diisi pemateri dari Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) seperti KPU Gorontalo, Bawaslu Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Polda Gorontalo.

Materi yang disampaikan yakni Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 oleh KPU, Peran dan Fungsi Bawaslu dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemilu yang berintegritas oleh Bawaslu , Kebijakan dan Strategi dalam Pengamanan Pemilu oleh Polda Gorontalo, serta Tugas dan Fungsi Kejaksaan dalam Penyelenggaraan Pemilu oleh Kejati.

Wilayah yang menjadi tempat penyuluhan diantaranya Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, dan Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Penyuluhan Hukum Pemilu Berintegritas akan berakhir di Kecamatan Batudaa, Bangomeme dan Tabongo Kabupaten Gorontalo pada awal April Tahun 2019 nanti. (Hmsprov - Asriani)

KOTA GORONTALO, Humas – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang berasal dari Gubernur Gorontalo. Persetujuan terhadap Ranperda tersebut ditandatangani bersama oleh Gubernur Gorontalo dan pimpinan DPRD pada Rapat Paripurna ke-205, Selasa (26/3/2019).

“Sasaran yang ingin diwujudkan dengan perubahan Perda ini yaitu adanya peningkatan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah,” kata Awaluddin Pauweni, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Awaluddin menjelaskan, perubahan Perda ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Dalam peraturan tersebut terdapat kenaikan kisaran harga retribusi untuk beberapa komoditi di antaranya padi sawah kelas benih dasar yang berlabel putih dari harga semula Rp9.000,00 naik menjadi Rp14.000,00 dan kelas benih pupuk yang berlabel ungu yang semula harganya Rp6.000,00 menjadi Rp9.000,00.

“Mengacu pada perubahan tersebut, maka tarif dalam Perda perlu dilakukan penyesuaian,” imbuhnya.

Ditambahkannya, perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah juga untuk mengakomodir beberapa komoditi peternakan yang belum diatur dalam Perda tersebut.

“Perda Nomor 10 Tahun 2013 hanya mengatur penjualan menjual bibit ternak, baik kambing, sapi, ayam, itik, dan telur. Sementara retribusi berupa ternak akhir perkilogram berat badan hidup belum diatur dalam Perda tersebut. Pengaturan terkait ternak ini penting sebagai dasar untuk penanganan ternak,” jelas Awaluddin.

Sementara itu Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengapresiasi kinerja Pansus, pimpinan, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo sehingga Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah mendapat persetujuan dari seluruh fraksi.

Selanjutnya Idris berharap setelah disahkannya Perda tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo yang terkait dengan Perda itu harus mensosialisasikan dan mengimplementasikannya dalam pengambilan kebijakan.

“Perubahan terhadap Perda ini bertujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah yang nantinya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandas Wagub Idris Rahim. (Hmsprov - Haris)

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) terus mendorong penerapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 100 persen di satuan pendidikan SMA/SMK/dan MA.

Sejak tahun 2016 hingga 2019 pemprov telah mengadakan 4.137 komputer dan 157 server. Selain itu ada juga pengadaan jaringan internet dan pelatihan bagi operator.

“Pemprov Gorontalo terus berkomitmen untuk menyelenggarakan UNBK 100 persen di semua satuan pendidikan. Oleh karena itu, saya berharap agar fasilitas ini digunakan dan dijaga dengan sebaik-baiknya,” terang Sekretaris Daerah Darda Daraba saat membuka pelaksanaan UNBK di SMKN 1 Kota Gorontalo, Senin (25/3/2019).

Pelaksanaan UNBK di SMKN 1 Kota Gorontalo diikuti oleh 552 siswa. Mereka menempati 7 ruang kelas masing-masing diisi 25-30 orang. UNBK yang digelar hingga tanggal 28 Maret itu setiap hari dibagi dalam tiga sesi.

Kepada peserta ujian, Darda berpesan agar mengikuti UNBK dengan sungguh-sungguh, jujur dan penuh tanggungjawab. Menurutnya, UNBK tidak saja mengukur prestasi akademik tapi juga perlu untuk melihat integritas dan kejujuran siswa.

“Bapak Gubernur berpesan bahwa tongkat estafet pembangunan ini ada di pundak anak-anak sekalian. Jadilah peserta ujian yang jujur, integritas yang tinggi dan tunjukkan kemampuan maksimal kalian. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan buat kalian,” ujar Darda.

Pelaksanaan UNBK tingkat SMK di Provinsi Gorontalo diikuti oleh 5.816 siswa. Jika diakumulasi dengan siswa SMA/SMKLB dan MA maka jumlah peserta UNBK di Provinsi Gorontalo sebesar 16.237 orang. (Hmsprov - Nova/Gina)

Senin, 25 Maret 2019 10:04

5.816 Siswa SMK Gorontalo Ikuti UNBK

KOTA GORONTALO, Humas – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun pelajaran 2018-2019 untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara nasional dimulai serentak pada Senin, 25 Maret 2019. Di Provinsi Gorontalo, UNBK untuk jenjang SMK diikuti oleh 5.816 siswa di 55 sekolah.

Pembukaan pelaksanaan UNBK jenjang SMK tingkat Provinsi Gorontalo diawali dengan apel bersama dan penyematan tanda peserta oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di halaman SMK Negeri 3 Gorontalo, Senin (25/3/2019).

“Adik-adik tentunya telah mempersiapkan diri dengan baik di bawah bimbingan para guru untuk menghadapi UNBK ini. Pesan saya, adik-adik harus konsentrasi, percaya diri, belajar, dan berdoa. Prestasi penting, tapi jujur adalah yang utama,” kata Idris.

Idris mengutarakan, pelaksanaan UNBK merupakan sarana untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, UNBK juga dijadikan sebagai alat evaluasi pendidikan untuk pemetaan mutu pendidikan dalam rangka menyusun kebijakan pendidikan secara nasional dan daerah.

Lebih lanjut Wagub Idris Rahim berharap pelaksanaan UNBK jenjang SMK di Provinsi Gorontalo dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Wagub menuturkan, Pemprov Gorontalo secara bertahap telah menyalurkan bantuan sarana prasarana pendidikan berupa komputer dan server untuk mendukung kelancaran pelaksanaan UNBK.

“Alhamdulillah sejak tahun 2015 kita sudah dapat melaksanaan UNBK secara mandiri dan menyeluruh di seluruh SMA dan SMK. Ini merupakan komitmen kami dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program unggulan Pemprov Gorontalo untuk pendidikan yang lebih berkualitas,” ujar Wagub.

Khusus di SMK Negeri 3 Gorontalo, pelaksanaan UNBK diikuti oleh 410 siswa dari 12 kompetensi keahlian, yaitu Geomatika, Teknik Gambar Bangunan, Teknik Konstruksi Batu Beton, Teknik Konstruksi Kayu, Teknik Pemanfaatan Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Audio Video, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, Teknik Pemesinan, Teknik Pengelasan, Teknik Jaringan Komputer, dan Rekayasa Perangkat Lunak.

Pelaksanaan UNBK jenjang SMK akan berlangsung selama empat hari, dari tanggal 25 hingga 28 Maret 2019, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan.

Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim menyerahkan bantuan 30 unit komputer, satu unit server, dan rehabilitasi aula SMK Negeri 3 Gorontalo senilai Rp465 juta. (Hmsprov - Haris)

Senin, 25 Maret 2019 08:57

RSUD Ainun Operasi 57 Pasien Katarak

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hj. Hasri Ainun Habibie (RSUD Ainun) kembali menggelar oeprasi katarak gratis untuk 57 pasien. Operasi perdana di tahun 2019 itu disaksikan langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi istri Idah Syahidah, Sabtu (23/3/2019).

Rusli diterima oleh Kadis Kesehatan dr. Triyanto Bialangi dan Direktur RSUD Ainun dr. Yana Yanti Suleman. Rusli sempat menyalami pasien dan keluarga yang sedang duduk mengantri untuk operasi.

Gubernur Rusli mengaku puas dengan pelayanan rumah sakit. Selain sudah menempati bangunan baru ysng megah, pelayanan medis dinilainya sudah cukup baik. Di beberapa sudut disiapkan air mineral isi ulang dan permen untuk pasien dan keluarga yang mengantri.

“Saya bangga dengan teman teman para dokter dan perawat yang bekerja ihlas melayani rakyat. Pasien juga saya lihat senang dan antusias mengikuti operasi ini karena tidak bayar satu sen pun,” ujar Rusli saat diwawancarai usai kunjungan.

Operasi katarak gratis, lanjutnya, merupakan wujud dari janji politiknya untuk menggratiskan pelayanan kesehatan. Selain warga yang punya BPJS yang dilayani, warga Gorontalo yang belum punya jaminan kesehatan ikut digratiskan cukup dengan menunjukkan KTP.

“Jadi kita menyiapkan dana talangan untuk kesehatan gratis. Asal dia warga Gorontalo dan punya KTP maka bisa ikut operasi katarak gratis,” imbuhnya.

Sejumlah pasien yang ditemui juga mengungkapkan rasa senangnya berobat mata di RS Ainun. Tindal Badu misalnya. Pria paruh baya itu memilih RS Ainun karena sebelumnya sang istri sukses dioperasi di rumah sakit Tipe C itu.

“Saya punya maitua (istri) sudah dua kali dioperasi di sini, aman dan lancar. Bagi masyarakat yang memerlukan operasi silahkan masuk ke Ainun. Pelayannya baik, sangat ramah dan memuaskan,” ucapnya.

Tahun 2019 ini rencananya RS Ainun akan menggelar operasi katarak gratis sebanyak enam kali. Operasi perdana ini sejatinya diikuti oleh 150 pasien. Sebagian di antaranya ditunda karena bermasalah dengan tekanan darah dan gula darah tinggi.

Sejak beroperasi empat tahun lebih, RS Ainun sudah melaksanakan operasi katarak sebanyak 2.502 orang.Program yang akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. (Hmsprov - Isam)

Kota Gorontalo, DKP – Produk hasil laut Gorontalo rupanya menjadi salah satu favorit di Negara Jepang. Terhitung sejak 3 bulan terakhir, Januari-Maret 2019, Tuna dari Gorontalo yang dikirim melalui salah satu perusahaan CV. Berkat Adidaya, mampu mengirim Tuna loin dengan total 11,4 Ton ke Osaka Jepang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Sutrisno, yang ditemui saat melakukan pelepasan ekspor Tuna, Jumat (22/3/2019) di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo mengatakan, CV. Berkat Adidaya sudah yang ke 19 kalinya melakukan pengiriman produk Tuna Loin ke Jepang.

“Ini sudah yang ke 19 kalinya. Untuk jumlah sekali pengiriman tergantung permintaan, biasanya berkisar di 500 sampai 1000 Kg. Namun dengan keterbatasan kuota pengiriman yang diberikan oleh pihak maskapai penerbangan, sampai saat ini masih berkisar 600 Kg,”Kata Sutrisno.

Sebagai Kadis DKP, ia akan terus mendorong setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang ada di Gorontalo untuk meningkatkan kualitas produk olahannya, agar mampu masuk ke level dunia seperti udang dan tuna. Ia juga mengungkapkan selain Tuna, Gorontalo juga sudah mengekspor beberapa jenis ikan namun masih dalam skala yang kecil seperti ikan bandeng dan ikan lajang.

“Untuk itulah saya berharap perlunya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan teladan sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas,” tambahnya

Sementara itu, Direktur CV. Berkat Adidaya, Adit Rafiq Ahmad, mengungkapkan, ikan Tuna di Gorontalo sangat banyak dan berkualitas tetapi dengan tidak adanya regulasi pembatasan penjualan ikan ke daerah lain. Ia berharap Pemprov Gorontalo mampu terus meningkatkan produk ekspor dengan menyediakan material pendukung seperti es jelly yang digunakan untuk eksport.

Pengiriman paket tuna loin ke Osaka dilakukan melalui pesawat udara dengan rute Gorontalo – Denpasar Bali – Osaka Jepang. Saat ini kisaran harga Tuna loin di jepang berada di harga 1300 – 1500 Yen per kilo, sementara harga di pasaran lokal sendiri hanya berkisar RP80 ribu per kilo. (Pewarta : Yanto – DKP / Editor : Ecin-Hmsprov)

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama