>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

Pohuwato, Dinas Arpus – Guna memperkuat pemahaman tentang kearsipan daerah, Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA), yang dibuka oleh Kepala Dinas Arpus Yosef Koton, Rabu (20/3/2109) di Hotel Irene Kecamatan, Marisa Kabupaten Pohuwato.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Arpus Yosef Koton mengutarakan, Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penataan suatu jenis Arsip.

Dikatakan, JRA akan menjadi pedoman oleh pengelola Arsip pada lembaga pencipta Arsip di OPD dalam penyusutan yang berupa penataan, penyelamatan pemusnahan arsip.

“ Memelihara arsip dan perawatan arsip dimaksudkan untuk melindungi, mengatasi, dan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan arsip dan informasinya serta menjamin kelangsungan hidup arsip dari kemusnahan,” imbuh Yosef.

Lebih jauh Yosef mengungkapkan, arsip mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat besar, karena dengan adanya arsip merupakan bukti bahwa kita sudah pernah melakukan sebuah kegiatan.

Oleh sebab itu, melalui bimtek tersebut Yosef berharap dapat meningkatkan sumber daya manusia di masing-masing perangkat daerah khususnya yang menangani bidang arsip, sehingga arsip menjadi lebih aman.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini, diikuti oleh 66 peserta perwakilan dari tiap OPD Provinsi Gorontalo dan 7 peserta dari Dinas Arpus Kab/Kota. (Sumber: Pewarta : PPID Dinas Arpus/Editor: Boerhand-Hmsprov)

KOTA GORONTALO, Humas – Provinsi Gorontalo menargetkan Total Fertility Rate (TFR) berada pada angka 2,1 anak perwanita untuk mencegah adanya ledakan penduduk. Namun, sesuai hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, angka Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total di Provinsi Gorontalo masih berada pada angka 2,5 anak perwanita. Angka ini hanya turun 0,1 poin dari hasil SDKI tahun 2012, yakni 2,6 anak perwanita.

“Tentu ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kita bersama, karena target kita adalah menurunkannya lagi menjadi 2,1 anak perwanita. Target tersebut sesuai dengan sasaran dalam RPJMN. Jika TFR tidak bisa diturunkan, maka Gorontalo kedepan akan mengalami ledakan penduduk,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba saat memberikan arahan pada pembukaan rapat kerja daerah yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi teknis kemitraan program kependudukan, keluarga berencana dan pengembangan keluarga tingkat Provinsi Gorontalo, Kamis (21/3/2019) di Ballroom Hotel Damhil UNG.

Menurutnya, dari sisi luas wilayah, memang Gorontalo tidak memiliki masalah dengan penyebaran penduduk yang ada. Namun, perlu kita mempertimbangkan berbagai aspek yang akan berdampak buruk dan under estimate dengan adanya pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, penyediaan infrastruktur dan penyediaan lapangan kerja yang membutuhkan keseriusan dari pemerintah daerah beserta stake holder yang ada.

“Jika angka keliharan total ini malah meningkat, maka tidak mustahil dan hampir pasti bahwa program bantuan yang masuk ke Gorontalo tidak begitu dirasakan masyarakat. Pemerintah juga harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan, air bersih, energi dan tentunya memerlukan anggaran yang tidak sedikit,” jelas Darda.

Mencegah ledakan penduduk terjadi, sekdapun mengimbau bupati dan walikota melalui dinas terkait agar memperhatikan serta mendukung sepenuhnya program-program kependudukan dan KB.

“Lewat kegiatan dan program kependudukan itulah, tingkatkan pemahaman masyarakat tentang pengaturan jumlah dan waktu yang ideal untuk memiliki anak, sehingga memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi keluarganya,” harap Sekda yang juga tetap berkomitmen untuk menurunkan angka TFR pada angka 2,1 anak perwanita.

Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Edi Mu’in, mengungkapkan pembangunan keluarga dilakukan melalui pendekatan siklus Kehidupan serta dengan penerapan 8 fungsi keluarga . Pembangunan keluarga diawali sejak 1000 hari pertama kehidupan, kemudian berlanjut pada anak, remaja sampai berkeluarga, hingga lansia.

Saat ini, BKKBN Gorontalo telah melaksanakan program aksi di setiap tahapan keluarga tersebut dan dilayani melalui aktifitas kelompok kegiatan yang sudah ditetapkan menjadi layanan publik terintegrasi sampai tingkat kecamatan dan desa / kelurahan.

“Dalam mengurangi angka kemiskinan dan penanggulangan gizi buruk, melalui pendekatan keluarga telah membentuk Kampung KB yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo. Salah satu program bagi generasi Milenial yang digagas BKKBN adalah Program Generasi Berencana (GENRE) yang bermuara pada membangun kesadaran dan perilaku positif remaja, terhadap bahaya napza, nikah pada usia anak, dan seks pra nikah,” tandasnya. Kegiatan ini diikuti 250 peserta yang berasal dari BKKBN se-Provinsi Gorontalo. (Hmsprov : Pewarta : Nova/Editor : Asriani)

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim bulan Mei nanti menginjak usia 7 tahun. Berbagai program sedang, telah dan terus dilaksanakan.

Salah satunya yang kini menjadi primadona yakni pasar murah yang dikemas dalam Bakti Sosial NKRI Peduli. Program pro rakyat ini sudah digelar sejak tahun 2012 lalu dan hingga kini masih berjalan.

Jika di awal pelaksanaannya hanya digelar pada hari hari besar, maka sejak dua tahun terakhir mulai menyasar setiap kecamatan dengan intervensi harga pangan yang terjangkau.

“Kenapa pasar murah lebih masif pak gubernur laksanakan? Karena hasil survei tahun 2018 kemarin bahwa penurunan kemiskinan Provinsi Gorontalo tertinggi secara nasional. Salah satu faktornya pemerintah berhasil memenuhi kebutuhan makan. Sehingga tahun ini kita lebih masif,” jelas Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag) M. Nadjamuddin.

Pasar murah dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, dengan menggandeng Baznas. Badan amil zakat itu bertugas mendistribusikan santunan senilai Rp100.000 ke tiap warga. Jumlahnya warga yang hadir bervariasi antara 500 hingga 1.000 orang. Selanjutnya uang santunan bisa dibelanjakan bahan pokok dengan harga murah.

Kedua, dilaksanakan dengan memberikan subsidi harga pangan lebih dari 50 persen dibadingkan harga pasaran. Biasanya setiap bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, rica, bawang merah, bawang putih dan ikan segar hanya dijual Rp5.000 per kilogramnya.

“Kenapa pasar murah sekarang sangat murah? Karena kemarin kita bikin berbarengan dengan Baznas. Masyarakat diberi kemampuan untuk belanja dengan Rp100.000. Sekarang kan agak masif sehingga Baznas agak keteteran. Makanya harga subsidi yang kita perbesar,” imbuh Nadjamuddin.

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyebut kegiatan pasar murah sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Hal itu sejalan dengan perintah Presiden Jokowi yang mewajibkan kepala daerah selalu ada di tengah-tengah masyarakat.

“Pesan Pak Presiden Jokowi agar negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Negara itu siapa? Ya pemerintah mulai dari presiden, gubernur, bupati, walikota, camat dan kepala desa,” ujar Rusli.

Diskumperindag mencatat selama tahun 2018 kegiatan pasar murah (yang diitegrasikan dengan Baksos NKRI Peduli) sudah dilaksanakan 89 kali. Rinciannya, Kota Gorontalo 13 kali, Kabupaten Gorontalo 28 kali serta Boalemo 14 kali. Kabupaten Pohuwato, Bone Bolango dan Gorontalo Utara masing-masing 6, 15 dan 13 kali.

Jika dirinci sejak tahun 2012, maka jumlahnya sudah 452 kali! Jika di nilai dengan Rupiah, tahun 2018 Pemprov Gorontalo mengalokasikan Rp2,46 miliar. Tahun 2019 nilainya sebesar Rp1,83 miliar.

Efek Domino Pasar Murah

Gubernur Rusli dan jajarannya sangat yakin jika pasar murah menjadi salah satu solusi menekan angka kemiskinan di daerah. Problem kemiskinan memang begitu kompleks, tapi pemenuhan akses pangan yang murah bagi warga menjadi sangat fundamental.

Komitmen Rusli-Idris sangat kuat soal APBD: alokasi anggaran diberikan sebesar-besarnya untuk dirasakan langsung oleh rakyat. Selain subsidi pangan, berbagai kebijakan populis sudah dihasilkan di antaranya penyediaan benih bidang pertanian secara gratis, jaminan kesehatan semesta (Jamkesta), program prodira untuk subsidi siswa SMA/SMK.

Ada juga intervensi bantuan sektor perikanan. Contohnya, bantuan motor ber cool box bagi penjual ikan keliling, bantuan perahu nelayan bermesin 15 PK, batuan benih, hingga program fish goes to school.

“APBD kita hanya Rp1,9 triliun tahun ini. Kita bukan daerah kaya. Tidak ada pilihan selain menggunakan (APBD) sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Agar apa? Supaya ekonomi kita bergerak. Ekonomi kita yang sebagian besar digerakkan oleh keuangan pemerintah,” lanjut Gubernur Gorontalo dua periode itu.

Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo Maret 2018 turun 17,14 persen menjadi 16,81 persen. Turun 0,33 persen dibandingkan kemiskinan pada September 2017 lalu.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPPPEDA) Budiyanto Sidiki menilai turunnya angka kemiskinan itu dipengaruhi oleh dua faktor, pertama konsistensi pemerintah menjaga inflasi. Kedua, adanya sinkornisasi program antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota utamanya dalam hal intervensi program rakyat miskin berdasarkan Basis Data Terapdu (BDT) Kemensos RI.

“Inflasi ditekan salah satunya dengan pasar murah. Artinya harga harga kebutuhan pokok di pasaran tetap stabil. Efek psikologisnya pedagang tidak bisa menaikkan harga karena pemerintah terus mengintervensi dengan pasar murah,” jelasnya.

Pelaksanaan pasar murah juga punya andil dalam hal menampung hasil pangan petani. Kadis Diskumperindag M. Nadjamuddin menjamin produk bahan pokok yang dijual berasal dari petani Gorontalo. Sisanya seperti minyak goreng dan gula disuplai dari swasta.

“Kita selalu bekerjasama dengan Dinas Pertanian mana petani yang komoditinya bisa mensuplai ke kita. Beras ini contohnya, memang dia packingan (dibungkus per 5 kg) tapi ini beras asli Gorontalo. Rempah-rempah kita malah kehabisan stok, perlu didatangkan dari Sulteng,” jelas Nadjamuddin.

Pasar murah dengan harga serba 5 Ribu mulai diminati warga. Tak kurang dari 1.000 orang hadir disetiap titik setiap kali digelar. Gubernur Rusli sempat marah besar karena menilai panitia tidak siap.

Warga yang berdesak-desakan kala itu hanya dilayani dengan menggunakan mobil truk. Akibatnya terjadi penumpukan pembeli. Hal itu sudah diantisipasi dengan menyediakan lapak di setiap lokasi acara.

Belakangan “jurus merakyat” ala Gubernur Gorontalo ini mulai disorot. Sebagian menilai program ini ada kaitannya dengan Pemilu 2019. Terlebih status Rusli Habibie sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar Gorontalo.

Mantan Bupati Gorontalo Utara itu tetap bergeming pada pendiriannya. Ia menilai tudingan itu salah alamat, sebab faktanya program ini bukan timbul saat pemilu. Terlebih jika melihat antusiasme warga dan dampak yang mereka rasakan hingga saat ini. (Hmsprov - Isam)

BONE BOLANGO, Humas – Ribuan warga antusias mengikuti pasar murah serba 5 Ribu yang digelar oleh Pemprov Gorontalo di Des Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (21/3/2019). Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih dijual dengan harga Rp5 Ribu per kilogramnya.

Khusus untuk telur ayam, dihargai Rp5 Ribu per 10 butirnya. Ada juga ikan tuna atau cakalang dengan harga yang sama. Acara yang dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan jajaran pimpinan OPD itu pun suasananya berubah seperti pasar harian.

“Saya senang pak (bisa belanja di pasar murah). Biasanya saya beli beras satu kilo Rp8.000 per liter, sekarang Cuma Rp5 Ribu per kilo. Ini sudah sangat murah,” terang Yusuf Abdullah, warga paruh baya asal Desa Huntu Utara, Kecamatan Bulango Selatan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Maspi Ahmad, warga Desa Sejahtera. Perempuan yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual makanan di sekolah itu merasa sangat terbantu. Sembako murah tidak saja dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, tapi juga menekan ongkos produksi dagangannya di sekolah.

“Saya baru beli minyak goreng sama gula. Biasanya minyak goreng Rp12 Ribu sekarang harganya lebih murah. Saya ucapkan terima kasih buat bapak Gubernur Rusli dan jajarannya,” kata Maspi.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menjelaskan bahwa pasar murah sudah ada sejak tahun 2016 lalu. Ia menampik tudingan jika agenda tersebut digelar karena ada Pemilu 2019.

“Perlu saya sampaikan, program ini sudah ada sejak tahun 2016, bukan nanti sekarang. Jadi tidak ada hubungannya dengan politik. Bahkan saat puasa nanti pasar murah ini akan kita intensifkan lagi di tiap kecamatan,” ucap mantan Bupati Gorontalo utara itu.

Baksos NKRI Peduli di Bulango Selatan juga diisi dengan penyerahan berbagai bantuan pemerintah. Ada penyerahan bantuan Rumah Hunian Idaman Rakyat (RH-IR), penyerahan benih padi dan bantuan sepeda motor ber cool box bagi penjual ikan keliling.

Kabupaten Bone Bolango mendapatkan jatah benih padi sebanyak 51.300 kg dengan nilai Rp513.000.000 untuk 96 kelompok. Motor ber cool box untuk 9 orang senilai Rp225.000.000 serta Rumah RH-IR sebanyak 71 unit senilai Rp2,3 Miliar se Kabupaten Bone Bolango. (Hmsprov - Isam)

Kota Gorontalo, Dinas Arpus – Sebanyak 60 pengelola perpustakaan sekolah SMA sederajat se Provinsi Gorontalo, mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, di Aula kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Kamis (21/3/19).

Kadis Arpus Provinsi Gorontalo Yosef Koton saat membuka bimtek mengungkapkan, perpustakaan adalah sumber Ilmu pengetahuan manusia yang direkam dan dimanfaatkan dalam berbagai bentuk media komunikasi baik media tulisan, cetakan, rekaman ataupun elektronik.Kota Gorontalo, Dinas Arpus – Sebanyak 60 pengelola perpustakaan sekolah SMA sederajat se Provinsi Gorontalo, mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, di Aula kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Kamis (21/3/19).

Kadis Arpus Provinsi Gorontalo Yosef Koton saat membuka bimtek mengungkapkan, perpustakaan adalah sumber Ilmu pengetahuan manusia yang direkam dan dimanfaatkan dalam berbagai bentuk media komunikasi baik media tulisan, cetakan, rekaman ataupun elektronik.

Menurut Yosef Koton, dengan dikeluarkannya UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, menjadi payung hukum bagi segala aktifitas kinerja perpustakaan dan seluruh elemen pendukung kegiatannya meliputi pustakawan, gedung, koleksi buku dan pemustaka.

“ UU Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan tersebut merupakan sebuah tantangan bagi pengelola perpustakaan untuk menciptakan sebuah perpustakaan yang bisa menjadi tempat menggali iImu pengetahuan dan Informasi,” ujar Yosef.

Yosef menambahkan, eksistensi perpustakaan sangat berperan penting dalam pembangunan . Untuk itu perlu adanya peningkatan profesionalisme dan inovasi yang mengarah pada pengembangan sumber daya aparatur, salah satunya melalui penyelenggaraan bimtek pengelola perpustakaan.

“ Saya minta para pengelola perpustakaan yang ada disekolahnya masing masing lebih profesional dalam menyeleksi, mengorganisasikan bahan pustaka yang dibutuhkan siswa dalam proses belajar mengajar,” tegas Yosef.

Melalui bimtek itu pula, Yosef berharap dapat lebih menambah dan meningkatkan pengetahuan teknis bagi pengelola perpustakaan sekolah di Provinsi Gorontalo, sehingga dapat mengelola perpustakaan sekolah sesuai standar nasional perpustakaan sekolah serta mampu meningkatkan minat baca bagi para siswa, pungkas Yosef. (Sumber : Pewarta : Suleman Dinas Arpus - Editor : Boerhand Hmsprov)

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Gelaran Bakti Sosial NKRI Peduli yang digagas oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie terus berlanjut. Kali ini dipusatkan di Desa Bumela, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, Rabu (20/03/2019).

Raut wajah Anton Thalib (46) sore itu tampak berseri-seri. Dengan setelan kaos berkerah, celana pendek dan topi putih, ia antusias hadir di Bakti Sosial NKRI Peduli yang digelar di kampungnya. Ia ingin berterima kasih langsung kepada Gubernur Rusli karena menjadi salah satu penerima bantuan Rumah Hunian Idaman Rakyat (RH-IR).

“Saya ingin berterima kasih sebanyak-banyak kepada Bapak Gubernur Rusli Habibie karena sudah menerima rumah layak huni. Sebelum-sebelumnya saya belum dapat, tapi tahun kemarin sudah dapat,” kata ayah tiga orang anak itu dengan bahasa Gorontalo yang kental.

Pria warga Desa Lamahu itu bercerita, sebelum mendapat bantuan ia selama ini tinggal di rumah papan dengan atap rumbia. Petani jagung itu bertahan hidup bersama istri dan anak-anaknya di rumah yang tidak layak.

“Rumah saya dulu rumah papan pak, itu pun sudah lubang-lubang. Kalo jari saja dimasukkan dari luar, tembus sampai ke dalam rumah. Alhamdulillah sekarang sudah bagus,” kisahnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Yusuf Puti, Ketua Kelompok Tani Sinar Mentari 3 yang menerima bantuan benih jagung gratis. Menurutnya, bantuan yang diserahkan sangat membantu bagi 14 orang petani yang ada di kelompoknya.

“Kami mengolah 22 hektar lahan jagung pak. Sekarang sudah masuk musim tanam, jadi benih yang dibagikan ini sangat berarti bagi kami,” ucapnya warga Desa Bumela itu.

Pada Bakti Sosial NKRI Peduli tersebut, Gubernur Rusli menyerahkan simbolis benih jagung bagi petani se Kecamatan Bilato. Di kecamatan itu, Dinas Pertanian mengalokasikan 19.725 kg benih gratis untuk 1.315 ha lahan.

Secara keseluruhan, di Kabupaten Gorontalo ada 347.978 kg benih yang siap dibagikan untuk 642 kelompok tani. Bantuan senilai Rp15.311.032.000 itu untuk lahan jagung seluas 23.198 ha.

Selain penyerahan bantuan jagung dan rumah RH-IR, baksos juga diisi dengan pasar murah. Sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, rempah rempah dan ikan tuna dijual serba Rp5.000 per kilogramnya. Telur 10 butir juga hanya dihargai Rp5.000 per 10 butirnya. (Hmsprov - Isam)

Jakarta, Humas – Kabar gembira bagi Provinsi Gorontalo. Setelah melewati tahap pertama dan kedua, Provinsi Gorontalo tinggal menunggu hasil penilaian Kementerian PPN/Bappenas RI pada tahap ketiga sebagai nominator untuk Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2019 . Penilaian tahap ketiga ini dilakukan Selasa, (19/3/2019) di gedung Kementerian PPN/Bappenas RI, Jakarta.

Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki, yang mengikuti tahap ketiga penilaian tersebut menjelaskan, Provinsi Gorontalo berhasil lolos sampai ke tahap penilaian III bersama 17 provinsi lainnya se-Indonesia.

“Tahap penilaian pertama dan kedua telah dilakukan oleh Tim Penilai Independen dan Tim Penilai Utama melalui penilaian dokumen perencanaan, dokumen inovasi daerah, serta melakukan kunjungan lapangan ke Provinsi Gorontalo untuk melihat secara langsung sejauh mana keberhasilan program pembangunan serta inovasi yang ada di daerah Gorontalo,” ungkap Budiyanto.

Ia menguraikan, indikator penilaian dalam PPD Tahun 2019 terdiri dari dua dimensi yaitu perencanaan dan pencapaian. Dari aspek perencanaan, yang menjadi indikator penilaian adalah proses penyusunan dokumen RKPD, kualitas dokumen RKPD dan Inovasi. Untuk aspek pencapaian, yang menjadi indikator penilaian adalah pencapaian pembangunan (bobot 40%) antara lain pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan jumlah pengangguran, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator ketimpangan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan, serta transparansi dan akuntabilitas.

“Poin penting penilaian terhadap kualitas dokumen RKPD yang memiliki bobot 40% adalah aspek keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman. Untuk inovasi bobot penilaian 20%. Total ada 24 indikator penilaian secara keseluruhannya,” jelas mantan calon Sekda Provinsi Gorontalo ini.

Lebih lanjut ia menerangkan, capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2017 mencapai 6,74 dan pertumbuhan per Kapita Provinsi Gorontalo tahun 2017 mencapai 29,57 juta. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Gorontalo tahun 2018 mencapai 4,03, jumlah pengangguran 23.347. Dari segi persentase kemiskinan, tahun 2018 mencapai 15,83, dan jumlah penduduk miskin Provinsi Gorontalo tahun 2018 berjumlah 198,51 ribu jiwa, IPM provinsi gorontalo tahun 2017 mencapai 67,01, Indeks Gini tahun 2018 mencapai 0,413.

”Pemerintah daerah terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui program inovasi antara lain melalui penanganan fakir miskin pedesaan dan pesisir, Jamkesta, pelayanan pasien miskin/tidak mampu (rujukan ke luar daerah), pemberian bantuan studi bagi mahasiswa miskin dan atau berprestasi, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNTD), pemasangan listrik gratis bagi RT miskin, Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi Masyarakat miskin, pendampingan, monitoring dan evaluasi Poknas dan Bumdes untuk pengembangan ekonomi produktif masyarakat miskin,” jelasnya.

Budiyanto juga menegaskan, jika keberhasilan hingga masuk pada tahap ini merupakan dorongan dan motivasi dari Gubernur Rusli Habibie yang menginginkan agar OPD selalu berinovasi dan fokus pembangunannya harus menyentuh langsung masyarakat, terutama masyarakat miskin.

“Inovasi melalui program BPNTD dan brigade alsintan yang menjadi fokus point penilaian yang dilakukan oleh Provinsi Gorontalo telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,31 persen tahun 2018, tertinggi secara nasional dalam penurunan angka kemiskinan,” pungkas Budiyanto.

Pada tahap ketiga ini, pemaparan disampaikan langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo bersama Kepala Bidang PEP, Kepala Bidang Ekonomi dan Kepala Bidang Sosbud serta staf teknis Bappeda Provinsi Gorontalo. (Hmsprov - Asriani)

KABUPATEN GORONTALO UTARA, Humas – Kandungan batu andesit di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, menarik minat investor PT. Berkah Daya Mandiri untuk mengembangkannya. Perusahaan penggilingan batu andesit tersebut sudah memulai tahap awal proses eksplorasi dengan membuka akses jalan sejak akhir tahun 2018.

“Kegiatan eksplorasinya belum dimulai sepenuhnya, kita baru membuka akses jalan. Saat membuka jalan itu kalau menemukan batu, ya kita giling. Kita perkirakan produksinya baru berjalan normal pada bulan Agustus atau September tahun ini,” kata Ady Chandra, Manager Site PT. Berkah Daya Mandiri, saat mendampingi Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim yang meninjau lokasi tambang batu di Desa Mutiara Laut, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (19/3/2019).

Untuk tahap awal, tambang batu yang telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan akan melakukan eksplorasi di lahan seluas 30 hektar. Dari luasan tersebut, 20 hektar di antaranya adalah lahan yang memiliki kandungan batu andesit yang akan dieksplorasi, sedangkan sisanya diperuntukkan penggilingan batu, mes karyawan, dan perkantoran. Total investasi saat ini sudah mencapai Rp17 miliar.

“Hasil batu yang kita giling untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah Indonesia Timur. Hasil uji laboratorium, batu andesit Gorontalo lebih keras dibanding batu Donggala Sulawesi Tengah,” jelas Didi, Kepala Teknis Tambang.

Didi menambahkan, dari total 20 tenaga kerja yang saat ini dipekerjakan oleh perusahaan penggilingan batu tersebut, sebagian besar adalah pekerja lokal yang berasal dari beberapa desa di sekitar lokasi tambang batu.

“Pekerja dari luar Gorontalo hanya enam orang untuk pekerjaan yang sifatnya teknis. Nanti setelah proses eksplorasinya berjalan penuh, kita akan menambah jumlah pekerjanya dan diprioritaskan warga lokal,” tuturnya.

Sementara itu Wagub Idris Rahim usai meninjau tambang batu tersebut berharap hadirnya investor penggilingan batu andesit dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Idris mengutarakan, Pemprov Gorontalo berupaya untuk menarik investasi ke daerah dengan memberikan pelayanan serta kemudahan dalam pengurusan izin sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemerintah berkewajiban untuk melayani dan memberikan kemudahan masuknya investasi di daerah. Harapannya, dengan hadirnya investor akan menggerakkan roda perekonomian kita yang selama ini hanya mengandalkan anggaran pemerintah,” tandas Wagub Idris Rahim. (Hmsprov - Haris)

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo berencana membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. SPAM yang memanfaatkan aliran sungai Bone dan sungai Bulango itu untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango.

“Pak Sekda sedang membuat draft MoU antara Pemprov, Pemkot Gorontalo, Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo. Alhamdulillah saya berhasil meyakinkan pusat untuk membangun SPAM Regional. Anggaran sudah ada kurang lebih Rp51 miliar untuk DED-nya (detail engineering desain),” ucap Rusli saat memberi sambutan pada Sidang Paripurna HUT ke-291 Kota Gorontalo, Selasa (19/3/2019).

Lebih lanjut Gubernur Rusli menjelaskan, SPAM Regional berfungsi untuk menampung air sungai untuk didistribusi ke PDAM-PDAM yang ada. Selanjutnya PDAM kabupaten/kota yang bertugas untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat.

“Jadi SPAM Regional itu fungsinya hanya mensupport PDAM-PDAM yang ada untuk menyiapkan dan menjual bahan baku air. Bukan untuk mengganti peran PDAM. PDAM di tiga daerah tetap ada untuk sambungan ke rumah rumah dan menarik iuran dari masyarakat,” terangnya.

Rusli berharap kehadiran SPAM Regional bisa mengatasi kriris air bersih yang ada di masyarakat. Ia menilai potensi air dari Sungai Bone dan Sungai Bulango masih cukup besar yakni mampu menghasilkan 25 liter per detik di saat musim kering. (Hmsprov - Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengingatkan Pemerintah Kota Gorontalo untuk menata kota di usianya yang sudah memasuki 291 tahun. Hal itu disampaikan Rusli saat memberikan sambutan pada Paripurna HUT Kota Gorontalo yang berlangsung di Gedung DPRD, Selasa (19/03/2019).

“Saya hampir tiap malam minggu sama istri nyetir sendiri keliling di pusat kota, sudah sangat semerawut. Itu yang saya ingatkan. Bentor parkir di mana-mana. Cafe, restoran parkirnya juga di mana-mana,” kata Rusli.

Pemkot perlu mengajukan syarat bagi investor maupun swasta yang ingin mendirikan hotel, toko, rumah makan dan kafe. Syaratnya menyediakan lahan parkir agar kendaraan tidak menggunakan bahu jalan.

“Insya Allah (bersama dengan Pemkot) pasar kita perbaiki, kampung cina (pusat pertokoan) kita perbaiki, dan infrastruktur jalan. Setiap tahun (volume) kendaraan terus bertambah, tapi coba kita hitung berapa meter (luas) jalan yang bertambah di kota?,” imbuhnya.

Mantan Bupati Gorontalo Utara itu berharap agar Kota Gorontalo fokus terhadap pengembangan daerah sebagai pusat perdagangan, jasa dan pendidikan. Pemprov siap duduk bersama dan berkolaborasi untuk mewujudkan masyarakat kota yang maju dan sejahtera.

HUT Kota Gorontalo ke-291 menjadi tahun terakhir kepemimpinan Marten Taha sebagai Wali Kota untuk periode pertama. Marten selanjutnya akan dilantik kembali bersama wakilnya Ryan Cono pada Juni mendatang. (Hmsprov - Isam)

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo