>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

KOTA GORONTALO, Diskominfotik – Guna meningkatkan pengelolaan informasi publik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) menggandeng mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Caranya dengan menyebarkan informasi yang baik dan benar serta menjadi agen informasi pemerintah kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang IKP Yulindawaty Rauf saat menerima puluhan peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa Ilmu Komunikasi UNG di Aula Diskominfotik, Rabu (12/3).

“Sampai saat ini Kominfo terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Menjalin sinergi dengan beberapa instansi. Tentunya, kami sangat mengharapkan kepada mahasiswa utamanya mahasiswa Ilmu Komunikasi agar menjadi perpanjangan tangan kami untuk memberikan informasi yang terverifikasi kebenarannya,” jelas Yulin.

Penyebaran informasi publik yang baik, lanjut kata Yulin, tidak saja menjadikan masyarakat tercerahkan dalam mengkonsumsi informasi, tapi juga diharapkan mampu menekan informasi hoax. Informasi yang tidak benar dan disampaikan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Salah satunya melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap OPD Pemprov Gorontalo. Tugasnya untuk melayani permintaan data dan informasi juga berperan sebagai humas di OPD masing-masing.

“Disamping itu dinas Kominfo juga giat melakukan penguatan KIM ( kelompok Informasi Masayarakat) di kabupaten kota agar seluruh informasi yg ada pdi masyarakat dapat diketahui oleh khalayak umum,” imbuhnya.

Sementara ituz, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Citra Dano Putri, S.Pd., M.I.Kom. mengungkapkan rasa terima kasih kepada Dinas Kominfo dan Statistika yang sudah menerima kunjungan mahasiswa PKL

“Mewakili mahasiswa dan Prodi Ilmu Komunikasi UNG, kami sangat mengapresiasi kinerja dari Dinas Kominfo dan Statistika. Karena telah cepat tanggap dalam memberikan pelayanan informasi serta memudahkan akses kunjungan,” tutur Citra disela-sela menutup kegiatan kunjungan.

PKL tersebut diikuti oleh 56 mahasiswa yang mengambil konsentrasi Humas dan Pemasaran serta 2 dosen pendamping PKL. Mereka diharapkan dapat mengenal lebih dekat dunia kerja sebelum dinyatakan lulus dan meninggalkan dunia kampus.

Pewarta: Julianur Husain (Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNG)
Editor: Isam (Humasprov)

Kota Gorontalo, Humas – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 17 April 2019 mendatang, mulai banyak berita hoax tersebar di dunia maya dan membuat sebagian besar kalangan merasa cemas. Demikian halnya dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur menggandeng pengurus Muhammadiyah wilayah Gorontalo. Hal ini terlihat dari hasil pertemuan antara pengurus Muhammadiyah wilayah Gorontalo dengan Gubernur Gorontalo, yang berlangsung di rumah pribadi gubernur di Kelurahan Moodu, Rabu, (13/3/2019)

“Pertemuan tadi, salah satu yang dipesankan oleh pak Gubernur adalah menjelang pemilu serentak diharapkan kami muhamadiyah bisa berperan untuk menepis berita-berita bohong atau hoaks yang selama ini sudah mulai berkembang. Hal itu dilakukan untuk lebih menekankan ke masyarakat agar tidak termakan berita hoax,” kata Salahudin Pakaya selaku Sekertaris pimpinan wilayah Muhamadiyah Gorontalo

Ia menambahkan selain mengatasi berita hoaks, pengurus muhammadiyah gorontalo juga diharapkan untuk terus mengembangkan daqwah islamiah yang selama ini telah digerakkan. Selain itu Gubernur juga berharap pengurus muhammadiyah untuk membuat kegiatan kegiatan yang sifatnya bisa mengangkat aktivitas kaum perempuan di Gorontalo.

“Banyak sekali yang telah ditekankan oleh pak Gubernur termasuk dimana kami harus terus bisa memberikan dukungan penuh kepada Pemprov Gorontalo, utamanya dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan kepada masyarakat,” tambahnya

Salahudin juga menekankan diberbagai kesempatan terkait kegiatan yang dilakukan oleh pengurus muhammadiyah Gubernur selalu menyampaikan rasa bangganya dengan komitmen muhammadiyah utamanya dalam hal mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah. Selain fokus pada pengembangan pendidikan, muhammadiyah dinilai berhasil dalam hal kesehatan

“Pak Gubernur tahu persis realisasi yang telah kami berikan dalam hal mendukung program pemerintah utamanya terkait pendidikan, kesehatan dan keagamaan itu semua kami turut ambil alih,” tandasnya. (Hmsprov - Echin)

Kota Gorontalo, HUMAS – Pengembangan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sedang gencar-gencarnya dilakukan. Informasi tersebut diperoleh setelah kunjungan Tim Pelindo IV ke Kediaman Pribadi Gubernur Gorontalo di Kelurahan Moodu, Kota Timur, Kota Gorontalo, Rabu (13/03/2019).

Pelabuhan Gorontalo diprediksi akan semakin ramai dalam dua hingga tiga tahun kedepan, sehingga pengembangan berupa penyelesaian dermaga sepanjang 100 Meter dan back up area untuk reklamasi sedang di pacu.

“Saat ini 2018-2019 penyelesaian dermaga sepanjang 100 Meter dan untuk selanjutnya kita menyiapkan back up area untuk reklamasi. Ini sesuai rencana induk pelabuhan dan tata ruang kota dan provinsi”, ujar Arwin selaku Senior Vice President PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik seluruh rencana pengembangan Pelabuhan Gorontalo. Selain pelabuhan Gorontalo, menurut Rusli Pelabuhan Anggrek juga perlu mendapat perhatian, mengingat Pelabuhan Anggrek memiliki kedalaman dan back up area yang mumpuni.

“Pelabuhan Anggrek itu punya prospek yang bagus untuk dikembangkan. Makanya saya minta untuk ditinjau dulu. Kalau memang bisa dikembangkan untuk proses selanjutnya akan kita bicarakan lagi’, tutup Rusli.

Secara efektif keberadaan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) mulai sejak penandatanganan Anggaran Dasar Perusahaan oleh Sekjen Dephub berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, SH No 7 tanggal 1 Desember 1992. Menilik perkembangan kebelakang di masa awal pengelolaannya, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang semakin maju. (Hmsprov - Gina)

KOTA GORONTALO, Humas – Sebagai panglima Aparatur Sipil Negara (ASN), Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengingatkan ASN di daerah untuk tidak terlibat politik praktis jelang Pemilu 17 April 2019.

“Saya imbau agar seluruh ASN di lingkungan Pemprov Gorontalo agar menjaga integritas, profesionalisme dengan menjujung tinggi netralitas dan tidak ikut-ikutan berpolitik praktis mendukung salah satu calon presiden atau anggota dewan,” kata Sekdaprov pada pelaksanaan sosialisasi pemilu bagi ASN lingkup Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo, di Gedung Bele Li Mbu’I, Selasa (12/3/2019).

Darda menjelaskan, pelaksanaan pemilu yang aman dan damai merupakan tugas dan tagung jawab kita semua, seperti yang dimanatkan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yakni harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, proporsional, professional, tertib, terbuka, efektif dan efisien sehingga pemilu serentak ini bisa menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang amanah dalam menjalankan tugas.

“Kita tidak akan dapatkan yang terbaik ketika semua unsur tidak terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Meski semua ASN harus terlibat dalam mensukseskan pemilu namun aturan terkait netralitas ASN terhadap pemilu mesti dipatuhi,” tegas Darda.

Sekda berpesan kepada seluruh elemen masyarakat agar mempergunakan hak pilihnya pada 17 April nanti.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem mengatakan, ASN harus menjadi informan KPU ke masyarakat. Karena menurutnya, Khusus untuk daerah Gorontalo secara kultural ASN ini masih tokoh dilingkungan kehidupan masyarakatnya.

“Orang tidak tau bahwa dia itu staf, dia itu kepala seksi, kasubag, kabag, yang orang tau dia seorang ASN yang tau akan segalanya,” jelas Fadli.

Sebagai Ketua KPU, Fadliyanto berharap informasi tentang pemilihan yang disosialisasikan hari ini bisa menyebar diseluruh lapisan masyarakat melalui diskusi ataupun perbincangan keseharian dimasyarakat.

“Bukan hanya memperbincangkan calon dari sisi pragmatismenya saja, akan tetapi masyarakat juga harus tau tatacara pelaksanaan pemilu,” pungkas Fadli (Hmsprov - Nova)

JAKARTA, Humas – Peluang pengalihan Politeknik Gorontalo (Poligon) menjadi Politeknik Negeri sangat terbuka. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, pada peresmian kampus baru Universitas Negeri Gorontalo pada Januari 2019 lalu telah menegaskan, idealnya setiap provinsi memiliki satu Politeknik Negeri. Bahkan pada kesempatan itu Menristekdikti berjanji untuk secepatnya mendorong terwujudnya Poligon menjadi Politeknik Negeri di Gorontalo.

Menindaklanjuti hal itu, bertempat di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kemenristekdikti, Jakarta, Selasa (12/3/2019), Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Ainun Na’im.

“Kami ingin mengecek sejauhmana proses penegerian Poligon. Jika ada yang kurang dalam berkas yang telah kami sampaikan, akan segera kami penuhi dan lengkapi,” ungkap Wagub Idris Rahim.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Kemenristekdikti menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima berkas penegerian Poligon yang saat ini dalam proses di Kemenristekdikti.

“Secepatnya akan kami informasikan jika ada hal-hal yang perlu dilengkapi,” ujar Ainun Na’im yang pada pertemuan itu turut didampingi oleh Direktur Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti.

Poligon berdiri pada tahun 2008 di bawah binaan Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan tiga program studi, yaitu Mesin dan Peralatan Pertanian, Teknologi Hasil Pertanian, serta Teknik Informatika. Sejak berdiri 11 tahun silam, total mahasiswa Poligon sebanyak 1.169 orang dengan jumlah lulusan sebanyak 411 orang.

Selain membahas penegerian Poligon, pada pertemuan itu juga dibahas pendirian Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) untuk wilayah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Provinsi Gorontalo. Menyangkut pendirian L2Dikti Gorontalo, Kemenristekdikti tinggal menunggu proses pensertifikatan lahan sebagai salah satu syarat dalam penyerahan aset. (Hmsprov - Haris)

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Pasca kunjungan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo pekan lalu, mulai dirasakan manfaatnya oleh ratusan warga transmigran. Berbagai program yang dijanjikan Rusli mulai direalisasikan salah satunya dengan memberikan bantuan ternak ayam dan benih jagung, Selasa (12/3/2019).

75 kelompok tani menerima benih jagung serta 4 kelompok ternak menerima bibit ayam Kampung Unggulan Rusli (KUR) sebanyak 1000 ekor. Penerima ayam KUR difokuskan pada kelompok wanita ternak masing masing 250 ekor DOC ayam.

“Kami mengalokasikan 250 ekor dulu untuk memotivasi kelompok peternak agar dapat memelihara dengan baik, kalau ini berhasil insya Allah kita genapkan menjadi 500 DOC”, ungkap Mulyadi.

Terkait pengembangan benih jagung, Mulyadi menyampaikan untuk Kecamatan Pulubala mendapatkan bantuan seluas 2.569 hektar dengan total anggaran sebesar 1.755 miliar rupiah. Desa Puncak terdapat 12 kelompok tani yang mendapatkan bantuan benih jagung seluas 620 Hektar dengan total anggaran Rp409 juta.

Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta agar kelompok peternak dapat memelihara dengan baik bibit ayam yang diberikan. Diharapkan bantuan ini menjadi stimulan untuk menggerak ekonomi masyarakat setempat.

“Jadi pertama kita bantu dulu secara gratis, nanti kalau berhasil kita jadikan lagi ibu-ibu yang lain untuk pelihara ayam ini”,ungkap Rusli.

Rusli menekankan bahwa bantuan sifatnya untuk menyasar warga kurang mampu. Bagi warga yang memiliki lahan yang luas dan mampu membiayai sendiri diharapkan tidak ikut-ikutan menerima bantuan. Oleh sebab itu, perlunya pendataan CPCL oleh dinas terkait.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Selasa pekan lalu Rusli didampingi istri Idah Syahidah dan sejumlah pimpinan OPD mendatangi Desa Puncak untuk menyelesaikan masalah kepemilikan lahan warga transmigran.

Selain masalah kejelasan lahan yang belum tuntas sejak tahun 2009 lalu, warga mengeluhkan tentang sambungan air bersih ke rumah-rumah, fasilitas jalan serta bantuan tani dan ternak. (Hmsprov - Ryan / Isam)

Selasa, 12 Maret 2019 16:29

Nikah Massal Digelar, 76 Pasutri Sah!

Kab. Gorontalo, HUMAS – 76 calon pasangan suami istri (pasutri) se-Kabupaten Gorontalo dinikahkan secara massal di Desa Lawonu, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Selasa (12/03/2019). Gubernur Gorontao Rusli Habibie bersama Ibu Idah Syahidah serta sejumlah pimpinan OPD menghadiri kegiatan nikah missal yang dirangkaikan dengan bakti sosial NKRI Peduli tersebut.

Rusli dalam sambutannya menjelaskan, nikah massal ini merupakan realisasi janjinya kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo yang secara langsung memintanya untuk menggelar nikah massal beberapa waktu lalu.

“Janji saya berapa minggu yang lalu ketika ada acara disini, masyarakat mau ada kawin massal. Ada yang bilang, Pak Gub tolong bikin kawin massal disini (Red. Kabupaten Gorontalo). Nah, hari ini saya realisasikan janji tersebut”, ungkap Rusli.

Masih dalam sambutannya Gubernur Gorontalo Dua Periode tersebut juga menjelaskan pasutri yang telah melakukan ijab qobul dalam nikah massal akan langsung memiliki surat dan berkas nikah yang lengkap sehingga pernikahan tanpa dokumen dipastikan tidak ada lagi.

Nikah Massal yang digelar tanpa dipungut biaya ini di ikuti oleh 76 pasutri se-Kabupaten Gorontalo, diantaranya Kecamatan Tilango, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Bongomeme, dan Kecamatan Boliyohuto. (Hmsprov - Gina)

Kab. Gorontalo, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali menggelar bakti sosial yang diberi slogan Nyata Karya Rusli-Idris (NKRI) Peduli. Kali ini, Selasa, (12/3/2019) giliran masyarakat yang ada di desa Lawonu, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo menikmati berbagai macam bantuan yang diserahkan langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur menyerahkan berbagai bantuan berupa Rumah Hunian Idaman Rakyat (RH-IR) untuk Kabupaten Gorontalo sebanyak 236 unit dengan anggaran Rp7,3 miliyar, bantuan bibit jagung untuk kecamatan Tilango dengan lahan seluas 147,15 hektar dengan anggaran Rp97 juta, ada pula bantuan dari baznas kepada 1000 masyarakat miskin yang hadir masing-masing Rp100 ribu, ada pasar murah dan kesehatan gratis.

“NKRI Peduli adalah program Pemprov Gorontalo yang diarahkan untuk membantu masyarakat miskin yang sudah dilaksanakan sejak periode pertama kepemimpinan saya dengan pak Wagub Idris Rahim. Khusus untuk masyarakat di Tilango sendiri, beberapa waktu yang lalu saya di undang untuk menghadiri kegiatan HUT PKBM disini dan banyak masyarakat yang menginginkan untuk dilaksanakan NKRI Peduli dan pasar murah disini. Jadi hari ini saya hadirkan, ini semua adalah kepentingan rakyat,” kata Rusli

Hingga awal Maret 2019, bakti sosial NKRI Peduli sudah dilaksanakan sebanyak 24 kali di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo. Menurutnya ini sudah sesuai dengan intruksi presiden Joko Widodo dimana negara harus terus hadir ditengah-tengah masyarakat

“Alhamdulillah hari ini 1000 orang lagi kita subsidi dan insya Allah kegiatan seperti ini akan saya lakukan terus sampai akhir jabatan saya tahun 2022 nanti,” ujarnya

Selain menyerahkan berbagai macam bantuan Gubernur yang hadir di damping Istri Idah Syahidah dan ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf, juga turut menyaksikan nikah massal yang dilaksanakan oleh Pemprov Gorontalo khusus untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo. Sebanyak 76 pasangan suami istri yang dinikahkan secara massal. (Hmsprov - Echin)

KOTA GORONTALO, Humas – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus selalu berinovasi dalam konteks pelayanan publik. Menurutnya, inovasi dalam peningkatan pelayanan publik sesuatu yang harus dilakukan karena, pemberian pelayanan publik merupakan kewajiban aparatur pemerintah yang muaranya memberikan kepuasan kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

Selain itu, Sekdaprov mengungkapkan, inovasi ini sangat erat hubungannya dengan kualitas sumberdaya aparatur. Inovasi dan kualitas sumberdaya merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Pelayanan publik ini bisa akuntabel jika ASN melakukan inovasi dan disertaipula dengan peningkatan kualitas sumberdaya.

“Pelayan publik ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien ketika sumberdaya yang menjalankan itu mengerti apa sebenarnya yang harus dilakukan. Di dalam melaksanakan tugas silahkan kamu berinovasi dalam artian bukan mengambil jalan pintas, tapi mengefektifkan waktu. Di dalam menjalankan pemerintahan jangan ngarang, karena semua kegiatan pasti ada tatanannya dan aturannya,” ungkap Darda Daraba pada rapat koordinasi inovasi pelayanan publik pemerintah daerah, Selasa (12/3/2019) di ruang rapat Huyula kantor gubernur.

Dijelaskan Darda, keberhasilan pemerintahan gubernur dan wakil gubernur diukur dari sejauh mana ia bisa mewujudkan visi misi dan RPJMD. Itu akan dilihat dan dinilai publik pada akhir periode pembangunan apa saja yang sudah terpenuhi. Inilah yang harus di pahami oleh setiap OPD.

“saya berharap, kegiatan yang hari ini kita lakukan dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan pelayanan public dan bisa melahirkan terobosan-terobosan baru untuk mewujudkan good government di Provinsi Gorontalo,” harapnya. (Hmsprov - Nova)

KOTA MANADO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengusulkan dua nama sebagai calon komisaris Bank Sulutgo pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bertempat di Grand Kawanua Novotel, Manado, Sulawesi Utara, Senin (11/03/2019).

Dua kandidat tersebut bakal menggantikan posisi Rustam Akili yang mengundurkan diri usai mencalonkan sebagai anggota DPR RI. Dua nama dimaksud yakni Nurlan Darise dan Sjafruddin Mosii.

“Bukan isu, ini sudah pasti (untuk diusulkan). Mereka bikin permohonan ke kita, pak Nurlan dan Sjafruddin. Kita lihat nanti sebentar,” tutur Rusli saat ditanya soal dua nama tersebut.

Nama Nurlan dan Syarifuddin bukan sosok asing dalam hal pengelolaan keuangan. Nurlan pensiunan PNS Pemprov Gorontalo yang memiliki segudang pengalaman. Ia pernah menjabat Kaban Keuangan, Inspektur serta Asisten Bidang Administrasi Umum.

Sementara Sjafruddin Mosii merupakan pensiunan pegawai BPK RI. Ia pernah menjabat Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta, Staf Ahli BUMN dan pernah menjadi Auditor Utama BPK RI.

“Tapi akan kita lihat aturannya (apa bisa menjadi komisaris). Sesuai PP 54 Tahun 2017, menjadi komisaris BUMD/BUMN tidak bisa umurnya di atas 60 tahun. Nanti kita lihat,” jelasnya.

Gubernur Rusli belum tahu pasti agenda RUPS Luar Biasa Bank Sulutgo. Satu hal yang ia pastikan, akan ada penambahan modal untuk Bank Sulutgo senilai Rp7,5 miliar.

Dana yang akan diambil dalam APBD Perubahan 2019 itu untuk menghindari dilusi atau penurunan persentase dari kepemilikan saham. Ia menyebut total saham pemda se Provinsi Gorontalo mencapai angka 16 persen. (Hmsprov - Isam)

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo