>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Pasca kunjungan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo pekan lalu, mulai dirasakan manfaatnya oleh ratusan warga transmigran. Berbagai program yang dijanjikan Rusli mulai direalisasikan salah satunya dengan memberikan bantuan ternak ayam dan benih jagung, Selasa (12/3/2019).

75 kelompok tani menerima benih jagung serta 4 kelompok ternak menerima bibit ayam Kampung Unggulan Rusli (KUR) sebanyak 1000 ekor. Penerima ayam KUR difokuskan pada kelompok wanita ternak masing masing 250 ekor DOC ayam.

“Kami mengalokasikan 250 ekor dulu untuk memotivasi kelompok peternak agar dapat memelihara dengan baik, kalau ini berhasil insya Allah kita genapkan menjadi 500 DOC”, ungkap Mulyadi.

Terkait pengembangan benih jagung, Mulyadi menyampaikan untuk Kecamatan Pulubala mendapatkan bantuan seluas 2.569 hektar dengan total anggaran sebesar 1.755 miliar rupiah. Desa Puncak terdapat 12 kelompok tani yang mendapatkan bantuan benih jagung seluas 620 Hektar dengan total anggaran Rp409 juta.

Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta agar kelompok peternak dapat memelihara dengan baik bibit ayam yang diberikan. Diharapkan bantuan ini menjadi stimulan untuk menggerak ekonomi masyarakat setempat.

“Jadi pertama kita bantu dulu secara gratis, nanti kalau berhasil kita jadikan lagi ibu-ibu yang lain untuk pelihara ayam ini”,ungkap Rusli.

Rusli menekankan bahwa bantuan sifatnya untuk menyasar warga kurang mampu. Bagi warga yang memiliki lahan yang luas dan mampu membiayai sendiri diharapkan tidak ikut-ikutan menerima bantuan. Oleh sebab itu, perlunya pendataan CPCL oleh dinas terkait.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Selasa pekan lalu Rusli didampingi istri Idah Syahidah dan sejumlah pimpinan OPD mendatangi Desa Puncak untuk menyelesaikan masalah kepemilikan lahan warga transmigran.

Selain masalah kejelasan lahan yang belum tuntas sejak tahun 2009 lalu, warga mengeluhkan tentang sambungan air bersih ke rumah-rumah, fasilitas jalan serta bantuan tani dan ternak. (Hmsprov - Ryan / Isam)

Selasa, 12 Maret 2019 16:29

Nikah Massal Digelar, 76 Pasutri Sah!

Kab. Gorontalo, HUMAS – 76 calon pasangan suami istri (pasutri) se-Kabupaten Gorontalo dinikahkan secara massal di Desa Lawonu, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Selasa (12/03/2019). Gubernur Gorontao Rusli Habibie bersama Ibu Idah Syahidah serta sejumlah pimpinan OPD menghadiri kegiatan nikah missal yang dirangkaikan dengan bakti sosial NKRI Peduli tersebut.

Rusli dalam sambutannya menjelaskan, nikah massal ini merupakan realisasi janjinya kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo yang secara langsung memintanya untuk menggelar nikah massal beberapa waktu lalu.

“Janji saya berapa minggu yang lalu ketika ada acara disini, masyarakat mau ada kawin massal. Ada yang bilang, Pak Gub tolong bikin kawin massal disini (Red. Kabupaten Gorontalo). Nah, hari ini saya realisasikan janji tersebut”, ungkap Rusli.

Masih dalam sambutannya Gubernur Gorontalo Dua Periode tersebut juga menjelaskan pasutri yang telah melakukan ijab qobul dalam nikah massal akan langsung memiliki surat dan berkas nikah yang lengkap sehingga pernikahan tanpa dokumen dipastikan tidak ada lagi.

Nikah Massal yang digelar tanpa dipungut biaya ini di ikuti oleh 76 pasutri se-Kabupaten Gorontalo, diantaranya Kecamatan Tilango, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Bongomeme, dan Kecamatan Boliyohuto. (Hmsprov - Gina)

Kab. Gorontalo, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali menggelar bakti sosial yang diberi slogan Nyata Karya Rusli-Idris (NKRI) Peduli. Kali ini, Selasa, (12/3/2019) giliran masyarakat yang ada di desa Lawonu, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo menikmati berbagai macam bantuan yang diserahkan langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur menyerahkan berbagai bantuan berupa Rumah Hunian Idaman Rakyat (RH-IR) untuk Kabupaten Gorontalo sebanyak 236 unit dengan anggaran Rp7,3 miliyar, bantuan bibit jagung untuk kecamatan Tilango dengan lahan seluas 147,15 hektar dengan anggaran Rp97 juta, ada pula bantuan dari baznas kepada 1000 masyarakat miskin yang hadir masing-masing Rp100 ribu, ada pasar murah dan kesehatan gratis.

“NKRI Peduli adalah program Pemprov Gorontalo yang diarahkan untuk membantu masyarakat miskin yang sudah dilaksanakan sejak periode pertama kepemimpinan saya dengan pak Wagub Idris Rahim. Khusus untuk masyarakat di Tilango sendiri, beberapa waktu yang lalu saya di undang untuk menghadiri kegiatan HUT PKBM disini dan banyak masyarakat yang menginginkan untuk dilaksanakan NKRI Peduli dan pasar murah disini. Jadi hari ini saya hadirkan, ini semua adalah kepentingan rakyat,” kata Rusli

Hingga awal Maret 2019, bakti sosial NKRI Peduli sudah dilaksanakan sebanyak 24 kali di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo. Menurutnya ini sudah sesuai dengan intruksi presiden Joko Widodo dimana negara harus terus hadir ditengah-tengah masyarakat

“Alhamdulillah hari ini 1000 orang lagi kita subsidi dan insya Allah kegiatan seperti ini akan saya lakukan terus sampai akhir jabatan saya tahun 2022 nanti,” ujarnya

Selain menyerahkan berbagai macam bantuan Gubernur yang hadir di damping Istri Idah Syahidah dan ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf, juga turut menyaksikan nikah massal yang dilaksanakan oleh Pemprov Gorontalo khusus untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo. Sebanyak 76 pasangan suami istri yang dinikahkan secara massal. (Hmsprov - Echin)

KOTA GORONTALO, Humas – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus selalu berinovasi dalam konteks pelayanan publik. Menurutnya, inovasi dalam peningkatan pelayanan publik sesuatu yang harus dilakukan karena, pemberian pelayanan publik merupakan kewajiban aparatur pemerintah yang muaranya memberikan kepuasan kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

Selain itu, Sekdaprov mengungkapkan, inovasi ini sangat erat hubungannya dengan kualitas sumberdaya aparatur. Inovasi dan kualitas sumberdaya merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Pelayanan publik ini bisa akuntabel jika ASN melakukan inovasi dan disertaipula dengan peningkatan kualitas sumberdaya.

“Pelayan publik ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien ketika sumberdaya yang menjalankan itu mengerti apa sebenarnya yang harus dilakukan. Di dalam melaksanakan tugas silahkan kamu berinovasi dalam artian bukan mengambil jalan pintas, tapi mengefektifkan waktu. Di dalam menjalankan pemerintahan jangan ngarang, karena semua kegiatan pasti ada tatanannya dan aturannya,” ungkap Darda Daraba pada rapat koordinasi inovasi pelayanan publik pemerintah daerah, Selasa (12/3/2019) di ruang rapat Huyula kantor gubernur.

Dijelaskan Darda, keberhasilan pemerintahan gubernur dan wakil gubernur diukur dari sejauh mana ia bisa mewujudkan visi misi dan RPJMD. Itu akan dilihat dan dinilai publik pada akhir periode pembangunan apa saja yang sudah terpenuhi. Inilah yang harus di pahami oleh setiap OPD.

“saya berharap, kegiatan yang hari ini kita lakukan dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan pelayanan public dan bisa melahirkan terobosan-terobosan baru untuk mewujudkan good government di Provinsi Gorontalo,” harapnya. (Hmsprov - Nova)

KOTA MANADO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengusulkan dua nama sebagai calon komisaris Bank Sulutgo pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bertempat di Grand Kawanua Novotel, Manado, Sulawesi Utara, Senin (11/03/2019).

Dua kandidat tersebut bakal menggantikan posisi Rustam Akili yang mengundurkan diri usai mencalonkan sebagai anggota DPR RI. Dua nama dimaksud yakni Nurlan Darise dan Sjafruddin Mosii.

“Bukan isu, ini sudah pasti (untuk diusulkan). Mereka bikin permohonan ke kita, pak Nurlan dan Sjafruddin. Kita lihat nanti sebentar,” tutur Rusli saat ditanya soal dua nama tersebut.

Nama Nurlan dan Syarifuddin bukan sosok asing dalam hal pengelolaan keuangan. Nurlan pensiunan PNS Pemprov Gorontalo yang memiliki segudang pengalaman. Ia pernah menjabat Kaban Keuangan, Inspektur serta Asisten Bidang Administrasi Umum.

Sementara Sjafruddin Mosii merupakan pensiunan pegawai BPK RI. Ia pernah menjabat Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta, Staf Ahli BUMN dan pernah menjadi Auditor Utama BPK RI.

“Tapi akan kita lihat aturannya (apa bisa menjadi komisaris). Sesuai PP 54 Tahun 2017, menjadi komisaris BUMD/BUMN tidak bisa umurnya di atas 60 tahun. Nanti kita lihat,” jelasnya.

Gubernur Rusli belum tahu pasti agenda RUPS Luar Biasa Bank Sulutgo. Satu hal yang ia pastikan, akan ada penambahan modal untuk Bank Sulutgo senilai Rp7,5 miliar.

Dana yang akan diambil dalam APBD Perubahan 2019 itu untuk menghindari dilusi atau penurunan persentase dari kepemilikan saham. Ia menyebut total saham pemda se Provinsi Gorontalo mencapai angka 16 persen. (Hmsprov - Isam)

KOTA MANADO, Humas – Warga Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo (KKIG) Sulawesi Utara (Sulut) terkesan dengan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Hal itu disampaikan usai mendengarkan pemaparan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat bersilaturahmi dengan warga rantau di Aston Hotel, Kota Manado, Senin (11/03/2019).

Pada kesempatan tersebut Rusli yang didampingi istri Idah Syahidah dan sejumlah pimpinan OPD menjelaskan pembangunan infrastruktur fisik yang telah dan sedang dikerjakan. Di antarannya menyangkut pekerjaan jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR), pembangunan Bendungan Randangan dan Rumah Sakit Ainun Habibie.

“NKRI atau Nyata Kerja Rusli-Idris ini bukan slogan, tapi beliau sudah berbuat untuk kemaslahatan baik oleh warga Gorontalo yang ada di Gorontalo maupun yang ada di Sulawesi Utara,” puji Ketua KKIG Sulut Ismail Mo’o.

Hal senada juga diutarakan Ketua KKIG Minahasa, Karim Laiya. Ia menilai wajah Gorontalo saat ini sudah jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Meski lahir dan berkarir di Minahasa, namun ia merasa bangga dengan tanah leluhurnya.

“Setelah melihat pemaparan bapak gubernur, kami sebagai warga rantau merasa senang dan bangga atas pogram program dan keberhasilan yang sudah dicapai selama ini,” terangnya.

KKIG Minahasa sendiri merupakan organisasi cabang paguyuban warga rantau yang belum seminggu terbentuk Diperkirakan ada sekitar 20.000 warga asal Gorontalo yang bermukim dan mencari nafkah di sana.

Selain memaparkan tentang progres pembangunan di Provinsi Gorontalo, Gubernur Rusli menerima sertifikat tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado. Tanah seluas 1,2 hektar di Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget itu akan diperuntukkan sebagai Taman Pemakaman Umum (TPU) bagi warga Gorontalo di Manado dan sekitarnya. (Hmsprov - Isam)

Manado, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pihak Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo (KKIG) Sulawesi Utara (Sulut) menandatangani perjanjian kerjasama dalam hal pengelolaan Taman Pemakaman Umum (TPU), Senin (11/03/2019).

Penandatanganan dilakukan oleh Kadis PUPR Handoyo bersama Ketua KKIG Sulut Ismail Mo’o. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie turut menyaksikan penandatangan kerjasama yang digelar di Ballroom Hotel Aston tersebut.

“Alhamdulillah proses pengadaan tanah sudah selesai dan sudah keluarga sertifikat atasnama Pemprov Gorontalo. Tanah untuk TPU tersebut seluas 1,2 hektar di Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget Kota Manado,” terang Rusli usai acara.

Tanah tersebut belum diserahkan ke KKIG mengingat masih perlu pemagaran dan penataan. Jika semuanya sudab rampung maka akan diserahkan pengelolaannya kepada KKIG Sulut.

“Tadinya tanahnya sudah mau kita serahkan, tapi kalo kami serahkan sekarang belum bisa digunakan. Kalau kita sudah serahkan kita tidak bisa biayai lagi. Kita rampungkan dulu pembangunannya baru kita serahkan,” jelasnya.

Pengadaan tanah untuk TPU menjadi salah satu fokus Rusli. Di Gorontalo sendiri, sudah ada dua lokasi yang akan dijadikan lahan untuk pekuburan warga setempat yakni di Kelurahan Sipatana, Kota Gorontalo dan Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.

Warga Gorontalo rantau di Makassar, Sulawesi Selatan dan Manado Sulawesi Utara sudah menikmati hal serupa. Rusli berencana mencari lahan di Jakarta bagi warga Gorontalo rantau Jabodetabek. (Hmsprov - Isam)

 

Pohuwato, Humas – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengajak masyarakat untuk menjaga ekosistem pantai. Ajakan itu disampaikannya saat menghadiri aksi menanam 5000 pohon Mangrove di kawasan Cagar Alam Panua Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Senin (11/3/2019).

“Menjaga ekosistem pantai merupakan tugas bersama, tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, tapi juga oleh warga terutama yang bermukim di kawasan pesisir,” ajak Darda Daraba.

Menurutnya, kegiatan ini sangat strategis karena bisa mengurangi kerusakan hutan mangrove yang ada di Provinsi Gorontalo, baik kerusakan karena degradasi maupun alih fungsi menjadi tambak.

Kegiatan yang diinisiasi oleh ibu-ibu Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja merupakan rangkaian acara menanam pohon mangrove secara serentak di 10 provinsi yang dipusatkan di Provinsi Banten.

Khusus di Provinsi Gorontalo, penanaman 5000 pohon Mangrove dipimpin langsung Koesni Harningsih Moeldoko (Istri Kepala Staf Kepresidenan RI) bersama Ros Allyana Prasetyo (Istri Jaksa Agung RI).

Usai penanaman pohon ibu-ibu OASE Kabinet Kerja bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Nurindah Rahim, anggota dan pengurus Dharma Wanita, Bhayangkari, Persit Kartika Chandra Kirana, ikatan Adhyaksa Dharmakarini, masyarakat serta pelajar melakukan video conference bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang juga sebagai ketua OASE Kabinet Kerja. (Hmsprov - Nova)

KABUPATEN BOGOR, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menginstruksikan seluruh bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo bersikap tegas dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Hal ini ditegaskannya saat membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perbendaharaan yang digelar oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawas (Pusdiklatwas) BPKP di Hotel Indra Djaya, Cipayung, Kabupaten Bogor, Senin (11/3/2019).

“Bendahara harus tegas, teliti, rajin mencatat, dan jangan bingung. Biasanya, jika bendahara diperintah atasan kadang kala walaupun tidak ada dalam rencana anggaran, jawabnya akan dipikirkan dan dibijaksanai. Itu sama saja bijak sana bijak sini, dan tidak sesuai aturan,” tegas Idris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bendahara memiliki tugas khusus yang meliputi 5M, yaitu Menerima dana, Menyimpan, Membayar, Memeriksa kewajiban terhadap negara, serta Menyelenggarakan transaksi non tunai.

“Sesuai undang-undang tersebut tugas bendahara ini sangat berat, karena mereka adalah benteng terakhir yang menentukan pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Wagub Gorontalo dua periode itu.

Sementara itu Kepala Bidang Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) BPKP, Rizal, mengungkapkan kekhawatirannya akan peran bendahara yang terancam oleh activition intellijen, yaitu penggunaan teknologi informasi yang lebih modern, cepat, dan sistematis.

“Tantangan ini harus kita jawab dengan meningkatkan profesionalitas, dan itulah tujuan dari pelaksanaan diklat ini,” tandasnya.

Diklat Perbendaharaan diikuti oleh 57 bendahara utusan dari organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo. Diklat akan berlangsung selama lima hari, dari tanggal 11 hingga 15 Maret 2019. (Hmsprov - Haris)

KABUPATEN Pohuwato, Humas – Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja, melakukan penanaman mangrove di kawasan Cagar Alam Panua Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Senin (11/3/2019). Sebanyak 5.000 pohon mangrove ditanam pada Gerakan Nasional Peduli Mangrove, serta Pemulihan Daerah Aliran Sungai dan Kampung Hijra oleh OASE yang merupakan organisasi perkumpulan istri Menteri Kabinet Kerja dengan melibatkan pemerintah daerah, unsur TNI, Polri, dan masyarakat.

Pengurus OASE Kabinet Kerja, Koesni Harningsih Moeldoko, saat membacakan sambutan tertulis Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengatakan, mangrove mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya dari pengendalian perubahan iklim dan mitigasi bencana. Indonesia sendiri, lanjut Koesni, memiliki ekosistem mangrove lebih dari 23 persen total luas mangrove di dunia.KABUPATEN Pohuwato, Humas – Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja, melakukan penanaman mangrove di kawasan Cagar Alam Panua Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Senin (11/3/2019). Sebanyak 5.000 pohon mangrove ditanam pada Gerakan Nasional Peduli Mangrove, serta Pemulihan Daerah Aliran Sungai dan Kampung Hijra oleh OASE yang merupakan organisasi perkumpulan istri Menteri Kabinet Kerja dengan melibatkan pemerintah daerah, unsur TNI, Polri, dan masyarakat.

Pengurus OASE Kabinet Kerja, Koesni Harningsih Moeldoko, saat membacakan sambutan tertulis Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengatakan, mangrove mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya dari pengendalian perubahan iklim dan mitigasi bencana. Indonesia sendiri, lanjut Koesni, memiliki ekosistem mangrove lebih dari 23 persen total luas mangrove di dunia.

Menurutnya, dari total 3,48 juta hektar luas hutang mangrove di Indonesia, 1,81 juta hektar di antaranya telah mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut berdampak pada hilangnya kemampuan menyerap 190 juta ton CO2 tiap tahunnya, meningkatkan kerentanan terhadap abrasi, serta bencana gelombang tsunami.

“Penanaman mangrove ini beranjak dari kepedulian kita terhadap semakin menurunnya kualitas ekosistem mangrove. Kita mengajak seluruh pihak, pemerintah, TNI, Polri, BUMN, swasta, mahasiswa, dan kaum perempuan, sama-sama mengulurkan tangan untuk memperbaiki ekosistem mangrove,” kata Koesni.

Sementaraa itu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Nurinda Rahim, mengapresiasi upaya OASE dalam memulihkan kondisi hutan mangrove di Provinsi Gorontalo. Nurinda memaparkan, lebih dari 9 ribu hektar hutan mangrove telah mengalami kerusakan, degradasi dan alih fungsi menjadi tambak. Hutan mangrove tersebut tersebar di Kabupaten Gorontalo Utara, Boalemo, dan Pohuwato.

“Gerakan tanam mangrove ini adalah langkah konkrit untuk menyelamatkan hutan mangrove di Provinsi Gorontalo. Jangan sampai kondisinya semakin parah,” ujar Nurinda.

Penanaman mangrove dilakukan oleh OASE secara serentak di 10 provinsi, yaitu Provinsi Gorontalo, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Maluku. Sebanyak 45 ribu mangrove dan 2.500 tanaman pantai lainnya ditanam pada Gerakan Nasional Peduli Mangrove. (Hmsprov - Haris)

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo