>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

Pohuwato, DKP – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo serta Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar melakukan sosialisasi jenis ikan dilindungi di Balai Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, Jumat (8/3/19).

Sosialisasi yang dibuka Kadis DKP Sutrisno ini dihadiri oleh perwakilan TNI AL, Polair, BKIPM, penyuluh perikanan, pelaku usaha perikanan dan nelayan. Sosialisasi diharapkan dapat memberikan pemahaman pada nelayan mana hiu yang bisa dimanfaatkan dan mana yang dilindungi.

Merujuk Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No. 5 tahun 2018, dari semua jenis Hiu yang ada hanya ada 1 jenis hiu yang berstatus perlindungan penuh yaitu Hiu Paus. Sisanya bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan.

“Boleh ditangkap pun tidak berarti bisa semena-mena ditangkap. Perlu mempertimbangkan faktor usia, besaran ikan dan seterusnya. Kita harus mempertimbangkan faktor pelestarian dan keberlanjutan dari hiu itu sendiri,” terang Sutrisno.

Permen tersebut juga mengatur tentang ikan hiu yang tidak bisa diekspor. Ada dua jenis yang dilarang ekspor yakni Hiu Martil dan Hiu Koboi.

“Jadi nelayan tak perlu lagi sembunyi-sembunyi untuk melakukan penangkapan hiu. Makanya perlu digelar sosialsiasi agar nelayan tau mana yang bisa ditangkap mana yang tidak,”, kata Kepala Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian BPSPL Makassar, Urif Syarifudin.

Keberadaan ikan hiu di perairan Gorontalo cukup menyita animo nelayan. Banyak nelayan yang sebelumnya mencari ikan tuna beralih menjadi pemburu hiu.

Penghasilan nelayan Kecamatan Paguat rata-rata Rp20-60 juta perbulan dengan rentan waktu pemancingan 10-15 kali trip (perjalanan). Harga ikan Hiu basah berada dikisaran Rp300 ribu – Rp1 juta dan harga kering sekitar Rp 700 Ribu – Rp 1,2 Juta bergantung jenisnya.

Jenis Hiu Pari merupakan jenis hiu yang paling mahal yaitu dengan harga kisaran Rp3,2 Juta perkilo dalam kondisi kering. Sirip Hiu Pari bisa mencapai berat hingga 3 kg. (Sumber : DKP - Yanto / Editor: Hmsprov: Isam)

Pohuwato, DKP – Kegiatan Kemah Bakti Pesisir (KBP) yang digelar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paguat, Kabupaten Pohuwato, Jumat (08/03/2019) berhasil mengumpulkan 1,2 ton sampah plastik.

Kegiatan bersih-bersih sebagai salah satu rangkaian acara KBP yang digelar di 12 titik di Provinsi Gorontalo. Kegiatan itu melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, Dinas Perikanan Pohuwato, KPH Wilayah III, penyuluh perikanan serta masyarakat pesisir.

“Sampah yang dikumpulkan merupakan sampah dari pesisir pantai dengan garis pantai yang luasnya sekitar 2 kilometer. Tadi ada sekitar 6 kantong sampah yang berhasil kami kumpulkan,” terang Kadis DKP, Sutrisno.

Sutrisno menambahkan, masalah kebersihan lingkungan pesisir laut perlu menjadi perhatian masyarakat. Lingkungan yang kotor akan berpengaruh pada ekosistem laut, termasuk ikan-ikan yang menjadi tangkapan nelayan dan warga sekitar.

“Salah satu tujuan dari KBP ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kebersihan lingkungan. Masyarakat juga kita berdayakan terkait potensi hasil laut yang mereka peroleh,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo menyerahkan bantuan ikan untuk 15 orang pedagang tibo-tibo. Setiap pedagang memperoleh memperoleh ikan segar sebanyak 17 Kg.(sumber: DKP - Yanto/ Editor: Hmsprov - Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengimbau dan mengajak masyarakat wajib pajak di Provinsi Gorontalo untuk membayar pajak tepat waktu. Hal itu diutarakannya usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Provinsi Gorontalo, Jumat (8/3/2019).

“Sebagai warga negara yang baik, kewajiban kita untuk membayar pajak tepat waktu. Untuk itu saya menghimbau dan mengajak wajib pajak di Provinsi Gorontalo untuk segera melaporkan SPT pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan,” kata Idris.

Jatuh tempo pelaporan SPT pajak untuk wajib pajak orang pribadi pada 31 Maret 2019. Sedangkan untuk wajib pajak badan usaha, batas akhir penyampaian SPT hingga 30 April 2019.

Lebih lanjut Idris berharap target penerimaan pajak di Provinsi Gorontalo tahun 2019 sebesar Rp940 miliar bisa terealisasi. Menurutnya, pemerintah membutuhkan anggaran yang besar dalam membiayai berbagai program pembangunan, dan salah satu sumber anggaran itu berasal dari penerimaan pajak.

“Pajak sangat bermanfaat untuk keberlangsungan pembangunan daerah dan bangsa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu Pelaksana Harian Kepala KPP Pratama Provinsi Gorontalo, Moh. Nurchoiri, menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap wajib pajak yang tidak melaporkan SPT hingga batas waktu yang telah ditentukan akan diberi sanksi berupa denda.

“Untuk wajib pajak orang pribadi dendanya sebesar Rp100.000,00 dan untuk badan usaha dendanya lebih mahal, yakni Rp1.000.000,00,” kata Nurchoiri.

Meski demikian, lanjut Nurchoiri, pembayaran denda tidak serta merta menyelesaikan permasalahan. Sebaliknya, pihak KPP Pratama akan melakukan penelusuran kepada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT hingga batas waktu yang ditetapkan.

“Membayar denda tidak berarti masalahnya clear. Kita akan telusuri apakah dengan tidak lapor itu wajib pajak memang tidak memiliki usaha, walaupun sebenarnya sesuai ketentuan kalau nihil pun harus lapor. Kalau memang ada data yang tidak dilaporkan atau disembunyikan, akan kita tindaklanjuti dengan pemeriksaan,” tandas Nurchoiri. (Hmsprov - Haris)

Kota Gorontalo, Humas – Guna melestarikan budaya khas Gorontalo, Gubernur Rusli Habibie meminta kepala daerah konsisten menggunakan upia karanji. Tidak saja pada aktivitas kerja sehari-hari, tapi juga saat kunjungan kerja ke luar daerah.

“Gubernur, Bupati, Walikota dan para wakil itu panutan masyarakat, contoh bagi aparatur birkokrasi. Kami terus mendorong agar budaya dan ciri khas Gorontalo ini tetap terjaga, caranya bagaimana? Yaa harus dimulai dari kepala daerah,” kata Rusli Habibie, Kamis, (7/3/2019).

Kewajiban penggunaan upia karanji di lingkungan pemerintah provinsi sendiri sudah berlangsung Januari 2018 lalu. Dalam banyak kesempatan, Gubernur tidak segan menegur pejabat atau pegawainya yang lalai terhadap penggunaan songkok dari belukar atau lebih dikenal dengan mintu itu.

“Saya berterima kasih kepada Pak Syarif (Bupati Pohuwato), Pak Indra (Bupati Gorut) dan Pak Marten (Walikota Gorontalo) yang saya lihat selalu menggunakan upia karanji. Masih ada juga kepala daerah yang malu-malu menggunakannya,” sebut Rusli.

Kebijakan penggunaan songkok anyaman itu tidak saja makin membuatnya populer di tingkat nasional, tapi juga diyakini mampu mendorong tumbuhnya UMKM. Tahun-tahun sebelumnya, upia karanji nyaris tidak bernilai dijual dengan harga di bawah Rp50.000.

Pesanan upia karanji yang terus berdatangan membuat harganya meroket. Satu buah upia karanji dihargai mulai Rp100.000 hingga Rp350.000, tergantung kepadatan anyaman dan motif tulisannya.

Stigma “songkok orang tua” dan digunakan oleh masyarakat kelas bawah pelan-pelan mulai bergeser. Upia karanji kini menjadi barang wajib bagi ASN di Gorontalo dan mulai digandrungi anak muda sebagai gaya hidup. (Hmsprov - Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengajak seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo untuk mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2019. Hal itu disampaikannya pada kegiatan bakti sosial NKRI Peduli yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Kamis (7/3/2019).

“Ingat, pada 17 April 2019 mendatang akan ada Pemilu Serentak. Saya berharap dan mengajak seluruh masyarakat wajib pilih dapat menggunakan hak pilihnya,” ujar Wagub Idris Rahim.

Idris menuturkan, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh rakyat.

“Itu artinya rakyatlah yang menentukan dan memilih pemimpinnya dalam setiap lima tahun,” tutur Idris.

Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo itu menambahkan, suksesnya Pemilu Serentak tahun 2019 tidak hanya ditentukan oleh pihak penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, tetapi juga sangat ditentukan oleh partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Selain menggunakan hak pilihnya dengan baik, partisipasi masyarakat itu juga dapat diwujudkan melalui upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

“Jaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Jangan jadikan perbedaan pilihan memutus silaturrahim kita, serta merusak persatuan dan kesatuan. Bagi bapak ibu yang memiliki perlengkapan yang dibutuhkan di Tempat Pemungutan Suara, tolong dibantu pihak penyelenggara, seperti genset untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik yang akan menghambat proses penghitungan suara nanti,” pesan Wagub Idris Rahim kepada masyarakat yang memadati bakti sosial NKRI Peduli. (Hmsprov - Haris)

KOTA GORONTALO, Humas – Ribuan warga memadati pasar murah yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam rangka bakti sosial NKRI Peduli di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Kamis (7/3/2019).

Pasar murah tersebut menjual berbagai komoditas pangan dan bahan kebutuhan pokok lainnya, seperti beras, rempah-rempah, telur, minyak goreng, gula pasir, dan ikan segar. Harga kebutuhan pokok disubsidi oleh Pemprov Gorontalo dan dijual dengan harga yang sangat murah kepada masyarakat. Beras kemasan lima kilogram dijual dengan harga Rp5.000,00 perkilogram, dan satu kantung plastik telur berisi 10 butir dijual dengan harga Rp5.000,00. Begitu pula rempah-rempah, seperti rica, bawang merah, bawang putih, dan ikan segar, juga dijual dengan harga yang sangat terjangkau oleh masyarakat.

“Ini adalah bentuk kepedulian pak Gubernur Rusli Habibie bersama saya sebagai wakil gubernur kepada seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo. Sesuai slogan kami ‘NKRI’ yaitu Nyata Karya Rusli-Idris, bakti sosial ini adalah salah satu karya nyata kami untuk membantu masyarakat,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya pada kegiatan itu.

Idris mengutarakan, NKRI Peduli adalah program Pemprov Gorontalo yang diarahkan untuk membantu masyarakat yang sudah dilaksanakan sejak periode pertama kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim pada tahun 2012-2017. Program tersebut kemudian dilanjutkan kembali pada periode kedua, dan akan terus dilaksanakan hingga akhir masa jabatan pada tahun 2022 nanti.

“Program ini akan terus kita laksanakan untuk mendukung terwujudnya visi masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera, salah satunya dengan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Wagub Idris Rahim.

Hingga awal Maret 2019, bakti sosial NKRI Peduli sudah dilaksanakan sebanyak 23 kali di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo. Selain diisi dengan kegiatan pasar murah, bakti sosial NKRI juga menggelar pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat.

Pada pasar murah di Kelurahan Leato Selatan, Pemprov Gorontalo menyediakan lima ton beras, gula pasir sebanyak 1,2 ton, minyak goreng 1,8 ton, serta bawang merah, bawang putih, dan cabe, masing-masing 250 kilogram. Ada juga ikan tuna sebanyak 700 paket dan telur 10.000 butir. (Hmsprov - Haris)

KOTA GORONTALO, Humas – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sembilan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemilih yang bisa menggunakan layanan pindah memilih. Hal ini diungkapkan Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Sophian Rahmola, pada diskusi politik dengan tema ‘Bersatu dan Bersama Sukseskan Pemilu Serentak Tahun 2019’ di aula rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Rabu (6/3/2019).

“Sembilan syarat tersebut yaitu menjalankan tugas saat pemungutan suara, menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, menjalani rehabilitasi narkoba, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan termasuk disabilitas mental, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, tugas belajar atau menempuh pendidikan, pindah domisili, tertimpa bencana alam, serta bekerja di luar domisili,” urai Sophian.

Sophian menambahkan, berdasarkan data dari KPU Kabupaten/Kota pergerakan pemilih yang menggunakan layanan pindah memilih hingga pukul 16.00 hari Rabu, 6 Maret 2019, sudah sebanyak 931 orang. Angka itu diperoleh dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk ke Provinsi Gorontalo, termasuk yang bergerak di dalam provinsi antar kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sebanyak 4.376 pemilih, sementara jumlah yang keluar ada 3.445 pemilih.

“Jadi dari pergerakan data itu setelah kami hitung berdasarkan DPT ditambah DPTb ada selisih 931 pemilih, mereka ini benar-benar pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya di Provinsi Gorontalo. Prediksi kami jumlah ini masih akan bertambah hingga mencapai seribu lebih pemilih,” imbuhnya.

Lebih lanjut Sophian menegaskan, layanan pindah memilih tersebut hanya diberikan kepada pemilih yang sudah terdaftar di daerah asalnya. Para pemilih yang pindah memilih juga hanya mendapatkan surat suara terbatas berdasarkan wilayah tempat pindahnya.

Berikut ketentuan surat suara bagi pemilih DPTb yang pindah Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Serentak tahun 2019 :

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menargetkan jumlah partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak tahun 2019 bisa mencapai 80 persen lebih. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim pada dialog politik dengan tema ‘Bersatu dan Bersama Sukseskan Pemilu Serentak tahun 2019’ yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo di aula rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Rabu (6/3/2019).

“Kami menargetkan partisipasi pemilih di Provinsi Gorontalo pada Pemilu Serentak 2019 nanti lebih dari 80 persen,” ujar Idris.

Untuk mencapai target itu Idris menegaskan pentingnya kerja keras dan sinergitas antara pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu dengan seluruh elemen masyarakat.

“Suksesnya Pemilu ini tidak hanya bergantung kepada KPU dan Bawaslu, tetapi harus dibantu oleh seluruh masyarakat dan pihak terkait lainnya,” tegas Wagub Idris Rahim.

Lebih lanjut Wagub Gorontalo dua periode tersebut berharap penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 di Provinsi Gorontalo dapat berjalan lancar dan sukses. Menurutnya, beda pilihan dalam Pemilu merupakan satu keniscayaan, tetapi jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

“Satu tekad kita bersama, penyelenggaraan Pemilu Serentak dapat berlangsung dengan aman, lancar, damai, jujur, adil, serta berintegritas dan bermartabat. Sesungguhnya Pemilu ini adalah pesta demokrasi, yang namanya pesta berarti kita harus bergembira,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Dedy Palyama, menjelaskan bahwa pelaksanaan diskusi politik merupakan bagian dari sosialisasi Pemilu Serentak tahun 2019.

“Melalui diskusi ini kami berharap dapat menghimpun masukan dari paguyuban masyarakat dan mahasiswa, serta pegiat demokrasi dan unsur media, untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019,” pungkasnya.

Narasumber pada dialog politik itu Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Sophian Rahmola, dan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jaharudin Umar. (Hmsprov - Haris)

BOALEMO, Humas – Tahun 2019 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengalokasikan sebanyak 88 unit Rumah Hunian Idaman Rakyat (RH-IR) bagi masyarakat kurang mampu yang ada di Kabupaten Boalemo. Penyerahan bantuan senilai Rp2,7 miliyar ini diserahkan simbolis oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Desa Bongol Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Rabu, (6/3/2019).

Gubernur Rusli menjelaskan, program RH-IR dikhususkan bagi masyarakat yang belum memiliki akses rumah layak. Oleh karena itu, penerima harus benar-benar miskin dan terdata dengan baik. Khusus untuk Kecamatan Paguyaman ada 22 unit rumah RH-IR yang diserahkan.

Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi kepadanya untuk menghadirkan program-program yang pro rakyat. Warga penerima diharapkan dapat menjaga dan memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya.

“Contohnya di kecamatan Paguyaman, yang mendapatkan bantuan PKH harus benar benar miskin dan jika sudah mendapatkan bantuan selanjutnya tidak akan dapat lagi,” kata Rusli.

Untuk memastikan program berjalan dengan baik, pihaknya meminta pendataan ulang kepada para calon penerima bantuan. Program tidak boleh hanya berputar-putar pada orang tertentu karena memiliki kedekatan dengan aparat setempat.

“Sekarang lagi kita teliti. Contohnya jika di desa Bongo Nol ini ada 50 KK yang menerima PKH maka akan kita cek langsung apakah 50 KK ini benar benar miskin atau tidak. Jika tidak, maka kita akan cabut bantuannya,” tegasnya.

Seperti pada kunjungan gubernur di kecamatan lain, Bakti Sosial NKRI Peduli di kecamatan Paguyaman diisi dengan pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Sekitar seribu warga yang tidak mendapatkan santunan dari Baznas diberi kompensasi berupa belanja sembako murah dengan harga serba lima ribu rupiah. (Hmsprov - Echin/ Editor : Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan prevalensi penyakit tidak menular (PTM) di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013.

Prevalensi kanker dari 1,4 persen pada tahun 2013 naik menjadi 1,8 persen di 2018. Prevalensi stroke naik dari 7 persen menjadi 10,9 persen, ginjal kronik naik dari 2 persen menjadi 3,8 persen. Diabetes melitus naik dari 6,9 persen menjadi 8,5 persen serta hipertensi naik menjadi 34,1 persen.

Data tersebut terungkap pada Pertemuan Persiapan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Grand Q Hotel, Rabu (6/3/2019). Naiknya prevalensi PTM tersebut menempatkan Gorontalo di 10 besar nasional PTM di Indonesia.

“Memang penyakit ini tidak menular, tetapi cukup membebani masyarakat dalam hal pembiayaan. Risiko kematian akibat penyakit tidak menular ini juga sangat tinggi,” ungkap Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Reyke Uloli.

Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah yakni dengan membentuk Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM. Kementerian kesehatan RI sudah mengalokasikan dana untuk pemerintah Provinsi Gorontalo dan kabupaten kota.

“Dengan deteksi dini ini tentunya kita bisa melakukan screening PTM untuk gula darah, diabetes kolesterol dan hipertensi. Ada juga kegiatan yang bisa dilakukan seperti olahraga dan konseling di Posbindu yang dilaksanakan oleh desa. Kita berharap dengan adanya Posbindu ini penanganannya hanya sampai di desa jangan sampai masuk rumah sakit,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba menyebut tantangan pemerintah melalui Dinas Kesehatan saat ini semakin besar. Dinas Kesehatan dihadapkan pada 2 dimensi masalah kesehatan yakni penyakit menular yang masih memiliki problem dalam menghadapinya serta penyakit tidak menular yang trennya semakin meningkat.

“Ini artinya sebuah tantangan bagi untuk melakukan tindak pencegahan yang konkrit dan komprehensif,” jelas Sekda.

Darda menilai perlu ada edukasi kepada masyarakat dalam hal gaya hidup dan menjaga pola makan. Penting untuk mendorong masyarakat mengubah perilaku melalui pendekatan keluarga. (Hmsprov - Nova/ Editor : Isam)

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo