>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

KOTA MANADO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengusulkan dua nama sebagai calon komisaris Bank Sulutgo pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bertempat di Grand Kawanua Novotel, Manado, Sulawesi Utara, Senin (11/03/2019).

Dua kandidat tersebut bakal menggantikan posisi Rustam Akili yang mengundurkan diri usai mencalonkan sebagai anggota DPR RI. Dua nama dimaksud yakni Nurlan Darise dan Sjafruddin Mosii.

“Bukan isu, ini sudah pasti (untuk diusulkan). Mereka bikin permohonan ke kita, pak Nurlan dan Sjafruddin. Kita lihat nanti sebentar,” tutur Rusli saat ditanya soal dua nama tersebut.

Nama Nurlan dan Syarifuddin bukan sosok asing dalam hal pengelolaan keuangan. Nurlan pensiunan PNS Pemprov Gorontalo yang memiliki segudang pengalaman. Ia pernah menjabat Kaban Keuangan, Inspektur serta Asisten Bidang Administrasi Umum.

Sementara Sjafruddin Mosii merupakan pensiunan pegawai BPK RI. Ia pernah menjabat Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta, Staf Ahli BUMN dan pernah menjadi Auditor Utama BPK RI.

“Tapi akan kita lihat aturannya (apa bisa menjadi komisaris). Sesuai PP 54 Tahun 2017, menjadi komisaris BUMD/BUMN tidak bisa umurnya di atas 60 tahun. Nanti kita lihat,” jelasnya.

Gubernur Rusli belum tahu pasti agenda RUPS Luar Biasa Bank Sulutgo. Satu hal yang ia pastikan, akan ada penambahan modal untuk Bank Sulutgo senilai Rp7,5 miliar.

Dana yang akan diambil dalam APBD Perubahan 2019 itu untuk menghindari dilusi atau penurunan persentase dari kepemilikan saham. Ia menyebut total saham pemda se Provinsi Gorontalo mencapai angka 16 persen. (Hmsprov - Isam)

KOTA MANADO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo menambah Rp7,5 miliar untuk penyertaan modal di Bank Sulutgo tahun 2019 ini. Hal itu disamapikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sebelum mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank Sulutgo di Grand Kawanua Novotel, Kota Manado, Sulawesi Utara, Senin (11/03/2019).

“Ada (penyertaan modal). Tahun ini kita tambah Rp7,5 miliar nanti (dianggarkan) di APBD perubahan,” terang Gubernur Rusli saat diwawancarai sejumlah wartawan.

Menurut mantan Bupati Gorontalo Utara itu, penambahan penyertaan modal penting agar saham Provinsi Gorontalo tidak mengalami dilusi. Rusli tak hafal total penyertaan modal hingga saat ini, tapi jika di total seluruh pemda se Gorontalo nilainya mencapai 16 persen.

“Kalau kita nggak tambah akan terdilusi (penurunan persentase kepemilikan dari pemegang saham). Karena kenapa? Karena sahamnya Pemda Sulut naik,” imbuhnya.

Ditanya soal kinerja bank plat merah itu, Gubernur Rusli menyebut sudah bagus. Salah satu indikatornya ekspansi bisnis Sulutgo bekerjasama dengan Bank BRI untuk jaringan satelit dan produk perbankan lainnya.

“Karena dinahkodai oleh SDM yang mumpuni. Saya mau (manajemen) Bank Sulutgo jangan dicampuradukkan dengan politik. Jadi pejabatnya siapa saja baik itu direksi dan komisaris jangan orang-orang politik. Harus pure orang perbankan,” tandasnya.

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Bank Sulutgo berlangsung tertutup. Selain Gubernur Gorontalo, lima bupati dan satu walikota se Gorontalo ikut hadir. (Hmsprov - Isam)

 

KABUPATEN BOGOR, Humas – Sebanyak 57 bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perbendaharaan yang digelar oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawas (Pusdiklatwas) BPKP.

“Diklat ini sangat penting dan strategis dalam meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan berkualitas untuk pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat membuka Diklat Perbendaharaan di Hotel Indra Djaya, Cipayung, Kabupaten Bogor, Senin (11/3/2019).

Idris mengutarakan, penyelenggaraan diklat yang sudah kesembilan kalinya dikerjasamakan dengan Pusdiklatwas BPKP telah memberikan hasil postif dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Award yang diraih Pemprov Gorontalo yang berhasil meraih opini WTP selama lima tahun berturut-turut.

“Keberhasilan ini tentunya atas peran dan fungsi bendahara. Untuk itu saya berharap melalui diklat ini para peserta akan bertambah pengetahuannya, dari tidak tahu menjadi tahu bahkan lebih tahu. Diharapkan pula akan lebih terampil dan ada perubahan sikap ,” ujar Idris.

Pada kesempatan itu, Kepala Bidang Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) BPKP, Rizal, dalam arahannya mengatakan bahwa sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, menyebutkan bahwa fungsi perbendaharaan merupakan salah satu fungsi Kuasa Pengguna Anggaran, baik belanja modal maupun anggaran rutin.

“Bendaharawan perlu dididik dan dilatih karena mereka adalah organ yang sangat penting dalam organisasi pemerintahan untuk mewujudkan penyelenggaraan dan penatausahaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan responsibel,” tandas Rizal.

Diklat Perbedaharaan akan berlangsung selama lima hari, 11 hingga 15 Maret 2019, dengan total 50 jam diklat. Mata ajar Diklat Perbendaharaan, di antaranya Mekanisme Pengelolaan Anggaran, Perpajakan, Pembukuan Bendahara, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara. (Hmsprov - Haris)

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menawarkan korban kebakaran di Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi untuk mengungsi di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur. Hal itu dimaksudkan untuk menunggu rumah mereka selesai diperbaiki oleh dinas teknis.

“Kalau mau sementara rumah diperbaiki, (para korban) tinggal dulu di rumah jabatan gubernur. Boleh ya? Di sana semua tersedia ada AC, airnya nggak bayar dan lain-lain,” ujar Gubernur Rusli yang didampingi istri Idah Syahidah saat meninjau kondisi korban, Minggu (10/03/2019).

Pihaknya juga berjanji akan membantu pembangunan kembali dua rumah yang terbakar. Kondisi rumah yang hangus di bagian atap dan sebagian dinding membuat rumah tersebut harus dirobohkan. Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dipercayakan untuk menanganinya.

“Saya sudah perintahkan kepala Dinas Perkim untuk mengeceknya. Menurut saya ibu bapak harus pindah dulu (karena rumah harus dibongkar), silahkan tinggal di rumah jabatan gubernur. Itu rumah rakyat, bukan rumah saya,” imbuhnya.

Peristiwa kebakaran ini menjadi yang kedua kalinya terjadi di Kota Gorontalo selama sepekan terakhir. Sabtu pekan kemarin di Kelurahan Tenda kebakaran menghanguskan dua kios dan satu orang mengalami luka bakar.

Rusli berpesan agar masyarakat berhati-hati saat berada di rumah. Jangan meninggalkan kompor dalam keadaan menyala saat sedang memasak. Warga juga diminta untuk memperhatikan kondisi listrik di rumah agar tidak mudah korsleting.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Rusli menyerahkan bantuan untuk penanggulangan sementara. Dinas Sosial menyediakan beras 100 kg, mie instan 2 karton, biskuit anak 4 paket, selimut 4 lembar serta paket lauk pauk, family kit, paket anak dan paket kebutuhan khusus masing masing 2 paket.

BPBD Provinsi membantu terpal, beras, mie instan, matras, ikan kaleng, sandang dan perlengkapan sekolah. Sementara dari PMI Provinsi membantu familiy kit dan higienis kit.

Sebagaiamana diketahui, kebakaran dua rumah di kecamatan Dungingi terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 00.00 Wita. Kobaran api menyebabkan 3 kepala keluarga atau 18 jiwa kehilangan tempat tinggal.

Keluarga Ibu Jariah Adam terdiri dari 5 orang dewasa, 2 anak dan 2 balita. Keluarga ibu Hj. Salama Yunus sebanyak 3 jiwa dan Keluarga ibu Manano sebanyak 6 jiwa.Pada kesempatan tersebut Gubernur Rusli menyerahkan bantuan untuk penanggulangan sementara. Dinas Sosial menyediakan beras 100 kg, mie instan 2 karton, biskuit anak 4 paket, selimut 4 lembar serta paket lauk pauk, family kit, paket anak dan paket kebutuhan khusus masing masing 2 paket.

BPBD Provinsi membantu terpal, beras, mie instan, matras, ikan kaleng, sandang dan perlengkapan sekolah. Sementara dari PMI Provinsi membantu familiy kit dan higienis kit.

Sebagaiamana diketahui, kebakaran dua rumah di kecamatan Dungingi terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 00.00 Wita. Kobaran api menyebabkan 3 kepala keluarga atau 18 jiwa kehilangan tempat tinggal.

Keluarga Ibu Jariah Adam terdiri dari 5 orang dewasa, 2 anak dan 2 balita. Keluarga ibu Hj. Salama Yunus sebanyak 3 jiwa dan Keluarga ibu Manano sebanyak 6 jiwa. (Hmsprov - Isam)

Kota Gorontalo, Humas – Melalui Program Pemilihan Duta Generasi Berencana (Genre), generasi milenial Gorontalo diharapkan mampu menjadi contoh positif yang memiliki keterampilan untuk mengajak, mempengaruhi dan merubah perilaku remaja ke arah yang lebih baik.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, saat memberikan sambutannya pada malam Grand Final Pemilihan Duta Genre 2019 di Gedung Belle Li Mbu’i Kota Gorontalo, Sabtu (9/3/2019).

Darda mengatakan, permasalahan remaja saat ini merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga lewat ajang Duta Genre ia mengharapkan masalah remaja Gorontalo bisa diantisipasi.

“Permasalahan remaja saat ini sangat kompleks dan cukup mengkhawatirkan dimana masih tingginya kenakalan remaja, penggunaan napza, seks pranikah, tingginya angka pernikahan dini dan tindakan negatif lainnya. Sehingga, harapan saya melalui ajang pemilihan Duta Genre ini masalah-masalah itu bisa diatasi”, ujarnya.

Sementara itu Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo Edi Muin menyampaikan, pemilihan Duta Genre yang telah dilaksanakan selama satu dekade itu merupakan ajang yang ditujukan bagi remaja untuk menunjukkan prestasi dan prestise.Sementara itu Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo Edi Muin menyampaikan, pemilihan Duta Genre yang telah dilaksanakan selama satu dekade itu merupakan ajang yang ditujukan bagi remaja untuk menunjukkan prestasi dan prestise.Sementara itu Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo Edi Muin menyampaikan, pemilihan Duta Genre yang telah dilaksanakan selama satu dekade itu merupakan ajang yang ditujukan bagi remaja untuk menunjukkan prestasi dan prestise.

Menurutnya, menjadi juara atau pemenang dalam ajang Pemilihan Duta Genre hanyalah variabel antara dan alat pendekatan bagi remaja agar dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang banyak menimpa para remaja.

Para Finalis Duta Genre telah dikarantina selama satu minggu, dengan berbagai pembekalan pengetahuan maupun keterampilan. Dari 32 Finalis Duta Genre Provinsi Gorontalo, hanya satu pasang yang akan mewakili ke tingkat Nasional. (Hmsprov - Gina)

Pohuwato, DKP – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo serta Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar melakukan sosialisasi jenis ikan dilindungi di Balai Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, Jumat (8/3/19).

Sosialisasi yang dibuka Kadis DKP Sutrisno ini dihadiri oleh perwakilan TNI AL, Polair, BKIPM, penyuluh perikanan, pelaku usaha perikanan dan nelayan. Sosialisasi diharapkan dapat memberikan pemahaman pada nelayan mana hiu yang bisa dimanfaatkan dan mana yang dilindungi.

Merujuk Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No. 5 tahun 2018, dari semua jenis Hiu yang ada hanya ada 1 jenis hiu yang berstatus perlindungan penuh yaitu Hiu Paus. Sisanya bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan.

“Boleh ditangkap pun tidak berarti bisa semena-mena ditangkap. Perlu mempertimbangkan faktor usia, besaran ikan dan seterusnya. Kita harus mempertimbangkan faktor pelestarian dan keberlanjutan dari hiu itu sendiri,” terang Sutrisno.

Permen tersebut juga mengatur tentang ikan hiu yang tidak bisa diekspor. Ada dua jenis yang dilarang ekspor yakni Hiu Martil dan Hiu Koboi.

“Jadi nelayan tak perlu lagi sembunyi-sembunyi untuk melakukan penangkapan hiu. Makanya perlu digelar sosialsiasi agar nelayan tau mana yang bisa ditangkap mana yang tidak,”, kata Kepala Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian BPSPL Makassar, Urif Syarifudin.

Keberadaan ikan hiu di perairan Gorontalo cukup menyita animo nelayan. Banyak nelayan yang sebelumnya mencari ikan tuna beralih menjadi pemburu hiu.

Penghasilan nelayan Kecamatan Paguat rata-rata Rp20-60 juta perbulan dengan rentan waktu pemancingan 10-15 kali trip (perjalanan). Harga ikan Hiu basah berada dikisaran Rp300 ribu – Rp1 juta dan harga kering sekitar Rp 700 Ribu – Rp 1,2 Juta bergantung jenisnya.

Jenis Hiu Pari merupakan jenis hiu yang paling mahal yaitu dengan harga kisaran Rp3,2 Juta perkilo dalam kondisi kering. Sirip Hiu Pari bisa mencapai berat hingga 3 kg. (Sumber : DKP - Yanto / Editor: Hmsprov: Isam)

Pohuwato, DKP – Kegiatan Kemah Bakti Pesisir (KBP) yang digelar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paguat, Kabupaten Pohuwato, Jumat (08/03/2019) berhasil mengumpulkan 1,2 ton sampah plastik.

Kegiatan bersih-bersih sebagai salah satu rangkaian acara KBP yang digelar di 12 titik di Provinsi Gorontalo. Kegiatan itu melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, Dinas Perikanan Pohuwato, KPH Wilayah III, penyuluh perikanan serta masyarakat pesisir.

“Sampah yang dikumpulkan merupakan sampah dari pesisir pantai dengan garis pantai yang luasnya sekitar 2 kilometer. Tadi ada sekitar 6 kantong sampah yang berhasil kami kumpulkan,” terang Kadis DKP, Sutrisno.

Sutrisno menambahkan, masalah kebersihan lingkungan pesisir laut perlu menjadi perhatian masyarakat. Lingkungan yang kotor akan berpengaruh pada ekosistem laut, termasuk ikan-ikan yang menjadi tangkapan nelayan dan warga sekitar.

“Salah satu tujuan dari KBP ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kebersihan lingkungan. Masyarakat juga kita berdayakan terkait potensi hasil laut yang mereka peroleh,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo menyerahkan bantuan ikan untuk 15 orang pedagang tibo-tibo. Setiap pedagang memperoleh memperoleh ikan segar sebanyak 17 Kg.(sumber: DKP - Yanto/ Editor: Hmsprov - Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengimbau dan mengajak masyarakat wajib pajak di Provinsi Gorontalo untuk membayar pajak tepat waktu. Hal itu diutarakannya usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Provinsi Gorontalo, Jumat (8/3/2019).

“Sebagai warga negara yang baik, kewajiban kita untuk membayar pajak tepat waktu. Untuk itu saya menghimbau dan mengajak wajib pajak di Provinsi Gorontalo untuk segera melaporkan SPT pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan,” kata Idris.

Jatuh tempo pelaporan SPT pajak untuk wajib pajak orang pribadi pada 31 Maret 2019. Sedangkan untuk wajib pajak badan usaha, batas akhir penyampaian SPT hingga 30 April 2019.

Lebih lanjut Idris berharap target penerimaan pajak di Provinsi Gorontalo tahun 2019 sebesar Rp940 miliar bisa terealisasi. Menurutnya, pemerintah membutuhkan anggaran yang besar dalam membiayai berbagai program pembangunan, dan salah satu sumber anggaran itu berasal dari penerimaan pajak.

“Pajak sangat bermanfaat untuk keberlangsungan pembangunan daerah dan bangsa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu Pelaksana Harian Kepala KPP Pratama Provinsi Gorontalo, Moh. Nurchoiri, menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap wajib pajak yang tidak melaporkan SPT hingga batas waktu yang telah ditentukan akan diberi sanksi berupa denda.

“Untuk wajib pajak orang pribadi dendanya sebesar Rp100.000,00 dan untuk badan usaha dendanya lebih mahal, yakni Rp1.000.000,00,” kata Nurchoiri.

Meski demikian, lanjut Nurchoiri, pembayaran denda tidak serta merta menyelesaikan permasalahan. Sebaliknya, pihak KPP Pratama akan melakukan penelusuran kepada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT hingga batas waktu yang ditetapkan.

“Membayar denda tidak berarti masalahnya clear. Kita akan telusuri apakah dengan tidak lapor itu wajib pajak memang tidak memiliki usaha, walaupun sebenarnya sesuai ketentuan kalau nihil pun harus lapor. Kalau memang ada data yang tidak dilaporkan atau disembunyikan, akan kita tindaklanjuti dengan pemeriksaan,” tandas Nurchoiri. (Hmsprov - Haris)

Kota Gorontalo, Humas – Guna melestarikan budaya khas Gorontalo, Gubernur Rusli Habibie meminta kepala daerah konsisten menggunakan upia karanji. Tidak saja pada aktivitas kerja sehari-hari, tapi juga saat kunjungan kerja ke luar daerah.

“Gubernur, Bupati, Walikota dan para wakil itu panutan masyarakat, contoh bagi aparatur birkokrasi. Kami terus mendorong agar budaya dan ciri khas Gorontalo ini tetap terjaga, caranya bagaimana? Yaa harus dimulai dari kepala daerah,” kata Rusli Habibie, Kamis, (7/3/2019).

Kewajiban penggunaan upia karanji di lingkungan pemerintah provinsi sendiri sudah berlangsung Januari 2018 lalu. Dalam banyak kesempatan, Gubernur tidak segan menegur pejabat atau pegawainya yang lalai terhadap penggunaan songkok dari belukar atau lebih dikenal dengan mintu itu.

“Saya berterima kasih kepada Pak Syarif (Bupati Pohuwato), Pak Indra (Bupati Gorut) dan Pak Marten (Walikota Gorontalo) yang saya lihat selalu menggunakan upia karanji. Masih ada juga kepala daerah yang malu-malu menggunakannya,” sebut Rusli.

Kebijakan penggunaan songkok anyaman itu tidak saja makin membuatnya populer di tingkat nasional, tapi juga diyakini mampu mendorong tumbuhnya UMKM. Tahun-tahun sebelumnya, upia karanji nyaris tidak bernilai dijual dengan harga di bawah Rp50.000.

Pesanan upia karanji yang terus berdatangan membuat harganya meroket. Satu buah upia karanji dihargai mulai Rp100.000 hingga Rp350.000, tergantung kepadatan anyaman dan motif tulisannya.

Stigma “songkok orang tua” dan digunakan oleh masyarakat kelas bawah pelan-pelan mulai bergeser. Upia karanji kini menjadi barang wajib bagi ASN di Gorontalo dan mulai digandrungi anak muda sebagai gaya hidup. (Hmsprov - Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengajak seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo untuk mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2019. Hal itu disampaikannya pada kegiatan bakti sosial NKRI Peduli yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Kamis (7/3/2019).

“Ingat, pada 17 April 2019 mendatang akan ada Pemilu Serentak. Saya berharap dan mengajak seluruh masyarakat wajib pilih dapat menggunakan hak pilihnya,” ujar Wagub Idris Rahim.

Idris menuturkan, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh rakyat.

“Itu artinya rakyatlah yang menentukan dan memilih pemimpinnya dalam setiap lima tahun,” tutur Idris.

Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo itu menambahkan, suksesnya Pemilu Serentak tahun 2019 tidak hanya ditentukan oleh pihak penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, tetapi juga sangat ditentukan oleh partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Selain menggunakan hak pilihnya dengan baik, partisipasi masyarakat itu juga dapat diwujudkan melalui upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

“Jaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Jangan jadikan perbedaan pilihan memutus silaturrahim kita, serta merusak persatuan dan kesatuan. Bagi bapak ibu yang memiliki perlengkapan yang dibutuhkan di Tempat Pemungutan Suara, tolong dibantu pihak penyelenggara, seperti genset untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik yang akan menghambat proses penghitungan suara nanti,” pesan Wagub Idris Rahim kepada masyarakat yang memadati bakti sosial NKRI Peduli. (Hmsprov - Haris)

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo