>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

Gorontalo Utara, Humas – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo memberikan penguatan peran dan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Gorontalo Utara. Ada empat KIM yang dibentuk di Kecamatan Ponelo pada Rabu, (06/03/2019).

Kepala Diskominfotik Gorontalo Rifli M. Katili menjelaskan, penguatan KIM diarahkan pada lima aspek penting. Mendorong tumbuh kembang KIM secara mandiri sebagai wahan informasi masyarakat, meningkatkan peran KIM dalam memperlancar arus informasi antar pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola informasi.

“Kita juga memberikan pemahaman tentang aktivitas KIM dalam mendayagunakan informasi agar memiliki nilai tambah masyarakat serta peran KIM dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat,” terang mantan Kepala Biro Humas dan Protokol itu.

Salah satu bentuk konkrit peran KIM dengan menyediaakan saluran informasi berbasis internet. Terlebih saat ini arus informasi di dunia maya sudah berlangsung secara masif dan dalam waktu yang singkat.

“Banyak potensi masyarakat di desa yang harusnya bisa lebih dikenal oleh masyarakat, salah satu caranya dengan menggunakan media internet. Bisa dalam bentuk website atau melalui pengelolaan akun media sosial. Ini yang kita dorong, selain tentunya pola komunikasi tatap muka,” tambahnya.

Melalui KIM diharapkan juga tercipta jembatan informasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. KIM juga didorong menjadi garda terdepan dalam mencegah dan memerangi hoax di tengah-tengah masyarakat.
Sejak tahun 2018 Diskominfo Kabupaten Gorut sudah mencanangkan pembentukan KIM di tiap desa. Saat ini sudah ada dua kecamatan yang intens membentuk KIM yakni di Kecamatan Kwandang di 11 desa serta Kecamatan Ponelo di 4 desa. (Hmsprov - Isam)

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Bertempat di Markas Komando Resort Militer (Korem) 133/Nani Wartabone, Selasa (5/3/2019), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara.

“Tujuan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada ibu-ibu anggota Persit di Korem 133/Nani Wartabone tentang tata cara mencoblos baik,” kata Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Selvi Katili.

Surat suara pada Pemilu Serentak tahun 2019 dibedakan dalam lima warna, yaitu abu-abu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, warna kuning untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan warna merah untuk Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Sedangkan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, masing-masing warna biru dan hijau.

“Masyarakat pemilih harus mengenali tanda dan jenis surat suara pada Pemilu Serentak tahun 2019 yang dibedakan dalam lima warna tersebut,” ujar Hendrik Imarn, Komisioner KPU Provinsi Gorontalo yang turut menjadi narasumber pada sosialisasi itu.

Untuk tata cara mencoblos surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan mencoblos sekali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusung dalam satu kotak. Untuk DPR RI dicoblos sekali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR RI. Selanjutnya untuk surat suara DPD RI dicoblos sekali pada nomor, nama, atau foto calon anggota DPD.

Surat suara untuk DPRD Provinsi Gorontalo dicoblos sekali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPRD Provinsi. Kemudian untuk DPRD Kabupaten/Kota dicoblos sekali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Selain mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara, pada kesempatan itu juga dilakukan pemberian layanan pindah memilih bagi anggota Persit Kartika Chandra Kirana Korem 133/Nani Wartabone yang berasal dari luar Provinsi Gorontalo. Sosialisasi diikuti oleh 200 anggota Persit Kartika Chandra Kirana Korem 133/Nani Wartabone. (Hmsprov - Fadli/Haris)

 

Mengurai masalah transmigrasi di Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo tidaklah mudah. Selain sudah berlangsung sejak tahun 2009, solusi harus melibatkan berbagai pihak. Pemkab Gorontalo sebagai daerah penerima, Pemprov Gorontalo sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku instansi teknis sertifikasi lahan.

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Titian Pauweni menjelaskan, masalah lahan usaha 2 saat ini sedang didata untuk sertifikasi. Ada 525 persil (bidang) lahan yang sedang dalam proses pengurusan.

“2010 pembagian lahan usaha 1. Kita punya berita acara serah terima lahan yang ditandatangani bapak ibu. Jadi sudah diserahkan tahun 2010 lahan pekarangan rumah dan lahan usaha 1. Tahun 2012 dibagikan lagi lahan usaha 2 sebanyak 1 hektar,” terang Titian saat bertemu warga transmigran di Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Selasa (06/03/2019).

Ditambahkan Titian, pada 31 Juli 2018 telah ada proses penyelesaian lahan usaha untuk Sub B. Hal itu menindaklanjuti surat yang dilayangkan ke pemerintah kabupaten sekaligus kepada presiden. Kompensasi lahan usaha 2 yang ada di Sub B berupa ternak dua ekor, sementara di Sub A itu dianggap sudah diselesaikan atau diserahkan.

Berbagai persoalan yang diutarakan warga transmigran didengar oleh sang gubernur. Begitu pula dengan klarifikasi dari dinas terkait. Tidak puas dengan penjelaskan Kadis Nakertrans Kabupaten Gorontalo, Gubernur menghubungi Kepala Kanwil BPN Gorontalo. Ia memanyakan dan meminta agar proses sertifikasi lahan segera diselesaikan.

“Begini aja, supaya masalah ini selesai komprehensif kita rapat besok. Tolong bu Sekda (Kabupaten Gorontalo) sampaikan ke pak Bupati,” tegasnya.

Aspirasi yang menjadi kewenangannya langsung dieksekusi di tempat. Semua pimpinan OPD terkait sengaja ia hadirkan. Dinas PUPR mendapat bagian untuk mengukur dan membuat perencanaan untuk aliran air bersih ke rumah-rumah warga.

“Mana Kadis PUPR? Ini ada aspirasi warga untuk air sampai ke rumah rumah. Tolong turunkan tim besok, sekali lagi besok (hari ini) jangan tunda-tunda. Bikin perencanaannya dan segera dipasang,” tegas Rusli.

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup diperintahkan untuk data ulang letak lahan, luas lahan serta kepemilikan untuk menjadi dasar pengurusan sertifikat bekerjsama dengan instansi terkait. Dinas Pertanian mendapat jatah untuk memberi bantuan ternak sapi bagi lebih kurang 275 KK transmigran.

“Masalah transmigran ini tidak mudah, tidak seperti orang bikin pisang goreng. Jadi butuh waktu, tapi saya janji akan saya selesaikan masalah ini. Ini sudah menjadi perhatian bapak presiden,” tandasnya.

Terkait dengan aspirasi pengaspalan jalan, Rusli enggan menurutinya. Menurut mantan Bupati Gorontalo Utara itu, masalah jalan sudah diklasifikasi berdasarkan jenis dan kewenangannya. Hanya status jalan provinsi yang bisa dikerjakan oleh pemerintah provinsi.

Paijo dan ratusan warga lain tidak bisa menyembunyikan rasa syukur dan bahagianya melihat respon gubernur. Usaha mereka selama 10 tahun untuk memperjuangkan hak-haknya mendapat perhatian serius dari gubernur.

“Dengan ini kami mengucapkan terima kasih sekali kepada bapak gubernur yang telah membantu dengan solusi yang tepat. Mudah-mudahan datangnya pak gubernur ini permasalahan yang ada khususnya di Desa Puncak akan segera terselesaikan,” ucap Paijo. (Selesai) (Hmsprov - Isam)

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo terus melakukan sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2019, termasuk layanan pindah memilih untuk memudahkan masyarakat wajib pilih dalam menggunakan hak pilihnya. KPU Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan beberapa instansi Kementerian/Lembaga yang ada di Provinsi Gorontalo menggelar sosialisasi, salah satunya dengan Polda Gorontalo yang berlangsung di aula Titinepo, Markas Polda Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Selasa (5/3/2019).

“Kami melaksanakan sosialisasi dan layanan pengurusan pindah memilih di Polda Gorontalo termasuk beberapa instansi lainnya seperti di Korem 133/Nani Wartabone, Pengadilan Tinggi Gorontalo, dan Badan Intelijen Negara Daerah Gorontalo,” kata Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Sophian Rahmola.

Sophian menjelaskan, layanan pindah memilih yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo bersama KPU Kabupaten/Kota diarahkan ke instansi Kementerian/Lembaga di daerah dengan pertimbangan bahwa kebanyakan pegawai di instansi tersebut adalah pendatang dari luar Provinsi Gorontalo.

“Seperti ibu-ibu anggota Bhayangkari Polda Gorontalo, mereka punya hak pilih tapi tidak memilih di daerah asalnya karena harus mengikuti suami yang bertugas di Provinsi Gorontalo. Jadi kita akomodir mereka dengan memberikan layanan pengurusan Formulir A5 pindah memilih,” imbuhnya.

KPU memberikan kemudahan bagi setiap pemilih yang akan mengurus Formulir A5, syaratnya cukup membawa KTP Elektronik. Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang tertera dalam KTP Elektronik ini akan dilakukan pengecekan apakah yang bersangkutan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah asalnya. Jika telah terdaftar dalam DPT, yang bersangkutan akan diberikan Formulir A5. Layanan pengurusan Formulir A5 akan dibuka hingga 18 Maret 2019. (Hmsprov - Haris)

KOTA GORONTALO, Humas – Gelaran Pasar Murah Serba Lima Ribu oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Selasa (06/03/2019) menyisahkan cerita bagi Dewi Said. Penyandang disabilitas itu hanya menjadi penonton karena tidak mampu berjalan seperti warga pada umumnya. Terlebih acara tersebut diserbu warga yang harus berdesak-desakan.

Beruntung bagi perempuan 44 tahun itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengetahui kondisinya langsung cepat merespon. Ia meminta petugas dari Dinas Kumperindag memprioritaskan Dewi untuk berbelanja.

“Sediakan semua bahan pokok yang dijual untuk ibu ini. Ibu nggak usah antri, tunggu saja di sini,” perintah Gubernur Rusli.

Sejurus kemudian seorang staf membawakan paket sembako yang diminta. Paket tersebut sudah diletakkan di kardus ukuran sedang untuk dibawa pulang Dewi ke rumahnya. Biayanya ditanggung melalui uang pribadi.

Lebih membuat Dewi bahagia, Gubernur Rusli memanggil Kadis Sosial Risjon Sunge. Ia meminta agar warga Heledulaa Utara itu diberikan bantuan kursi roda. Bantuan yang langsung direalisasikan hari ini, Rabu (06/03/2019).

“Sesuai petunjuk bapak gubernur, hari ini kami sudah menemui ibu Dewi untuk menyerahkan bantuan kursi roda,” jelas Kadis Sosial Risjon Sunge.

Wajah bahagia terpancar dari benak perempuan yang tidak memiliki pekerja tetap itu. Ia hanya bisa mengucapkan terima kasih atas perhatian gubernur kepadanya. (Hmsprov - Isam)

OTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) standar pelayanan perizinan sektor ketenagalistrikan yang dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di Hotel Damhil, Kota Gorontalo, Rabu (6/3/2019).

“Pengelolaan ketenagalistrikan sangat penting untuk mendukung tumbuhnya industri dan UMKM sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo,” kata Wagub Idris Rahim dalam sambutannya.

Idris menuturkan, untuk menjamin penyediaan tenaga listrik, pengelolaan dan pemanfaatannya, pemerintah telah menerbitkan peraturan terkait dengan bidang usaha ketenagalistrikan. Peraturan tersebut di antaranya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menerbitkan Izin Operasi, Surat Keterangan Terdaftar, atau Laporan.

“Terhadap berbagai aturan tersebut perlu adanya sosialisasi kepada publik, khususnya menyangkut penggunaan pembangkit listrik berupa genset dengan kapasitas di atas 200 KVA,” imbuhnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Amir Hadju, mengutarakan bahwa pelaksanaan FKP selain bertujuan untuk mensosialisasikan pengoperasian genset, juga bermaksud untuk mendapatkan data, infomasi, dan masukan dari publik terkait standar pelayanan perizinan sektor ketenagalistrikan.

“Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo telah melayani pengurusan izin operasi genset di atas 200 KVA, surat keterangan terdaftar genset dengan kapasitas 25 sampai 200 KVA, serta laporan untuk genset 20 sampai 25 KVA,” jelas Amir.

FKP yang diikuti oleh 100 peserta dari pelaku usaha, akademisi, dan asosiasi, menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Kepolisian Daerah Gorontalo. (Hmsprov - Haris)

 

KOTA GORONTALO, Humas – Pelaku usaha maupun perorangan yang menggunakan pembangkit listrik berupa generator set (genset) di atas 200 KVA harus menggunakan izin operasi. Hal ini terungkap pada Forum Konsultasi Publik standar pelayanan perizinan sektor ketenagalistrikan yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo di Hotel Damhil, Kota Gorontalo, Rabu (6/3/2019), yang dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim.

Dalam arahannya Wagub Idris Rahim mengatakan, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, penggunaan genset di atas 200 KVA harus punya izin operasional. Diutarakannya, undang-undang tersebut juga mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengantongi izin berupa sanksi administrasi, pidana, hingga denda sebesar-besarnya Rp4 miliar.

“Tentunya kita tidak menginginkan ada pelaku usaha yang terkena sanksi tersebut. Oleh karena itu aturan ini perlu disosialisasikan karena pengelolaan ketenagalistrikan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi, serta tumbuhnya sektor industri dan UMKM di Provinsi Gorontalo,” kata Wagub Idris Rahim.

Sejauh ini lanjut Idris, kapasitas listrik di Provinsi Gorontalo sudah mengalami surplus hingga 50 mega watt. Namun karena sistem kelistrikan yang digunakan masih interkoneksi, sehingga sangat rawan terhadap gangguan dan pemadaman yang diakibatkan oleh bencana alam.

“Kondisi inilah sehingga para pelaku usaha masih menggunakan genset sebagai cadangan untuk mensuplai listrik. Untuk itu melalui forum ini saya harapkan bisa menghasilkan kesepakan yang dapat diimplementasikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Idris.

Sementara itu Kepala Bidang Energi Ketenagalistrikan Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Rasam Sabaya, menjelaskan bahwa izin operasi pembangkit listrik terbagi dalam tiga klasifikasi, yaitu izin untuk pembangkit dengan kapasitas di atas 200 KVA, 25 sampai 200 KVA, serta kapasitas 20 sampai 25 KVA.

“Untuk genset di atas 200 KVA menggunakan izin operasi dengan persyaratan administrasi dan teknis yang sudah ada di Bagian Perizinan. Kemudian untuk yang 25 sampai 200 KVA menggunakan surat keterangan terdaftar, dan untuk yang kapasitas 20 sampai 25 KVA hanya berupa laporan saja untuk jenis pembangkit yang digunakan,” tandas Rasam. (Hmsprov -Haris)

Dua lokasi didatangi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama rombongan untuk menyelesaikan masalah lahan transmigrasi di Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Selasa (05/03/2019).

Di lokasi Sub B yang dihuni oleh lebih kurang 155 KK nasibnya “lebih baik”. Warga transmigran tahun 2011 itu sebagian besar sudah menerima lahan Usaha 1 masing-masing 900 meter persegi. Mereka tinggal menanti janji lahan usaha 2 yang belum teralisasi.

Pihak Dinas Transmigrasi Kabupaten Gorontalo berdasarkan hasil rapat beberapa waktu lalu pernah menjanjikan bantuan ternak sapi sebagai kompensasi lahan usaha 2. Kompensasi yang ditolak warga karena hanya berupa anakan sapi.

Di lokasi milik Paijo di Sub A lebih kompleks. Selain status kepemilikan lahan usaha 1 masih belum jelas, lahan usaha 2 statusnya sama dalam hal kejelaaan letak dan kepemilikan. Sebagian di antaranya bahkan sudah dikerjasamakan dengan perusahaan sawit dengan sistem plasma (bagi hasil).

“Umpama lahannya pak Marzuki yang bermasalah, kita lapor maka pindah lagi ke atas (pindah lahan lain). Jadi sebetulnya kita belum tau itu lahan 1 atau lahan 2. Kemudian ada sebuah perusahaan (sawit) mencari lahan. Orang lokal bilang itu tanah jawa-jawa (meskipun belum diketahui pasti itu lahan siapa),” terang Paijo.

Warga tidak punya banyak pilihan. Kepemilikan tanah yang kabur dengan himpitan ekonomi membuat mereka setuju dikerjasamakan. Terlebih ada klaim yang menyebut tanah itu sebetulnya sudah berada di luar koordinat transmigran alias berstatus tanah HGU sawit.

“Kasihan pak kami hanya bekerja menjadi buruh, tanpa ada kepastian lahan. Kami kemarin kumpul uang beli tanah harga dua puluh juta tidak ada. Tanah di sini sudah mahal pak, dua puluh lima juta satu hektar. Kita tidak mencari siapa yang salah, yang penting nasib kami mana yang belum dapat segera teralisasi,” timpal warga lain.

Jika persoalan tanah selesai, maka persoalan lain menanti. Beberapa aspirasi yang didengar langsung oleh Gubernur Rusli yakni menyangkut akses jalan ke perkampungan. Hampir di semua daerah transmigrasi di pedalaman, masalah jalan rusak sudah menjadi rahasia umum.

Berikutnya menyangkut Ketersediaan air bersih. Bagi warga yang tinggal di bukit-bukit, ketersediaan air bersih menjadi barang langka. Atas inisiatif pemprov beberapa tahun lalu, sudah dibangun penampungan air bersih di beberapa titik.

“Menyangkut air bersih pak, kebetulan air ini program provinsi pak dan sudah dimanfaatkan oleh warga. Yang dituntut oleh pak Hartoyo (perwailan warga) itu menyangkut sambungan ke rumah-rumah,” kata Lasindrang Hemu, mantan kepala desa setempat. (Bersambung). (Hmsprov - Isam)

Semuanya berawal dari kisah Paijo (60) warga desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Warga transmigran asal pulau Jawa itu nekad menerobos barikade Paspampres untuk curhat kepada Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Gorontalo, Jumat pekan lalu.

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Sambil menangis Paijo meminta agar masalah lahan warga transmigran di desanya mendapat perhatian presiden. Jokowi mengiyakan dan meminta agar keluhan tersebut dicatat ajudan. Curhatan 1 menit itu pun seolah membawa berkah baginya dan ratusan warga transmigran.

Seusai menggelar rapat gabungan dengan pemerintah kabupaten, BPN dan dinas teknis lainnya pada Senin kemarin, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bergerak cepat untuk turun ke lokasi. Rusli tidak puas hanya mendengar laporan, ia ingin turun langsung melihat keluhan warga dan menyelesaikannya.

“Saya kemarin sempat mendengar langsung keluhan pak Paijo ini. Kebetulan saya berdiri di dekat pak presiden. Saya merasa malu karena ada warga yang mengadu terutama masalah lahan yang belum selesai. Makanya saya turun hari ini untuk menyelesaikan masalah ini,” terang Rusli, Selasa (05/03/2019).

Hasil temuan di lapangan cukup memiriskan. Kondisi lebih kurang 275 kepala keluarga (KK) warga transmigran di Desa Puncak, Kecamatan Pulubala jauh dari kata ideal. Angka itu terdiri dari 137 transmigran asal pulau Jawa dan 138 warga lokal.

Satu-satunya yang membuat mereka puas yakni fasilitas rumah yang disediakan pemerintah cukup baik. Selebihnya masalah lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 hingga sekarang belum jelas sertifikat kepemilikannya.

“Tanggal 21 November 2009 kami tiba di Gorontalo. Alhamdulillah kami senang sekali rumah-rumah ini menjadi keunggulan kabupaten di sini dibandingkan lain. Tapi setelah beberapa bulan kami di sini pembagian lahan tidak seusai,” jelas Paijo yang dihadirkan bersama warga lain saat berdialog dengan gubernur dan sejumlah pejabat daerah.

Jarak lahan yang jauh dari pemukiman serta kemiringan lahan yang cukup terjal menjadi keluhan warga transmigran. Masalahnya tidak sampai di situ. Lahan tersebut merupakan lahan tidur yang dihibahkan oleh warga setempat. Belakangan setelah dikelola oleh transmigran diklaim kembali oleh yang punya. Kepastian lahan pun menjadi suram.

“Lahannya itu alang-alang. Kita mulai buka pak. Tapi ada kendala yang mana tuan tanah datang, pak saya tidak ikut trans. Itu lahan saya (maksudnya diambil lagi oleh pemilik tanah). Kami tidak mau tau, sebab yang fasilitasi pemerintah. Kami tau ada tanah yang dijanjikan,” jelas Paijo dengan rinci.

Berbagai upaya sudah dilakukan. Laporan sudah disampaikan kepada Kepala UPT Transmigrasi, Dinas Transmigrasi Kabupaten dan Provinsi. Bahkan mereka mengaku sudah mengirim surat ke Kementrian Nakertrans tahun 2009 lalu.

“Waktu itu masih pak Muhaimin (Menteri Nakertrans era Presiden SBY). Kehadiran pak Muhaimin ke sini ternyata juga tidak menyelesaikan masalah karena tidak ada dialog seperti yang dilakukan pak Rusli saat ini,” terang Paijo.(Bersambung) (Hmsprov - Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Ribuan warga Kota Gorontalo tumpah ruah di lokasi pasar murah yang digelar Pemprov Gorontalo di lapangan Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Selasa (5/3/2019).

Usai sambutan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, warga langsung berebutan untuk membeli berbagai komoditas pangan dan bahan kebutuhan pokok lainnya yang dijual dengan harga yang sangat murah.

“Semua bahan kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah ini saya minta dijual dengan harga serba Rp5 ribu,” ujar Gubernur Rusli Habibie yang disambut tepuk tangan riuh oleh seluruh warga.

Beras yang biasanya di pasar murah dijual dengan Rp7 ribu, dijual dengan harga Rp5 ribu perkilogram. Begitu pula halnya untuk komoditas lainnya seperti minyak goreng, gula pasir, bawang putih, dan bawang merah. Bahkan untuk rica yang harga di pasar mencapai Rp40 ribu perkilogram, pun dijual dengan harga Rp5 ribu. Demikian pula halnya ikan tuna untuk ukuran setengah kilogram yang harganya Rp30 ribu, juga dijual dengan harga Rp5 ribu.

“Ini adalah perintah Presiden Jokowi agar pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat, melayani dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok,” terang Gubernur Gorontalo dua periode tersebut.

Pada kesempatan itu Gubernur Rusli Habibie juga menyerahkan bantuan Rumah Hunian Idaman Rakyat (RH-IR). Pemprov Gorontalo mengalokasikan bantuan RH-IR di Kecamatan Kota Timur sebanyak tujuh unit dengan anggaran sejumlah Rp217 juta. Sementara secara keseluruhan bantuan RH-IR untuk Kota Gorontalo sebanyak 63 unit dengan total alokasi anggaran sebesar Rp1,953 miliar. (Hmsprov - Haris)

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo