>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

KOTA GORONTALO, Humas – Ribuan warga memadati pasar murah yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam rangka bakti sosial NKRI Peduli di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Kamis (7/3/2019).

Pasar murah tersebut menjual berbagai komoditas pangan dan bahan kebutuhan pokok lainnya, seperti beras, rempah-rempah, telur, minyak goreng, gula pasir, dan ikan segar. Harga kebutuhan pokok disubsidi oleh Pemprov Gorontalo dan dijual dengan harga yang sangat murah kepada masyarakat. Beras kemasan lima kilogram dijual dengan harga Rp5.000,00 perkilogram, dan satu kantung plastik telur berisi 10 butir dijual dengan harga Rp5.000,00. Begitu pula rempah-rempah, seperti rica, bawang merah, bawang putih, dan ikan segar, juga dijual dengan harga yang sangat terjangkau oleh masyarakat.

“Ini adalah bentuk kepedulian pak Gubernur Rusli Habibie bersama saya sebagai wakil gubernur kepada seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo. Sesuai slogan kami ‘NKRI’ yaitu Nyata Karya Rusli-Idris, bakti sosial ini adalah salah satu karya nyata kami untuk membantu masyarakat,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya pada kegiatan itu.

Idris mengutarakan, NKRI Peduli adalah program Pemprov Gorontalo yang diarahkan untuk membantu masyarakat yang sudah dilaksanakan sejak periode pertama kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim pada tahun 2012-2017. Program tersebut kemudian dilanjutkan kembali pada periode kedua, dan akan terus dilaksanakan hingga akhir masa jabatan pada tahun 2022 nanti.

“Program ini akan terus kita laksanakan untuk mendukung terwujudnya visi masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera, salah satunya dengan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Wagub Idris Rahim.

Hingga awal Maret 2019, bakti sosial NKRI Peduli sudah dilaksanakan sebanyak 23 kali di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo. Selain diisi dengan kegiatan pasar murah, bakti sosial NKRI juga menggelar pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat.

Pada pasar murah di Kelurahan Leato Selatan, Pemprov Gorontalo menyediakan lima ton beras, gula pasir sebanyak 1,2 ton, minyak goreng 1,8 ton, serta bawang merah, bawang putih, dan cabe, masing-masing 250 kilogram. Ada juga ikan tuna sebanyak 700 paket dan telur 10.000 butir. (Hmsprov - Haris)

KOTA GORONTALO, Humas – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sembilan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemilih yang bisa menggunakan layanan pindah memilih. Hal ini diungkapkan Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Sophian Rahmola, pada diskusi politik dengan tema ‘Bersatu dan Bersama Sukseskan Pemilu Serentak Tahun 2019’ di aula rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Rabu (6/3/2019).

“Sembilan syarat tersebut yaitu menjalankan tugas saat pemungutan suara, menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, menjalani rehabilitasi narkoba, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan termasuk disabilitas mental, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, tugas belajar atau menempuh pendidikan, pindah domisili, tertimpa bencana alam, serta bekerja di luar domisili,” urai Sophian.

Sophian menambahkan, berdasarkan data dari KPU Kabupaten/Kota pergerakan pemilih yang menggunakan layanan pindah memilih hingga pukul 16.00 hari Rabu, 6 Maret 2019, sudah sebanyak 931 orang. Angka itu diperoleh dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk ke Provinsi Gorontalo, termasuk yang bergerak di dalam provinsi antar kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sebanyak 4.376 pemilih, sementara jumlah yang keluar ada 3.445 pemilih.

“Jadi dari pergerakan data itu setelah kami hitung berdasarkan DPT ditambah DPTb ada selisih 931 pemilih, mereka ini benar-benar pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya di Provinsi Gorontalo. Prediksi kami jumlah ini masih akan bertambah hingga mencapai seribu lebih pemilih,” imbuhnya.

Lebih lanjut Sophian menegaskan, layanan pindah memilih tersebut hanya diberikan kepada pemilih yang sudah terdaftar di daerah asalnya. Para pemilih yang pindah memilih juga hanya mendapatkan surat suara terbatas berdasarkan wilayah tempat pindahnya.

Berikut ketentuan surat suara bagi pemilih DPTb yang pindah Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Serentak tahun 2019 :

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menargetkan jumlah partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak tahun 2019 bisa mencapai 80 persen lebih. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim pada dialog politik dengan tema ‘Bersatu dan Bersama Sukseskan Pemilu Serentak tahun 2019’ yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo di aula rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Rabu (6/3/2019).

“Kami menargetkan partisipasi pemilih di Provinsi Gorontalo pada Pemilu Serentak 2019 nanti lebih dari 80 persen,” ujar Idris.

Untuk mencapai target itu Idris menegaskan pentingnya kerja keras dan sinergitas antara pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu dengan seluruh elemen masyarakat.

“Suksesnya Pemilu ini tidak hanya bergantung kepada KPU dan Bawaslu, tetapi harus dibantu oleh seluruh masyarakat dan pihak terkait lainnya,” tegas Wagub Idris Rahim.

Lebih lanjut Wagub Gorontalo dua periode tersebut berharap penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 di Provinsi Gorontalo dapat berjalan lancar dan sukses. Menurutnya, beda pilihan dalam Pemilu merupakan satu keniscayaan, tetapi jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

“Satu tekad kita bersama, penyelenggaraan Pemilu Serentak dapat berlangsung dengan aman, lancar, damai, jujur, adil, serta berintegritas dan bermartabat. Sesungguhnya Pemilu ini adalah pesta demokrasi, yang namanya pesta berarti kita harus bergembira,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Dedy Palyama, menjelaskan bahwa pelaksanaan diskusi politik merupakan bagian dari sosialisasi Pemilu Serentak tahun 2019.

“Melalui diskusi ini kami berharap dapat menghimpun masukan dari paguyuban masyarakat dan mahasiswa, serta pegiat demokrasi dan unsur media, untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019,” pungkasnya.

Narasumber pada dialog politik itu Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Sophian Rahmola, dan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jaharudin Umar. (Hmsprov - Haris)

BOALEMO, Humas – Tahun 2019 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengalokasikan sebanyak 88 unit Rumah Hunian Idaman Rakyat (RH-IR) bagi masyarakat kurang mampu yang ada di Kabupaten Boalemo. Penyerahan bantuan senilai Rp2,7 miliyar ini diserahkan simbolis oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Desa Bongol Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Rabu, (6/3/2019).

Gubernur Rusli menjelaskan, program RH-IR dikhususkan bagi masyarakat yang belum memiliki akses rumah layak. Oleh karena itu, penerima harus benar-benar miskin dan terdata dengan baik. Khusus untuk Kecamatan Paguyaman ada 22 unit rumah RH-IR yang diserahkan.

Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi kepadanya untuk menghadirkan program-program yang pro rakyat. Warga penerima diharapkan dapat menjaga dan memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya.

“Contohnya di kecamatan Paguyaman, yang mendapatkan bantuan PKH harus benar benar miskin dan jika sudah mendapatkan bantuan selanjutnya tidak akan dapat lagi,” kata Rusli.

Untuk memastikan program berjalan dengan baik, pihaknya meminta pendataan ulang kepada para calon penerima bantuan. Program tidak boleh hanya berputar-putar pada orang tertentu karena memiliki kedekatan dengan aparat setempat.

“Sekarang lagi kita teliti. Contohnya jika di desa Bongo Nol ini ada 50 KK yang menerima PKH maka akan kita cek langsung apakah 50 KK ini benar benar miskin atau tidak. Jika tidak, maka kita akan cabut bantuannya,” tegasnya.

Seperti pada kunjungan gubernur di kecamatan lain, Bakti Sosial NKRI Peduli di kecamatan Paguyaman diisi dengan pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Sekitar seribu warga yang tidak mendapatkan santunan dari Baznas diberi kompensasi berupa belanja sembako murah dengan harga serba lima ribu rupiah. (Hmsprov - Echin/ Editor : Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan prevalensi penyakit tidak menular (PTM) di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013.

Prevalensi kanker dari 1,4 persen pada tahun 2013 naik menjadi 1,8 persen di 2018. Prevalensi stroke naik dari 7 persen menjadi 10,9 persen, ginjal kronik naik dari 2 persen menjadi 3,8 persen. Diabetes melitus naik dari 6,9 persen menjadi 8,5 persen serta hipertensi naik menjadi 34,1 persen.

Data tersebut terungkap pada Pertemuan Persiapan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Grand Q Hotel, Rabu (6/3/2019). Naiknya prevalensi PTM tersebut menempatkan Gorontalo di 10 besar nasional PTM di Indonesia.

“Memang penyakit ini tidak menular, tetapi cukup membebani masyarakat dalam hal pembiayaan. Risiko kematian akibat penyakit tidak menular ini juga sangat tinggi,” ungkap Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Reyke Uloli.

Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah yakni dengan membentuk Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM. Kementerian kesehatan RI sudah mengalokasikan dana untuk pemerintah Provinsi Gorontalo dan kabupaten kota.

“Dengan deteksi dini ini tentunya kita bisa melakukan screening PTM untuk gula darah, diabetes kolesterol dan hipertensi. Ada juga kegiatan yang bisa dilakukan seperti olahraga dan konseling di Posbindu yang dilaksanakan oleh desa. Kita berharap dengan adanya Posbindu ini penanganannya hanya sampai di desa jangan sampai masuk rumah sakit,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba menyebut tantangan pemerintah melalui Dinas Kesehatan saat ini semakin besar. Dinas Kesehatan dihadapkan pada 2 dimensi masalah kesehatan yakni penyakit menular yang masih memiliki problem dalam menghadapinya serta penyakit tidak menular yang trennya semakin meningkat.

“Ini artinya sebuah tantangan bagi untuk melakukan tindak pencegahan yang konkrit dan komprehensif,” jelas Sekda.

Darda menilai perlu ada edukasi kepada masyarakat dalam hal gaya hidup dan menjaga pola makan. Penting untuk mendorong masyarakat mengubah perilaku melalui pendekatan keluarga. (Hmsprov - Nova/ Editor : Isam)

Gorontalo Utara, Humas – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo memberikan penguatan peran dan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Gorontalo Utara. Ada empat KIM yang dibentuk di Kecamatan Ponelo pada Rabu, (06/03/2019).

Kepala Diskominfotik Gorontalo Rifli M. Katili menjelaskan, penguatan KIM diarahkan pada lima aspek penting. Mendorong tumbuh kembang KIM secara mandiri sebagai wahan informasi masyarakat, meningkatkan peran KIM dalam memperlancar arus informasi antar pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola informasi.

“Kita juga memberikan pemahaman tentang aktivitas KIM dalam mendayagunakan informasi agar memiliki nilai tambah masyarakat serta peran KIM dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat,” terang mantan Kepala Biro Humas dan Protokol itu.

Salah satu bentuk konkrit peran KIM dengan menyediaakan saluran informasi berbasis internet. Terlebih saat ini arus informasi di dunia maya sudah berlangsung secara masif dan dalam waktu yang singkat.

“Banyak potensi masyarakat di desa yang harusnya bisa lebih dikenal oleh masyarakat, salah satu caranya dengan menggunakan media internet. Bisa dalam bentuk website atau melalui pengelolaan akun media sosial. Ini yang kita dorong, selain tentunya pola komunikasi tatap muka,” tambahnya.

Melalui KIM diharapkan juga tercipta jembatan informasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. KIM juga didorong menjadi garda terdepan dalam mencegah dan memerangi hoax di tengah-tengah masyarakat.
Sejak tahun 2018 Diskominfo Kabupaten Gorut sudah mencanangkan pembentukan KIM di tiap desa. Saat ini sudah ada dua kecamatan yang intens membentuk KIM yakni di Kecamatan Kwandang di 11 desa serta Kecamatan Ponelo di 4 desa. (Hmsprov - Isam)

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Bertempat di Markas Komando Resort Militer (Korem) 133/Nani Wartabone, Selasa (5/3/2019), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara.

“Tujuan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada ibu-ibu anggota Persit di Korem 133/Nani Wartabone tentang tata cara mencoblos baik,” kata Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Selvi Katili.

Surat suara pada Pemilu Serentak tahun 2019 dibedakan dalam lima warna, yaitu abu-abu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, warna kuning untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan warna merah untuk Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Sedangkan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, masing-masing warna biru dan hijau.

“Masyarakat pemilih harus mengenali tanda dan jenis surat suara pada Pemilu Serentak tahun 2019 yang dibedakan dalam lima warna tersebut,” ujar Hendrik Imarn, Komisioner KPU Provinsi Gorontalo yang turut menjadi narasumber pada sosialisasi itu.

Untuk tata cara mencoblos surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan mencoblos sekali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusung dalam satu kotak. Untuk DPR RI dicoblos sekali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR RI. Selanjutnya untuk surat suara DPD RI dicoblos sekali pada nomor, nama, atau foto calon anggota DPD.

Surat suara untuk DPRD Provinsi Gorontalo dicoblos sekali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPRD Provinsi. Kemudian untuk DPRD Kabupaten/Kota dicoblos sekali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Selain mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara, pada kesempatan itu juga dilakukan pemberian layanan pindah memilih bagi anggota Persit Kartika Chandra Kirana Korem 133/Nani Wartabone yang berasal dari luar Provinsi Gorontalo. Sosialisasi diikuti oleh 200 anggota Persit Kartika Chandra Kirana Korem 133/Nani Wartabone. (Hmsprov - Fadli/Haris)

 

Mengurai masalah transmigrasi di Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo tidaklah mudah. Selain sudah berlangsung sejak tahun 2009, solusi harus melibatkan berbagai pihak. Pemkab Gorontalo sebagai daerah penerima, Pemprov Gorontalo sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku instansi teknis sertifikasi lahan.

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Titian Pauweni menjelaskan, masalah lahan usaha 2 saat ini sedang didata untuk sertifikasi. Ada 525 persil (bidang) lahan yang sedang dalam proses pengurusan.

“2010 pembagian lahan usaha 1. Kita punya berita acara serah terima lahan yang ditandatangani bapak ibu. Jadi sudah diserahkan tahun 2010 lahan pekarangan rumah dan lahan usaha 1. Tahun 2012 dibagikan lagi lahan usaha 2 sebanyak 1 hektar,” terang Titian saat bertemu warga transmigran di Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Selasa (06/03/2019).

Ditambahkan Titian, pada 31 Juli 2018 telah ada proses penyelesaian lahan usaha untuk Sub B. Hal itu menindaklanjuti surat yang dilayangkan ke pemerintah kabupaten sekaligus kepada presiden. Kompensasi lahan usaha 2 yang ada di Sub B berupa ternak dua ekor, sementara di Sub A itu dianggap sudah diselesaikan atau diserahkan.

Berbagai persoalan yang diutarakan warga transmigran didengar oleh sang gubernur. Begitu pula dengan klarifikasi dari dinas terkait. Tidak puas dengan penjelaskan Kadis Nakertrans Kabupaten Gorontalo, Gubernur menghubungi Kepala Kanwil BPN Gorontalo. Ia memanyakan dan meminta agar proses sertifikasi lahan segera diselesaikan.

“Begini aja, supaya masalah ini selesai komprehensif kita rapat besok. Tolong bu Sekda (Kabupaten Gorontalo) sampaikan ke pak Bupati,” tegasnya.

Aspirasi yang menjadi kewenangannya langsung dieksekusi di tempat. Semua pimpinan OPD terkait sengaja ia hadirkan. Dinas PUPR mendapat bagian untuk mengukur dan membuat perencanaan untuk aliran air bersih ke rumah-rumah warga.

“Mana Kadis PUPR? Ini ada aspirasi warga untuk air sampai ke rumah rumah. Tolong turunkan tim besok, sekali lagi besok (hari ini) jangan tunda-tunda. Bikin perencanaannya dan segera dipasang,” tegas Rusli.

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup diperintahkan untuk data ulang letak lahan, luas lahan serta kepemilikan untuk menjadi dasar pengurusan sertifikat bekerjsama dengan instansi terkait. Dinas Pertanian mendapat jatah untuk memberi bantuan ternak sapi bagi lebih kurang 275 KK transmigran.

“Masalah transmigran ini tidak mudah, tidak seperti orang bikin pisang goreng. Jadi butuh waktu, tapi saya janji akan saya selesaikan masalah ini. Ini sudah menjadi perhatian bapak presiden,” tandasnya.

Terkait dengan aspirasi pengaspalan jalan, Rusli enggan menurutinya. Menurut mantan Bupati Gorontalo Utara itu, masalah jalan sudah diklasifikasi berdasarkan jenis dan kewenangannya. Hanya status jalan provinsi yang bisa dikerjakan oleh pemerintah provinsi.

Paijo dan ratusan warga lain tidak bisa menyembunyikan rasa syukur dan bahagianya melihat respon gubernur. Usaha mereka selama 10 tahun untuk memperjuangkan hak-haknya mendapat perhatian serius dari gubernur.

“Dengan ini kami mengucapkan terima kasih sekali kepada bapak gubernur yang telah membantu dengan solusi yang tepat. Mudah-mudahan datangnya pak gubernur ini permasalahan yang ada khususnya di Desa Puncak akan segera terselesaikan,” ucap Paijo. (Selesai) (Hmsprov - Isam)

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo terus melakukan sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2019, termasuk layanan pindah memilih untuk memudahkan masyarakat wajib pilih dalam menggunakan hak pilihnya. KPU Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan beberapa instansi Kementerian/Lembaga yang ada di Provinsi Gorontalo menggelar sosialisasi, salah satunya dengan Polda Gorontalo yang berlangsung di aula Titinepo, Markas Polda Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Selasa (5/3/2019).

“Kami melaksanakan sosialisasi dan layanan pengurusan pindah memilih di Polda Gorontalo termasuk beberapa instansi lainnya seperti di Korem 133/Nani Wartabone, Pengadilan Tinggi Gorontalo, dan Badan Intelijen Negara Daerah Gorontalo,” kata Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Sophian Rahmola.

Sophian menjelaskan, layanan pindah memilih yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo bersama KPU Kabupaten/Kota diarahkan ke instansi Kementerian/Lembaga di daerah dengan pertimbangan bahwa kebanyakan pegawai di instansi tersebut adalah pendatang dari luar Provinsi Gorontalo.

“Seperti ibu-ibu anggota Bhayangkari Polda Gorontalo, mereka punya hak pilih tapi tidak memilih di daerah asalnya karena harus mengikuti suami yang bertugas di Provinsi Gorontalo. Jadi kita akomodir mereka dengan memberikan layanan pengurusan Formulir A5 pindah memilih,” imbuhnya.

KPU memberikan kemudahan bagi setiap pemilih yang akan mengurus Formulir A5, syaratnya cukup membawa KTP Elektronik. Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang tertera dalam KTP Elektronik ini akan dilakukan pengecekan apakah yang bersangkutan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah asalnya. Jika telah terdaftar dalam DPT, yang bersangkutan akan diberikan Formulir A5. Layanan pengurusan Formulir A5 akan dibuka hingga 18 Maret 2019. (Hmsprov - Haris)

KOTA GORONTALO, Humas – Gelaran Pasar Murah Serba Lima Ribu oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Selasa (06/03/2019) menyisahkan cerita bagi Dewi Said. Penyandang disabilitas itu hanya menjadi penonton karena tidak mampu berjalan seperti warga pada umumnya. Terlebih acara tersebut diserbu warga yang harus berdesak-desakan.

Beruntung bagi perempuan 44 tahun itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengetahui kondisinya langsung cepat merespon. Ia meminta petugas dari Dinas Kumperindag memprioritaskan Dewi untuk berbelanja.

“Sediakan semua bahan pokok yang dijual untuk ibu ini. Ibu nggak usah antri, tunggu saja di sini,” perintah Gubernur Rusli.

Sejurus kemudian seorang staf membawakan paket sembako yang diminta. Paket tersebut sudah diletakkan di kardus ukuran sedang untuk dibawa pulang Dewi ke rumahnya. Biayanya ditanggung melalui uang pribadi.

Lebih membuat Dewi bahagia, Gubernur Rusli memanggil Kadis Sosial Risjon Sunge. Ia meminta agar warga Heledulaa Utara itu diberikan bantuan kursi roda. Bantuan yang langsung direalisasikan hari ini, Rabu (06/03/2019).

“Sesuai petunjuk bapak gubernur, hari ini kami sudah menemui ibu Dewi untuk menyerahkan bantuan kursi roda,” jelas Kadis Sosial Risjon Sunge.

Wajah bahagia terpancar dari benak perempuan yang tidak memiliki pekerja tetap itu. Ia hanya bisa mengucapkan terima kasih atas perhatian gubernur kepadanya. (Hmsprov - Isam)

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo