>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

KOTA GORONTALO, Humas – Untuk mendorong penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak tepat waktu, Pemprov Gorontalo memberikan sanksi bagi PNS yang mengabaikannya. Salah satunya dengan menunda pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi PNS bersangkutan.

“Kebijakan ini sudah beberapa tahun kami terapkan. Siapa yang belum melaporkan SPT tahunan maka TKD-nya kami tahan (tidak dibayarkan). Kebijakan ini juga berlaku untuk LHKSN (Laporan Harta Kekayaan ASN). Ini efektif untuk mendorong PNS melaporkan dan membayar pajak,” beber Rusli usai melaporkan SPT Pajak Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo, Selasa (05/03/2019).

Kebijakan tersebut juga diakui oleh Kepala KPP Pratama Gorontalo Daud Suranto. Menurutnya, sejak awal tahun ini animo PNS pemprov untuk melaporkan SPT tahunan sangat tinggi. Masalahnya sekarang tinggal mendorong pemda kabupaten/kota dan instansi swasta melakukan langkah yang sama.

“Dari bulan kemarin teman-teman di pemprov mulai melaporkan SPT-nya. Jadi kami berterima kasih kepada pemprov biar semua pegawainya taat melaporkan SPT dan membayar pajak. Kabupaten/kota mungkin akan coba kita edukasi, pemprov sudah memberi contoh yang baik,” puji Daud.

Lebih lanjut Daud menjelaskan, KPP Pratama Gorontalo menargetkan realisasi pajak tahun 2019 sebesar Rp940 miliar. Angka itu relatif lebih tinggi dari realisasi pajak tahun sebelumnya yang hanya Rp774 miliar atau 76 persen dari target.

“Kami optimis (target bisa teralisasi). Sekarang ada banyak proyek baru juga ya ada bendungan, penerusan PLTU di Anggrek. Kami melihat ekonomi Gorontalo akan tumbuh sehingga kami optimis bisa menaikkan performance di tahun ini,” imbuhnya. (Hmsprov - Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menjadi kepala daerah di Gorontalo yang terdepan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahun. Didampingi sejumlah pejabat pemprov, Gubernur Rusli datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo, Selasa (05/03/2019).

Di tempat tersebut Gubernur Rusli sudah ditunggu oleh Kepala KPP Pratama Gorontalo, Daud Suranto dan jajarannya. Mantan Bupati Gorontalo Utara itu diminta mengisi dan melaporkan SPT secara online.

“Sementara ini bapak gubernur yang paling bertama (melaporkan SPT). Setelah ini kami akan road show sowan ke Forkopimda biar nanti bapak-bapak pimpinan di Gorontalo bisa melakukan pelaporan SPT-nya dengan cepat,” ungkap Daud Suranto.

Lebih lanjut Daud menjelaskan, KPP Pratama Gorontalo menargetkan realisasi pajak tahun 2019 sebesar Rp940 miliar. Angka itu relatif lebih tinggi dari realisasi pajak tahun sebelumnya yang hanya Rp774 miliar atau 76 persen dari target.

“Kami optimis (target bisa teralisasi). Sekarang ada banyak proyek baru juga ya ada bendungan, penerusan PLTU di Anggrek. Kami melihat ekonomi Gorontalo akan tumbuh sehingga kami optimis bisa menaikkan performance di tahun ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku senang bisa menyampaikan SPT tahunan. Sebagai kepala daerah, Rusli ingin memberikan contoh menjadi warga negara yang taat pajak.

“Bahwa pajak itu sangat dibutuhkan, karena dari pajak salah satu sumber keuangan kita membangun negara ini termasuk Gorontalo,” tandasnya.

Rusli mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak. Termasuk pajak untuk kendaraan bermotor yang dikelola oleh pemerintah daerah. Ia mengisahkan, pernah menegur pengguna jalan yang masuk ke halaman rumah warga karena menghindari razia kendaraan oleh petugas.

“Saya turun (menegur mereka). Kalian minta jalan harus bagus, penerangan jalan harus ada, jembatan harus ada, tapi kalian tidak mau bayar pajak. Padahal dari pajak itu untuk membangun semuanya. Lucu kan?,” jelas Gubernur Gorontalo dua periode itu.

Kebijakan melaporkan SPT tahunan dan membayar pajak tepat waktu juga ditularkan kepada PNS di lingkungannya. Gubernur menerapkan sanksi bagi PNS yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan dengan cara tidak membayarkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). (Hmsprov - Isam)

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Empat panti asuhan di Kabupaten Gorontalo menerima bantuan ikan segar dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Bantuan diserahkan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di panti asuhan Ummul Iman, Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Selasa (5/3/2019).

Keempat panti asuhan tersebut yaitu Ummul Iman, Aisiyah, Al Hikmah, dan panti asuhan Al Falah. Jumlah bantuan ikan segar untuk keempat panti asuhan itu sebanyak 156 kilogram dari total 396 kilogram yang dialokasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo di wilayah Kabupaten Gorontalo.

“Program ini adalah janji saya untuk anak-anak panti asuhan agar mereka lebih banyak mengkonsumsi ikan dan bisa menjadi anak-anak yang cerdas,” kata Gubernur Rusli Habibie.

Secara keseluruhan Pemprov Gorontalo mengalokasikan bantuan ikan segar kepada 41 panti asuhan yang dihuni oleh 1.350 anak. Bantuan ikan segar disalurkan tiap bulan dan setiap anak mendapat satu kilogram ikan segar.

“Bantuannya sesuai jumlah anak panti. Kalau anak pantinya ada 10 orang, ya menerima 10 kilogram. Kalau 100 anak, bantuannya juga 100 kilogram,” ujar Rusli.

Gubernur Gorontalo dua periode itupun berjanji akan melanjutkan program bantuan ikan segar untuk anak-anak panti asuhan. Bahkan secara pribadi, Rusli berjanji akan membantu seluruh panti asuhan di Provinsi Gorontalo dari hasil panen lahan pertanian miliknya.

“Setiap panti asuhan akan saya bantu masing-masing 100 kilogram dari hasil panen lahan kami pribadi. Insyaa Allah bantuan ini jadi berkah bagi kita semua,” terang Gubernur Rusli Habibie.

Selain bantuan ikan segar, Gubernur juga menyerahkan bantuan motor berkotak pendingin (cool box) sebanyak 6 unit senilai Rp150 juta. (Hmsprov - Haris)

Kota Gorontalo, Humas – Sekertaris daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, membuka kegiatan Sosialisasi Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) yang digelar oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Selasa, (5/3/2019) di Balroom Hotel Grand Q, Kota Gorontalo.

Sekda Darda dalam kesempatan tersebut mengatakan upaya pencegahan dengan sosilasasi dini resiko PTM ini sesuai dengan Permenkes Nomor 71 tahun 2015. Dimana dinyatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan yang paling efektif adalah dengan mengendalikan faktor resiko. Diantaranya dengan mengendalikan karakteristik, tanda atau kumpulan gejala penyakit pada individu yang secara statistik berhubungan dengan peningkatan kejadian kasus baru berikutnya.

“Kasus PTM memang tidak ditularkan, tapi resikonya mematikan. Namun PTM bisa dicegah dengan mengendalikan faktor risiko melalui deteksi dini dan salah satu upaya yang pemerintah lakukan adalah dengan membentuk Pos Pembinaan PTM (Poshbindu PTM) di desa-desa,” kata Sekda

Sekda menambahkan nantinya setelah sosialisasi ini, ada sekitar 100 desa di Gorontalo se Kabupaten / Kota yang dipilih sebagai lokus dari pelaksanaan deteksi dini faktor risiko PTM untuk tahun 2019 ini. Menurutnya sosialisasi ini perlu langsung ditindaklanjuti mengingat penyebab meningkatnya kasus-kasus PTM ini berkaitan erat dengan pola hidup masyarakat yang kurang sehat

”Untuk penyakit tidak menular yang bisa dicegah secara dini tersebut ada sebanyak 20 jenisnya. Namun yang dominan saat ini adalah hipertensi, stroke, jantung, gagal ginjal, dan Kanker. Di Gorontalo sendiri penyakit jantung naik sebesar 2 persen sebagai salah satu penyakit yang mematikan,” jelasnya

Untuknya ia berharap kepada semua peserta sosialisasi ini utamanya pengelola Posbindu PTM yang ada di setiap puskesmas untuk terus berperan dalam pencegahan dan penemuan PTM ini. Karena sasaran dari Pospindu PTM adalah masyarakat usia 15 tahun ke atas baik itu dengan kondisi sehat, masyarakat beresiko maupun masayarakat dengan kasus PTM.

Peserta kegiatan ini berjumlah 125 orang yang terdiri dari perwakilan Kabupaten / Kota diantaranya camat, Ketua TP.PKK kecamatan, kepala puskesmas, Lurah dan Kades, kepala seksi yang mengelolah dana desa dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, kepala seksi dan pengelola program PTM se Kab/Kota serta pengelolah Posbindu Puskesmas. (Hmsprov - Echin)

KOTA GORONTALO, Humas – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI akan mengembangkan destinasi pariwisata berbasis mitigasi bencana di Gorontalo yang tergabung dalam wilayah regional III Sulutenggo. Hal ini dipastikan dengan dilaksanakannya bimtek Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional III, Wilyah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah, yang berlangsung di Ballroom Grand Q Hotel, Kota Gorontalo, Senin (4/3/2019).

Dalam kesempatan tersebut Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional III Herwan Wirasto, mengatakan Indonesia dikaruniai daya tarik alam terindah di dunia. Namun di balik keindahan alam tersebut posisi Indonesia yang berada di daerah ‘cincin api’ (ring of fire) merupakan negara yang rawan bencana. Hampir setiap tahun mengalami bencana alam, seperti gempa bumi, erupsi, maupun tsunami yang kerap kali berdampak pada pariwisata.

“Oleh karenanya mitigasi bencana ini merupakan hal penting karena merupakan landasan dimana kita melakukan pembangunan wilayah kedepan. Kalau kita tarik pada bidang pariwisata, nah ini yang harus kita cermati karena bagaimanapun juga wisatawan itu sangat sensitif dengan hal yang terkait dengan safety dan security,” ungkapnya

Hermawan menambahkan dalam pengembangan pariwisata kedepan, semu pihak sudah harus memperhatikan faktor-faktor keselamatan. Misalnya bagaimana struktur bangunan hotel yang sudah harus tahan gempa dan lain sebagainya

“Sekarang eranya digitalisasi, beda dengan zaman dulu. Kita harus memperhatikan tren di dalam pariwisata yang berubah sangat cepat. Kemudian juga teknologi sudah berubah, sehingga ini yang perlu diantisipasi dengan menghasikan produk-produk yang sesuai dengan keselamatan wisatawan,” tambahnya

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba menambahkan dalam pembangunan kepariwisataan setidaknya meliputi empat hal yakni pembangunan destinasi wisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata dan pembangunan pariwisata. Keempat bidang pembangunan tersebut, harus berjalan simultan dan tidak hanya berfokus pada pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata semata

“Semua harus didukung dengan pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata. Untuknya saya berharap bimtek ini bisa menjadi sarana untuk membangun kemitraan dan kerjasama terutama di tiga Provinsi ini, dengan saling mengisi dan mendukung sehingga tercipta sebuah kawasan destinasi pariwisata yang lebih aman dan maju,” tuturnya. (Hmsprov - N0va/ Editor - Echin)

GORONTALO UTARA, Humas – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkesan dengan progres pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) yang telah dan terus dikerjakan saat ini. Dalam kunjungan kerjanya, Jumat pekan kemarin, Jokowi bersama Ibu Negara dan sejumlah menteri memanfaatkan jalan yang menghubungan dua kabupaten dan satu kota itu.

Bahkan, Gubernur Rusli yang berkesempatan satu mobil dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat menjelaskan terkait progres pembangunan jalan GORR.

“Pak Jokowi memberikan pujian karena menurut beliau pekerjaannya cepat selesai. Bulan Desember 2014 beliau langsung yang groundbreaking, 2018 hingga sekarang sudah fungsional meskipun ada beberapa cuttingan (membelah bukit dijadikan jalan) belum selesai,” ujar Gubernur Rusli saat diwawancarai usai menggelar Bakti Sosial NKRI Peduli di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Senin (04/03/2019).

Presiden Jokowi juga mendukung langkah Pemprov Gorontalo untuk mengubah trase GORR. Sebelumnya jalan ini direncanakan menghubungkan Bandara Djalaluddin Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, melintasi Kabupaten Bone Bolango dan masuk Kota Gorontalo tembus hingga ke pelabuhan.

Belakangan pemprov mengajukan perubahan trase. Akhir GORR segmen II di Kecamatan Tapa, Bone Bolango menjadi dua arah. Ke kanan melintasi pinggiran kota dan tembus hingga ke Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone (hingga ke Pelabuhan Kota Gorontalo). Arah kiri akan membuka akses jalan baru ke Kecamatan Bulango Ulu tembus hingga ke Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara.

“Pak presiden minta pekerjaannya dilanjutkan sesuai dengan rencana. Tadinya masuk Kota Gorontalo tapi kita arahkan terus di Kabupaten Bone Bolango keluarnya nanti di Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone,” imbuh Rusli.

Penambahan jalur kiri diharapkan dapat mendukung rencana pembangunan Waduk Bulango Ulu yang saat ini dalam tahap pembebasan lahan. Jalan baru itu diharapkan dapat menunjang sektor pariwisata serta mempercepat akses warga Gorontalo ke Provinsi Sulawesi Utara atau sebaliknya.

Di tempat terpisah, Kadis PUPR Handoyo menjelaskan, kajian feasibility study (FS) perubahan trase tersebut sudah selesai. FS selanjutnya siap dipaparkan dihadapan gubernur dan diteruskan ke Kementrian PU.

“Jadi nanti segmen III jalan GORR selain tembus ke Botubarani (hingga Pelabuhan Kota Gorontalo), akan ada cabangnya yakni jalan Tapa-Atinggola. Jalan itu membuka akses dari Bone Bolango tembus ke Kabupaten Gorontalo Utara. Tapi itu nanti visi jangka panjang, yang jelas FS untuk trase segmen III jalan GORR sudah selesai,” jelasnya.

Hingga tahun 2018, pembangunan jalan GORR sudah menelan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun. Anggaran itu telah berhasil membangun jalan baru sepanjang 63,205 KM dan jembatan 1.792,8 meter. (Hmsprov - Isam)

GORONTALO UTARA, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berjanji bibit jagung bagi petani disalurkan sebelum bulan April mendatang. Hal itu merespon permintaan warga di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara saat menggelar Bakti Sosial NKRI Peduli, Senin (04/03/2019).

“Musim tanam kapan? Maret, jawab warga. Sekarang masih musim kering masa’ sudah harus dibagi? Habis April saja ya?” tanya Gubernur Rusli.

Warga mendesak agar bantuan bibit itu didistribusi bulan ini juga. Sebagian beralasan saat ini sedang panen raya jagung. Permintaan itu disanggupi oleh gubernur.

“Jadi sebelum April ya? Sebelum April kita bagi-bagi kepada masyarakat,” tegas Rusli.

Terkait dengan turunnya harga jagung di pasaran, Rusli menyebut bukan karena harganya yang turun. Hal itu lebih banyak disebabkan oleh petani yang menjual jagungnya dalam kondisi basah. Jika dijual dengan kadar air 17% maka harga jagung diapstikan masih berada di atas harga nomral yakni Rp3.200 per kg.

“Berarti bukan harganya yang turun tapi petani menjual dalam kondisi masih basah,” sambungnya.

Dihubungi secara terpisah, Kadis Pertanian Muljady D. Mario menyanggupi perintah gubernur untuk distribusi benih sebelum bulan April. Menurutnya, saat ini sudah ada 1.000 ton benih jagung dalam proses bongkar muat di pelabuhan. 200 ton di antaranya sudah berada di gudang.

“Kami sudah siap jika itu sudah menjadi perintah pak gubernur. Minggu depan insya Allah sudah kita mulai distribusinya kepada petani,” jelasnya.

Pada Bakti Sosial NKRI Peduli yang digelar di Kecamatan Anggrek, Gubernur didampingi istri Idah Syahidah menyerahkan santunan dari Baznas kepada 1.000 warga yang hadir. Santunan senilai Rp100.000 per orang selanjutnya bisa dibelanjakan pasar murah yang disediakan oleh pemprov. (HMsprov : Isam / Vivi)

KOTA GORONTALO, Humas – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPR) Provinsi Gorontalo menggelar rapat yang membahas empat isu strategis tata ruang yaitu pekerjaan pembangunan bendungan Bolango Ulu, kesesuaian lokasi pembangunan perumahan PT. Ayo Bangun Gorontalo, rekomendasi Gubernur tentang revisi RTRW Kabupaten Bone Bolango dan tentang pelabuhan Anggrek. Rapat bersama Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) ini dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, Senin (4/3/2019) di ruang Huyula Kantor Gubernur.

Dalam rapat tersebut, sekdaprov mengingatkan jika revisi harus segera dipercepat untuk kelengkapan yang menjadi dasar pembangunan yang ada di daerah.

Menurutnya, agar usulan ini jalan, harus ditentukan dulu durasi waktu kapan selesainya dengan mempertimbangkan proses teknokratis, top-down-up dan partisipatif yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

“Nanti kita tentukan memang durasi waktunya karena sangat menentukan perubahan RTRWnya. Karena kalau lama-lama, RTRW ini tidak akan jadi. Ada isu baru, gak jadi lagi,” jelas Darda.

Darda menambahkan, usulan ini termasuk didalamnya perluasan pelabuhan Anggrek. Ini sangat menentukan perkembangan Provinsi Gorontalo itu sendiri.

“Kalau kita tidak mulai sekarang stepnya, usulan ini tidak akan pernah selesai,” ujar Sekda Darda.

Terkait dengan pembangunan perumahan di kabupaten Gorontalo yang berada di jalur Gorontalo Auto Ring Road (GORR), sekda menguraikan, pembangunan perumahan harus disesuaikan dengan jalan GORR itu sendiri, karena ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi.

“Karena ini jalan bebas hambatan jangan sampai mempengaruhi fungsi GORR tersebut,” pungkasnya. (Hmsprov - Nova/ Editor: Asriani)

Kota Gorontalo, Humas – Menanggapi isu miring yang beredar tentang warga trasmigran yang belum mendapatkan lahan dalam sepuluh tahun terakhir, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menggelar rapat bersama bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (04/03/2019).

Sebelumnya seorang warga transmigran bernama Paijo (60) nekad menerobos kerumunan dan menuju ke arah Presiden Joko Widodo. Kala itu Presiden Jokowi mengikuti panen raya jagung di Desa Botuwumbato, Kecamatan Kwandang, Gorontalo Utara, Jumat pekan lalu.

Meluruskan hal tersebut, Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Gorontalo Titianto Pauweni menjelaskan bahwa yang disampaikan Paijo adalah hal yang tidak benar.

“Yang bersangkutan merupakan seorang transmigran dan tinggal di Desa Puncak. Namun, apa yang disampaikannya ke Presiden Jokowi sepenuhnya tidak benar”, ungkapnya.

Pasalnya menurut Titianto, Paijo menerima program bantuan transmigrasi umum tahap pertama di tahun 2009. Dalam penyaluran bantuan tersebut sebanyak 125 KK transmigran yang terakomodir menerima bantuan rumah. Setiap kepala keluarga menerima bantuan rumah dan 1 hektar lahan untuk digarap.

“Tidak benar kalau dikatakan beliau belum menerima bantuan rumah dan lahan, karena namanya ada di daftar penerima bantuan sebanyak 125 KK tersebut dan dapat dipastikan telah menerima penuh bantuannya”, ungkapnya.Meluruskan hal tersebut, Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Gorontalo Titianto Pauweni menjelaskan bahwa yang disampaikan Paijo adalah hal yang tidak benar.

“Yang bersangkutan merupakan seorang transmigran dan tinggal di Desa Puncak. Namun, apa yang disampaikannya ke Presiden Jokowi sepenuhnya tidak benar”, ungkapnya.

Pasalnya menurut Titianto, Paijo menerima program bantuan transmigrasi umum tahap pertama di tahun 2009. Dalam penyaluran bantuan tersebut sebanyak 125 KK transmigran yang terakomodir menerima bantuan rumah. Setiap kepala keluarga menerima bantuan rumah dan 1 hektar lahan untuk digarap.

“Tidak benar kalau dikatakan beliau belum menerima bantuan rumah dan lahan, karena namanya ada di daftar penerima bantuan sebanyak 125 KK tersebut dan dapat dipastikan telah menerima penuh bantuannya”, ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas PNM, ESDM dan Nakertrans Provinsi Gorontalo Husain Hasni membenarkan pernyataan Titianto. Husain menyebut ada laporan terkait penyalahgunaan lahan bantuan yang dikerjasamakan warga dengan perusahaan sawit.

“Menurut data yang saya terima dilapangan, ada sebanyak 44 KK yang terindikasi telah menjual lahan bantuan tersebut kepada perusahaan sawit. Dan termasuk di dalamnya ada nama Pak Paijo ini. Nah, itu akan kami telusuri”, tambahnya.

Setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan tersebut, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menegaskan pihaknya akan mengusut tuntas hal ini. Menurutnya, hal ini akan diperkarakan ke ranah hukum jika pernyataan Paijo hanyalah karangan bebas belaka dan juga akan menulusuri tindakan penyalahgunaan lahan bantuan.

“Besok (Selasa), saya akan datang langsung ke lokasi pemukiman transmigran tersebut, akan saya kumpulkan semuanya, pimpinan OPD terkait, kepala desa, camat, pihak kepolisian dan termasuk Pak Paijo ini, akan kita selesaikan semuanya di sana. Jika memang terbukti apa yang disampaikan ke Presiden adalah kebohongan maka akan di proses melalui jalur hukum”, tutupnya. (Hmsprov - Gina)

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Untuk pertama kalinya Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Gorontalo mencetak Bintara Polri. Angkatan 42 itu dinyatakan lulus usai mengikuti Pendidikan dan Pembentukan Bintara (Diktukba) selama 7 bulan.

199 bintara diambil sumpah dan dilantik oleh Kapolda Gorontalo Brigjenpol Rachmad Fudail, Senin (04/03/2019). Prosesi pelantikan ditandai dengan pemasangan pangkat Brigadir Dua kepada empat orang perwakilan.

“Ini angkatan pertama SPN Batudaa. Ini program yang cukup singkat, satu tahun kita bangun (SPN) dan 7 bulan mereka dididik. Mudah-mudahan ini menambah kekuatan kita,” terang Kapolda usai acara.

Lebih lanjut jenderal bintang satu itu menjelaskan, proses distribusi personil belum Akan dilakukan dalam waktu dekat. Anggota baru masih akan ditempa dengan keterampilan khusus yang dibutuhkan saat di lapangan nanti.

Kapolda membenarkan ada 4 anggota yang akan mengikuti diklat Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror. Sisanya mengisi satuan satuan Polri seperti Sabhara, Polair dan lainnya.

“Kita mau mantapkan dulu untuk anak-anak ini di SPN lagi. Mungkin satu bulan sampai dua bulan. Selama 7 bulan kan sesuai kurikulum, tapi kita mantapkan sesuai dengan tantangan tugas kita ke depan,” imbuh Fudail.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie tidak bisa menutupi rasa bangganya. Rusli menyebut Kapolda dan jajarannya sukses membangun SDM Polri mulai dari tahap perencanaan, pembangunan fisik SPN hingga melahirkan lulusan perdana.

“Ibaratnya seperti tanaman, sudah sukses menanam maka hari ini buahnya kita petik. Jadi kita harus bersyukur dan bangga atas pencapaian ini,” ucap Rusli.

Gubernur Gorontalo dua periode itu berharap agar bintara lulusan SPN Batudaa menjadi polisi yang profesional dalam melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. (Hmsprov - Isam)

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo