>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

OTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) standar pelayanan perizinan sektor ketenagalistrikan yang dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di Hotel Damhil, Kota Gorontalo, Rabu (6/3/2019).

“Pengelolaan ketenagalistrikan sangat penting untuk mendukung tumbuhnya industri dan UMKM sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo,” kata Wagub Idris Rahim dalam sambutannya.

Idris menuturkan, untuk menjamin penyediaan tenaga listrik, pengelolaan dan pemanfaatannya, pemerintah telah menerbitkan peraturan terkait dengan bidang usaha ketenagalistrikan. Peraturan tersebut di antaranya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menerbitkan Izin Operasi, Surat Keterangan Terdaftar, atau Laporan.

“Terhadap berbagai aturan tersebut perlu adanya sosialisasi kepada publik, khususnya menyangkut penggunaan pembangkit listrik berupa genset dengan kapasitas di atas 200 KVA,” imbuhnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Amir Hadju, mengutarakan bahwa pelaksanaan FKP selain bertujuan untuk mensosialisasikan pengoperasian genset, juga bermaksud untuk mendapatkan data, infomasi, dan masukan dari publik terkait standar pelayanan perizinan sektor ketenagalistrikan.

“Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo telah melayani pengurusan izin operasi genset di atas 200 KVA, surat keterangan terdaftar genset dengan kapasitas 25 sampai 200 KVA, serta laporan untuk genset 20 sampai 25 KVA,” jelas Amir.

FKP yang diikuti oleh 100 peserta dari pelaku usaha, akademisi, dan asosiasi, menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Kepolisian Daerah Gorontalo. (Hmsprov - Haris)

 

KOTA GORONTALO, Humas – Pelaku usaha maupun perorangan yang menggunakan pembangkit listrik berupa generator set (genset) di atas 200 KVA harus menggunakan izin operasi. Hal ini terungkap pada Forum Konsultasi Publik standar pelayanan perizinan sektor ketenagalistrikan yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo di Hotel Damhil, Kota Gorontalo, Rabu (6/3/2019), yang dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim.

Dalam arahannya Wagub Idris Rahim mengatakan, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, penggunaan genset di atas 200 KVA harus punya izin operasional. Diutarakannya, undang-undang tersebut juga mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengantongi izin berupa sanksi administrasi, pidana, hingga denda sebesar-besarnya Rp4 miliar.

“Tentunya kita tidak menginginkan ada pelaku usaha yang terkena sanksi tersebut. Oleh karena itu aturan ini perlu disosialisasikan karena pengelolaan ketenagalistrikan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi, serta tumbuhnya sektor industri dan UMKM di Provinsi Gorontalo,” kata Wagub Idris Rahim.

Sejauh ini lanjut Idris, kapasitas listrik di Provinsi Gorontalo sudah mengalami surplus hingga 50 mega watt. Namun karena sistem kelistrikan yang digunakan masih interkoneksi, sehingga sangat rawan terhadap gangguan dan pemadaman yang diakibatkan oleh bencana alam.

“Kondisi inilah sehingga para pelaku usaha masih menggunakan genset sebagai cadangan untuk mensuplai listrik. Untuk itu melalui forum ini saya harapkan bisa menghasilkan kesepakan yang dapat diimplementasikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Idris.

Sementara itu Kepala Bidang Energi Ketenagalistrikan Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Rasam Sabaya, menjelaskan bahwa izin operasi pembangkit listrik terbagi dalam tiga klasifikasi, yaitu izin untuk pembangkit dengan kapasitas di atas 200 KVA, 25 sampai 200 KVA, serta kapasitas 20 sampai 25 KVA.

“Untuk genset di atas 200 KVA menggunakan izin operasi dengan persyaratan administrasi dan teknis yang sudah ada di Bagian Perizinan. Kemudian untuk yang 25 sampai 200 KVA menggunakan surat keterangan terdaftar, dan untuk yang kapasitas 20 sampai 25 KVA hanya berupa laporan saja untuk jenis pembangkit yang digunakan,” tandas Rasam. (Hmsprov -Haris)

Dua lokasi didatangi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama rombongan untuk menyelesaikan masalah lahan transmigrasi di Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Selasa (05/03/2019).

Di lokasi Sub B yang dihuni oleh lebih kurang 155 KK nasibnya “lebih baik”. Warga transmigran tahun 2011 itu sebagian besar sudah menerima lahan Usaha 1 masing-masing 900 meter persegi. Mereka tinggal menanti janji lahan usaha 2 yang belum teralisasi.

Pihak Dinas Transmigrasi Kabupaten Gorontalo berdasarkan hasil rapat beberapa waktu lalu pernah menjanjikan bantuan ternak sapi sebagai kompensasi lahan usaha 2. Kompensasi yang ditolak warga karena hanya berupa anakan sapi.

Di lokasi milik Paijo di Sub A lebih kompleks. Selain status kepemilikan lahan usaha 1 masih belum jelas, lahan usaha 2 statusnya sama dalam hal kejelaaan letak dan kepemilikan. Sebagian di antaranya bahkan sudah dikerjasamakan dengan perusahaan sawit dengan sistem plasma (bagi hasil).

“Umpama lahannya pak Marzuki yang bermasalah, kita lapor maka pindah lagi ke atas (pindah lahan lain). Jadi sebetulnya kita belum tau itu lahan 1 atau lahan 2. Kemudian ada sebuah perusahaan (sawit) mencari lahan. Orang lokal bilang itu tanah jawa-jawa (meskipun belum diketahui pasti itu lahan siapa),” terang Paijo.

Warga tidak punya banyak pilihan. Kepemilikan tanah yang kabur dengan himpitan ekonomi membuat mereka setuju dikerjasamakan. Terlebih ada klaim yang menyebut tanah itu sebetulnya sudah berada di luar koordinat transmigran alias berstatus tanah HGU sawit.

“Kasihan pak kami hanya bekerja menjadi buruh, tanpa ada kepastian lahan. Kami kemarin kumpul uang beli tanah harga dua puluh juta tidak ada. Tanah di sini sudah mahal pak, dua puluh lima juta satu hektar. Kita tidak mencari siapa yang salah, yang penting nasib kami mana yang belum dapat segera teralisasi,” timpal warga lain.

Jika persoalan tanah selesai, maka persoalan lain menanti. Beberapa aspirasi yang didengar langsung oleh Gubernur Rusli yakni menyangkut akses jalan ke perkampungan. Hampir di semua daerah transmigrasi di pedalaman, masalah jalan rusak sudah menjadi rahasia umum.

Berikutnya menyangkut Ketersediaan air bersih. Bagi warga yang tinggal di bukit-bukit, ketersediaan air bersih menjadi barang langka. Atas inisiatif pemprov beberapa tahun lalu, sudah dibangun penampungan air bersih di beberapa titik.

“Menyangkut air bersih pak, kebetulan air ini program provinsi pak dan sudah dimanfaatkan oleh warga. Yang dituntut oleh pak Hartoyo (perwailan warga) itu menyangkut sambungan ke rumah-rumah,” kata Lasindrang Hemu, mantan kepala desa setempat. (Bersambung). (Hmsprov - Isam)

Semuanya berawal dari kisah Paijo (60) warga desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Warga transmigran asal pulau Jawa itu nekad menerobos barikade Paspampres untuk curhat kepada Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Gorontalo, Jumat pekan lalu.

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Sambil menangis Paijo meminta agar masalah lahan warga transmigran di desanya mendapat perhatian presiden. Jokowi mengiyakan dan meminta agar keluhan tersebut dicatat ajudan. Curhatan 1 menit itu pun seolah membawa berkah baginya dan ratusan warga transmigran.

Seusai menggelar rapat gabungan dengan pemerintah kabupaten, BPN dan dinas teknis lainnya pada Senin kemarin, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bergerak cepat untuk turun ke lokasi. Rusli tidak puas hanya mendengar laporan, ia ingin turun langsung melihat keluhan warga dan menyelesaikannya.

“Saya kemarin sempat mendengar langsung keluhan pak Paijo ini. Kebetulan saya berdiri di dekat pak presiden. Saya merasa malu karena ada warga yang mengadu terutama masalah lahan yang belum selesai. Makanya saya turun hari ini untuk menyelesaikan masalah ini,” terang Rusli, Selasa (05/03/2019).

Hasil temuan di lapangan cukup memiriskan. Kondisi lebih kurang 275 kepala keluarga (KK) warga transmigran di Desa Puncak, Kecamatan Pulubala jauh dari kata ideal. Angka itu terdiri dari 137 transmigran asal pulau Jawa dan 138 warga lokal.

Satu-satunya yang membuat mereka puas yakni fasilitas rumah yang disediakan pemerintah cukup baik. Selebihnya masalah lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 hingga sekarang belum jelas sertifikat kepemilikannya.

“Tanggal 21 November 2009 kami tiba di Gorontalo. Alhamdulillah kami senang sekali rumah-rumah ini menjadi keunggulan kabupaten di sini dibandingkan lain. Tapi setelah beberapa bulan kami di sini pembagian lahan tidak seusai,” jelas Paijo yang dihadirkan bersama warga lain saat berdialog dengan gubernur dan sejumlah pejabat daerah.

Jarak lahan yang jauh dari pemukiman serta kemiringan lahan yang cukup terjal menjadi keluhan warga transmigran. Masalahnya tidak sampai di situ. Lahan tersebut merupakan lahan tidur yang dihibahkan oleh warga setempat. Belakangan setelah dikelola oleh transmigran diklaim kembali oleh yang punya. Kepastian lahan pun menjadi suram.

“Lahannya itu alang-alang. Kita mulai buka pak. Tapi ada kendala yang mana tuan tanah datang, pak saya tidak ikut trans. Itu lahan saya (maksudnya diambil lagi oleh pemilik tanah). Kami tidak mau tau, sebab yang fasilitasi pemerintah. Kami tau ada tanah yang dijanjikan,” jelas Paijo dengan rinci.

Berbagai upaya sudah dilakukan. Laporan sudah disampaikan kepada Kepala UPT Transmigrasi, Dinas Transmigrasi Kabupaten dan Provinsi. Bahkan mereka mengaku sudah mengirim surat ke Kementrian Nakertrans tahun 2009 lalu.

“Waktu itu masih pak Muhaimin (Menteri Nakertrans era Presiden SBY). Kehadiran pak Muhaimin ke sini ternyata juga tidak menyelesaikan masalah karena tidak ada dialog seperti yang dilakukan pak Rusli saat ini,” terang Paijo.(Bersambung) (Hmsprov - Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Ribuan warga Kota Gorontalo tumpah ruah di lokasi pasar murah yang digelar Pemprov Gorontalo di lapangan Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Selasa (5/3/2019).

Usai sambutan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, warga langsung berebutan untuk membeli berbagai komoditas pangan dan bahan kebutuhan pokok lainnya yang dijual dengan harga yang sangat murah.

“Semua bahan kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah ini saya minta dijual dengan harga serba Rp5 ribu,” ujar Gubernur Rusli Habibie yang disambut tepuk tangan riuh oleh seluruh warga.

Beras yang biasanya di pasar murah dijual dengan Rp7 ribu, dijual dengan harga Rp5 ribu perkilogram. Begitu pula halnya untuk komoditas lainnya seperti minyak goreng, gula pasir, bawang putih, dan bawang merah. Bahkan untuk rica yang harga di pasar mencapai Rp40 ribu perkilogram, pun dijual dengan harga Rp5 ribu. Demikian pula halnya ikan tuna untuk ukuran setengah kilogram yang harganya Rp30 ribu, juga dijual dengan harga Rp5 ribu.

“Ini adalah perintah Presiden Jokowi agar pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat, melayani dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok,” terang Gubernur Gorontalo dua periode tersebut.

Pada kesempatan itu Gubernur Rusli Habibie juga menyerahkan bantuan Rumah Hunian Idaman Rakyat (RH-IR). Pemprov Gorontalo mengalokasikan bantuan RH-IR di Kecamatan Kota Timur sebanyak tujuh unit dengan anggaran sejumlah Rp217 juta. Sementara secara keseluruhan bantuan RH-IR untuk Kota Gorontalo sebanyak 63 unit dengan total alokasi anggaran sebesar Rp1,953 miliar. (Hmsprov - Haris)

KOTA GORONTALO, Humas – Untuk mendorong penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak tepat waktu, Pemprov Gorontalo memberikan sanksi bagi PNS yang mengabaikannya. Salah satunya dengan menunda pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi PNS bersangkutan.

“Kebijakan ini sudah beberapa tahun kami terapkan. Siapa yang belum melaporkan SPT tahunan maka TKD-nya kami tahan (tidak dibayarkan). Kebijakan ini juga berlaku untuk LHKSN (Laporan Harta Kekayaan ASN). Ini efektif untuk mendorong PNS melaporkan dan membayar pajak,” beber Rusli usai melaporkan SPT Pajak Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo, Selasa (05/03/2019).

Kebijakan tersebut juga diakui oleh Kepala KPP Pratama Gorontalo Daud Suranto. Menurutnya, sejak awal tahun ini animo PNS pemprov untuk melaporkan SPT tahunan sangat tinggi. Masalahnya sekarang tinggal mendorong pemda kabupaten/kota dan instansi swasta melakukan langkah yang sama.

“Dari bulan kemarin teman-teman di pemprov mulai melaporkan SPT-nya. Jadi kami berterima kasih kepada pemprov biar semua pegawainya taat melaporkan SPT dan membayar pajak. Kabupaten/kota mungkin akan coba kita edukasi, pemprov sudah memberi contoh yang baik,” puji Daud.

Lebih lanjut Daud menjelaskan, KPP Pratama Gorontalo menargetkan realisasi pajak tahun 2019 sebesar Rp940 miliar. Angka itu relatif lebih tinggi dari realisasi pajak tahun sebelumnya yang hanya Rp774 miliar atau 76 persen dari target.

“Kami optimis (target bisa teralisasi). Sekarang ada banyak proyek baru juga ya ada bendungan, penerusan PLTU di Anggrek. Kami melihat ekonomi Gorontalo akan tumbuh sehingga kami optimis bisa menaikkan performance di tahun ini,” imbuhnya. (Hmsprov - Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menjadi kepala daerah di Gorontalo yang terdepan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahun. Didampingi sejumlah pejabat pemprov, Gubernur Rusli datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo, Selasa (05/03/2019).

Di tempat tersebut Gubernur Rusli sudah ditunggu oleh Kepala KPP Pratama Gorontalo, Daud Suranto dan jajarannya. Mantan Bupati Gorontalo Utara itu diminta mengisi dan melaporkan SPT secara online.

“Sementara ini bapak gubernur yang paling bertama (melaporkan SPT). Setelah ini kami akan road show sowan ke Forkopimda biar nanti bapak-bapak pimpinan di Gorontalo bisa melakukan pelaporan SPT-nya dengan cepat,” ungkap Daud Suranto.

Lebih lanjut Daud menjelaskan, KPP Pratama Gorontalo menargetkan realisasi pajak tahun 2019 sebesar Rp940 miliar. Angka itu relatif lebih tinggi dari realisasi pajak tahun sebelumnya yang hanya Rp774 miliar atau 76 persen dari target.

“Kami optimis (target bisa teralisasi). Sekarang ada banyak proyek baru juga ya ada bendungan, penerusan PLTU di Anggrek. Kami melihat ekonomi Gorontalo akan tumbuh sehingga kami optimis bisa menaikkan performance di tahun ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku senang bisa menyampaikan SPT tahunan. Sebagai kepala daerah, Rusli ingin memberikan contoh menjadi warga negara yang taat pajak.

“Bahwa pajak itu sangat dibutuhkan, karena dari pajak salah satu sumber keuangan kita membangun negara ini termasuk Gorontalo,” tandasnya.

Rusli mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak. Termasuk pajak untuk kendaraan bermotor yang dikelola oleh pemerintah daerah. Ia mengisahkan, pernah menegur pengguna jalan yang masuk ke halaman rumah warga karena menghindari razia kendaraan oleh petugas.

“Saya turun (menegur mereka). Kalian minta jalan harus bagus, penerangan jalan harus ada, jembatan harus ada, tapi kalian tidak mau bayar pajak. Padahal dari pajak itu untuk membangun semuanya. Lucu kan?,” jelas Gubernur Gorontalo dua periode itu.

Kebijakan melaporkan SPT tahunan dan membayar pajak tepat waktu juga ditularkan kepada PNS di lingkungannya. Gubernur menerapkan sanksi bagi PNS yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan dengan cara tidak membayarkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). (Hmsprov - Isam)

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Empat panti asuhan di Kabupaten Gorontalo menerima bantuan ikan segar dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Bantuan diserahkan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di panti asuhan Ummul Iman, Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Selasa (5/3/2019).

Keempat panti asuhan tersebut yaitu Ummul Iman, Aisiyah, Al Hikmah, dan panti asuhan Al Falah. Jumlah bantuan ikan segar untuk keempat panti asuhan itu sebanyak 156 kilogram dari total 396 kilogram yang dialokasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo di wilayah Kabupaten Gorontalo.

“Program ini adalah janji saya untuk anak-anak panti asuhan agar mereka lebih banyak mengkonsumsi ikan dan bisa menjadi anak-anak yang cerdas,” kata Gubernur Rusli Habibie.

Secara keseluruhan Pemprov Gorontalo mengalokasikan bantuan ikan segar kepada 41 panti asuhan yang dihuni oleh 1.350 anak. Bantuan ikan segar disalurkan tiap bulan dan setiap anak mendapat satu kilogram ikan segar.

“Bantuannya sesuai jumlah anak panti. Kalau anak pantinya ada 10 orang, ya menerima 10 kilogram. Kalau 100 anak, bantuannya juga 100 kilogram,” ujar Rusli.

Gubernur Gorontalo dua periode itupun berjanji akan melanjutkan program bantuan ikan segar untuk anak-anak panti asuhan. Bahkan secara pribadi, Rusli berjanji akan membantu seluruh panti asuhan di Provinsi Gorontalo dari hasil panen lahan pertanian miliknya.

“Setiap panti asuhan akan saya bantu masing-masing 100 kilogram dari hasil panen lahan kami pribadi. Insyaa Allah bantuan ini jadi berkah bagi kita semua,” terang Gubernur Rusli Habibie.

Selain bantuan ikan segar, Gubernur juga menyerahkan bantuan motor berkotak pendingin (cool box) sebanyak 6 unit senilai Rp150 juta. (Hmsprov - Haris)

Kota Gorontalo, Humas – Sekertaris daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, membuka kegiatan Sosialisasi Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) yang digelar oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Selasa, (5/3/2019) di Balroom Hotel Grand Q, Kota Gorontalo.

Sekda Darda dalam kesempatan tersebut mengatakan upaya pencegahan dengan sosilasasi dini resiko PTM ini sesuai dengan Permenkes Nomor 71 tahun 2015. Dimana dinyatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan yang paling efektif adalah dengan mengendalikan faktor resiko. Diantaranya dengan mengendalikan karakteristik, tanda atau kumpulan gejala penyakit pada individu yang secara statistik berhubungan dengan peningkatan kejadian kasus baru berikutnya.

“Kasus PTM memang tidak ditularkan, tapi resikonya mematikan. Namun PTM bisa dicegah dengan mengendalikan faktor risiko melalui deteksi dini dan salah satu upaya yang pemerintah lakukan adalah dengan membentuk Pos Pembinaan PTM (Poshbindu PTM) di desa-desa,” kata Sekda

Sekda menambahkan nantinya setelah sosialisasi ini, ada sekitar 100 desa di Gorontalo se Kabupaten / Kota yang dipilih sebagai lokus dari pelaksanaan deteksi dini faktor risiko PTM untuk tahun 2019 ini. Menurutnya sosialisasi ini perlu langsung ditindaklanjuti mengingat penyebab meningkatnya kasus-kasus PTM ini berkaitan erat dengan pola hidup masyarakat yang kurang sehat

”Untuk penyakit tidak menular yang bisa dicegah secara dini tersebut ada sebanyak 20 jenisnya. Namun yang dominan saat ini adalah hipertensi, stroke, jantung, gagal ginjal, dan Kanker. Di Gorontalo sendiri penyakit jantung naik sebesar 2 persen sebagai salah satu penyakit yang mematikan,” jelasnya

Untuknya ia berharap kepada semua peserta sosialisasi ini utamanya pengelola Posbindu PTM yang ada di setiap puskesmas untuk terus berperan dalam pencegahan dan penemuan PTM ini. Karena sasaran dari Pospindu PTM adalah masyarakat usia 15 tahun ke atas baik itu dengan kondisi sehat, masyarakat beresiko maupun masayarakat dengan kasus PTM.

Peserta kegiatan ini berjumlah 125 orang yang terdiri dari perwakilan Kabupaten / Kota diantaranya camat, Ketua TP.PKK kecamatan, kepala puskesmas, Lurah dan Kades, kepala seksi yang mengelolah dana desa dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, kepala seksi dan pengelola program PTM se Kab/Kota serta pengelolah Posbindu Puskesmas. (Hmsprov - Echin)

KOTA GORONTALO, Humas – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI akan mengembangkan destinasi pariwisata berbasis mitigasi bencana di Gorontalo yang tergabung dalam wilayah regional III Sulutenggo. Hal ini dipastikan dengan dilaksanakannya bimtek Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional III, Wilyah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah, yang berlangsung di Ballroom Grand Q Hotel, Kota Gorontalo, Senin (4/3/2019).

Dalam kesempatan tersebut Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional III Herwan Wirasto, mengatakan Indonesia dikaruniai daya tarik alam terindah di dunia. Namun di balik keindahan alam tersebut posisi Indonesia yang berada di daerah ‘cincin api’ (ring of fire) merupakan negara yang rawan bencana. Hampir setiap tahun mengalami bencana alam, seperti gempa bumi, erupsi, maupun tsunami yang kerap kali berdampak pada pariwisata.

“Oleh karenanya mitigasi bencana ini merupakan hal penting karena merupakan landasan dimana kita melakukan pembangunan wilayah kedepan. Kalau kita tarik pada bidang pariwisata, nah ini yang harus kita cermati karena bagaimanapun juga wisatawan itu sangat sensitif dengan hal yang terkait dengan safety dan security,” ungkapnya

Hermawan menambahkan dalam pengembangan pariwisata kedepan, semu pihak sudah harus memperhatikan faktor-faktor keselamatan. Misalnya bagaimana struktur bangunan hotel yang sudah harus tahan gempa dan lain sebagainya

“Sekarang eranya digitalisasi, beda dengan zaman dulu. Kita harus memperhatikan tren di dalam pariwisata yang berubah sangat cepat. Kemudian juga teknologi sudah berubah, sehingga ini yang perlu diantisipasi dengan menghasikan produk-produk yang sesuai dengan keselamatan wisatawan,” tambahnya

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba menambahkan dalam pembangunan kepariwisataan setidaknya meliputi empat hal yakni pembangunan destinasi wisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata dan pembangunan pariwisata. Keempat bidang pembangunan tersebut, harus berjalan simultan dan tidak hanya berfokus pada pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata semata

“Semua harus didukung dengan pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata. Untuknya saya berharap bimtek ini bisa menjadi sarana untuk membangun kemitraan dan kerjasama terutama di tiga Provinsi ini, dengan saling mengisi dan mendukung sehingga tercipta sebuah kawasan destinasi pariwisata yang lebih aman dan maju,” tuturnya. (Hmsprov - N0va/ Editor - Echin)

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo