>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

Jakarta, Humas – Memasuki hari ke empat Ramadan, Badan Penghubung Provinsi Gorontalo menginisiasi peningkatan kualitas kerja dalam hal pelayanan dan pengembangan potensi.

Hal itu diutarakan dalam pelaksanaan kegiatan Sharing Session bersama Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Kepala Bappeda Gorontalo, Direktur Pembinaan Urusan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI, yang dirangkaikan dengan Buka Puasa bersama, Jumat (10/05/2019).

Direktur Pembinaan Urusan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI, Muhajirin mengatakan bahwa etos kerja harus terus ditingkatkan meski dalam keadaan berpuasa.

“Meskipun sedang melaksanakan ibadah puasa seharusnya kita bisa meningkatkan etos kerja, sebab puasa adalah salah satu jalan untuk bisa menjadikan tugas sebagai ladang amal”, ungkapnya saat membawakan kuliah tujuh menit (kultum) jelang waktu berbuka puasa.

Masih menurut Muhajirin, saat ini kebanyakan orang memanfaatkan momentum bulan Ramadan untuk bermalas-malasan, sehingga pekerjaan menjadi terhambat.

“Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengembangkan diri dalam bekerja. Hal itu tentu juga didukung dengan adanya kerjasama yang baik antar sesama pegawai dan antara atasan dan bawahannya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Gorontalo di Jakarta, Arfan Seru Jusuf berharap kegiatan ini dapat mempererat sinergitas dan kerjasama baik antar pegawai BPPG maupun antara Badan Penghubung bersama OPD lainnya.

Turut hadir, Asisten II Bidang Pembangunan, Kepala Bappeda beserta jajarannya, Karo Humas Provinsi Gorontalo, serta tamu undangan dan pegawai BPPG.

Pewarta : Badan Penghubung

Editor : Gina - Humasprov

Jakarta, BPG – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, berharap kerjasama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemprov Gorontalo dengan Badan Penghubung Provinsi Gorontalo di Jakarta, diperkuat.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Sharing Sassion yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di Kantor Badan Penghubung, Jl. Kedodong Raya, Rawamangun, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

“Kerjasama harus terus kita perkuat. Terlebih melihat lokasi Badan Penghubung ini berada di Jakarta, mestinya OPD yang ada di Gorontalo bisa bersinergi dan mengsingkronisasikan urusan di daerah untuk di kembangkan oleh Badan Penghubung di tingkat pusat, karena mereka bisa bertemu langsung dengan kementerian dan sebagainya,” kata Darda

Darda menambahkan selama ini kinerja Badan Penghubung Gorontalo diapresiasi karena menunjukan peningkatan pola pikir dan kinerja yang ditampakkan. Ia juga menilai bahwa Badan Penghubung memiliki potensi lebih, selain tupoksi yang tercantum dalam Pergub nomor 81 tahun 2016.

“Selain bertugas untuk memberikan pelayanan kepada pimpinan, Badan Penghubung ini juga harusnya dapat menjembatani segala urusan yang terkait dengan pembangunan di Provinsi yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi prosesnya bisa lebih cepat,” tandasnya.

Pewarta : Badan Penghubung
Editor : Echin - Humas prov

JAKARTA, PUPR – Untuk memaksimalkan hasil penerbitan penetapan lokasi (PENLOK) rencana pembangunan Bendungan Bulango Ulu, yang akan di ajukan ke Gubernur Gorontalo untuk di sahkan. Sekertaris tim persiapan pendataan awal yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto, menghadiri rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo yang di hadiri langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Sekertaris Daerah (SEKDA) Provinsi Gorontalo, walikota Gorontalo Marten A.Taha, SEKDA KabupatenBone Bolango Ishak Ntoma, kepala kejaksaan tinggi negeri Gorontalo Firdaus Dewilmar, ketua tim persiapan Sutan Rusdi. Sedangkan untuk kementrian PUPR di hadiri oleh Direktur Jenderal (DIRJEN) Sumber Daya Air (SDA) Hari Suprayogi, Kepala Pusat Bendungan Kementrian PUPR ibu I Made, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) sulawesi II Adenan Rasyid di kementrian PUPR, kamis (09/05/2019).

“Tadi sudah di gelar rapat koordinasi untuk pembahasan penerbitan surat keputusan (SK) PENLOK antara pemerintah Provinsi Gorontalo yang di hadiri langsung oleh bapak Gubernur Gorontalo, Sekda Provinsi Gorontalo dengan pihak kementrian PUPR dan Tim persiapan pendataan awal sendiri diperhadapkan dengan percepatan untuk pelaksanaan penerbitan SK PENLOK” jelas Handoyo Sugiharto saat wawancara via telepon.

Setelah tim persiapan pendataan awal melakukan pengimputan data langsung di lokasi rencana pembangunan bendungan Bulango Ulu beberapa waktu lalu, tim persiapan juga langsung melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pihak kejaksaan negeri Gorontalo sebagai pendamping dan pihak badan pertanahan nasional (BPN) Kabupaten Bone Bolango dengan bertujuan memperlengkap dokumen-dokumen.

“Berdasarkan hasil rapat koordinasi tadi maka telah di sepakati bahwa SK PENLOK rencana pembangunan Bendungan Bulango Ulu akan segera di tanda tangani oleh Bapak Gubernur Gorontalo dalam waktu dekat ini” ungkap Handoyo

Pembangunan bendungan Bulango Ulu sendiri sudah di rencanakan sejak tahun 2014 saat pembahasan RPJMN 2014-2019 dan manfaat dari pembangunan bendungan Bulango Ulu, sangat banyak seperti penyediaan air baku, penanggulangan banjir, membantu masalah pertanian, pembangkit listrik, tempat obyek wisata dan yang lebih utama untuk kemaslahatan masyarakat Provinsi Gorontalo.


Pewarta – Yudi/PUPR
Editor – Dahlan/PUPR

KOTA GORONTALO, Humas – Setiap bulan Ramadan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo secara rutin menggelar tadarus Al Quran di tiga tempat, masing-masing di rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, serta di rumah dinas Sekretaris Daerah.

Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya pada pembukaan tadarus Al Quran di rumah jabatan Wakil Gubernur Gorontalo, Kamis (9/5/2019), mengatakan bahwa kegiatan tadarus Al Quran bertujuan untuk menyemarakkan bulan suci Ramadan dengan memperbanyak membaca Al Quran dan ibadah-ibadah lainnya.

“Kita umat muslim diwajibkan untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, salah satunya memperbanyak membaca kitab suci Al Quran,” ucap Idris.

Namun demikian Idris mengingatkan, membaca Al Quran hendaknya tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan saja, tetapi harus dilakukan setiap saat. Menurutnya, tadarus Al Quran merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt serta dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan yang berimplikasi pada sikap dan perilaku positif, dapat mengontrol diri, memperoleh ketenangan, lisan terjaga, dan istiqamah dalam beribadah.

“Sehingga itu Al Quran harus dibaca setiap hari, dipahami maknanya, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Tadarus Al Quran di rumah jabatan Wakil Gubernur Gorontalo diikuti oleh lima kelompok pengajian, masing-masing dari Majelis Taklim An Nur, Al Maghfirah, Al Mukhlisin, Majelis Taklim Kecamatan Sipatana, serta WIA Kota Gorontalo. Kegiatan tadarus akan berlangsung setiap malam setelah shalat tarawih selama 12 hari kedepan, mulai tanggal 9 hingga 20 Mei 2019.

Pewarta : Haris - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo menyerahkan Laporan Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018. Dokumen Laporan Temuan Pemeriksaan diserahkan oleh Pelaksana Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Subhan Afandi, kepada Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim, di ruang kerja Wakil Gubernur Gorontalo, Kamis (9/5/2019).

Subhan menuturkan, dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terdapat beberapa catatan terhadap LKPD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2018, yang sebagian besar sudah ditindaklanjuti.

“Sebagian besar catatan kami sudah ditindaklanjuti, tersisa sembilan yang perlu ditanggapi. Kami mohon secepatnya untuk ditindaklanjuti,” harap Subhan.

Terkait hal itu Wagub Idris Rahim menegaskan bahwa Pemprov Gorontalo akan segera menanggapi beberapa catatan yang masih perlu ditindaklanjuti tersebut.

“Kita berusaha hari Senin pekan depan semua catatan itu sudah ditindaklanjuti,” ujarnya.

Lebih lanjut Idris menuturkan, Pemprov Gorontalo terus berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Idris juga optimis LPKD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2018 akan memperoleh penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Kita berkomitmen untuk terus meningkatkan proses pengawasan dan pencatatan dalam pengelolaan keuangan. Tujuannya untuk kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandas Wagub Idris Rahim.

Pemeriksaan LKPD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berlangsung selama 30 hari, terhitung sejak tanggal 1 April sampai 9 Mei 2019. Selanjutnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi Gorontalo tahun anggaran tersebut akan diserahkan kepada DPRD Provinsi Gorontalo pada rapat paripurna DPRD yang dijadwalkan akan berlangsung pada akhir bulan Mei 2019.

 

Pewarta : Haris - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Komandan Gugus Keamanan Laut (Dan Guskamla) Komando Armada (Koarmada) II, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Iwan Isnurwanto, M.A.P, M.Tr (HAN) bersilaturrahim dengan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim, di ruang kerja Wagub kompleks Gubernuran Gorontalo, Kamis (9/5/2019).

“Alhamdulillah, sebelumnya hanya angan-angan, hari ini bisa terwujud saya berada di Gorontalo,” ucap Laksma TNI Iwan Isnurwanto saat bertatap muka dengan Wagub Idris Rahim.

Jenderal Bintang Satu TNI Angkatan Laut tersebut mengutarakan tujuannya berkunjung ke Provinsi Gorontalo untuk memperkenalkan diri sebagai Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada II yang baru. Laksma TNI Iwan Isnurwanto dilantik pada tanggal 22 April 2019 oleh Panglima Koarmada II Laksda TNI Mintoro Yulianto.

“Kami sowan ke pak Wagub sekaligus memperkenalkan bahwa kami ada di laut untuk pengamanan laut kita. Kesejahteraan di darat bermula dari keamanan di laut,” tuturnya.

Sementara itu Wagub Idris Rahim atas nama Pemprov Gorontalo mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja Dan Guskamla Koarmada II ke Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan tersebut Idris mengutarakan harapannya agar Guskamla Koarmada II dapat menjaga keutuhan dan keamanan perairan NKRI khususnya di bagian utara Gorontalo.

“Bagian Utara Gorontalo itu cukup rawan karena berhadapan langsung dengan samudera yang berbatasan dengan negara-negara lain,” kata Idris.

Wagub juga berharap Guskamla Koarmada II dapat memfasilitasi pertemuan antara Kepala Daerah di wilayah Koarmada II guna membahas daerah tangkapan ikan bagi nelayan dengan kapasitas kapal 30 Gross Ton (GT) ke atas.

“Kadang kala nelayan kita yang hanya mengantongi izin dari pemerintah daerah ditangkap oleh petugas jika mereka mencari ikan di wilayah daerah lain. Kita perlu duduk bersama untuk menghasilkan kesepakatan menyangkut persoalan ini,” ungkap Idris.

Turut hadir pada silaturrahim tersebut Asops Guskamla II Kolonel Laut (P) Muhammad Syamsudin, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Gorontalo Letkol Laut (P) Tonny Sundah, serta Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo, Iswanta.

Pewarta : Haris - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Gorontalo pada tahun 2018 sebanyak 971.100 wisatawan, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 8.532 orang dan wisatawan nusantara 962.568 orang. Dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan, pada tahun 2016 hanya berkisar 572.317 orang, dan tahun 2017 tercatat sebanyak 789.969 orang.

“Tahun 2019 ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo terus melakukan berbagai langkah dan strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Di antaranya melalui kegiatan promosi pariwisata melalui media sosial, media cetak, dan media elektronik, serta turut serta pada forum-forum kepariwisataan dan pameran,” ungkap Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim pada Siaran Serentak Berjejaring Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Indonesia yang dilaksanakan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia di Studio Radio LPPL Suara Rakyat Hulondalo, Kota Gorontalo, Kamis (9/5/2019).

Pada dialog dengan tema ‘Pariwisata Indonesia Luar Biasa’, Idris mengutarakan tantangan yang dihadapi Pemprov Gorontalo dalam mengembangkan destinasi wisata antara lain masih minimnya investasi di sektor pariwisata, keterbatasan anggaran, minimnya sadar wisata masyarakat, serta sumber daya manusia di sektor pariwisata yang sangat terbatas.

Idris menuturkan, dari kurang lebih 86 destinasi wisata yang ada di Provinsi Gorontalo, baru dua destinasi yang dikelola oleh swasta, selebihnya masih tergantung dari anggaran pemerintah. Sementara dari total 984 sumber daya manusia pariwisata yang meliputi perhotelan, travel, guide, dan rumah makan, baru sebanyak 297 orang yang tersertifikasi.

“Ini tentunya yang menjadi tantangan kita bersama untuk mengembangkan pariwisata Gorontalo yang lebih mendunia. Butuh kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh pihak terkait untuk mengembangkannya, termasuk kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan kebersihan di sekitar destinasi wisata,” jelas Idris.

Sementara itu Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata RI, Rizki Handayani yang juga menjadi narasumber pada dialog tersebut mengatakan bahwa pihaknya membuat program-program inovasi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara nasional. Rizki mengungkapkan, meski target jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018 sebesar 17 juta wisatawan mancanegara tidak tercapai, tetapi dari perolehan devisa tahun 2018, sektor pariwisata mencapai 17,6 miliar US Dollar lebih tinggi dari target 2018.

“Kita terus dorong upaya-upaya extra ordinary khususnya wilayah Indonesia yang dekat dengan mancanegara untuk mencapai target jumlah wisatawan pada tahun 2019,” tandas Rizki.

 

Pewarta : Haris - Humasprov

Kota Gorontalo, Humas – Harga kebutuhan bahan pokok di Kota Gorontalo yang melonjak jelang Ramadan, langsung direspon Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dengan menggelar pasar murah yang dilaksanakan di Toko Tani Indonesia Center (TTIC), di jalan MH Thamrin Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.

Program ini dilaksanakan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan distributor bahan pangan seperti Bulog, Gapoktan, serta beberapa perusahaan swasta.

“Ini merupakan program tahunan dari Dinas Pangan Provinsi Gorontalo menjelang hari besar keagamaan” ujar Dharmawaty Bokings, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo yang mewakil Kepala Dinas saat membuka pasar murah, di TTIC, Kamis (9/5/2019).

Dharmawaty menambahkan, ini merupakan pasar murah tahap pertama. Akan ada pasar murah tahap kedua yang dilaksanakan pada tanggal 23-25 Mei nanti dengan mengambil lokasi yang sama dengan tahap pertama.

“Pasar murah tersebut dilaksanakan dalam rangka menjelang hari besar hari raya Idulfitri,” pungkas Dharmawaty.

Pasar murah yang berlangsung selama tiga hari hingga hari sabtu nanti, menjual bahan pangan seperti beras, gula, minyak kelapa, telur, dan juga minuman non karbonasi. Beras dijual dengan harga 8.800/kg, gula 11.000/kg, minyak kelapa Bimoli 12.000/liter, dan telur 48.000/bak. Pasar murah dibuka mulai jam 08.00 pagi hingga jam 12.00 siang.

Pewarta : Siti Riasdin

Editor : Asriani - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Provinsi Gorontalo masih kekurangan rumah atau backlog sejumlah 52.614 unit rumah. Ini berdasarkan data yang pernah dilakukan oleh Pokja PKP (Perumahan Kawasan Pemukiman) dan tercantum dalam dokumen RP3KP Provinsi Gorontalo. Dalam data tersebut juga dicantumkan, di tahun 2018, jumlah rumah yang dihasilkan sebanyak 232.949 unit. Selain itu berdasarkan basis data terpadu (TNP2K), rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Gorontalo berada pada angka 19.864 unit.

Data ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, saat membuka rapat kerja program sejuta rumah yang dilaksanakan Kementerian PUPR di Ballroom Maqna Hotel Kota Gorontalo, Selasa (8/5/2019).

Menurut Darda, pemerintah ingin mendorong pembangunan rumah di Indonesia sehingga bisa mengurangi angka backlog atau kekurangan perumahan yang berdasarkan data BPS di tahun 2015 mencapai angka 13,5 juta unit.

“Untuk mengatasi backlog dan RTLH ini, Pemprov Gorontalo sendiri telah melaksanakan program pembangunan rumah layak huni dengan total yang telah dibangun selang waktu tahun 2012-2018 sebanyak 4989 unit. Kalau melihat penyebaran ini tentunya kesenjangan antara kebutuhan pemenuhan rumah dengan ketersediaan yang ada masih jauh dari target dari sejuta rumah,” kata Darda.

Mantan Kadis PU Pohuwato juga mengatakan, backlog juga terjadi dikarenakan implementasi aturan yang ada dipusat dan terkait dengan UU nomor 23 tahun 2014. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah, pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan untuk membangun rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

” Saya berharap, dalam rapat kerja bisa mendapatkan solusi untuk masalah-masalah yang timbul serta dapat memberikan usulan dan masukan konstruktif yang bisa memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat,” harap sekda.

Sementara itu Direktur Rumah Umum dan Komersil Kementerian PUPR, Moch. Yusuf Hariagung, menjelaskan pada tahun 2018 capaian program sejuta rumah menunjukkan tren yang meningkat, dan untuk pertama kalinya dapat menembus angka sejuta rumah terbangun baik rumah baru maupun peningkatan kualitas yaitu sebanyak 1.132.621 unit.

“Tahun ini kami memasang target lebih tinggi pada program Sejuta Rumah. Tahun ini targetnya 1.250.000 rumah yang harus terbangun,” imbuh Yusuf Hariagung.

Dalam mencapai terget tersebut, tentunya memerlukan dukungan banyak pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku pembangunan dan masyarakat.

Rapat kerja dihadiri beberapa stakeholder yang terkait langsung dengan bidang perumahan seperti Bupati Walikota se Provinsi Gorontalo, Asosiasi Bidang Perumahan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi se Indonesia Timur dan Tengah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman se Provinsi Gorontalo.

Pewarta : Nova - Humasprov
Editor : Asriani - Humasprov

KABUPATEN BONE BOLANGO, PUPR – Untuk menindak lanjuti laporan masyarakat terkait jembatan Tolomato yang berada di desa Tolomato kecamatan Suwawa Tengah itu rusak dan perlu perbaikan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto yang di dampingi oleh kepala seksi pemeliharaan jalan dan jembatan Zulkarnain Habibie dan Kepala Seksi Teknis Bina Marga Richie Z. Abdulah bergerak cepat dengan turun langsung ke lokasi jembatan Tolomato tersebut, Selasa (07/05/2019)

“Jembatan tersebut akan ditangani secara permanen melalui dana pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dengan membuat TURLAP BETON (Tiang yang di tanam kedalam tanah dengan tujuan untuk memberikan kestabilan) itu akan segera kita rancang dan dalam waktu dekat ini akan di laksanakan”, jelas Handoyo saat di wawancara.
Banjir yang melanda Kecamatan Suwawa Tengah dan beberapa daerah lainnya menjadi penyebab utama dari kerusakan di beberapa bagian bangunan Jembatan Tolomato tersebut. Jembatan yang menghubungkan antara kecamatan Suwawa Tengah dan kecamatan Suwawa Timur itu, merupakan satu-satunya akses untuk masyarakat untuk menjual hasil bumi ke kota Gorontalo, akses sekolah, perkantoran dan lain-lain.
“Selanjutnya untuk sungai bidang Sumber Daya Air (SDA) akan menormalisasi sungai dengan membuat SUDETAN (Pembuatan sumur resapan supaya mempercepat dengan pengendalian banjir) dan pembuatan bronjong pada tebing di sekitar jembatan tersebut”, imbuh Handoyo
Kepala seksi pemeliharan jalan dan jembatan Zulkarnaian Habibie juga menambahkan setelah di surfei secara langsung di lokasi, mereka akan segera membuat perencanaan untuk perbaikan dan dana untuk perbaikan jembatanpun akan segera di siapkan.
“Jadi karena ini mau cepat jadi untuk sementara kita pakai dana pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar 200 juta dan paling dekat minggu ini sudah ada pekerjaan agar kondisi jalan bisa di lalui oleh kenderaan”, ungkap Zulkarnain.

Pewarta – Yudi/PUPR
Editor – Dahlan/PUPR

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo