>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

KOTA GORONTALO, Humas – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba hadir dalam acara buka puasa yang diselenggarakan pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Provinsi Gorontalo, di gedung Graha Azizah, Senin (7/5/2019).

Darda yang diwawancarai usai sholat Maghrib berjamaah mengatakan, sangat mengapresiasi acara buka puasa bersama tersebut dan berharap kedepannya kegiatan positif seperti ini lebih ditingkatkan.

“Dengan adanya acara buka puasa seperti ini, selain untuk beribadah kita bisa mempererat silaturahim, lebih mengenal lagi keluarga-keluarga (Sulawesi Selatan) yang ada di Gorontalo mulai dari orang tuanya, anak hingga cucunya,” kata Darda.

Sementara itu, Ketua BPW KKSS Provinsi Gorontalo, H. Jaenal Mappe mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun dilaksanakan sebagai salah satu wadah bisa mempersatukan warga Sulawesi Selatan yang ada di Gorontalo.

“Selain momen bulan suci Ramadan, kita semua susah untuk dipertemukan seperti ini, sibuk mengurus urusan masing-masing demi kehidupan dunia,” ujarnya.

Owner Karsa Utama Group itu juga menyampaikan bahwa berkat kerukunan, persaudaraan, kerjasama seluruh anggota, KKSS akan segera memiliki gedung sekretariat.

“Tahap pengerjaannya sudah 97 persen, Insyaallah di bulan yang suci ini kita sudah bisa menggunakan gedung serba gunanya untuk buka puasa bersama dan tarwih keliling,” tandas ketua BPW KKSS.

Selain Sekda, kegiatan buka bersama yang di rangkaikan dengan tarwih keliling juga dihadiri oleh ketua BPW KKSS Provinsi Gorontalo H. Jaenal Mappe, Civitas Akademika, serta unsur pimpinan Muhammadiyah Provinsi Gorontalo.

Pewarta : Nova - Humasprov

Editor : Asriani - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan 1 Ramadan 1440 Hijriah jatuh pada hari Senin, 6 Mei 2019. Berdasarkan penetapan tersebut, seluruh umat muslim mulai melaksanakan shalat tarawih pada Minggu malam (5/5/2019).

Pada pelaksanaan shalat tarawih perdana,, Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo melaksanakannya di Masjid Agung Baiturrahim, Kota Gorontalo.

“Marhaban Ya Ramadan. Semoga kita diberi kekuatan dan kesehatan untuk menjalani ibadah puasa tahun ini dengan khusyu sehingga amal ibadah kita diterima Allah Swt dan kita tergolong orang yang bertakwa,” ucap Wagub Idris Rahim pada prosesi adat Tenggeyamo atau penetapan awal Ramadan di rumah jabatan Gubernur Gorontalo.

Mengutip perintah menjalankan ibadah puasa yang termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 183, Idris mengutarakan bahwa perintah tersebut ditujukan kepada setiap umat Islam yang beriman. Menurutnya hal itu patut disyukuri karena begitu banyak manfaat dan pahala yang akan diterima oleh setiap orang beriman yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa.

“Datangnya Ramadan ini harus kita manfaatkan dengan baik. Tidak semua orang memperoleh panggilan dari Allah Swt untuk menjalankan ibadah di bulan yang penuh dengan kebaikan, rahmat, dan ampunan ini. Dan belum tentu juga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan,” tuturnya.

Disela-sela pelaksanaan shalat tarawih, Wagub Idris Rahim menyerahkan bantuan dari Pemprov Gorontalo kepada pengurus Badan Takmirul Masjid Agung Baiturrahim sebesar Rp50 juta.

Pewarta : Haris - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menggelar adat Tenggeyamo atau penetapan awal Ramadan 1440 Hijriah di rumah jabatan gubernur, Minggu (5/5/2019).

Adat Tenggeyamo merupakan pemberitahuan resmi lembaga adat dan pemerintah daerah kepada umat muslim dengan mengacu pada hasil Sidang Isbat Kementerian Agama RI. Berdasarkan hasil Sidang Isbat, 1 Ramadan 1440 Hijriah ditetapkan jatuh pada hari Senin, 6 Mei 2019.

Usai prosesi adat Tenggeyamo, Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengutarakan rasa syukurnya Ramadan tahun ini serentak dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Tidak ada perbedaan dalam penetapan awal Ramadan antara ormas Islam dengan keputusan pemerintah.

“Alhamdulillah tahun ini kita umat muslim melaksanakan ibadah puasa serentak. Kita bersyukur tidak ada perbedaan dalam penetapan 1 Ramadan,” ucap Idris.

Lebih lanjut Idris mengutarakan bahwa selama bulan puasa, Pemprov Gorontalo akan menggelar safari Ramadan ke seluruh kabupaten/kota. Selain untuk bersilaturrahim dengan sesama umat muslim, pada kegiatan safari Ramadan juga akan dilaksanakan pasar murah dan penyerahan sejumlah bantuan program Pemprov Gorontalo.

“Tim safari Ramadan Pemprov Gorontalo akan mulai berkeliling ke kabupaten/kota pada minggu kedua untuk bersilaturrahim dengan masyarakat,” ujarnya.

Setelah mengikuti adat Tenggeyamo, Wagub Idris Rahim bersama Kepala Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Kudrat Dukalang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo, melaksanakan shalat tarawih di Masjid Agung Baiturrahim, Kota Gorontalo.

Pewarta : Haris - Humasprov

KABUPATEN BOALEMO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim meresmikan Rumah Hunian Idaman Rakyat (RHIR) di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Sabtu (4/5/2019). Sebanyak empat unit RHIR yang diresmikan merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan dari PT. Pabrik Gula (PG) Gorontalo.

“Atas nama Pemprov Gorontalo saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada PG. Gorontalo yang telah membangun RHIR,” ucap Wagub Idris Rahim dalam sambutannya.

Idris mengutarakan, kebutuhan RHIR di Provinsi Gorontalo sebanyak 52 ribu unit. Untuk memenuhi kebutuhan RHIR bagi warga kurang mampu, Pemprov Gorontalo menganggarkan pembangunan RHIR sebanyak 1.000 unit pertahun.

“Jika Pemprov dan kabupaten/kota setiap tahunnya masing-masing membangun 1.000 unit, artinya ada 7.000 unit RHIR yang dibangun setiap tahun. Jadi untuk menuntaskan pembangunan RHIR untuk masyarakat itu membutuhkan waktu kurang lebih delapan tahun,” tutur Wagub.

Oleh karena itu ke depan Idris berharap, seluruh perusahaan yang ada di Provinsi Gorontalo turut ambil bagian dalam membangun RHIR melalui dana CSR. Khusus untuk PG. Gorontalo, Idris menyarankan untuk menambah jumlah RHIR yang dibangun dari dana CSR menjadi 10 unit pertahun.

“Saya mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga agar pabrik gula ini berusaha dengan baik dan aman sehingga bisa memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagikan ke masyarakat dalam bentuk bantuan sosial,” imbuhnya.

Sementara itu General Manager PG. Gorontalo Suryanto dalam laporannya menyampaikan bahwa dana CSR yang diperoleh perusahaannya selain digunakan untuk membangun RHIR, juga dimanfaatkan untuk membangun jalan dan jembatan, serta perbaikan rumah ibadah dan sekolah. Pada tahun 2018, dana CSR PG. Gorontalo kurang lebih mencapai Rp1 miliar.

“RHIR yang kami bangun ini ukurannya panjang 5,5 meter dan lebar 4,5 meter dengan anggaran Rp25 juta perunit,” kata Suryanto.

 

Pewarta : Haris - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Sebanyak 100 warga lanjut usia (lansia) non potensial atau kurang mampu memperoleh bantuan paket bahan pokok untuk kebutuhan Ramadan dari Komisariat Daerah (Komda) Lansia Provinsi Gorontalo. Bantuan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Gorontalo di halaman rumah jabatan Wakil Gubernur Gorontalo, Sabtu (4/5/2019).

“Kami berharap bantuan ini dapat memenuhi kebutuhan bahan pokok para lansia saat memasuki bulan Ramadan 1440 Hijriah yang kurang beberapa hari lagi,” ujar Wagub Idris Rahim.

Dalam sambutannya pada kesempatan itu Idris juga mengajak masyarakat untuk saling berbagi dan membantu lansia dan warga yang kurang mampu dalam menyambut bulan Ramadan. Menurutnya, untuk membantu lansia dan warga kurang mampu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat utamanya mereka yang memiliki kelebihan.

“Mengurus orang tua atau lansia tidak hanya menjadi program pemerintah maupun Komda Lansia. Dalam ajaran agama pun kita diwajibkan menyayangi, memberi perhatian dan merawat orang tua, serta berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Kebaikan apapun yang kita lakukan akan mendapat pahala dari Allah Swt,” kata Idris.

Penyerahan bantuan bahan pokok dirangkaikan pula dengan kegiatan halal bi halal yang diisi dengan ceramah agama. Untuk setiap paket bantuan yang diserahkan kepada lansia, masing-masing berisi beras 10 kilogram, gula pasir dua kilogram, serta ikan kaleng, mie instan, dan teh celup.

Pewarta : Haris - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Darda Daraba, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo resmi dilantik sebagai Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) Gorontalo periode 2017-2022. Pelantikan yang berlangsung di Damhil Hotel UNG, Jumat malam (3/05/2019), dilakukan oleh Ketua Umum PP Pelti, Rildo Ananda Anwar sesuai Surat Keputusan Pengurus PELTI Nomor: 06 Tahun 2019 Tanggal 14 Januari 2019.

Ketua Umum PP Pelti, Rildo Ananda Anwar mengatakan setiap melaksanakan pelantikan pengurus, Ia hanya menitipkan dua target yakni pemain junior yang akan bicara di tingkat nasional dan target kedua adalah menghasilkan pelatih yang bisa mendampingi teman-teman yang akan bertanding di luar negeri.

“Mudah-mudahan dengan pengprov Pelti yang diketuai oleh pak sekda merupakan kemajuan Gorontalo untuk mendapatkan pemain tenis kelas nasional dan kelas dunia,” ujarnya

Dengan amanah yang diberikan tersebut, Sekdaprov Darda bertekad untuk melaksanakan program PP Pelti untuk meningkatkan tenis di Gorontalo.

“Kepercayaan ini insyaAllah kami bersama teman-teman akan dipegang teguh. Saya juga yakin dengan dilantiknya Pengprov Pelti Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo, saya merasa yakin bahwa pertenisan di Gorontalo akan maju. Mudah-mudahan ini merupakan awal kebangkitan kita,” ujar Darda.

Darda mengungkapkan, untuk meningkatkan prestasi petenis Gorontalo juga harus didukung oleh pelatih memenuhi standar internasional tentunya.

Ia berterimakasih kepada pengurus PP Pelti atas kepercayaan yang diberikan kepada pengprov Pelti Gorontalo untuk melaksanakan program pelatihan pelatih dengan mendatangkan pelatih profesional dari Belanda.

Dalam kegiatan yang sama, Ketua Pengprov Pelti Gorontalo Darda Daraba melantik Pengurus Kabupaten yaitu Pelti Kabupaten Gorontalo Utara yang diketuai oleh Ridwan Yasin dan Kabupaten Gorontalo Rustam Malik untuk periode 2019-2023.

Pelantikan turut disaksikan pengurus KONI Provinsi Gorontalo, Dinas Dikbudpora, Kepala Biro Humas dan Protokol setda Provinsi Gorontalo serta sejumlah pengurus pusat Pelti.


Pewarta: Nova - Humasprov
Editor: Asriani

Kota Gorontalo, Humas – Organisasi Chef Profesional Indonesia (PCPI) yang diresmikan sejak 2017, kini hadir di Gorontalo. PCPI merupakan perkumpulan seluruh chef profesional dan penggiat kuliner yang ada di seluruh Indonesia yang berbadan hukum sesuai SK Kemenkum dan HAM RI Nomor AHU-0015969.AH.01.07.Tahun 2017.

Kehadirian PCPI sendiri di Gorontalo, ditandai dengan dilaksanakannya Deklarasi PCPI BPD Gorontalo, Jumat, (3/5/2019),di Ballroom Hotel Maqna, Kota Gorontalo.

Dalam deklarasi tersebut dibuka langsung oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Asri Banteng, yang mewakili Gubernur Gorontalo. Asri mengatakan atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo pihaknya, mengapresiasi hadirnya organisasi chef di Gorontalo. Karena organisasi PCPI ini sangat dibutuhkan kehadirannya diseluruh daerah di Indonesia.

“Alhamdulillah Gorontalo sudah memiliki organisasi chef ini secara resmi. Karena para chef ini sangat dibutuhkan. Contohnya tentu saja di daerah kita akan membangun suatu resto, cafe, ataupun hotel dan tentu saja peran chef yang paling dibutuhkan,” kata Asri

Asri pun menambahkan Pemprov Gorontalo berharap, melalui program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dalam hal ini terkait peningkatan ekonomi kerakyatan diharapkan ada kerja sama antara Pemprov Gorontalo dengan anggota PCPI, utamanya dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpotensi menjadi chef

“Misalnya di Gorontalo banyak sekali sekolah sekolah menengah kejuruan (SMK) yang didalamnya terdapat jurusan tataboga. Saya harapkan chef yang hadir disini, turut memberikan ilmunya membekali mereka siswa siswi SMK agar menjadi chef profesional nantinya,” tambahnya

Sementara itu Idah Syahidah istri Gubernur Gorontalo yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina LPP Sweet Media yang turut hadir dan membuka kegiatan tersebut menyampaikan rasa bangganya karena organisasi ini dapat mempersatukan seluruh profesi dalam bidang kuliner Indonesia.

“Semoga chef chef yang hadir hari ini, yang mau bergabung dalam organisasi ini, mampu meningkatkan potensi sumber daya alam Indonesia terlebih di Provinsi Gorontalo baik dalam bidang perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan serta hasil-hasil alam lainya untuk menjadi komoditi olahan yang memiliki nilai tambahan serta nilai jual tinggi,” tandasnya.

Seperti diketahui untuk Gorontalo sendiri organsasi PCPI ini berjumlah60 orang yang terdiri dari ketua maupun anggota yang masing masing berprofesi sebagai chef disebuah restoran, cafe maupun hotel yang ada di Gorontalo.

Pewarta : Ecin - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Menjelang bulan suci Ramadan 1440 H, Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Setdaprov Gorontalo menggelar Halal Bi Halal di Masjid Jabal Muhsinin kompleks Gubernuran Gorontalo, Jum’at (03/05/2019).

Dalam halal bi halal yang dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkup Setdaprov tersebut, dibagikan 47 paket sembako bagi ibu-ibu anggota DWP yang suaminya berpangkat atau golongan II.

“Hari ini kami bagikan paket sembako bagi 47 orang ibu-ibu DWP Unit Setdaprov yang suami-suaminya masih golongan II. Seluruhnya terkumpul atas kerjasama tim dan juga antusias ibu-ibu anggota semuanya. Kami ucapkan terima terima kasih untuk partisipasinya”, ungkap Deysie Tampi Darda selaku Ketua DWP Unit Setdaprov Gorontalo.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba yang mewakili Gubernur Gorontalo menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif DWP Unit Setdaprov yang menyalurkan bantuan sembako menjelang bulan suci Ramadan.

Darda juga menambahkan kegiatan positif yang dapat mempererat silaturahim dan juga membantu sesama perlu dilestarikan. Momen halal bil halal ini juga diharapkan bisa dimanfaatkan untuk saling maaf memaafkan jelang bulan suci Ramadan.

“Pak Gubernur menyampaikan, hal-hal positif yang dilaksanakan seperti sekarang ini perlu untuk terus dilestarikan, dan saya kira saya juga bersepakat untuk hal itu”, pungkas Darda.

Pewarta: Gina - Humasprov
Editor: Isam - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki angkat bicara terkait tudingan Elnino Mohi soal Bendung Bulango Ulu. Anggota Komisi I DPR RI itu menyebut ada keanehan perencanaan Bendung Bulango Ulu yang akan dibangun di Kabupaten Bone Bolango.

Pada salah satu media online, Elnino menilai Bendung Bulango Ulu tidak melalui perencanaan daerah. Proyek strategis nasional itu terkesan dipaksakan oleh pusat. Ia juga mempertanyakan “Rakyat yang mana yang butuh waduk?”.

“Jadi begini, menurut saya Pak Elnino kurang Tabayyun (mencari tahu permasalahan). Sebenarnya kalau beliau mau, bisa datang dan tabayyun di Bapppeda,” buka Budiyanto Sidiki saat dimintai keterangan, Jumat (3/5/2019).

Menurut Budi, proses perencanaan Bendung Bulango Ulu sudah ada sejak tahun 2014 saat pembahasan RPJMN 2014-2019. Perencanaannya dilakukan secara teknokratik berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah.

Lebih lanjut kata Budi, proses perencanaan pemerintah dilakukan paling tidak dengan tiga cara, yaitu perencanaan teknokratik, perencanaan politis dan perencanaan partisipatif. Teknokratik tidak melibatkan masyarakat dengan mekanisme buttom-up, tapi berdasarkan kajian kebutuhan dan manfaatnya.

“Jadi kalau dibilang tidak diusulkan masyarakat, ya memang benar karena tidak semua perencanaan itu partisipatif dari bawah. Contohnya soal Rumah Sakit Ainun. Tidak ada masyarakat yang mengusulkan tapi itu kan kebutuhan masyarakat dan manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat?,” jelasnya.

Bendung Bulango Ulu menjadi satu dari dua Proyek Strategis Nasional (PSN) di Gorontalo. Hal itu dilakukan karena pembiayaannya yang besar dan tidak mungkin didanai oleh APBD Provinsi. Selain itu, pembangunan Bendung Bulango Ulu bersifat multi years (tahun jamak).

“Beliau bilang belum apa-apa dipaksa untuk tandatangan segala macam, itu berbeda. Itu prosesnya forum konsultasi publik untuk menjelaskan kepada masyarakat yang terkena dampak dalam rangka pembebasan lahan. Sementara ini kan proses perencanaan Bendungnya,” lanjutnya.

Budi berharap agar masyarakat bisa memahami maksud pemerintah dalam hal pembangunan bendung. Menurutnya, potensi sungai Bulango dan sungai Bone sangat besar. Sayangnya, air tersebut langsung terbuang ke laut dan belum termanfaatkan

Dengan adanya bendung, maka diharapkan air sungai Bulango bisa ditampung untuk mengendalikan banjir, sumber air baku, irigasi sawah dan menjadi pembangkit listrik. Kajian-kajian teknis terkait kebutuhan, potensi dan manfaat tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu tujuannya untuk menjamin ketahanan air dalam mendukung ketahanan pangan nasioal. Ini juga menjadi pertimbangan nasional tahun 2014 karena kapasitas air baku baru mencapai 51,44m3/detik dan ditargetkan tahun 2019 meningkat menjadi 118,6 m3/det.

Pewarta: Isam - Humasprov

 

KOTA GORONTALO, humas – Pasca pemilihan umum (pemilu) serentak, Pemprov Gorontalo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar diskusi bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi mahasiswa, BEM, serta media massa, di aula Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Jumat (3/5/2019). Diskusi bertujuan untuk menakar demokrasi di Provinsi Gorontalo pasca pemilu dalam peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Sekretaris Daerah Darda Daraba yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, dalam kehidupan bernegara itu stabilitas politik merupakan syarat fundamental untuk menopang aspek lain seperti ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Jika stabilitas politik meningkat, maka keterpaduan politik dan sosial akan mengikutinya, sehingga sistem politik yang ada tetap berdiri tegak.

Dalam tataran kehidupan politik, implementasi demokrasi ini dapat diwujudkan dengan pemilu yang relatif kondusif dan lancar yang patut diberikan apresiasi yang tinggi.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Gorontalo, pada 2017 dinilai mengalami kenaikan dibanding 2012. Jika di tahun 2012 IDI masih berkategori “buruk” dengan nilai indeks dibawah 60, maka IDI 2017 ada di angka 73,92 persen dengan kategori “sedang”.

Cukup tingginya IDI Provinsi Gorontalo 2017 ditopang oleh tiga aspek yakni aspek kebebasan sipil yang sudah berkategori baik dengan nilai 85,30 poin, aspek hak-hak politik sebesar 8,18 poin dengan kategori sedang, serta aspek lembaga demokrasi sebesar 68,73 poin dengan kategori sedang.

“Di Gorontalo sendiri tahapan pemilu telah berjalan aman dan lancar sejak pendaftaran calon peserta pemilu, tahapan kampanye sampai dengan hari H. Hal ini berkat dukungan dari semua pihak,” pungkasnya.


Pewarta: Nova - Humasprov
Editor: Isam - Humasprov

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo