>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

KOTA GORONTALO, Humas – Darda Daraba, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo resmi dilantik sebagai Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) Gorontalo periode 2017-2022. Pelantikan yang berlangsung di Damhil Hotel UNG, Jumat malam (3/05/2019), dilakukan oleh Ketua Umum PP Pelti, Rildo Ananda Anwar sesuai Surat Keputusan Pengurus PELTI Nomor: 06 Tahun 2019 Tanggal 14 Januari 2019.

Ketua Umum PP Pelti, Rildo Ananda Anwar mengatakan setiap melaksanakan pelantikan pengurus, Ia hanya menitipkan dua target yakni pemain junior yang akan bicara di tingkat nasional dan target kedua adalah menghasilkan pelatih yang bisa mendampingi teman-teman yang akan bertanding di luar negeri.

“Mudah-mudahan dengan pengprov Pelti yang diketuai oleh pak sekda merupakan kemajuan Gorontalo untuk mendapatkan pemain tenis kelas nasional dan kelas dunia,” ujarnya

Dengan amanah yang diberikan tersebut, Sekdaprov Darda bertekad untuk melaksanakan program PP Pelti untuk meningkatkan tenis di Gorontalo.

“Kepercayaan ini insyaAllah kami bersama teman-teman akan dipegang teguh. Saya juga yakin dengan dilantiknya Pengprov Pelti Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo, saya merasa yakin bahwa pertenisan di Gorontalo akan maju. Mudah-mudahan ini merupakan awal kebangkitan kita,” ujar Darda.

Darda mengungkapkan, untuk meningkatkan prestasi petenis Gorontalo juga harus didukung oleh pelatih memenuhi standar internasional tentunya.

Ia berterimakasih kepada pengurus PP Pelti atas kepercayaan yang diberikan kepada pengprov Pelti Gorontalo untuk melaksanakan program pelatihan pelatih dengan mendatangkan pelatih profesional dari Belanda.

Dalam kegiatan yang sama, Ketua Pengprov Pelti Gorontalo Darda Daraba melantik Pengurus Kabupaten yaitu Pelti Kabupaten Gorontalo Utara yang diketuai oleh Ridwan Yasin dan Kabupaten Gorontalo Rustam Malik untuk periode 2019-2023.

Pelantikan turut disaksikan pengurus KONI Provinsi Gorontalo, Dinas Dikbudpora, Kepala Biro Humas dan Protokol setda Provinsi Gorontalo serta sejumlah pengurus pusat Pelti.


Pewarta: Nova - Humasprov
Editor: Asriani

Kota Gorontalo, Humas – Organisasi Chef Profesional Indonesia (PCPI) yang diresmikan sejak 2017, kini hadir di Gorontalo. PCPI merupakan perkumpulan seluruh chef profesional dan penggiat kuliner yang ada di seluruh Indonesia yang berbadan hukum sesuai SK Kemenkum dan HAM RI Nomor AHU-0015969.AH.01.07.Tahun 2017.

Kehadirian PCPI sendiri di Gorontalo, ditandai dengan dilaksanakannya Deklarasi PCPI BPD Gorontalo, Jumat, (3/5/2019),di Ballroom Hotel Maqna, Kota Gorontalo.

Dalam deklarasi tersebut dibuka langsung oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Asri Banteng, yang mewakili Gubernur Gorontalo. Asri mengatakan atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo pihaknya, mengapresiasi hadirnya organisasi chef di Gorontalo. Karena organisasi PCPI ini sangat dibutuhkan kehadirannya diseluruh daerah di Indonesia.

“Alhamdulillah Gorontalo sudah memiliki organisasi chef ini secara resmi. Karena para chef ini sangat dibutuhkan. Contohnya tentu saja di daerah kita akan membangun suatu resto, cafe, ataupun hotel dan tentu saja peran chef yang paling dibutuhkan,” kata Asri

Asri pun menambahkan Pemprov Gorontalo berharap, melalui program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dalam hal ini terkait peningkatan ekonomi kerakyatan diharapkan ada kerja sama antara Pemprov Gorontalo dengan anggota PCPI, utamanya dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpotensi menjadi chef

“Misalnya di Gorontalo banyak sekali sekolah sekolah menengah kejuruan (SMK) yang didalamnya terdapat jurusan tataboga. Saya harapkan chef yang hadir disini, turut memberikan ilmunya membekali mereka siswa siswi SMK agar menjadi chef profesional nantinya,” tambahnya

Sementara itu Idah Syahidah istri Gubernur Gorontalo yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina LPP Sweet Media yang turut hadir dan membuka kegiatan tersebut menyampaikan rasa bangganya karena organisasi ini dapat mempersatukan seluruh profesi dalam bidang kuliner Indonesia.

“Semoga chef chef yang hadir hari ini, yang mau bergabung dalam organisasi ini, mampu meningkatkan potensi sumber daya alam Indonesia terlebih di Provinsi Gorontalo baik dalam bidang perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan serta hasil-hasil alam lainya untuk menjadi komoditi olahan yang memiliki nilai tambahan serta nilai jual tinggi,” tandasnya.

Seperti diketahui untuk Gorontalo sendiri organsasi PCPI ini berjumlah60 orang yang terdiri dari ketua maupun anggota yang masing masing berprofesi sebagai chef disebuah restoran, cafe maupun hotel yang ada di Gorontalo.

Pewarta : Ecin - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Menjelang bulan suci Ramadan 1440 H, Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Setdaprov Gorontalo menggelar Halal Bi Halal di Masjid Jabal Muhsinin kompleks Gubernuran Gorontalo, Jum’at (03/05/2019).

Dalam halal bi halal yang dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkup Setdaprov tersebut, dibagikan 47 paket sembako bagi ibu-ibu anggota DWP yang suaminya berpangkat atau golongan II.

“Hari ini kami bagikan paket sembako bagi 47 orang ibu-ibu DWP Unit Setdaprov yang suami-suaminya masih golongan II. Seluruhnya terkumpul atas kerjasama tim dan juga antusias ibu-ibu anggota semuanya. Kami ucapkan terima terima kasih untuk partisipasinya”, ungkap Deysie Tampi Darda selaku Ketua DWP Unit Setdaprov Gorontalo.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba yang mewakili Gubernur Gorontalo menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif DWP Unit Setdaprov yang menyalurkan bantuan sembako menjelang bulan suci Ramadan.

Darda juga menambahkan kegiatan positif yang dapat mempererat silaturahim dan juga membantu sesama perlu dilestarikan. Momen halal bil halal ini juga diharapkan bisa dimanfaatkan untuk saling maaf memaafkan jelang bulan suci Ramadan.

“Pak Gubernur menyampaikan, hal-hal positif yang dilaksanakan seperti sekarang ini perlu untuk terus dilestarikan, dan saya kira saya juga bersepakat untuk hal itu”, pungkas Darda.

Pewarta: Gina - Humasprov
Editor: Isam - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki angkat bicara terkait tudingan Elnino Mohi soal Bendung Bulango Ulu. Anggota Komisi I DPR RI itu menyebut ada keanehan perencanaan Bendung Bulango Ulu yang akan dibangun di Kabupaten Bone Bolango.

Pada salah satu media online, Elnino menilai Bendung Bulango Ulu tidak melalui perencanaan daerah. Proyek strategis nasional itu terkesan dipaksakan oleh pusat. Ia juga mempertanyakan “Rakyat yang mana yang butuh waduk?”.

“Jadi begini, menurut saya Pak Elnino kurang Tabayyun (mencari tahu permasalahan). Sebenarnya kalau beliau mau, bisa datang dan tabayyun di Bapppeda,” buka Budiyanto Sidiki saat dimintai keterangan, Jumat (3/5/2019).

Menurut Budi, proses perencanaan Bendung Bulango Ulu sudah ada sejak tahun 2014 saat pembahasan RPJMN 2014-2019. Perencanaannya dilakukan secara teknokratik berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah.

Lebih lanjut kata Budi, proses perencanaan pemerintah dilakukan paling tidak dengan tiga cara, yaitu perencanaan teknokratik, perencanaan politis dan perencanaan partisipatif. Teknokratik tidak melibatkan masyarakat dengan mekanisme buttom-up, tapi berdasarkan kajian kebutuhan dan manfaatnya.

“Jadi kalau dibilang tidak diusulkan masyarakat, ya memang benar karena tidak semua perencanaan itu partisipatif dari bawah. Contohnya soal Rumah Sakit Ainun. Tidak ada masyarakat yang mengusulkan tapi itu kan kebutuhan masyarakat dan manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat?,” jelasnya.

Bendung Bulango Ulu menjadi satu dari dua Proyek Strategis Nasional (PSN) di Gorontalo. Hal itu dilakukan karena pembiayaannya yang besar dan tidak mungkin didanai oleh APBD Provinsi. Selain itu, pembangunan Bendung Bulango Ulu bersifat multi years (tahun jamak).

“Beliau bilang belum apa-apa dipaksa untuk tandatangan segala macam, itu berbeda. Itu prosesnya forum konsultasi publik untuk menjelaskan kepada masyarakat yang terkena dampak dalam rangka pembebasan lahan. Sementara ini kan proses perencanaan Bendungnya,” lanjutnya.

Budi berharap agar masyarakat bisa memahami maksud pemerintah dalam hal pembangunan bendung. Menurutnya, potensi sungai Bulango dan sungai Bone sangat besar. Sayangnya, air tersebut langsung terbuang ke laut dan belum termanfaatkan

Dengan adanya bendung, maka diharapkan air sungai Bulango bisa ditampung untuk mengendalikan banjir, sumber air baku, irigasi sawah dan menjadi pembangkit listrik. Kajian-kajian teknis terkait kebutuhan, potensi dan manfaat tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu tujuannya untuk menjamin ketahanan air dalam mendukung ketahanan pangan nasioal. Ini juga menjadi pertimbangan nasional tahun 2014 karena kapasitas air baku baru mencapai 51,44m3/detik dan ditargetkan tahun 2019 meningkat menjadi 118,6 m3/det.

Pewarta: Isam - Humasprov

 

KOTA GORONTALO, humas – Pasca pemilihan umum (pemilu) serentak, Pemprov Gorontalo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar diskusi bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi mahasiswa, BEM, serta media massa, di aula Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Jumat (3/5/2019). Diskusi bertujuan untuk menakar demokrasi di Provinsi Gorontalo pasca pemilu dalam peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Sekretaris Daerah Darda Daraba yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, dalam kehidupan bernegara itu stabilitas politik merupakan syarat fundamental untuk menopang aspek lain seperti ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Jika stabilitas politik meningkat, maka keterpaduan politik dan sosial akan mengikutinya, sehingga sistem politik yang ada tetap berdiri tegak.

Dalam tataran kehidupan politik, implementasi demokrasi ini dapat diwujudkan dengan pemilu yang relatif kondusif dan lancar yang patut diberikan apresiasi yang tinggi.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Gorontalo, pada 2017 dinilai mengalami kenaikan dibanding 2012. Jika di tahun 2012 IDI masih berkategori “buruk” dengan nilai indeks dibawah 60, maka IDI 2017 ada di angka 73,92 persen dengan kategori “sedang”.

Cukup tingginya IDI Provinsi Gorontalo 2017 ditopang oleh tiga aspek yakni aspek kebebasan sipil yang sudah berkategori baik dengan nilai 85,30 poin, aspek hak-hak politik sebesar 8,18 poin dengan kategori sedang, serta aspek lembaga demokrasi sebesar 68,73 poin dengan kategori sedang.

“Di Gorontalo sendiri tahapan pemilu telah berjalan aman dan lancar sejak pendaftaran calon peserta pemilu, tahapan kampanye sampai dengan hari H. Hal ini berkat dukungan dari semua pihak,” pungkasnya.


Pewarta: Nova - Humasprov
Editor: Isam - Humasprov

Kota Gorontalo, Humas – Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi Gorontalo diharapkan agar selalu mencantumkan batas tanggal kadaluwarsa dalam label kemasan UMKM Lokal. Hal ini di ungkapkan Ketua Forikan Provinsi Gorontalo Idah Syahidah, saat memberikan materi pada pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Diseminasi Produk Olahan Perikanan Bernilai Tambah Tahap I, Senin, (3/5/2019) di aula RM Pondok Ikan Batu.

“Kita lihat sekarang ini keragaman olahan UMKM Gorontalo sudah cukup banyak, terlebih olahan dari ikan. Untuknya diharapkan setiap produk harus ada tanggal ekspayernya atau tanggal kadaluarsanya. Itu harus dan wajib untuk meyakinkan seorang konsumen, biar tidak ada keraguan,” kata Idah

Selain tanggal kadaluarsa, Idah menambahkan sebagai ketua Forikan bimbingan teknis yang menampilkan beberapa produk olahan dari ikan ini, juga harus bisa menampilkan label halal dan label dari Badan POM. Hal ini dinilai sangat penting, karena pada zaman 4.0 ini konsumen sudah sangat pintar memilih dan memilah produk mana yang sehat untuk dikonsumsi

“Zaman sekarang kecenderungan perubahan gaya hidup masyarakat memerlukan makanan yang sehat dan berprotein tinggi. Terlebih jika kalian memasarkan lewat media sosial, pasti yang dilihat lebih dahulu adalah label halalnya. Tapi alhamdulillah saya lihat hari ini, produk yang ditampilkan semua ada label halalnya, ” tambahnya

Diakhir materinya Idah juga mengatakan untuk program gemar makan ikan yang sudah sejak lama digalangkan melalui Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo, akan terus berlanjut sampai akhir masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur nantinya. Mengingat program tersebut masuk dalam program unggulan Gubernur Rusli dan Wagub Idris Rshim dalam hal mensejahterakan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan hingga kepelosok.

Bimtek diseminasi produk olahan perikanan bernilai tambah tahap I ini diikuti kurang lebih 20 UMKM se Provinsi Gorontalo. Dimana 12 UMKM yang hadir adalah UMKM lokal yang mengelolah produk dari olahan ikan.

Pewarta : Ecin - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-47 tahun 2019 di gedung Grand Sumber Ria, Kota Gorontalo, Jumat (3/5/2019). Peringatan HKG PKK ke-47 tingkat Provinsi Gorontalo diikuti oleh 250 peserta yang terdiri dari pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo dan Kabupten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo selaku mitra PKK, Tim Penggerak PKK kecamatan, kelurahan/desa, serta organisasi wanita se Provinsi Gorontalo.

Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim saat membacakan sambutan tertulis Ketua Umum PKK berharap agar peringatan HKG PKK tidak hanya menjadi kegiatan rutin tahunan yang sarat dengan kegiatan seremonial semata.

“Peringatan HKG PKK ini hendaknya bisa terus menggelorakan semangat dan energi baru bagi seluruh anggota dan kader PKK,” ucap Nurinda.

Nurinda menuturkan kepercayaan pemerintah terhadap gerakan PKK yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK, harus menjadi pemicu dan pemacu semangat dan jiwa kerelawanan PKK. Atas dasar hal itulah maka peringatan HKG PKK tahun 2019 mengangkat tema ‘Tingkatkan Kinerja Gerakan PKK Selaras Dengan Program Pemerintah’.

“Tema ini mengandung makna bahwa PKK sebagai mitra pemerintah berkewajiban untuk secara konsisten mengiringi dn mendukung kebijakan dan program pemerintah,” tuturnya.

Terkait hal itu, Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya pada kesempatan tersebut menegaskan agar PKK tidak terbelenggu pada rutinitas program.

“Tim Penggerak PKK harus berinovasi mengembangkan kreativitas program sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah,” tegas Idris.

Lebih lanjut Idris berpesan kepada segenap jajaran PKK di Provinsi Gorontalo untuk dapat mengimplementasikan 10 Program Pokok PKK yang disinergikan untuk mencapai visi Pemprov Gorontalo, yaitu terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Menurutnya, Pemprov Gorontalo sangat membutuhkan peran PKK untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

“Kondisi keluarga yang sejahtera merupakan barometer bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu saya berharap PKK melalui kelompok Dasa Wisma yang menjangkau hingga ke desa-desa, mampu berperan aktif dalam meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan keluarga,” tandasnya.

Pewarta : Haris - Humasprov

Gorontalo Utara, Humas – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Gorontalo Rifli Katili menilai sebaran informasi publik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini sudah semakin baik. Hal itu salah satunya didorong semakin aktifnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang disebar di tiap OPD.

“Saat ini setiap dinas/badan/kantor mulai bersemangat bahkan berlomba-lomba untuk mempublikasikan program, kegiatan, data dan informasinya di setiap OPD dengan memanfaatkan web yang ada di OPD, Diskominfo maupun yang dikelola oleh Biro Humas dan Protokol,” terang Kadis Kominfo Rifli Katili saat menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Triwulan I Kegiatan PPID di Tic Tok Cafe, Kabupaten Gorontalo Utara, Jumat (3/5/2019).

Beberapa OPD yang dinilai aktif dalam informasi publik yakni Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas PUPR, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Badan Kesbangpol serta Badan Penghubung Provinsi Gorontalo. Selebihnya, diminta untuk segera mengaktifkan PPID-nya.

“Memang belum semua aktif, tapi makin ada kesadaran khususnya dari pimpinan OPD tentang pentingnya keterbukaan informasi publik. Prinsip PPID itu kan melayani permintaan data dari masyarakat, ini kaitannya dengan UU No 14 tahun 2008. Kedua, kami tambahkan dengan penyebarluasan informasi publik atau semacam humas di tiap OPD,” beber mantan Karo Humas dan Protokol itu.

Beberapa hal yang menjadi arahan Rifli yakni OPD diminta fokus mengumpulkan dan menyimpan data-data penting di setiap OPD. Data yang dimulai dari proses perencanaan, pekerjaan dan evakuasi. Bukan saja untuk kebutuhan permintaan masyarakat tapi juga untuk kepentingan publikasi.

“Jadi misalnya di Dinas PMD Dukcapil yang salah satunya menangani Dana Desa. Berapa data Dana Desa untuk Provinsi Gorontalo pertahunnya? Kecendrungannya naik atau turun? Digunakan untuk apa saja? Ini perlu untuk didokumentasikan sekaligus dipublikasikan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Kedepan pihaknya akan menggandeng Biro Humas dan Protokol untuk lebih mengintensifkan publikasi kegiatan OPD melalui media massa dan media online. Biro yang secara teknis memiliki tupoksi yang mirip dalam hal penyebarluasan informasi publik di Pemprov Gorontalo.

Pewarta: Isham - Humasprov

 

POHUWATO, Humas – Tepat di usia 16 tahun, Kabupaten Pohuwato yang memperingati hari lahirnya setiap tanggal 2 mei, mencapai berbagai prestasi terbaiknya.

Prestasi yang diboyong oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato diantaranya, peraih penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha atas keberhasilannya masuk dalam 10 besar tingkat nasional penyusunan LPPD 2017, penghargaan dari Bappenas tahun 2019 atas prestasi (masuk 10 besar) dalam bidang perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah, peraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD 5 tahun berturut turut, dan penghargaan dari Kementerian PAN-RB atas prestasi LAKIP tahun 2018 yang memperoleh nilai B.

Selain itu, pada sisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pohuwato terus memberikan progres nyata setiap tahunnya yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 melaju di angka 6,64 persen, kemudian pada tahun 2017 mengalami percepatan menjadi 6,80 persen. Sementara itu dari sisi kemiskinan, 16 tahun lalu tingkat kemiskinan Pohuwato berada pada angka 62,34 persen, di tahun 2018 di angka 19,40 persen. BPS dalam datanya menyatakan penurunan kemiskinan ini sebagai penurunan terbesar di Provinsi Gorontalo.

“Apa yang telah dicapai sekarang ini tidak lantas membuat berpuas diri, namun justru harus semakin ditingkatkan,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba yang mewakili Gubernur Gorontalo pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pohuwato dalam rangka HUT ke-16 Kabupaten Pohuwato, di gedung DPRD Kabupaten Pohuwato, Kamis (2/5/2019).

Sekda Darda juga menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan dan prestasi yang diraih selama ini karena kerja keras, kerjasama yang kompak dari seluruh jajaran di lingkungan Pemkab Pohuwato yang didukung oleh anggota Forpimda dan masyarakat.

“Dengan prestasi yang telah dicapai di usia yang ke 16 tahun Kabupaten Pohuwato, kedepannya diperlukan strategi pembangunan utamanya perbaikan atau peningkatan pelayanan publik, peningkatan daya saing melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah dan perbaikan investasi dengan tetap memberikan jaminan berkesinambungan tanpa menghambat kreatifitas masyarakat,” ujar Darda.

Pada kesempatan itu pula, Darda mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat baik petugas KPPS, pemilih, saksi maupun calon anggota legislatif setempat yang mampu menjaga berjalannya pemilu serentak secara aman dan tertib meski terdapat perbedaan pilihan.

Pewarta : Nova - Humasprov
Editor : Asriani - Humasprov

 

KOTA GORONTALO, Humas – Sebanyak 100 anak dan balita dari kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo mengikuti wisuda imunisasi lengkap pada peringatan Pekan Imunisasi Dunia di gedung Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo, Kamis (2/5/2019). Sertifikat wisuda diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim yang didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim.

Setiap anak dan balita yang telah memperoleh imunisasi lengkap sejak lahir sampai usia 18 bulan diberikan sertifikat Imunisasi Rutin Lengkap (IRL). Sertifikat IRL nantinya akan dijadikan sebagai persyaratan bagi setiap anak yang akan masuk sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD).

“Ini merupakan satu inovasi yang patut kita apresiasi. Kita berharap melalui penerapan sertifikat IRL ini cakupan dan pemerataan imunisasi di Provinsi Gorontalo akan lebih meningkat,” ucap Idris.

Lebih lanjut Idris menjelaskan, pelaksanaan program imunisasi bertujuan agar bayi dan anak terhindar dari penyakit yang dapat menyebabkan kematian dan kecacatan, yang dapat dicegah dengan imunisasi.

“Tujuan imunisasi ini bermuara pada terwujudnya generasi yang berkualitas, sehat, kuat, dan cerdas,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim menandatangani komitmen bersama terhadap penerapan sertifikat IRL sebagai salah satu persyaratan masuk sekolah PAUD, TK, dan SD di Provinsi Gorontalo. Komitmen bersama juga turut ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo, serta Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota.

Pewarta : Haris - Humasprov

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo