>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

Kota Gorontalo, Humas – Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi Gorontalo diharapkan agar selalu mencantumkan batas tanggal kadaluwarsa dalam label kemasan UMKM Lokal. Hal ini di ungkapkan Ketua Forikan Provinsi Gorontalo Idah Syahidah, saat memberikan materi pada pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Diseminasi Produk Olahan Perikanan Bernilai Tambah Tahap I, Senin, (3/5/2019) di aula RM Pondok Ikan Batu.

“Kita lihat sekarang ini keragaman olahan UMKM Gorontalo sudah cukup banyak, terlebih olahan dari ikan. Untuknya diharapkan setiap produk harus ada tanggal ekspayernya atau tanggal kadaluarsanya. Itu harus dan wajib untuk meyakinkan seorang konsumen, biar tidak ada keraguan,” kata Idah

Selain tanggal kadaluarsa, Idah menambahkan sebagai ketua Forikan bimbingan teknis yang menampilkan beberapa produk olahan dari ikan ini, juga harus bisa menampilkan label halal dan label dari Badan POM. Hal ini dinilai sangat penting, karena pada zaman 4.0 ini konsumen sudah sangat pintar memilih dan memilah produk mana yang sehat untuk dikonsumsi

“Zaman sekarang kecenderungan perubahan gaya hidup masyarakat memerlukan makanan yang sehat dan berprotein tinggi. Terlebih jika kalian memasarkan lewat media sosial, pasti yang dilihat lebih dahulu adalah label halalnya. Tapi alhamdulillah saya lihat hari ini, produk yang ditampilkan semua ada label halalnya, ” tambahnya

Diakhir materinya Idah juga mengatakan untuk program gemar makan ikan yang sudah sejak lama digalangkan melalui Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo, akan terus berlanjut sampai akhir masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur nantinya. Mengingat program tersebut masuk dalam program unggulan Gubernur Rusli dan Wagub Idris Rshim dalam hal mensejahterakan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan hingga kepelosok.

Bimtek diseminasi produk olahan perikanan bernilai tambah tahap I ini diikuti kurang lebih 20 UMKM se Provinsi Gorontalo. Dimana 12 UMKM yang hadir adalah UMKM lokal yang mengelolah produk dari olahan ikan.

Pewarta : Ecin - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-47 tahun 2019 di gedung Grand Sumber Ria, Kota Gorontalo, Jumat (3/5/2019). Peringatan HKG PKK ke-47 tingkat Provinsi Gorontalo diikuti oleh 250 peserta yang terdiri dari pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo dan Kabupten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo selaku mitra PKK, Tim Penggerak PKK kecamatan, kelurahan/desa, serta organisasi wanita se Provinsi Gorontalo.

Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim saat membacakan sambutan tertulis Ketua Umum PKK berharap agar peringatan HKG PKK tidak hanya menjadi kegiatan rutin tahunan yang sarat dengan kegiatan seremonial semata.

“Peringatan HKG PKK ini hendaknya bisa terus menggelorakan semangat dan energi baru bagi seluruh anggota dan kader PKK,” ucap Nurinda.

Nurinda menuturkan kepercayaan pemerintah terhadap gerakan PKK yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK, harus menjadi pemicu dan pemacu semangat dan jiwa kerelawanan PKK. Atas dasar hal itulah maka peringatan HKG PKK tahun 2019 mengangkat tema ‘Tingkatkan Kinerja Gerakan PKK Selaras Dengan Program Pemerintah’.

“Tema ini mengandung makna bahwa PKK sebagai mitra pemerintah berkewajiban untuk secara konsisten mengiringi dn mendukung kebijakan dan program pemerintah,” tuturnya.

Terkait hal itu, Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya pada kesempatan tersebut menegaskan agar PKK tidak terbelenggu pada rutinitas program.

“Tim Penggerak PKK harus berinovasi mengembangkan kreativitas program sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah,” tegas Idris.

Lebih lanjut Idris berpesan kepada segenap jajaran PKK di Provinsi Gorontalo untuk dapat mengimplementasikan 10 Program Pokok PKK yang disinergikan untuk mencapai visi Pemprov Gorontalo, yaitu terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Menurutnya, Pemprov Gorontalo sangat membutuhkan peran PKK untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

“Kondisi keluarga yang sejahtera merupakan barometer bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu saya berharap PKK melalui kelompok Dasa Wisma yang menjangkau hingga ke desa-desa, mampu berperan aktif dalam meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan keluarga,” tandasnya.

Pewarta : Haris - Humasprov

Gorontalo Utara, Humas – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Gorontalo Rifli Katili menilai sebaran informasi publik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini sudah semakin baik. Hal itu salah satunya didorong semakin aktifnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang disebar di tiap OPD.

“Saat ini setiap dinas/badan/kantor mulai bersemangat bahkan berlomba-lomba untuk mempublikasikan program, kegiatan, data dan informasinya di setiap OPD dengan memanfaatkan web yang ada di OPD, Diskominfo maupun yang dikelola oleh Biro Humas dan Protokol,” terang Kadis Kominfo Rifli Katili saat menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Triwulan I Kegiatan PPID di Tic Tok Cafe, Kabupaten Gorontalo Utara, Jumat (3/5/2019).

Beberapa OPD yang dinilai aktif dalam informasi publik yakni Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas PUPR, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Badan Kesbangpol serta Badan Penghubung Provinsi Gorontalo. Selebihnya, diminta untuk segera mengaktifkan PPID-nya.

“Memang belum semua aktif, tapi makin ada kesadaran khususnya dari pimpinan OPD tentang pentingnya keterbukaan informasi publik. Prinsip PPID itu kan melayani permintaan data dari masyarakat, ini kaitannya dengan UU No 14 tahun 2008. Kedua, kami tambahkan dengan penyebarluasan informasi publik atau semacam humas di tiap OPD,” beber mantan Karo Humas dan Protokol itu.

Beberapa hal yang menjadi arahan Rifli yakni OPD diminta fokus mengumpulkan dan menyimpan data-data penting di setiap OPD. Data yang dimulai dari proses perencanaan, pekerjaan dan evakuasi. Bukan saja untuk kebutuhan permintaan masyarakat tapi juga untuk kepentingan publikasi.

“Jadi misalnya di Dinas PMD Dukcapil yang salah satunya menangani Dana Desa. Berapa data Dana Desa untuk Provinsi Gorontalo pertahunnya? Kecendrungannya naik atau turun? Digunakan untuk apa saja? Ini perlu untuk didokumentasikan sekaligus dipublikasikan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Kedepan pihaknya akan menggandeng Biro Humas dan Protokol untuk lebih mengintensifkan publikasi kegiatan OPD melalui media massa dan media online. Biro yang secara teknis memiliki tupoksi yang mirip dalam hal penyebarluasan informasi publik di Pemprov Gorontalo.

Pewarta: Isham - Humasprov

 

POHUWATO, Humas – Tepat di usia 16 tahun, Kabupaten Pohuwato yang memperingati hari lahirnya setiap tanggal 2 mei, mencapai berbagai prestasi terbaiknya.

Prestasi yang diboyong oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato diantaranya, peraih penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha atas keberhasilannya masuk dalam 10 besar tingkat nasional penyusunan LPPD 2017, penghargaan dari Bappenas tahun 2019 atas prestasi (masuk 10 besar) dalam bidang perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah, peraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD 5 tahun berturut turut, dan penghargaan dari Kementerian PAN-RB atas prestasi LAKIP tahun 2018 yang memperoleh nilai B.

Selain itu, pada sisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pohuwato terus memberikan progres nyata setiap tahunnya yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 melaju di angka 6,64 persen, kemudian pada tahun 2017 mengalami percepatan menjadi 6,80 persen. Sementara itu dari sisi kemiskinan, 16 tahun lalu tingkat kemiskinan Pohuwato berada pada angka 62,34 persen, di tahun 2018 di angka 19,40 persen. BPS dalam datanya menyatakan penurunan kemiskinan ini sebagai penurunan terbesar di Provinsi Gorontalo.

“Apa yang telah dicapai sekarang ini tidak lantas membuat berpuas diri, namun justru harus semakin ditingkatkan,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba yang mewakili Gubernur Gorontalo pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pohuwato dalam rangka HUT ke-16 Kabupaten Pohuwato, di gedung DPRD Kabupaten Pohuwato, Kamis (2/5/2019).

Sekda Darda juga menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan dan prestasi yang diraih selama ini karena kerja keras, kerjasama yang kompak dari seluruh jajaran di lingkungan Pemkab Pohuwato yang didukung oleh anggota Forpimda dan masyarakat.

“Dengan prestasi yang telah dicapai di usia yang ke 16 tahun Kabupaten Pohuwato, kedepannya diperlukan strategi pembangunan utamanya perbaikan atau peningkatan pelayanan publik, peningkatan daya saing melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah dan perbaikan investasi dengan tetap memberikan jaminan berkesinambungan tanpa menghambat kreatifitas masyarakat,” ujar Darda.

Pada kesempatan itu pula, Darda mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat baik petugas KPPS, pemilih, saksi maupun calon anggota legislatif setempat yang mampu menjaga berjalannya pemilu serentak secara aman dan tertib meski terdapat perbedaan pilihan.

Pewarta : Nova - Humasprov
Editor : Asriani - Humasprov

 

KOTA GORONTALO, Humas – Sebanyak 100 anak dan balita dari kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo mengikuti wisuda imunisasi lengkap pada peringatan Pekan Imunisasi Dunia di gedung Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo, Kamis (2/5/2019). Sertifikat wisuda diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim yang didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim.

Setiap anak dan balita yang telah memperoleh imunisasi lengkap sejak lahir sampai usia 18 bulan diberikan sertifikat Imunisasi Rutin Lengkap (IRL). Sertifikat IRL nantinya akan dijadikan sebagai persyaratan bagi setiap anak yang akan masuk sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD).

“Ini merupakan satu inovasi yang patut kita apresiasi. Kita berharap melalui penerapan sertifikat IRL ini cakupan dan pemerataan imunisasi di Provinsi Gorontalo akan lebih meningkat,” ucap Idris.

Lebih lanjut Idris menjelaskan, pelaksanaan program imunisasi bertujuan agar bayi dan anak terhindar dari penyakit yang dapat menyebabkan kematian dan kecacatan, yang dapat dicegah dengan imunisasi.

“Tujuan imunisasi ini bermuara pada terwujudnya generasi yang berkualitas, sehat, kuat, dan cerdas,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim menandatangani komitmen bersama terhadap penerapan sertifikat IRL sebagai salah satu persyaratan masuk sekolah PAUD, TK, dan SD di Provinsi Gorontalo. Komitmen bersama juga turut ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo, serta Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota.

Pewarta : Haris - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mencanangkan Gerakan Masyarakat Lindungi Anak dari Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (Gema Lindas PD3I) di gedung Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo, Kamis (2/5/2019). Pencanangan Gema Lindas PD3I yang dirangkaikan dengan wisuda anak balita yang telah lengkap imunisasinya merupakan rangkaian kegiatan Pekan Imunisasi Dunia tahun 2019 tingkat Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya Wagub Idris Rahim mengapresiasi berbagai keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan kesehatan melalui program imunisasi seperti eradikasi cacar, polio, serta eliminasi tetanus maternal dan neonatal.

“Kita bersyukur telah melengkapi program imunisasi dengan antigen yang dapat mencegah berbagai penyakit PD3I seperti campak, diphtery, pertusis, polio, hepatitis B, meningitis, pneumoni dan japanese encephalitis,” kata Idris.

Namun demikian Wagub mengingatkan agar seluruh jajaran kesehatan untuk terus bekerja keras dan bekerja cerdas untuk meningkatkan cakupan, jangkauan dan kualitas pelayanan imunisasi agar tidak muncul lagi kasus atau kejadian luar biasa PD3I.

Terkait pelaksanaan program imunisasi, Wagub Gorontalo dua periode itu menuturkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah khususnya jajaran kesehatan, di antaranya masalah pasokan vaksin, isu negatif tentang vaksin, serta minimnya pengetahuan sebagian masyarakat tentang manfaat imunisasi.

“Tantangan ini harus kita sikapi dengan tepat dan sungguh-sungguh agar hambatan pada pelaksanaan program imunisasi dapat dihindari, sehingga kita dapat mewujudkan pelayanan imunisasi yang bermutu dengan cakupan yang tinggi dan merata,” ujar Wagub Idris Rahim.

Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan komitmen bersama terhadap penerapan sertifikat imunisasi sebagai salah satu persyaratan masuk sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD). Komitmen bersama ditandatangani oleh Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo, serta Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota.

Pewarta : Haris - Humasprov

KOTA GORONTALO, Dinas ESDM PNM Nakertrans – Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Provinsi Gorontalo tahun 2018 sebesar 59,98. Angka itu menempatkan Gorontalo pada kategori “menengah bawah”, atau peringkat 21 dari 34 provinsi. Nilai tersebut meningkat 10,54 persen dibandingkan tahun 2017 sebesar 49,44 atau berada di peringkat 27 dari 34 provinsi.

Hal tersebut terungkap pada Sosialisasi Pengukuran IPK tahun 2019 yang digelar di Hotel Milinov, Kota Gorontalo, Rabu (1/5/2019). Kegiatan tersebut dihadiri Hadhi Raharja selaku Kasubid. Evaluasi Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ervin Jongguran Marajohan, Kasubid. Pengukuran Pembangunan, Kementrian Ketenagakerjaan RI.

Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 7 Indikator Utama yang telah masuk kategori baik (>5) dan 2 Indikator Utama yang masuk kategori belum baik. Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Indikator Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, Kesempatan Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, serta Indikator Produktivitas Tenaga Kerja.

“Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Indikator Jaminan Sosial Tenaga Kerja karena telah mencapai indeks sebesar 10 atau mencapai indeks maksimal. Selanjutnya, Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Hubungan Industrial,” terang Sekretaris Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Nakertrans Provinsi Gorontalo, Rugayah Biki.

Untuk mendorong peningkatan IPK yang lebih baik di tahun 2019, Rugayah berharap agar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota bisa lebih fokus mengawal pelaksanaan indikator-indikator utama, khususnya yang masih rendah.

Sementara itu, Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinas PNM, ESDM dan Nakertrans, Ismail Djafar menjelaskan, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama kepada semua dinas ketenegakerjaan kabupaten/kota tentang pentingnya IPK.

“Pesertanya masing-masing 5 orang dari 6 kabupaten/kota. Kami berharap acara ini juga untuk menguatkan penyusunan dokumen Rencana Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo,” pungkasnya.

Pewarta : Isam - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (TKKP) Kementrian Kominfo RI bekerja sama dengan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar Forum Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Damhil Kota Gorontalo, Kamis (02/05/2019).

Kasubdit TKKP Kemenkominfo RI Mulyani dalam laporannya menyampaikan tujuan pelaksanaan forum keterbukaan infomasi publik adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak atas informasi yang di jamin oleh undang-undang.

“Tujuan pelaksanaan forum ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak atas infomasi publik yang dijamin oleh undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik”, ujarnya.

Forum yang mengangkat tema ‘Ayo Akses Informasi Publik Melalui PPID Untuk Indonesia Yang Lebih Baik’ tersebut juga dihadiri dan dibuka oleh Direktur TKKP Kemenkominfo RI Selamatha Sembiring.

Dalam sambutannya Selamatha Sembiring menyampaikan, keterbukaan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat hakikatnya dapat mewujudkan penyelenggaraan daerah/negara yang baik.

“Peningkatan peran aktif dalam masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik dapat mewujudkan penyelenggaraan daerah dan negara yang baik pula yaitu pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan”, ungkap Selamatha.

Forum Keterbukaan Infomasi Publik diisi dengan diskusi panel. Bertindak sebagai narasumber yakni Direktur TKKP Selamatha Sembiring, Ketua Komisi Informasi Pusat Aditya Nuriya Solikhah, Kadis Kominfo Statistik Provinsi Gorontalo Rifli Katili, serta perwakilan FOINI Gorontalo Harun Daluku.

Pewarta : Gina - Humasprov
Editor : Isham - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Ada yang unik dari penyelenggaraan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2019 tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung di halaman Museum Purbakala Provinsi Gorontalo, Kamis (2/5/2019). Peserta upacara dari Pengawas Satuan Pendidikan, kepala sekolah, dan para guru, mengenakan pakaian adat Gorontalo yaitu Takowa untuk pria dan Galenggo untuk wanita.

“Kita apresiasi upaya jajaran Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo untuk melestarikan kebudayaan daerah, salah satunya pakaian adat Gorontalo yang dikenakan hari ini pada upacara Hardiknas,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim yang bertindak sebagai inspektur upacara pada kesempatan itu.

Idris menuturkan bahwa hal itu sejalan dengan salah satu program unggulan Pemprov Gorontalo, yaitu agama dan budaya yang lebih semarak dan juga tema peringatan Hardiknas tahun 2019 yaitu ‘Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan’. Menurutnya pendidikan dan kebudayaan merupakan syarat untuk membingkai hadirnya sumber daya manusia yang berkualitas demi terwujudnya Indonesia yang berkemajuan.

“Perkembangan teknologi yang semakin canggih, dapat mempengaruhi cara berpikir, berperilaku dan karakter peserta didik. Untuk itu peserta didik harus memiliki karakter dan jati diri bangsa di tengah perubahan global yang bergerak cepat melalui pendidikan berbasis teknologi dengan sentuhan budaya,” terang Idris saat membacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Lebih lanjut Wagub menuturkan, peringatan Hardiknas hendaknya dijadikan sebagai momentum untuk menguatkan sinergitas Tri Pusat Pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus saling mendukung dan menguatkan untuk membentuk generasi yang berkualitas, berkarakter, serta memiliki rasa nasionalisme yang kuat dan berjiwa patriot.

“Pembangunan pendidikan dan kebudayaan akan berjalan optimal manakala segenap pemangku kepentingan lebih proaktif dalam mendorong kemajuan dunia pendidikan dan kebudayaan. Selamat Hari Pendidikan Nasional, teruslah bersemangat dan tulus dalam menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan Indonesia,” tandas Wagub Idris Rahim.

 

Pewarta : Haris - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Indeks kegemaran membaca Gorontalo di tahun 2018 sebesar 29,9%. Angka itu lebih baik dari tahun 2017 yang hanya 21 persen. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Yosef P. Koton saat menggelar Lomba Bercerita bagi Siswa SD/MI tingkat Provinsi Gorontalo, Rabu (1/5/2019) di Ballroom Maqna Hotel, Kota Gorontalo.

“Untuk pemustaka yang datang ke perpustakaan sebanyak 36,4 persen, sehingga kita Gorontalo harus lebih meningkatkan kegemaran membaca supaya bisa mendekati indeks nasional 52 persen,” ungkap Koton.

Lomba yang berlangsung selama 1 hari itu diikuti oleh para siswa SD / MI yang juara di tingkat kabupaten/kota. Sementara peserta lomba pustakawan berasal dari pustakawan UNG, pustakawan UMG, pustakawan IAIN Sultan Amai Gorontalo, pustakawan Universitas Bina Mandiri Gorontalo dan pustakawan Poltekes Kemenkes Gorontalo.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba turut memotivasi para peserta. Ia menilai jalan terbaik untuk mencapai sukses adalah dengan Ilmu. Ilmu diperoleh dengan belajar dan banyak membaca.

“Tentunya dalam membudayakan kegemaran membaca pada anak-anak ini butuh peran yang tidak cukup hanya oleh guru-guru atau komunitas di sekolah saja. Tapi peran orang tua, masyarakat, pemerintah dan lembaga swasta yang peduli akan pentingnya pendidikan,” ujar Darda.

Selain itu, Darda mengungkapkan, pembudayaan membaca bagi pemustaka yang tidak kalah pentingnya adalah tenaga pustakawan yang berdedikasi tinggi dan bekerja secara profesional. Pustakawan dituntut untuk memberikan layanan prima dan berorientasi pada kepuasan pemustaka.

Pewarta: Nova - Humasprov

Editor: Isam - Humasprov

 

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo