>
Yoan Dunda

Yoan Dunda

KOTA GORONTALO, Humas – untuk memudahkan akses kearsipan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menerapkan Aplikasi Loker Digital. Loker tersebut menjadi penyimpanan arsip berharga ASN mulai dari SK, Surat Tugas, identitas kependukan, SKP dan lainnya.

Pemanfaatan Loker Digital tersebut disosialisasikan kepada perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (29/4/2019). Acara yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Darda Daraba tersebut digelar di Ballroom 2 Damhil Hotel UNG.

“Sebelumnya kita memang sudah menerapkan sistem kepegawaian secara digital. Yang belum ada di kita bagaimana mengarsipkan berkas-berkas ASN. Kalau masih menggunakan manual sistem kita masih menyimpan arsip dalam bentuk kertas-kertas yang mudah hilang,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kaban BKD Syukri Botutihe.

Lebih lanjut Asisten Bidang Pemerintahan itu menjelaskan, kehadiran Loker Digital memudahkan dalam mendata potensi ASN. Rekam jejak digital membantu dalam hal pengurusan mutasi, kenaikan pangkat dan atau pengangkatan dalam jabatan tertentu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengapresiasi inovasi yang dibuat oleh BKD. Penggunaan teknologi informai diharapkan dapat mempersingkat rantai birokrasi, serta memudahkan pekerjaan dalam melaksanakan pelayanan manajemen ASN di Provinsi Gorontalo.

“Kalau sudah ada digital ASN ini, jadi mau mutasi, kenaikan pangkat, penerbitan KARPEG harus cepat pengurusannya jangan lagi suruh kesana kemari. Harus otomatis pangkatnya sudah berubah,” pinta Darda.

Mantan Kadis PU Pohuwato juga mengatakan, dalam menerapkan aplikasi digital tersebut tentunya membutuhkan partisipasi pengelola kepegawaian sebagai brainware di dalam sistem pelayanan. Untuk itu, setiap pengelola kepegawaian, baik itu kasubag umum dan kepegawaian atau kasubag TU diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan sistem pelayanan manajemen ASN di Provinsi Gorontalo.

“Semua pelayanan harus ditingkatkan baik pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada ASN itu sendiri,” sambungnya.

Darda berharap BKD segera menuntaskan proses pengurusan password dan username setiap ASN. Selanjutnya bisa digunakan untuk menyimpan berkas setiap ASN yang tersebar diberbagai OPD. Faktor keamanan jaringan juga diminta untuk diperketat mengingat semua data penting terekam dan tersimpan dalam sistem tersebut.

Pewarta : Nova - Humasprov
Editor : Isham - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H.Idris Rahim bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-23 tahun 2019 yang digelar di halaman Museum Purbakala Provinsi Gorontalo, Senin (29/4/2019).

Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyampaikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi hingga sekarang telah mengalami banyak kemajuan. Pelaksanaan otonomi daerah telah mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan serta partisipasi aktif masyarakat dan mampu meningkatkan daya saing.

“Otonomi daerah secara nyata telah mendorong budaya demokrasi di tengah masyarakat. Daerah didorong dan diberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan inovasi untuk kemajuan pembangunan,” ujar Idris.

Lebih lanjut diungkapkannya bah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, masyarakat tidak dapat dianggap hanyalah sebagai konsumen pelayanan publik, tetapi dituntut adanya kemampuan untuk memperlakukan masyarakat sebagai citizen termasuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

“Untuk itu semua aparatur sipil negara di daerah harus memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah,” imbuhnya.

Hari Otonomi Daerah ke-23 tahun 2019 mengangkat tema ‘Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Kreatif dan Inovatif’.

“Mari kita kawal otonomi daerah agar selalu diisi dengan kegiatan dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan yang kreatif dan inovatif,” tandas Wagub Idris Rahim.

Peringatan Hari Otonomi Daerah tingkat Provinsi Gorontalo dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana ke-12 serta penyerahan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Awards dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi aparatur di lingkungan Pemprov Gorontalo.

Diakhir kegiatan itu Wagub Idris Rahim memimpin yel-yel peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana ke-12 tahun 2019 dengan hastag #Siapuntukselamat dan #Kitajagaalamjagakita.

Pewarta : Haris - Humasprov

KABUPATEN BONE BOLANGO, PUPR – Sekertariat tim persiapan pendataan awal pengadaan lahan waduk Bulango Ulu dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi Gorontalo terus berupaya untuk memaksimalkan proses pada tahap persiapan dengan cara mengadakan konsultasi publik di dua desa yaitu desa Owata dan desa Mongiilo kecamatan Bulango Ulu, Minggu (28/04/2019)
Konsultasi publik yang di laksanakan ke tiga kalinya untuk desa otawa dan Mongiilo kecamatan Bulango Ulu secara bersamaan itu bertujuan untuk memaksimalkan proses dari tahap persiapan untuk para pemilik lahan yang belum bisa hadir pada pelaksanakan konsultasi publik yang sebelumnya pernah dilaksakan beberapa waktu lalu di desa Owata dan Mongiilo kecamatan Bulango Ulu.
“jadi konsultasi publik lanjutan ini sebenarnya konsultasi publik yang terakhir atau yang ketiga kalinya di laksanakan di desa Owata dan Mongiilo. Untuk desa Mongiilo dari awalnya 50 yang belum menanda tangani, setelah di lakukan pendekatan dengan pemilik lahan yang telah menanda tangani sampai saat ini sudah 33 orang pemilik lahan dan sisanya 17 orang pemilik lahan lagi kita akan upayakan terus.” Ungkap Sultan Kalupe saat wawancara
Perwakilan serkertariat tim persiapan dinas PUPR provinsi Gorontalo Sultan Kalupe itu juga berharap jika semua pemilik lahan yang berada di desa Owata dan Mongiilo sudah menanda tangani berita acara kesepakatan, maka dalam dekat ini sudah bisa di ajukan untuk penetapan lokasi ke gubernur untuk di tanda tangani.
Hal sanada juga di jelaskan oleh ketua tim persiapan Sutan Rusdi terkait konsultasi publik yang di laksanakan secara bersamaan di desa Owata dan monggilo kecamatan Bulango Ulu.
“ini adalah pelaksanaan konsultasi publik yang ke tiga kali di desa Owata dan Mongiilo untuk pemilik lahan yang belum hadir atau yang belum pernah.” Jelas Sutan Rusdi saat wawancara
Sutan juga menambahkan bahwa untuk desa monggilo, pemilik lahan yang belum hadir pada konsultasi publik dan belum menanda tangani berita acara kesepakatan sebelumnya ada 52 orang, dan jika masih ada pemilik lahan yang tidak bisa hadir saat ini, akan tetapi mereka sudah menerima undangan dan bukti tanda terima undang tersebut akan jadikan sebagai bukti persetujuan dari mereka. Karena itu merupakan hasil konsultasi dengan kejaksaan tinggi negeri Gorontalo sebagai pendamping.-

Pewarta – Yudi/PUPR
Editor – Dahlan/PUPR

KABUPATEN BONE BOLANGO, PUPR – Dengan dasar Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR) provinsi Gorontalo yang telah ditunjuk sebagai sekertariat tim persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan waduk Bulango Ulu dan telah melakukan pendataan awal terhadap lahan, bangunan, tanaman dan apa saja yang berada di lahan atau bidang tanah milik masyarakat tersebut di kecamatan Bolango Ulu, Minggu (28/04/2019)

Dalam setiap pembangunan kepentingan umum pasti akan menggunakan lahan atau tanah milik masyarakat yang harus di bebaskan oleh pemerintah, untuk waduk Bulango Ulu sendiri yang saat ini masih dalam proses tahap persiapan akan di gunakan proses ganti untung pada setiap lahan milik masyarakat yang akan terkena dampak dari rencana pembangunan waduk tersebut.

“Dalam penilaian nanti oleh tim appresial akan dinilai secara manusiawi atau dikatakan tidak yang namanya ganti rugi tapi ganti keuntung, Itu semua di daerah-daerah lain yang kami laksanakan telah terlaksana dengan baik,” Jelas kepala SATKER pembangunan bendungan Bulango Ulu Zulyadi.

Zulyadi menambahkan bukan hanya lahan milik masyarakat yang akan di ganti untung, tapi apa saja yang berada di atas maupun di bawah lahan tersebut. Tapi itu semua harus di buktikan secara detail dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah, dan biasanya yang akan di nilai lebih dulu bagian atas seperti bangunan dan tanaman milik masyarakat seobyek mungkin.

Perwakilan sekertariat tim persiapan Sultan Kalupe juga memberikan gambaran pada masyarakat pemilik lahan, bahwa dalam proses penilaian tidak ada yang namanya ganti rugi, tapi yang ada hanya ganti untung.

“Jadi setelah di sampaikan harganya di musyawarahkan dengan bapak ibu kemuadian bapak ibu misalnya minta uang tunai saja,saya minta relokasi,saya minta ganti yang lain-lain misalnya. Itu semua bisa di musyawarahkan nanti, kemudian setelah di musyawarah sudah ada kesepakatan lagi. Maka di berikanlah ganti untung itu kepada bapak ibu dalam bentuk via rekening atau dalam bentuk tukar menukar atau pengantian tanah,bangunan dan sebagainya.” Jelas Sultan saat memberikan penjelasan pada konsultasi publik.-

Pewarta – Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

Dinas Kominfo, Kab. Gorontalo – Dinas Kominfo dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo kembali menggelar Focus Grup Discussion (FGD) tentang internet cerdas, kreatif dan produktif bertempat di Aula Hotel Milana Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/4/2019).

Kegiatan itu dibuka langsung oleh Kabid Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo Ibu Yulindawaty p. Rauf yang mewakili Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Prov. Gtlo. Dalam sambutannya Yulindawaty menjelaskan dengan perilaku internet cerdas, kreatif dan produktif seseorang bisa terhindar dari penyebaran berita bohong dan hoax.

“Internet ibarat pisau bermata dua, disatu sisi akan membawa dampak positif jika digunakan secara benar karena menjadi wadah kreativitas dan inovasi bagi pengguna, disisi lain akan membawa dampak negative jika digunakan secara salah karena bahaya yang tersembunyi yang disebabkan penyalahgunaan internet,” jelas Yulindawaty.

“Dalam kegiatan diskusi ini melahirkan rekomendasi antara lain; Membentuk komunitas anti Hoax, Mengaktifkan kembali TIK di Kabupaten/Kota, Memilih duta Incakap di kalangan siswa/pelajar dan mahasiswa, Mengadakan Deklarasi yang didukung Kominfo Pusat, Melakukan festival TIK, Menjadikan rekam jejak di medsos sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan SKCK dan terakhir Memantau Kegiatan di Grup sosmed, “tambahnya

Kegiatan yang dihadiri oleh 60 peserta dari beberapa unsur seperti pelajar, mahasiswa dan masyarakat dengan menghadirkan 2 narasumber ahli di bidangnya, yakni Ervan, ST, MT Akademisi UNG dan Reza Mediansyah, S.Sos, M.Si dari Komisioner KPID

Pewarta :  Dinas Kominfo

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menghibahkan uang senilai Rp72.252.000 untuk pembangunan Islamic Center Gorontalo. Uang tersebut terkumpul dari tamu undangan saat keluarganya menggelar acara pembaiatan anaknya Siti Rachma Kirana Habibie pada 24 Maret 2019 lalu.

“Niatnya sudah lama, cuma kemarin kan masih sibuk untuk persiapan Pemilu jadi masih tertunda. Jadi baru Jumat kemarin kami setorkan ke nomor rekening panitia pembangunan masjid,” kata Gubernur Rusli, Minggu (28/4/2019).

Sudah menjadi tradisi bagi warga Gorontalo, setiap hajatan pesta atau pembaiatan maka tamu yang datang akan memberikan kado maupun amplop bagi tuan rumah. Meski begitu, Rusli menilai uang tersebut akan lebih bermanfaat jika disumbangkan untuk Islamic Center.

“Itu kan budaya kita yaa, jadi susah juga kalau dilarang. Meskipun jumlahnya tidak seberapa tapi akan lebih berkah jika kita sumbangkan untuk masjid raya,” imbuhnya.

Pembangunan Islamic Center dan Masjid Raya Gorontalo saat ini terus berproses. Setelah melewati tahap DED dan desain masjid, Dinas PU sedang menggenjot untuk analisis dampak lingkungan (Amdal).

Rencananya masjid tersebut akan dibangun di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Bagi para donatur yang ingin membantu pembangunan Islamic Center bisa mengirimkan uangnya ke nomor rekening Bank Muamalat 8110060340 atasnama Panitia Pembangunan Masjid Islamic Center Provinsi Gorontalo.

Pewarta: Isam - Humasprov

KOTA GORONTALO, Humas – Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 01, Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin, serta Badan Pemenangan Provinsi (BPP) untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, bersepakat untuk menjaga kondisi Gorontalo yang aman dan damai pasca Pemilu Serentak tahun 2019. Kesepakatan ini dinyatakan kedua belah pihak pada rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo di aula rumah jabatan Wakil Gubernur Gorontalo, Minggu (28/4/2019).

“Hari ini kita bersepakat bahwa tidak pergerakan apapun yang dibangun oleh pasangan 01 maupun 02, kita menghormati proses dan tahapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. Jika ada pergerakan baik itu kelompok organisasi masyarakat maupun oknum, saya minta pak Kapolda untuk tidak mengizinkan,” tegas Laode Haimudin, perwakilan dari TKD pasangan 01.

Laode menuturkan, Tim Kampanye Nasional (TKN) telah menginstuksikan seluruh jajarannya di daerah untuk mempercayakan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) kepada penyelenggara Pemilu. TKD juga diminta untuk tidak menanggapi pemberitaan yang marak melalui media sosial menyangkut Pilpres. Adapaun kemenangan berdasarkan quick qount, lanjut Laode, bagi pasangan 01 itu belum menjadi dasar.

“Kita boleh bersyukur, tapi tidak boleh bereuforia. Kita tetap menunggu kepastian pada tanggal 22 Mei 2019. Kami juga sudah diinstruksikan untuk mengedepankan upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah,” ujarnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Harun Zaini, perwakilan dari BPP pasangan 02. Menanggapi informasi akan adanya pelaksanaan konvoi dan zikir oleh kubu 02, Harun menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui dan belum menerima pemberitahuan terkait kegiatan itu.

“Hingga saat ini tidak ada yang berkonsultasi dengan kami untuk konvoi dan zikir. Bukannya kami tidak tanggung jawab, tetapi kalau memang kegiatan itu ada, mungkin hanya mengatasnamakan personal,” terang Harun.

Pada kesempatan itu Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menghimbau kepada massa pendukung kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menghindari gesekan-gesekan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Provinsi Gorontalo.

“Mari kita jaga bersama agar daerah ini tetap kondusif, kita tunggu hasilnya sampai tanggal 22 Mei 2019. Kepada KPU dan Bawaslu terus berkoordinasi dengan Pemprov Gorontalo dan kabupaten/kota, Kepolisian dan TNI, serta seluruh pihak terkait,” tandas Wagub Idris Rahim.

 

Pewarta : Haris - Humasprov

Senin, 29 April 2019 10:31

Gorontalo Raih ANRI Awards 2019

MAKASSAR, Badan Penghubung – Provinsi Gorontalo meraih anugerah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Awards tahun 2019. Provinsi Gorontalo berhasil menempati peringkat III pada kategori Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Terbaik Nasional Wilayah I.

ANRI Awards 2019 diserahkan oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan, kepada Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim pada malam penganuegrahan yang berlangsung di Hotel Rinra, Makassar, Sabtu (27/4/2019).

Penganugeran ANRI Awards juga diisi dengan lomba pameran Khasanah ANRI. Pada pameran ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo berhasil meraih prestasi Terbaik Pertama. Disusul oleh Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Tana Toraja, masing-masing peringkat kedua dan ketiga.

Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kearsipan Nasional 2019 yang dihadiri oleh kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, juga dilakukan peluncuran Maskot ANRI.

“Prestasi ini merupakan buah dari kerja keras dari jajaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Gorontalo. Saya berharap ke depan prestasi ini bisa lebih ditingkatkan,” tandas Wagub Idris Rahim disela-sela meninjau stan Gorontalo pada pameran kearsipan.

Pewarta : BP Makassar
Editor : Haris - Humasprov

Pohuwato, Humas – Sebanyak 30 izin berhasil diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (PTSP Provinsi Gorontalo) selama 5 hari kegiatan Layanan Mobile Service Perizinan dan Non Perizinan yang berlangsung di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato sejak tanggal 22 – 26 April 2019.

Tiga puluh layanan tersebut terdiri dari 13 layanan izin bidang Perikanan (SIUP/SIPI), 11 layanan izin bidang ketenagalistrikan (IO Genset), serta 6 layanan izin bidang perhubungan (Izin Trayek AKDP).

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Husen Hasni dalam siaran pers yang dikirimkan ke Humas Provinsi Gorontalo, Jumat (26/4/2019), kegiatan mobile service perizinan dan non perizinan bagi masyarakat, pelaku usaha maupun instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo ini dilaksanakan untuk mendukung salah satu misi pemerintah Provinsi Gorontalo yakni pemerintahan yang lebih melayani.

” Kami ingin mendekatkan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada masyarakat,” kata Husen.

Ia juga menguraikan dengan adanya kegiatan ini, akan mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan tanpa harus meninggalkan tempat mereka beraktivitas sehingga lebih menghemat waktu dan biaya.

” Kita ingin menghilangkan image negatif mengenai pelaksanaan pengurusan perizinan yang selama ini bagi masyarakat masih dianggap sulit dan berbelit-belit,” imbuhnya.

Sementara itu Kabid Perizinan Sriyulianti MH Dungga menambahkan, kegiatan Mobile Service yang baru pertama kali dilaksanakan ini mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat terutama nelayan yang mengurus izin perikanan, izin di bidang ketenagalistrikan seperti izin operasi genset serta Izin Trayek AKDP.

“Disamping memberikan layanan perizinan pada kegiatan mobile service, kami juga memberikan pelayanan informasi dan pengaduan perizinan,” kata Sriyulianti.

Selama 5 hari pelayanan, jenis izin yang dilayani yaitu Perizinan Bidang Perikanan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); Perizinan Bidang Perhubungan yakni Izin Trayek AKDP dan Perizinan Bidang Energi Ketenagalistrikan yakni Izin Operasi Genset (kapasitas diatas 200 kva), surat keterangan (kapasitas 25 s/d 200 kva) dan laporan (kapasitas s/d 25 kva).

Kegiatan ini melibatkan penyelenggara perizinan di Bidang Perizinan juga didukung oleh Tim Teknis Bidang Energi Ketenagalistrikan Dinas Penanaman Modal dan ESDM Provinsi Gorontalo serta Tim Teknis pada masing-masing OPD teknis yakni Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

Pewarta : Asriani - Humasprov

KAB. GORONTALO UTARA, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mendorong Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk memaksimalkan berbagai potensi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo Utara ke-12 di halaman Kantor Bupati Gorontalo Utara, Jumat (26/4/2019).

“Gorut memiliki potensi yang berlimpah baik di laut maupun darat. Potensi yang sangat menjanjikan ini harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Idris.

Data BAPPPEDA Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Gorontalo Utara pada tahun 2018 sebesar 7,43 persen, angka kemiskinan 17 persen, dan angka pengangguran 5,08 persen. Berdasarkan data tersebut Idris mengungkapkan, tantangan terbesar Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara adalah melakukan pemerataan pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja di daerah.

“Pertumbuhan ekonomi Gorut cukup tinggi, tetapi angka kemiskinan dan pengangguran juga masih cukup tinggi. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Yang paling penting adalah pemerataan pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Wagub.

Untuk meningkatkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo Utara, Indra Yasin dan Thariq Modanggu yang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara periode tahun 2018-2023 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang fokus pada terwujudnya visi Gorontalo Utara Ceria, Unggul, dan Sejahtera Diporos Maritim Utara Indonesia.

“Ada 127 janji politik kami yang diakomodir dalam RPJMD lima tahun kedepan. Secara sederhana kami rangkum dalam filosofi Tridharma Indra-Thariq, yaitu membangung keluarga, membangun desa, dan membangun Gorut unggul,” jelas Bupati Indra Yasin.

Pada kesempatan itu dilakukan penandatangan Memorandum of Understanding antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Badan Keamanan Laut Zona Maritim Tengah, Yayasan Dahlan Iskan, Universitas Sunan Kalijaga, STIA dan STITEK Bina Taruna Gorontalo, serta beberapa institusi lainnya.

 

Pewarta : Haris - Humasprov

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo