>
Wisnawaty Saleh

Wisnawaty Saleh

KOTA GORONTALO, Humas – Rencana pembangunan Masjid Raya Gorontalo memasuki tahap pembebasan lahan. Setelah melakukan kajian Feasibility Studies (FS), masjid yang telah direncanakan sejak tahun 2015 akan dibangun di Kelurahan Moodu, Kota Timur.

Hal ini terungkap dalam Seminar Tahap Akhir Rencana Pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre, Jumat (18/1/2019). Seminar yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Handoyo menjelaskan, Kelurahan Moodu dipilih karena sebelumnya telah dilakukan Feasibility Study (FS) yang pembobotannya sesuai dengan indikator. Selanjutnya pihaknya telah mengalokasikan dana senilain Rp44 miliyar untuk pembebasan lahannya.

“Lokasi masjid raya ini berada sekitar 500 M dari kantor camat Moodu yang merupakan lahan pertanian dengan luas lahan yang telah dibebaskan sekitar 4,53 hektar. Tempat ini sangat strategis karena berada di sudut perempatan jalan, dan pembebasan lahan ini telah disambut baik oleh masyarakat maupun pemerintah setempat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Handoyo menjelaskan, untuk desain masjid telah selesai disayembarakan pada bulan juni 2018 lalu, yang menghasilkan tiga pemenang. Hasil yang disepakati yakni menggabungkan tiga desain sebagai hasil akhir desain masjid raya dan Islamic center.

”2019 ini kita mulai dari pembebasan lahan dulu, setelah itu akan direncanakan pada 2020 mulai pembangunan fisik masjid. Paling lambat tahun 2021 kita mulai bangun struktur bagian atas,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berharap tahapan pembangunan masjid bisa segera dilaksanakan. Sambil menunggu proses pembebasan lahan, pengumpulan donasi dan santunan oleh para pegawai di lingkungan Pemprov Gorontalo terus berlanjut.

“Pembangunan masjid ini tidak mungkin hanya dibiayai oleh pemprov, karena butuh anggaran lebih kurang Rp562 mliar. Makanya kami butuh dukungan dan restu semua pihak termasuk dari pemerintah kabupaten/kota, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengusaha, donatur dan masyarakat umum,” pungkasnya.(Hmsprov - Ecyhin)

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo akan menggelar Jalan Sehat NKRI dalam rangka menyambut Hari Patriotik 23 Januari 1942. Jalan sehat yang berhadiah ratusan juta Rupiah akan dilaksanakan hari Minggu 20 Januari 2019 pukul 06.00 Wita.

“Kami berharap warga Gorontalo bisa ikut hadir memeriahkan. Kami siapkan 50.000 kupon undian untuk memenangkan hadiah satu unit rumah, puluhan sepeda motor dan sepeda,” terang Kadis Sosial Risjon Sunge, Jumat (18/1/2019).

Selain berbagai undian berhadiah, panitia juga menyiapkan pasar murah bagi ribuan warga yang hadir. Pasar murah diikuti oleh 11 distributor di antaranya minyak goreng, mie instan dan berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Rute jalan sehat akan mengambil start dari Jl. HB Jasin tidak jauh dari simpang lima Telaga. Panggung utama berada tidak jauh dari SPBU HB Jasin, atau di simpang tiga Jl. Beringin.

Panitia menyiapkan panggung start dan jembatan yang untuk Gubernur, Forkopimda dan Tamu VIP lainnya. Peserta akan menelusuri Jl. HB Jasin hingga ke Bundara Hulondalo Indah (HI) dan berbelok ke arah Selatan menuju Lapangan Taruna Remaja.

“Bagi warga yang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat di titik start, panitia bekerjasama dengan pihak kepolisian sudah menyiapkan lokasi parkir yakni di Jl. Rambutan, Jl. Thayeb M. Gobel, Jl. John A. Katili dan Jl. Beringin,” lanjut Risjon.

Kupon undian akan dibagikan ke peserta di titik start. Jalan sehat ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya.(Hmsprov - Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Kabupaten Pohuwato menjadi penyumbang terbesar turunnya angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo bila dibandingkan lima kabupaten kota lainnya. Pada periode Maret 2018 Pohuwato sukses menekan angka kemiskinan sebesar 1,87%.

Kabupaten boalemo turun 1,52% dan Kabupaten Gorontalo 0,71%. Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango serta Kota Gorontalo masing-masing 0,70% 0,41% dan 0,13%.

Hal tersebut sebagaimana dipaparkan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo Budi Sidiki pada Temu Konsultasi Triwulan Pertama Bapppeda dengan seluruh OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, di kantor Bapppeda, Rabu (16/1/2018).

“Secara keseluruhan Provinsi Gorontalo mampu menekan angka kemiskinan terbesar bila di bandingkan dengan daerah lain se Indonesia. Jika periode Maret 2018 kemiskinan kita 16,81% maka di periode September 2018 turun 0,98% menjadi 15,83%. Jika dibandingkan years on years antara September 2017-September 2018 maka penurunannya ada di angka 1,31%,” terang Budi.

Tingginya penurunan angka kemiskinan di Pohuwato, lanjut Budi, tidak terlepas dari sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Di antaranya ikut menganggarkan program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) dan memperluas cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibiayai oleh APBD.

“Pemda Pohuwato juga memprogramkan namanya Nasi Tumis, anggarannya lebih kurang Rp1,8 miliar. Bantuan dalam bentuk makanan jadi kepada lansia, anak terlantar dan penyandang disabilitas. Sisi pemberdayaannya dengan melibatkan warung-warung kecil di kecamatan sehingga perputaran ekonomi terjadi di situ,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba meminta kepada pemerintah kabupaten/kota bersama-sama fokus pada program menekanan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan menurutnya tidak bisa dikerjakan secara parsial tetapi harus ‘dikeroyok’ bersama agar berlangsung secara efektif dan efisien.

“Ekonomi Gorontalo masih bergantung pada investasi pemerintah. Oleh karena itu saya berharap para kepala OPD dan kabupaten/kota memperbesar alokasi anggaran terhadap kegiatan yang outputnya untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan kesempatan kerja,” pintanya.

Sepanjang tahun 2018 Pemprov Gorontalo terus mengintervensi masyarakat miskin dengan berbagai program sosial. Selain bantuan di sektor pertanian dan perikanan, kesehatan dan pendidikan, ada juga bantuan untuk peningkatan ekonomi kerakyatan serta penyediaan berbagai infrastruktur dasar.

Bakti Sosial NKRI Peduli yang bergulir seminggu sekali di setiap kecamatan juga dipandang efektif untuk mengurangi beban biaya belanja sembako warga. Program tersebut menyediakan pasar murah bersubsidi serta pemberian santunan senilai Rp100.000 bagi 1000 warga di setiap pelaksanaannya. (Hmsprov - Isam)

JAKARTA, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi menerima hibah 10 Bus Rappid Transit (BRT) dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub) RI bertempat di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin kemarin.

Bus yang diterima oleh Sekretaris Daerah Darda Daraba dan didampingi Kadis Perhubungan Jamal Nganro tersebut merupakan hasil perjuangan pemerintah provinsi tahun 2018 lalu. Total ada 24 unit bus yang diterima se Provinsi Gorontalo, rinciannya 15 jenis BRT dan 9 unit bus sekolah.

“Alhamdulillah perjuangan bapak gubernur melalui Dinas Perhubungan berbuah manis. Hari ini kami menandatangani berita acara serah terima operasional dari Kementrian Perhubungan,” terang Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Sekda Darda Daraba, Rabu (16/1/2019).

Selain 10 unit BRT untuk pemprov, ada 5 unit BRT dialokasikan khusus untuk Kabupaten Gorontalo. 6 Kabupaten/Kota juga menerima masing-masing 1 unit bus sekolah. 3 perguruan tinggi yakni Stikes Bina Mandiri, Politeknik Gorontalo dan IAIAN Sultan Amai Gorontalo juga menerima bantuan bus sekolah masing-masing 1 unit.

Bagi pemerintah daerah, kehadiran bantuan bus ini memiliki arti yang cukup penting. Salah satunya untuk menekan beban biaya transportasi warga kelas menengah ke bawah yang masih berkisah 20-30% dari total pendapatannya.

Pengurangan beban transportasi pada akhirnya diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di daerah yang hingga September 2018 berada di angka 15,83%. Turun 0,98 dari data bulan Maret 2018 sebesar 16,81%.

“Hal ini yang menjadi dasar kami untuk menata dan membenahi sektor transportasi, salah satunya melalui penyediaan sarana transportasi massal perkotaan yang baik, nyaman, aman dan terjangkau. Termasuk juga untuk fasilitas transportasi untuk anak sekolah,” terangnya.

Bantuan bus ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan seefektif mungkin agar ikut berperan dalam menekan angka kemiskinan dan inflasi daerah. Bagi daerah-daerah yang belum mendapatkan BRT, Pemerintah Provinsi siap memfasilitasi di Kementerian Perhubungan.

“Kunci keberhasilan adalah sinergitas dan kolaborasi multi pihak dengan seluruh stakeholder terkait. Bila ini dilakukan, maka masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera dapat kita wujudkan,” pungkas Darda. (Hmsprov - Isam)

Kota Gorontalo, Humas – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba menerima tim Advance Diseminasi Informasi Empat Tahun Pemerintahan Kabinet Kerja dari Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu (16/1/2019) di ruang kerja Sekda, Kantor Gubernur Gorontalo.

Pertemuan ini dimaksudkan untuk melihat kesiapan Gorontalo yang menjadi salah satu tuan rumah dari rangkaian kegiatan diseminasi informasi tersebut. Dardapun menyambut baik rencana KSP dan Kominfo untuk menjadikan Gorontalo sebagai tempat kegiatan desiminasi informasi capaian pembangunan pemerintah.

“Pemprov Gorontalo mendukung sepenuhnya program diseminasi yang akan dilaksanakan di Gorontalo. Program serupa juga sudah sering dilakukan oleh pemerintah provinsi dimana sering membuka diskusi publik di masyarakat,” ujar Sekda.

Darda kemudian memberi contoh beberapa kegiatan serupa yang sesungguhnya telah dilakukan Pemprov Gorontalo dimana masyarakat, mahasiswa, tokoh adat/agama ikut dalam forum dialog yang mengupas su-isu yang beredar di masyarakat, dan merekapun dapat ikut serta dengan menyampaikan kritik kepada pemerintah setempat.

”Untuk menangkal hoax di masyarakat, cara yang baik adalah cara yang dilakukan oleh Pemprov Gorontalo sekarang, dengan membuka forum-forum diskusi,” urai Darda.

Sementara itu Sisca Hutagalung, dari tim Advance menjelaskan, kunjungan timnya adalah untuk melihat kesiapan lokasi yang bisa digunakan pada rangkaian kegiatan nanti.

“Kedatangan kami saat ini untuk melihat lokasi yang pas saat menggelar rangkaian kegiatan diseminasi informasi terkait capaian pembangunan yang telah dilakukan pemerintah,” ujar Sisca.

Menurut Sisca, kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia ini adalah untuk membangun dialog langung yang baik sebagai sarana untuk mengungkapkan pembangunan yang akan dan telah dilakukan pemerintah, dan di sisi lain sarana menerima kritikan masyarakat akan pembangunan yang belum terlaksana.

Diseminasi informasi ini nantinya akan dibuat dalam empat kegiatan yaitu Dialog Publik, Focus Grup Discussion (FGD), Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9), serta pentas seni pertunjukan rakyat. Kegiatan ini akan menghadirkan nara sumber utama menteri terkait.

Hadir dalam Pertemuan, Asisten 3 Bidang Administrasi, Asisten 2 Pembangunan, Staf Ahli Bidang Hukum Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan, Kadis Kominfo dan Pimpinan OPD lainnya.(Hmsprov - Asriani)

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie akan memfasilitasi tambahan guru dokter untuk diperbantukan di SMK Tridharma Lab School UNG. Penambahan itu untuk meningkatkan kualitas siswa-siswi jurusan Keperawatan dan Farmasi yang ada.

Hal ini dikatakan Rusli saat memberikan sambutan sekaligus melepas Peserta kerja Lapangan (PKL) siswa siswi kelas X dan XI di SMK Tridharma Lab School UNG, Rabu, (16/1/2019).

“Kalau membutuhkan tenaga dokter sebagai pengajar disini, boleh. Silahkan berikan surat permintaan ke saya akan saya setujui. Nanti dokter- dokter yang ada di Dinas Kesehatan maupun yang ada di RS Ainun akan saya perbantukan untuk menjadi guru di sini,” kata Rusli.

Sebagai alumni SMK Tridharma, ia berusaha agar sekolah tersebut bisa berkembang lebih baik dan bersaing dengan SMK / SMA lain. Sekolah milik yayasan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) itu awalnya adalah SMA Tridharma dan sudah ada sejak tahun 1980-an.

Puncaknya di tahun 2016 di mana sekolah ini berganti status menjadi SMK dengan hanya menyisakan 9 orang siswa dan hampir saja dibubarkan.

“Begitu mendengar informasi tersebut saya langsung turun tangan. Saya kasihan sekolah yang sudah lama berdiri ini dan telah mencatat banyak alumni berhasil harus ditutup. Melalui Dinas Dikbudpora berbagai bantuan kami serahkan. Mulai dari perbaikan gedung, memperhatikan kualitas guru-gurunya, berbagai bantuan lab dan komputer sampai merubah sekolah ini khusus untuk jurusan perawat dan farmasi,” tambahnya.

Diakhir sambutannya, Gubernur yang hadir didamping istri Idah Syahidah berpesan agar semua civitas akademika untuk menjaga nama baik sekolah. Peserta PKL diharapkan bisa bekerja sesuai dengan jurusannya serta menimba ilmu sebanyak-banyak di lokasi praktik.

Siswa siswi PKL SMK Tridharma sebanyak 125 orang. Rinciannya 97 orang Jurusan Keperawatan dan 28 orang Jurusan Farmasi. Mereka disebar di sejumlah rumah sakit dan Puskesmas di antaranya RS. Ainun, RS Aloe Saboe, RS Multazam dan beberapa Puskesmas se Kota Gorontalo. (Hmsprov - Ecyhin)

KOTA GORONTALO, Humas – Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) se-Gorontalo tidak perlu khawatir terkait penyaluran suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) April 2019 nanti. Mulai Kamis besok, 17 Januari hingga 19 Januari 2019 akan dilakukan perekaman data secara serentak di lapas seluruh Gorontalo.

Hal ini disimpulkan dari hasil rapat lanjutan pembahasan Tahapan Kampanye Pemilu di Rumah Jabatan Gubernur, Kota Gorontalo (16/01/2019). Gubernur Rusli mengundang Ketua KPU, Ketua Bawaslu, jajaran Kanwil Kumham, Kaban Kesbangpol serta sejumlah pimpinan OPD.

“Besok kami pastikan warga binaan sudah terekam semua KTP-el. Terkait pendataan kembali, jajaran Lapas, Dukcapil, dan KPU akan berkerja sama untuk itu dan akan hadir saat perekaman nanti”, ujar Dwi selaku Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo.

Sementara itu Ketua KPU Gorontalo Fadliyanto Koem menjelaskan, perlu untuk memastikan bahwa penghuni lapas telah memiliki KTP-el sebagai salah satu syarat memilih. Bagi warga yang domisilinya di luar Gorontalo maka akan dilakukan pengecekan apakah sudah terdaftar dalam DPT atau tidak.

“Ketika misalnya dia berdomisi di Makassar maka kita akan mendaftarkan di sini. Kita akan kroscek lagi dengan memeriksa nama dan NIK-nya. Kalau terdaftar di Makassar maka kita akan keluarkan A5 (surat pindah memilih) untuk mencoblos di Gorontalo. Kalau tidak terdaftar, akan kita telusuri ke KPU asal yang bersangkutan”, Jelas Fadli.

Mengenai teknis pemungutan dan penghitungan suara, Fadli mengaku masih menunggu regulasi dari KPU RI. Apakah memungkinkan dibuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lapas atau menyesuaikan di TPS terdekat. Begitu juga dengan TPS mobile seperti yang pernah ada di Pemilu 2014 lalu.

Potensi jumlah pemilih di 4 lapas se-Provinsi Gorontalo cukup besar yakni lebih kurang 868 orang. Rinciannya Lapas Kota Gorontalo 554 orang, Lapas Pohuwato 119 orang, Lapas Boalemo 111 orang dan Lapas Perempuan 84 orang. (Hmsprov - Gina)

KOTA GORONTALO, Humas – Guna menyeriusi pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU), Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi sejumlah pimpinan OPD mengunjungi calon lokasi lahan di Desa Bulotadaa Barat dan Desa Molosipat U Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Rabu (16/1/2019).

Lokasi lahan yang terletak di jalan Poowo I itu jaraknya cukup berdekatan, hanya dipisahkan oleh lahan warga yang belum dibebaskan. Tanah di Kelurahan Molosipat U seluas sekitar 1,18 hektar, sedangkan di Bulotadaa Barat sekitar 3000 meter persegi.

“Lahan ini sudah kita bebaskan sejak tahu 2016, awalnya mau dihibahkan ke Pemkot. Ada saran dari teman-teman ini menjadi milik provinsi dan kita kelola menjadi Taman Pemakaman Umum (TPU),” terang Rusli.

Gubernur meminta kepada Dinas PUPR untuk segera membuat perencanaan termasuk desain konsepnya. Penataannya sama seperti TPU di kota-kota besar lain yang tidak di cor tapi hanya berbentuk gundukan tanah dilapisi rumput dan batu nisan.

“Tidak ada pemagaran masing-masing kubur, jadi semua sama. Tidak boleh pake keramik, hanya gundukan tanah sama seperti di TPU Tanah Kusir Jakarta,” sambungnya.

Mantan Bupati Gorontalo Utara itu berharap kehadiran TPU menjadi solusinya maraknya pembongkaran makam yang akhir-akhir ini terjadi di Gorontalo. Warga rantau yang kebetulan meninggal dunia dan tidak punya lahan juga diperkenankan memanfaatkan lokasi tersebut.

Masalah lainnya menyangkut kebiasaan warga Gorontalo yang masih suka memakamkan sanak keluarganya di halaman rumah dan di lokasi lain yang tidak sesuai. Jika TPU sudah berfungsi, maka makam seperti itu diperkenankan untuk dipindahkan atas keinginan pihak keluarga.

Untuk tahap awal, lokasi diminta untuk dilakukan pemagaran dan penimbunan untuk mengetahui persis denahnya. Teknis lain menyangkut kesesuaian RTRW pemkot, pengelolaan dan regulasinya akan dibahas lebih lanjut. Ia berharap tahun 2019 ini TPU tersebut sudah bisa dimanfaatkan. (Hmsprov : Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan jajarannya menyambut baik data angka kemiskinan daerah yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (15/1/2019). Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo hingga September 2018 turun menjadi 15,83% dibandingkan dengan bulan Maret 2018 sebesar 16,81%.

Penurunan 0,98% menjadi yang tertinggi se Indonesia bila dibandingkan dengan daerah lain seperti Bangka Belitung 0,48%, Kalimantan Barat 0,40%, Kepulauan Riau 0,37% dan Papua Barat 0,35%.

“Alhamdulillah hasil rilis BPS angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo turun, dan yang paling membahagiakan kita turunya itu tertinggi se Indonesia. Jadi sekarang 15,83%,” terang Rusli.

Gubernur Gorontalo dua periode itu pun lantas membeberkan rahasia suksesnya. Ada perubahan yang mendasar yang dilakukan oleh pemprov salah satunya dengan memastikan penerima bantuan sosial tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan.

“Kenapa turun? Ya karena kita mengubah apa yang harus kita ubah. Pertama sasaran penerima bantuan, ternyata selama ini kita masih terlena dengan usulan teman-teman di bawah yang harusnya tidak layak menerima tapi diberikan bantuan,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Rusli, pihaknya terus mengintensifkan pendataan hingga ke desa-desa siapa saja yang layak menerima bantuan program. Data penerima harus mengacu pada basis data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) atau warga yang benar-benar layak menerimanya.

Penurunan angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh berbagai program sosial yang dilaksanakan sepanjang tahun 2018, salah satunya program Bakti Sosial NKRI Peduli. Program yang bergulir di setiap kecamatan seminggu sekali itu berisi operasi pasar murah dan pemberian santunan dari Baznas senilai Rp100.000 per orang kepada 1.000 warga miskin.

“Kita mapping setiap daerah yang rawan pangan dan butuh diintervensi. Jadi harga pangannya kita subsidi. Contohnya beras dijual di pasaran seharga Rp10.000 kita jual Rp7.000. Ada juga rempah rempah, minyak goreng, ikan, telur dan lainnya,” bebernya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Budiyanto Sidiki. Menurutnya, program operasi pasar sukses mengurangi pengeluaran uang orang miskin dan menekan inflasi di daerah.

“Karena berdasarkan data yang kita terima dari BPS itu kan mereka itu (warga miskin) konsumsi per kapitanya di bawah 300 sekian ribu Rupiah sehingga tidak mampu membiayai pangan dan non pangan. Berikutnya juga mampu menjaga inflasi sebesar 2%, karena setiap inflasi naik maka ada kenaikan harga dan indeks garis kemiskinan naik,” jelas Budi.

Program sosial tersebut diperkuat dengan program pemerintah pusat seperti Beras Sejahtera (Rastra), program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 68.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Ada juga program pro rakyat yang dibiayai melalui APBD seperti BPNT-D bagi 35.000 KPM, bantuan kapal ikan, bantuan bibit jagung, padi dan pupuk. Bantuan ternak, bantuan sepeda motor berkotak pendingin bagi penjual ikan, bantuan ikan bagi siswa sekolah dan panti asuhan dan masih banyak lagi. (Hmsprov)

KOTA GORONTALO, Humas – Pihak Pertamina bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo bersepakat untuk menertibkan para pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membuat antrian pembeli BBM khususnya jenis Premium di Stasisun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) semakin panjang. Kesepakatan tersebut diperoleh setelah mendengarkan masukan dari perwakilan SPBU, Hiswana Migas, dan unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo, pada rapat yang berlangsung di Ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo, Selasa (15/1/2019).

Langkah untuk menertibkan pengecer BBM tersebut akan dilakukan dengan cara membatasi jumlah pembelian BBM. Untuk kendaraan roda dua, pembelian BBM maksimal hanya sebanyak lima liter. Sedangkan untuk kendaraan roda empat, maksimal seharga Rp150.000.

“Kita akan segera buat surat edarannya, dan nanti kita akan melibatkan Kepolisian bersama Satpol PP untuk memantau dan menertibkan pembelian BBM di seluruh SPBU di Provinsi Gorontalo,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim yang memimpin pertemuan itu.

Untuk memberi efek jera kepada pengecer yang tidak mematuhi batas maksimal pembelian BBM, akan diberlakukan sanksi dan ditindak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Guna efektifnya kebijakan itu, diminta kepada seluruh petugas SPBU untuk bersikap tegas dalam melayani pembeli BBM.

“Petugas di SPBU harus tegas, apapun kebijakan yang kita putuskan, kuncinya ada dipetugas SPBU. Kemudian untuk pembeli BBM yang diindikasi sebagai pengecer diikuti ke mana mereka pergi, jika terbukti mereka benar-benar sebagai pengecer, beri tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku,” tegas Idris.

Pertamina juga akan membuat zonasi untuk mengatur pembelian BBM kendaraan tertentu. Untuk kendaraan roda empat jenis angkot dan pikap akan dipusatkan di beberapa SPBU, demikian pula halnya untuk antrian truk yang akan membeli solar.

Sementara itu untuk distribusi elpiji tiga kilogram juga akan ditertibkan. Pendistribusian elpiji yang disubsidi oleh pemerintah ini akan dilakukan dengan menggunakan kartu yang akan diberikan kepada setiap keluarga kurang mampu.

“Kita gunakan basic data terpadu kemiskinan, yang bisa memperoleh kartu distribusi elpiji tiga kilogram benar-benar hanya mereka warga kurang mampu,” tandas Wagub Idris Rahim. (Hmsprov - Haris)

Halaman 1 dari 45
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo