>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

TALAGA - Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menggelar pertemuan dengan masyarakat Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.

Pertemuan tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Kepala Balai Pengelola Daerah AliranSungai (DAS) Provinsi Gorontalo, Pemerintah Desa Dulamayo Utara serta masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusufmengatakan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah program nasional.  Di Desa Dulamayo Utara terdapat program RHL seluas 800 hektar, lokasi penanaman berada di dalam kawasan hutan.

“Program ini diprioritaskan untuk tanaman buah buahan 70 persen dan 30 persen kayu, tentunya harus mengurus izin pengelolaan selama 35 tahun dan tidak menjadi hak kepemilikan, dan setiap 35 tahun diperpanjang dan bisa diwariskan pada pengelolaan keluarga,” kata Paris Jusuf, Senin (21/01/2019).

Tanaman aren, jambu mete, hingga rambutan jika berbuah dapat dinikmati masyarakat. Paris Jusuf berharap program di Desa Dulamayo ini menjadi suatu proyek percontohan untuk menyejahterakan masyarakat dan bukan untuk mengambil alih lahan masyarakat.

“Mari kita menjaga kawasan hutan, posisi Desa Dulamayo berada di atas bukit yang harus dijaga kualitas hutan dan kawasannya. Program RHL ini memperbaiki kondisi dengan menanam kayu dan buah-buahan, dan dapat dilanjutkan dengan pola perhutanan sosial menjadi Hutan Desa,” ujar Paris Jusuf.

Ia menjelaskan, 17 ribu kawasan hutan yang sudah diberi izin kelola ke masyarakat se-Provinsi Gorontalo, sehingga aspek legalitas sudah dapat dimanfaatkan. Dengan target 40 ribu di Gorontalo ke depan untuk lebih berkesinambungan.

Percepatan izin perhutanan sosial ini, melalui kepala BPDAS dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menerbitkan izin sehingga akan berdampak pada percepatan izin pembangunan jalan akses pertanian.

 

Pewarta : Hengki - Sekretariat DPRD

TILONG KABILA – Upaya menyinkronkan data dasar kependudukan Provinsi Gorontalo terus dilakukan eksekutif maupun legislatif. Untuk itu pada Jum’at (18/10/2019) Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan Kunjungan kerja ke beberapa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-Provinsi Gorontalo.

Kunjungan kerja kali ini ke Kabupaten Bone Bolango, rombongan dipimpin oleh Sekertaris Komisi I, Irwan Mamesah yang didampingi anggota komisi, Hidayat Bouty dan Yuriko Kamaru untuk melakukan berkonsultasi.

Kehadiran Komisi I ini diterima Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Bone Bolango, Oktavianus Rahman.

“Kami ke sini untuk melakukan sinkronisasi data kependudukan, mengingat selama ini di setiap Instansi atau badan masing – masing memiliki data penduduk, namun tidak sinkron,” kata Irwan Mamesah, Sabtu (19/10/2019).

Anggota Komisi I, Yuriko Kamaru membeberkan isu penting dalam pertemuan ini antara lain kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat harus merujuk pada data yang mutahir dan terintegrasi, pentingnya sistem data yang terbarukan dan terintegrasi guna validasi data sehingga program yang dijalankan tepat guna dan tepat sasaran, menurunkan atau mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo harus berdasarkan data yang lengkap, seperti dalam data kependudukan dilihat dari jenis pekerjaan seperti petani, data ini harus butuh verifikasi berbasis rujukan apakah petani pemilik, petani penggarap atau buruh tani.

“Jika dia buruh tani maka yang masuk dalam kategori BDT sangat tidak tepat jika dia mendapatkan bantuan bibit. 3 hal ini sangat penting untuk ditindaklanjuti,” kata Yuriko Kamaru.

Saat ini DPRD Provinsi Gorontalo tengah melaksanakan kunjungan kerja Pansus, salah satunya adalah Pansus Ranperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.



Pewarta : Ferdi Igirisa – Sekretariat DPRD

GORONTALO -  Meski telah ada pengusulan revisi Undang-Undang lanjut usia (Lansia), langkah DPRD Provinsi Gorontalo yang menggodok Rancangan Peratutan Daerah (Ranperda) penyelenggaraan kesejahteraan bagi Lansia tidak akan mubazir.

Ranperda lansia ini bertujuan untuk memberikan jaminan penghidupan yang layak dan bermanfaat bagi kaum usia lanjut. Perda yang dilahirkan akan menjadi salah satu karya DPRD Provinsi Gorontalo yang akan diingat anak cucu di masa mendatang.

Hal ini dikatakan Thomas Mopili, anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang juga Ketua Ranperda penyelenggaraan kesejahteraan Lansia, Minggu (20/10/2019).

Di era revolusi industri 4.0, menurut Thomas Mopili, perhatian pemerintah kepada orang usia lanjut bahkan sangat diperlukan. Kemajuan teknologi akan membawa dampak besar pada perilaku masyarakat, termasuk perhatian keluarga kepada orang tua mereka.

Untuk itu diperlukan regulasi yang secara tegas memihak pada upaya penyejahteraan orang usia lanjut.

“Saat kami berkonsultasi di Kementerian Sosial dikatakan Ranperda ini sangat langka. Kemensos mengakui penanganan Lansia memang dipandang sebagai kebijakan yang kurang popular Untuk itu DPRD menginisiasi Ranperda yang memberikan perhatian terhadap lansia,” kata Thomas Mopili.

Undang-undang  nomor 13 tahun 1998 tentang Lansia sudah diusulkan untuk direvisi sejak 2018 tapi saat sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya.

Kementerian social menyambut gembira upaya yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Gorontalo, mereka diberharap agar Ranperda Lansia yang sedang digodok ini bisa menjadi percontohan bagi provinsi lain.

“Karena dari 34 provinsi baru 4 provinsi yang punya Perda lansia, itu pun tidak berjalan maksimal. Makanya Kemensos memiliki ekspektasi tinggi terhadap langkah kita dengan harapan ranperda ini bisa jadi pilot project nasional,” kata Tomas Mopili.

 

Pewarta : M Yani Uno – Sekretariat DPRD

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Gorontalo sedang menjajaki kerja sama dengan PT Pindad dalam upaya penanganan eceng gondok di Danau Limboto. Penjajakan kemungkinan kerja sama ini disampaikan saat Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie berkunjung ke PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Jumat (18/10/2019).

Perusahaan industry strategis yang terkenal dengan produksi senjatanya itu saat ini sedang mengembangkan usahanya. Selain produk komersial dan industrial, PT Pindad telah memproduksi alat mesin pertanian.

“Pak Gubernur tertarik dengan excavator amphibious yang sudah diproduksi Pindad. Alat itu memungkinkan untuk pembersihan Danau Limboto dari eceng gondok secara lebih efektif dan efisien,” tutur Kepala Biro Pengadaan Pemprov Gorontalo, Wahyudin Katili yang turut mendampingi gubernur.

Kerja sama yang dipertimbangkan menyangkut sewa alat berat. Cara ini menurutnya lebih efektif karena mempertimbangkan biaya yang mahal, pemeliharaan dan ongkos operator.

“Ini kan baru tahap awal. Sekembalinya dari sini akan kita kaji dan tindaklanjuti bersama dengan dinas teknis,” imbuhnya.

Beberapa produk industrial buatan PT Pindad diantaranya excavator standar, excavator long arm dan excavator amphibious kapasitas 20 ton. Ada juga alat mesin pertanian seperti traktor berbagai ukuran, rotatanam, combine harvester dan paddy dryer.

 

Pewarta: Isam - Humas

GORONTALO –Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba resmi menutup pelatihan orientasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo hasil Pemilu Serentak tahun 2019 di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Jumat (18/10/2019).

“Saya sangat senang dan bahagia kita dapat berkumpul bersama setelah empat hari kegiatan pelatihan ini telah dilaksanakan dengan aman, tertib dan kondusif,” ungkap Dardaa Daraba.

Pimpinan ASN itu mengatakan, orientasi anggota DPRD ini merupakan salah satu kegiatan yang penting diikuti. Sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan semangat pengabdian anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah.

“Tugas dan fungsi DPRD sangat besar yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk itu, saya berharap materi yang didapatkan dari pelatihan ini bisa diterapkan selama bertugas untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien,” harap Darda.

Sementara itu, Kepala Badan Diklat Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim menilai pelaksanaan diklat dan orientasi berjalan baik. Peserta mengikuti dengan antusias dan aktif dalam diskusi. Sebanyak 160 anggota DPRD yang baru dilantik mayoritas wajah-wajah baru.

“Secara keseluruhan berjalan lancar, seluruh pemateri juga memberikan materi dengan baik. Baik pemateri dari KPK, Kejaksaan maupun Kemendagri. Semoga 5 tahun lagi kita bisa lakukan kegiatan yang sama,” tandasnya.

 

Pewarta: Nova - Humas

GORONTALO  – Ketua Forikan Provinsi Gorontalo Idah Syahidah yang juga selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, menyampaikan keinginanya kepada para pemenang lomba masak serba ikan tahun 2019 tingkat Provinsi Gorontalo dan akan mewakili Gorontalo pada lomba masak serba ikan tingkat nasional di Jakarta desember nanti, agar bisa menampilkan makanan khas gorontalo.

Hal ini dikatakan Idah saat menjadi juri sekaligus membuka lomba masak serba ikan tahun 2019 tingkat Provinsi Gorontalo,  yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Jumat, (18/10/2019) di resto Angelato.

“Contohnya sagela, sagela adalah makanan khas gorontalo. Dengan segala cita rasanya pasti sagela mampu menunjukan kearifan lokal yang gorontalo miliki. Nah yang begini saya sarankan, bagi yang akan mewakili gorontalo tampilkan makanan khas kita di tingkat nasional,” kata Idah

Anggota DPR RI terpilih ini juga menambahkan dengan menampilkan kearifan makanan lokal daerah, sudah termasuk dalam salah satu cara untuk memasarkan gorontalo di tingkat nasional. Tentunya selain pariwisata dan budaya, makanan khas daerah menjadi salah satu daya tarik wisatawan

“Lomba seperti ini sudah tiap tahun kita laksanakan. Semoga saja tahun depan, saya harapkan ke panitia dibuka juga untuk umum, untuk organisasi perempuan lainnya jangan hanya PKK. Memang syarat utama  yang mewakili ke tingkat nasional adalah harus anggota PKK karena  dipusat ini adalah acaranya PKK, tetapi kan mereka bisa memeriahkan yang ada di tingkat Provinsi saja dan ini juga salah satu bentuk pencegahan kita terhadap stunting,” paparnya.

Adapun peserta yang ikut dalam lomba masak ikan kali ini, merupakan pemenang lomba yang telah diselenggarakan oleh TP.PKK tingkat Kabupaten/Kota. Akan tetapi yang ikut hanya empat perwakilan TP.PKK yakni, PKK Kabupaten Gorontalo, PKK Kabupaten Pohuwato, PKK Kabupaten Gorontalo Utara dan PKK Kabupaten Boalemo, dan yang berhasil meraih juara pertama yang mewakili Gorontalo ke tingkat nasional adalah PKK dari Kabupaten Gorontalo.

 

Pewarta : Echin - Humas

GORONTALO –  Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Potensi dan Masalah di Kawasan Danau Limboto. FGD yang digelar di ballroom hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Jumat (18/10/2019) ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Dies Natalis Fakultas Teknik Unsrat ke 55/LUSTRUM XI.

Rektor Unsrat Manado Prof. Dr. Ir. Ellen J. Kumaat, M.Sc, DEA mengatakan, Danau Limboto pada tahun 1932 memiliki luasan 80 km dan kedalaman 30 m dalam 80 tahun kemudian danau limboto hanya memiliki luasan 25 km dengan kedalaman 2,5 m.

“Ini artinya, dari tahun ke tahun tanpa disadari Danau Limboto mengalami degradasi yang cukup luas,” ungkap Prof. Ellen.

Ia menjelaskan, dalam penanganan Danau Limboto bukan hanya membutuhkan pemikiran saja, tetapi membutuhkan bantuan finansial yang luar biasa  jika mengharapkan danau ini tetap eksis.

“Kami semalam juga sudah bertemu dengan bapak Gubernur Gorontalo bercerita tentang Danau Limboto. Beliau menyampaikan kalau cuma habis di seminar, itu Danau Limboto babagitu terus jadi kita diminta harus menggerakkan sesuatu. Kebetulan ada pak sekda, para kadis juga sebagian besar dari Fakultas Teknik. Kita harus memberikan betul-betul masukan yang riil bisa dilaksanakan dan memberi dampak yang nyata jangan cuma sampai di atas kertas,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengatakan, Danau Limboto bagi Provinsi Gorontalo menjadi bagian yang memiliki nilai sejarah. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, juga merupakan momen alam yang memiliki keindahan dan kekayaan biodiversity.

Melalui diskusi tersebut, Sekda Darda berharap adanya saran dan masukan terkait kebijakan dan strategi yang menyeluruh dan terintegrasi terhadap pengembangan kawasan Danau Limboto.

 

Pewarta: Nova - Humas

MARISA  -  Dinas Pangan Kabupaten Pohuwato menggelar Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk memperingati Hari Pangan Sedunia yang ke-39.

Kegiatan ini juga dirangkaiakn dengan pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Pohuawto.

Bupati Pohuwato, Syarief Mbuinga  yang membuka kegiatan ini menegaskan momentum hari pangan sedunia ini adalah memerangi kemiskinan, kelaparan dan kerawanan pangan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada para petani, nelayan, peternak, sebagai pejuang pangan yang dengan gigih bekerja untuk ketersediaan pangan di kabupaten Pohuwato," kata Syarief Mbuingga, Kamis (17/10/2019).

Dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, Sutrisno sebagai narasumber dalam pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pohuwato menjelaskan kemandirian pangan dimulai dari rumah tangga, sebagian besar rumah tangga belum memanfaatkan pekarangannya sehingga kebutuhan setiap harinya masih dibeli di pasar.

“Halaman atau kebun sekitar rumah dapat kita manfaatkan dengan menanam cabe, sayur-sayuran hijau dan tumbuhan lainnya untuk kebutuhan konsumsi di rumah. Ini mengacu pada konsep Beragam Bergizi seimbang dan Aman (B2SA). Kalau bisa menanam kenapa membeli, mowali mopomulo longgola motali,” kata Sutrisno.

Hari Pangan Sedunia ke-39 ini digelar beberapa  kegiatan seperti gelar pangan B2SA oleh para pelaku Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang tergabung dalam Asosiasi Industri (ASRI) dan Kelompok binaan taman membaca Dinas Perpustakaan Kabupaten Pohuwato di ruang pola Kantor Bupati Pohuwato.

Sebelumnya Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pohuwato, Reflin Basir dalam laporannya menuturkan kegiatan ini terselenggara untuk memperkuat ketahanan pangan daerah khususnya di Kabupaten Pohuwato

Hadir dalam kegiatan ini Wakapolres Pohuwato, Vonce Mawicere,  Kepala  subdrive Bulog Gorontalo, Munafrin Samsudin, Kepala Badan stastistik Pohuwato Suparno,  Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Zakiya Beserewan, konsultan penyusun Food Security And Vunerability Atlas (FSVA) Rusthamrin Akuba dan jajaran dinas pangan Kabupten Pohuwato.

 

Pewarta : Hariman – Dinas Pangan

JAKARTA – Pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke kementerian dalam Negeri, Jakarta.

Kunjungan ini untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pansus diterima oleh Gunawan, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Gedung E Lantai III, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ini, delegasi DPRD Provinsi Gorontalo dipimpin  oleh Paris Jusuf, Ketua Dewan dengan yang disertai Wakil Ketua DPRD, Awaluddin Pauweni yang bertindak sebagai Koordinator Pansus dan Ketua Pansus  AW Thalib, serta anggota Pansus lainnya.

Dalam pertemuan ini didiskusikan pembagian kewenangan yang terdapat benturan norma (Dis-harmonisasi) antara undang-undang nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Dalam UU Pemda menyebutkam kewenangan Daerah Provinai hanyalah menyusun profil kependudukan, sedangkan dalam UU Adminduk menyebut 5 kewenangan,” kata Paris Jusuf.

 

Pewarta : Sekretariat DPRD

GORONTALO – Anggota DPRD Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah periode 2019 – 2024 melakukan studi banding penyusunan peraturan tentang tata tertib ke DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (16/10/2019).

Rombongan anggota dewan Kabupaten Buol diterima Sekertaris Komisi 1, Irwan Mamesah beserta anggota lainnya dan Sekretariat Dewan Bagian Hukum dan Persidangan.

Pimpinan Rombongan DPRD Buol, Karmin OY Kaimo, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo yang bersedia menerima kunjungan DPRD Kabupaten Buol.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo diwakili Komisi 1 yang telah bersedia menerima kami, “ ucap Karmin Kaimo.

Dijelaskan, kedatanganya ke DPRD Provinsi Gorontalo ini dalam rangka sharing tugas serta kerangka penyusunan tata tertib DPRD, pihaknya ingin memadukan muatan lokal, antara tata tertib DPRD Provinsi Gorontalo dan tata tertib DPRD Buol yang dapat memacu kinerja DPRD agar semakin baik.

“Kita ambil muatan lokal tata tertib DPRD Provinsi Gorontalo yang baik, terutama dari segi pakaian, sehingga bisa bermanfaat dan cocok untuk diterapkan di DPRD Buol, “ ujar Karim Kaimo.

Karim Kaimo  menjelaskan DPRD Provinsi Gorontalo dan DPRD Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah merupakan memiliki wilayah yang secara geografis berdekatan, sehingga muatan local, budaya serta bahasa hampir memiliki kesamaan.

Hal lain yang berkembang dalam pertemuan ini adalah perekrutan staf ahli yang membantu kerja Fraksi serta rancangan pembuatan tata tertib

Menanggapi pertanyaan tersebut, anggota Komisi satu 1, Yuriko Kamaru menjelaskan, membuat rancangan tata tertib tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018, sehingga peraturan DPRD lama harus mengacu pada peraturan yang baru, lahirlah peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD.

Selain itu tata cara berpakaian, ketika melaksanakan pengambilan sumpah/janji, harus menggunakan PSL, DPRD Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan sidang-sidang menggunakan pakaian PSR serta PSH, di luar waktu tersebut menggunakan pakaian bebas rapi.

Pakaian Daerah digunakan pada hari-hari besar, seperti hari ulang tahun Provinsi Gorontalo, selama tidak bertentangan dengan aturan di atasnya yakni Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, kabupaten dan kota.

“Pada prinsipnya, masukan muatan lokal dalam tatib DPRD, sah-sah saja dicantumkan, selama tidak bertentangan dengan PP nomor 12 tahun 2018, dan mendapat persetujuan seluruh fraksi , “ pungkas Yuriko.

 

Pewarta : Sekretariat DPRD

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo