>

GORONTALO – Lomba Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Gorontalo dinilai bisa memicu peningkatan pelayanan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi di desa.

“Saya lihat dengan adanya lomba ini trend KP-SPAMS di Provinsi Gorontalo lebih meningkat dari tahun lalu. Tadi saya tanya 1 KP-SPAMS bisa melayani 600 jiwa .Kalau lomba ini juga dilakukan setiap daerah pasti tidak akan ada lagi masyarakat yang kekurangan air bersih,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba saat membuka lomba KP-SPAMS tingkat Provinsi Gorontalo di Maqna Hotel, Selasa (19/11/2019).

Darda mengatakan pelayanan air minum dan sanitasi merupakan urusan wajib pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Sumber daya kehidupan masyarakat adalah air minum. Untuk itu, saya minta yang juara nanti sudah sesuai kriteria dan standar sesuai tujuan dari program Pamsimas (Penyediaan Sarana Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyrakat),” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU-PR Handoyo Sugiharto mengatakan, lomba KP-SPAMS tingkat Provinsi Gorontalo ini dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan. Tahapannya yaitu mulai dari pembentukan panitia lomba, penentuan KP-SPAMS terbaik, penentuan juara, yang terakhir penyerahan hadiah. Dari beberapa tahapan kegiatan tersebut sudah terlaksana, dan telah menghasilkan 6 besar.

 “Hari ini sudah masuk tahapan presentasi 6 besar KP-SPAMS terbaik sekaligus penentuan juara. Penyerahan hadiah nanti pada pelaksanaan peringatan Hari Bakti PU,” tandasnya.

Handoyo berharap lomba ini bisa memotivasi KP-SPAM yang belum 100 persen pelayanannya. Dari 432 KP-SPAMS yang terbentuk, masih ada 53 desa tidak berfungsi dan 34 desa berfungsi sebagian.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Permasalahan stunting dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi dua isu kesehatan utama yang diangkat dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 tahun 2019 dengan tema ‘Generasi Sehat, Indonesia Unggul’, yang digelar di Grand Palace Convention Center (GPCC) Kota Gorontalo, Selasa (19/11/2019).

“Menegaskan arahan Presiden Republik Indonesia, bahwa ada dua isu kesehatan utama yang harus diselesaikan terkait membangun SDM yang berkualitas yaitu Stunting dan Jaminan Kesehatan Nasional. Sementara ada dua isu kesehatan lainnya yang juga harus diatasi, yaitu tingginya harga obat dan alat kesehatan, serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri,” ujar Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim saat membacakan Sambutan Menteri Kesehatan.

Dalam kurun waktu lima tahun, angka stunting telah turun sebesar 5 persen dalam skala nasional. Sementara untuk Provinsi Gorontalo turun 2 persen, dari angka 34 persen ke angka 32 persen.

Lebih lanjut Wagub Idris menyampaikan, JKN telah dilaksanakan sepenuhnya. Walaupun besar tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan JKN ini, peningkatan pemanfaatan JKN menjadi bukti bahwa JKN  sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

“Untuk itu, mari kita cari solusi bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi saat ini dalam memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih adil dan merata,” imbuhnya.

Pada puncak peringatan HKN ke-55 tingkat Provinsi Gorontalo ini dirangkaikan juga dengan Pelantikan pengurus Majelis Pembimbing Satuan Karya (Mabisaka), dan Pimpinan Satuan Karya (Pinsaka) Pramuka Bakti Husada Tingkat Daerah Gorontalo masa bakti 2019 – 2024, oleh Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie.

Terpilih sebagai Kamabisaka, Misranda Nalole yang juga selaku Plt. Kadis Kesehatan Provinsi Gorontalo, dan yang terpilih sebagai Pinsaka Pramuka Bakti Husada adalah Rosina Kiu.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo, Idah Syahidah melantik  pengurus  Majelis Pembimbing Satuan Karya  (Mabisaka) dan Pimpinan Satuan Karya (Pinsaka) Pramuka Bakti Husada Gorontalo masa bakti 2019 – 2024.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo nomor 28 tahun 2019.

Pelantikan dilakukan dalam rangkaian puncak acara Hari Kesehatan Nasional tingkat Provinsi Gorontalo, di GPCC Kota Gorontalo, Selasa (19/11/2019). Sebagai  ketua Mabisaka yaitu Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Misranda Nalole dan ketua Pinsaka yaitu Rosina Kiu.

Idah mengatakan pengukuhan pengurus Mabisaka  dan Pinsaka yang akan bekerja lima tahun kedepan ini merupakan  regenerasi karena beberapa anggota sudah selesai masa kepengurusannya dan ada juga yang tidak aktif  lagi.

“ Kami merekrut yang baru lagi. Agar apa? Agar pramuka di bidang kesehatan  ini juga mengambil peran dalam membantu program permerintah khususnya dalam bidang kesehatan” jelas Idah.

Menurutnya, peran dari saka bhakti husada sangat luas hingga ke desa-desa, mereka  bisa menjadi ujung tombak untuk mensosialisasikan gerakan masyarakat hidup sehat.

“ Tiap sekolah kan ada pramukanya, mereka juga bisa mensosialisasikan gerakan masyarakat untuk hidup sehat lewat sekolah-sekolah. Mereka punya peran yang penting dalam mensukseskan progam pemerintah dalam bidang kesehatan,” imbuh Idah yang juga merupakan anggota DPR RI Komisi VIII.

Ia mengharapkan pengurus yang baru bisa lebih luas lagi mensosialisasikan gerakan masyarakat hidup sehat lewat gerakan pramuka  bhakti husada .

Dalam acara puncak ini, selain pelantikan Mabisaka dan Pinsaka, juga diberikan beberapa penghargaan  dengan kategori seperti  tenaga kesehatan teladan puskesmas, puskesmas berprestasi, tenaga kefarmasian pengelola obat instalasi farmasi berprestasi, pengelola data SDMK terbaik, dan pengelola surveilans imunisasi.

Pada kesempatan itupula diserahkan penghargaan Papa Germas kepada Budiyanto Sidiki yang merupakan Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Anie - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris A Jusuf meminta pihak eksekutif menjawab tanggapan fraksi-fraksi terkait dengan Persetujuan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Rumah Sakit dr Hasri Ainun Habibie (RS Ainun).

Tanggapan itu diharapkan bisa lebih memperjelas berbagai hal yang masih dipertanyakan dan diragukan oleh sejumlah anggota di parlemen. Sidang Paripurna yang digelar Senin, (18/11/2019) menghasilkan empat fraksi yang menyatakan setuju dengan sejumlah catatan dan tiga fraksi lain menolak rencana tersebut.

“Kami berharap pihak pemerintah provinsi segera menjawab berbagai tanggapan dari fraksi-fraksi baik itu yang setuju maupun menolak,” kata Paris Jusuf.

Beberapa hal yang masih dipertanyakan oleh anggota DPRD di antaranya kondisi fiskal APBD Pemprov Gorontalo yang dinilai belum cukup sehat untuk membayar ketersediaan layanan (avaibility payment) kepada pihak investor. Beberapa anggota DPRD juga menghawatirkan kondisi anggaran sektor lain yang akan terpakai untuk pembayaran AP setiap tahun.

“Tanggapan eksekutif akan melengkapi semua dokumen persetujuan DPRD untuk dilaporkan ke Kementrian Dalam Negeri dan Bappenas selaku instansi teknis pelaksanaan KPBU. Selanjutnya Keputusan DPRD menjadi syarat agar RS Ainun bisa dilelang kepada pihak investor,” sambung politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu di tempat terpisah, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang sudah menyetujui rencana KPBU RS Ainun. Berbagai tanggapan fraksi akan segera dijawab oleh pemerintah.

 “Atasnama pemerintah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang sudah menyetujui rencana KPBU RS Ainun. Terima kasih kepada yang sudah menyetujui maupun yang menolak,” ungkap Rusli.

Terkait dengan jawaban atas tanggapan fraksi, mantan Bupati Gorontalo Utara itu menilai penjelasan pemerintah sudah cukup komprehensif. Ia mencontohkan terkait kondisi fiskal. Menurutnya, justru karena APBD Pemprov Gorontalo yang hanya Rp2 triliun setiap tahun maka mekanisme KPBU yang dipilih sesuai dengan rekomendasi pemerintah pusat.

“Rumah sakitnya dibangun sekaligus oleh swasta dan kita sudah bisa memanfaatkan setiap tahun. Jasa dari layanan itu yang kita bayar. Ini semua ada aturannya dan sangat direkomendasi oleh pemerintah pusat bagi daerah yang APBD-nya sangat minim untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat,” jelas Rusli.

Pihaknya juga meminta agar Sekretaris Daerah segera menyurat ke Kejaksanaan, Polri dan KPK untuk mengawal proses KPBU mulai dari awal lelang. Hal itu untuk menghindari berbagai penyimpangan yang dihawatirkan bisa terjadi.

Sebagaimana diketahui, Paripurna DPRD menghasilkan kesepakatan empat fraksi menyatakan menerima dengan sejumlah catatan yakni Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat Nurani Bangsa.

TIga fraksi lainnya menyatakan menolak atau sebutan lain dengan konotasi yang sama. Fraksi Nasdem Amanat menyatakan belum mendapatkan keyakinan yang utuh dengan pola KPDBU atau KPBU. Fraksi PKS memilih menerima tapi menolak sistem KPBU, dan Fraksi PDIP menyatakan belum menerima pola KPBU.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menyerahkan keputusan DPRD tentang Persetujuan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) RS Ainun kepada rakyat. Ia tidak ingin berkomentar banyak soal empat fraksi yang menerima dan tiga fraksi yang menolak keputusan tersebut pada Sidang Paripurna, Senin (18/11/2019).

“Alhamdulillah proses panjang KPBU RS Ainun hari ini mendapatkan hasilnya yang positif. Ini harus disyukuri tidak saja oleh pemerintah tetapi oleh seluruh rakyat Gorontalo,” ungkap Rusli Habibie.

Pada Sidang Paripurna tersebut, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui. Begitu juga dengan Fraksi PPP, fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat Nurani Bangsa yang menerima dengan berbagai catatan. Sementara itu, tiga fraksi lain menyatakan menolak atau sebutan lain yang berkonotasi sama.

Fraksi Nasdem Amanat menyatakan belum mendapatkan keyakinan yang utuh dengan pola KPDBU atau KPBU. Fraksi PKS memilih menerima tapi menolak sistem KPBU, dan Fraksi PDIP menyatakan belum menerima pola KPBU.

Terpenting bagi Rusli, secara mayoritas wakil-wakil rakyat di parlemen menyetujui rencana mulia itu. Begitu juga dengan pemerintah provinsi yang sudah berupaya mengikuti semua prosedur, kajian hukum dan argumentasi dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya.

“Sidang tadi disiarkan secara langsung, masyarakat sudah bisa mendengar dan menilai sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada tujuh fraksi baik yang setuju maupun tidak setuju,” imbuhnya.

Langkah selanjutnya yang akan ditempuh pemprov yaitu membuat laporan tertulis kepada Kemendagri. Termasuk hasil keputusan DPRD yang sudah disepakati. Keputusan ini menjadi bagian terpenting dalam tahapan KPBU RS Ainun sebelum dilelang kepada pihak investor.

 “Saya minta Pak Sekda menyurat kepada Kejaksaan Agung dan Kapolri. Jika dibutuhkan, kami minta proses lelang dikawal oleh aparat hukum dari awal sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Satu hal yang pasti, niat kami hanya satu yaitu menghadirkan rumah sakit yang representatif bagi rakyat Gorontalo,” pungkasnya.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Empat dari tujuh fraksi DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan setuju dengan pembangunan Rumah Sakit dr Hasri Ainun Habibie (RS Ainun). Pernyataan itu disampaikan pada Sidang Paripurna DPRD dalan rangka Pemandangan Umum Fraksi, Senin (18/11/2019).

Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui. Begitu juga dengan Fraksi PPP, fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat Nurani Bangsa yang menerima dengan berbagai catatan. Sementara itu, tiga fraksi lain menyatakan menolak atau sebutan lain yang berkonotasi sama.

Fraksi Nasdem Amanat menyatakan belum mendapatkan keyakinan yang utuh dengan pola KPDBU atau KPBU. Fraksi PKS memilih menerima tapi menolak sistem KPBU, dan Fraksi PDIP menyatakan belum menerima pola KPBU.

Jika dirinci berdasarkan suara perorangan, maka yang mendukung KPBU RS Ainun ada 25 dari 45 anggota. Sisanya 20 anggota menolak rencana tersebut.

Ada empat poin keputusan DPRD yang dibacakan Sekretaris Dewan Sul A. Moito. Pertama, persetujuan rencana perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam rangka pembangunan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.

Kedua, rencana perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dengan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan yang dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo setiap tahun selama masa perjanjian.

“Ketiga, pelaksanaan dari persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu wajib mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi ketentuan dan megikuti hasil-hasil kajian yang tercantum dalam semua dokumen yang telah disepakati pada saat pembahasan KPDBU tersebut di atas dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan,” ungkap Sul.

Persetujuan DPRD menjadi bagian paling penting dalam tahapan KPBU RS Ainun. Setelah ini, tahapan berikutnya yakni proses lelang kepada calon investor yang berminat membangun dengan taksiran biaya lebih dari Rp800 miliar. Jika berhasil, maka rumah sakit provinsi tipe C itu akan dibangun sekaligus lengkap dengan alat kesehatan dan standar pelayanan medis rumah sakit rujukan tipe B.

 

Pewarta: Isam/Ecyhin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menangis haru saat melakukan dialog langsung di Radio Suara Rakyat Hulontalo (Suara RH), Senin (18/11/2019).

Dialog itu untuk membahas berbagai persoalan terkini, salah satunya rencana Paripurna DPRD terkait setuju tidaknya kelanjutan pembangunan Rumah Sakit dr Ainun Habibie (RS Ainun).

Ketika menjelaskan tujuan pembangunan RS Ainun, suara Gubernur Rusli jadi terbata-bata, air matanya tidak terbendung. Sesekali ia terdiam seolah tak bisa berkata-kata. Suasana haru menyelimuti ruang siar yang ikut dihadiri Sekretaris Daerah Darda Daraba, Asisten Administrasi Sukril Gobel, Kepala Bappeda Budiyanto Sidiki dan Plt Kadis Kesehatan Misranda Nalole.

“Kenapa harus bangun rumah sakit unggulan? karena banyak pasien kita yang tidak tertolong. Mereka harus dirujuk ke luar daerah bagi yang mampu. Tapi yang tidak mampu, rakyat saya banyak yang pasrah. Biasa ajalnya sudah ditunggu di rumah,” tutur Rusli Habibie.

Bagi Rusli Habibie, persoalan hidup dan mati sudah menjadi takdir ilahi. Namun demikian, tugas pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas rumah sakit yang berkualitas. Selain itu, didukung juga dengan pelayanan yang terbaik.

“Saya sedih karena masih merasakan dan melihat banyak rakyat saya merasakan pelayanan kesehatan yang belum maksimal. Contohnya kalo datang dengan bentor atau angkot para pelayan biasa saja. Ini hal yang tidak boleh terjadi. Orang sakit sudah cukup dengan sakitnya, jangan lagi ditambah dengan pelayanan yang dibeda-bedakan,” imbuhnya.

Sementara itu, sejumlah warga Gorontalo menyampaikan dukungannya terkait rencana mulia Pemprov Gorontalo itu. Haris, seorang penelpon dari jalan Andalas menyebut Gorontalo harus memiliki rumah sakit yang representatif.

Haris menceritakan bagaimana pengalaman menjaga ibunya berobat di RSUP Wahidin, Makassar. Ironisnya, almarhumah meninggal bukan karena sakitnya namun karena kecelakaan akibat sering bolak balik rumah sakit-kosan untuk menunggu proses operasi.

“Mungkin kalau fasilitas kesehatan di Gorontalo sudah bisa menangani ibu saya, mungkin ibu saya masih hidup. Artinya bukan bermaksud menafikan kehendak Allah, tapi yah mungkin ini sekedar sharing ini yang kami rasakan kehilangan orang tua di daerah lain,” ucapnya.

“Kami mendukung rencana Pak Gubernur membangun RS Ainun. Kalo ada yang menolak siapa? Ini rumah sakit kan untuk masyarakat bukan untuk pak gubernur. Kalo ada anggota DPRD yang menolak siapa, kami tidak akan pilih lagi,” ujar John penelpon lain dari Padebuolo menimpali.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie mengingatkan aparaturnya untuk menseriusi penyerapan anggaran pemerintah di akhir tahun. Hal itu untuk memindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kepada para kepala daerah dan unsur Forkopimda beberapa hari lalu.

Hingga 12 November 2019, Provinsi Gorontalo menjadi yang terbaik dalam serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Provinsi Gorontalo mencapai angka 77 persen mengalahkan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 72,9 persen. Disusul oleh Provinsi Jawa Timur, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung masing masing 68,9 persen, 67,4 persen dan 65,8 persen.

“Jangan bergembira dan terlena dengan serapan anggaran yang baik. Perlu kita tanyakan administrasinya sudah benar atau tidak? Apa sudah dirasakan oleh masyarakat atau tidak? Sudah diterima tapi manfaat dari itu sudah sejauh mana? Ini salah satu yang menjadi arahan Bapak Presiden,” ujar Rusli saat memimpin Apel Kerja ASN bertempat di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (18/11/2019).

Rusli Habibie berharap agar sisa waktu yang ada hingga 15 Desember agar dimanfaatkan dengan baik. Setiap OPD selaku penanggungjawab teknis program dan kegiatan diminta turun ke lapangan untuk melakukan monitor dan evaluasi kerja.

“Provinsi Gorontalo saja yang realisasi APBD sudah 77 persen atau peringkat satu nasional, masih banyak anggaran yang harus kita belanjakan. Masih ada sekitar Rp20 miliar yang belum terserap. Masih ada sekitar Rp500 juta yang harus kita belanjakan setiap hari hingga 15 Desember,” imbuhnya.

Untuk memaksimalkan anggaran pada tahun 2020 nanti, ia menjelaskan Presiden Jokowi sudah menginstruksikan agar kepala daerah segera mendorong untuk melakukan lelang proyek di akhir tahun. Harapannya awal Januari semua proyek dan program kegiatan sudah bisa berjalan.

Pekerjaan proyek di awal tahun diharapkan bisa mendorong perputaran ekonomi di daerah secara lebih awal. Tidak ada lagi proyek yang menumpuk dan dikerjakan di akhir tahun. Berbagai regulasi yang dapat menghambat pembangunan diminta untuk ditinjau kembali bahkan dihilangkan.

“Jadi saya perintahkan Pak Sekda, dipantau juga oleh Pak Wagub agar lelang sudah tayang 1 Desember. Jika Januari belum lelang, maka dicoret saja untuk program unggulan lain. Berarti mereka tidak Siap dengan program yang disusun TAPD dan disetujui DPRD,” tegasnya.

Salah satu program yang terancam dikerjakan tahun 2020 yakni pembangunan jembatan Molindogupo di Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Proyek senilai Rp36 miliar itu hingga pertengahan November ini belum ada kejelasan soal status pembebasan lahan dari pemkab setempat.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang (PUPR) menyebut rencana pekerjaan Jembatan Molindogupo pada tahun 2020 terancam gagal dilaksanakan. Pasalnya, hingga pertengahan November 2019 kepastian pembebasan lahan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango (Bonebol) belum jelas.

“Kita beri waktu hingga akhir November 2019 ini. Jika kepastian pembebasan lahan tidak tuntas dari Pemkab Bone Bolango, maka anggaran pekerjaan jembatan itu akan kita alihkan ke infrastruktur lain,” jelas Kadis PUPR Handoyo Sugiharto.

Handoyo menjelaskan, Pemprov Gorontalo sebenarnya sudah menganggarkan lebih kurang Rp36 miliar untuk pekerjaan jembatan sepanjang 70 meter itu. Jembatan yang menghubung Suawawa Timur dan Suwawa Selatan menjadi akses vital warga dari dan ke Kota Gorontalo untuk jual beli, sekolah dan kesehatan.

Pemprov Gorontalo membutuhkan lahan baru sepanjang 800 meter dengan lebar 12 meter untuk membuat jembatan baru yang permanen. Jembatan lama dengan konstruksi bailey dinilai sudah tidak layak karena hanya berlantai papan dan sering diterjang banjir.

“Jadi keputusannya sekarang ada di Pemkab Bone Bolango, mau menyelesaikan pembebasan lahan atau tidak. Jangan anggarannya sudah ada, sudah dilelang dan ada pemenangnya, tapi lahan yang tidak siap,” imbuhnya.

Tahun 2019 ini Pemprov Gorontalo menganggarkan perbaikan lantai jembatan senilai lebih kurang Rp200 juta. Pekerjaannya selesai dan sudah dimanfaatkan oleh warga setempat.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 61
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo