>

GORONTALO – Pengelolaan rekening kas daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo bakal dialihkan ke Bank Sulutgo pada tahun 2020.

Rencana tersebut terungkap saat Direktur Utama Bank Sulutgo, Jeffry AM Dendeng bertemu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (11/12/2019).

Pemindahan rekening kas tersebut merupakan tindaklanjut dari rekomendasi Tim Koordinator Suvervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK yang mana Bank Sulutgo menjadi salah satu obyek pengawasan. Selain itu, pengalihan diharapkan bisa memberdayakan Bank Pembangunan Daerah.

“Pemikiran lain bahwa Pemprov Gorontalo kan merupakan salah satu pemegang saham di Bank Sulutgo. Dari seluruh provinsi di Indonesia, tinggal Gorontalo yang belum menggunakan Bank Pembangunan Daerah,” jelas Asisten III Bidang Administrasi Syukril Gobel yang turut mendampingi gubernur.

Kerjasama tersebut sebenarnya sudah akan dilaksanakan tahun 2019, tapi ada sejumlah syarat teknis yang harus dipenuhi oleh Bank Sulutgo. Di antaranya penyiapan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) dan sistem KASDA Online.

“Jadi KASDA Online itu kita tidak perlu bawa-bawa penerbitan SP2D ke bank, tapi langsung di approve online dan masuk bank untuk diteruskan ke pihak ketiga,” imbuhnya.

Sementara itu, Dirut Utama Bank Sulut Jeffry A.M. Dendeng menjelaskan, pihaknya siap meningkatkan kualitas pelayanan agar kerjasama tersebut bisa terwujud. Salah satu yang ditawarkan yakni pelayanan online selama 7 hari penuh. Contohnya layanan pembayaran gaji pegawai setiap tanggal 1 bulan berjalan yang tetap bisa dilakukan meski di hari libur akhir pekan.

“Jadi intinya kami melayani transaksi itu 7 hari 24 jam penuh. Kalaupun harus bertransaksi secara cash ketika weekend dalam hal ini Sabtu dan Minggu, di Bank Sulutgo ada yang namanya weekend bank,” jelasnya.

Rencana pengalihan rekening ini masih akan dikoordinasikan dengan Kementrian Keuangan sebab menyangkut dana transfer daerah. Termasuk koordinasi dengan PT Pertamina menyangkut pendapatan pajak bahan bakar.

Paling signifikan dirasakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan pemprov yakni perpindahan rekening gaji dari Bank BRI ke Bank Sulutgo. Saat ini hanya guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB yang sudah menggunakan rekening Bank Sulutgo. Mereka sebelumnya dialihkan status kepegawaian dari kabupaten/kota ke provinsi.

 

Pewarta: Isam/Ecyhin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sebanyak 1000 sertifikat tanah dibagikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kepada masyarakat di 2 daerah, Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, Rabu (11/12/2019).

Sebanyak 1000 penerima tersebut verasal dari 350 warga Kota Gorontalo dan 650 warga Kabupaten Bone Bolango. Penyerahan dilakukan di Aula Rumah Dinas Walikota Bandhayo Yiladia, Kota Gorontalo.

Rusli Habibie dalam sambutannya meminta masyarakat dapat menjaga sertifikat yang baru saja diterima. Ia juga menginstruksikan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Gorontalo untuk menyeleksi secara ketat data para penerima.

“Program strategi nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu, jangan sampai lagi ini salah sasaran,” kata Rusli Habibie.

Estimasi jumlah bidang tanah untuk Provinsi Gorontalo sebanyak 599.794. Dari angka tersebut, 53 persen bidang telah terdaftar dan memiliki sertifikat, sisanya 47 persen akan diselesaikan hingga tahun 2023.

Ditempat yang sama, Kakanwil BPN Provinsi Gorontalo Wartomo mengharapkan, dengan telah dikeluarkannya sertifikat tanah ini bisa memberikan kepastian hukum atas hak tanah sendiri dan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Semoga dengan sertifikat ini segala bentuk persoalan keagrariaan seperti konflik, sengketa dan juga perkara dapat terselesaikan,” harap Wartomo.

Hingga akhir tahun 2019, rencananya 39.000 sertifikat rampung dan diserahkan. Sementara untuk tahun 2020, ditergetkan sebanyak 40.000 sertifikat akan diserahkan kepada masyarakat Gorontalo.

 

Pewarta : Gina/EchynE - Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie membuka turnamen catur “Gubernur Cup” yang diikuti oleh peserta se-Indonesia Timur, Selasa, (10/12/2019).

Turnamen catur yang memperebutkan piala tetap Gubernur ini akan berlangsung selama 4 hari bertempat di rumah dinas gubernur.

“Jujur saya bisa main catur tapi tidak hobby, tapi catur itu memang bagus untuk mengasah otak agar otak bekerja terus. Saya bangga dan saya ucapkan terimakasih kepada Ketua KONI dan jajarannya, yang bisa mengakomodir lagi kegiatan seperti ini,” kata Rusli Habibie.

Gubernur dua periode ini menambahkan turnamen catur ini yang diikuti oleh peserta se-Indonesia Timur tujuan utamanya adalah silahturahmi “torang samua basudara”. Ia berharap selama lomba berlangsung yang dibutuhkan adalah sportifitas peserta.

“Saya ucapkan selama datang dan selamat bertanding, tujuan kita adalah silahturahmi bukan hanya mendapat juara dan hadiah, jadi kedepankan sportifitas,” tambahnya.

Sementara itu Ketua KONI Provinsi Gorontalo Fikram Salilama menyampaikan kegiatan turnamen catur ini masih dalam rangkaian perayaan HUT Provinsi Gorontalo yang ke 19 tahun, dan rencananya mulai tahun depan 2020 tepatnya bulan desember, seluruh cabang olahraga di Provinsi Gorontalo wajib mengadakan turnamen

“Itu sudah kita agendakan menjadi kegiatan utama di KONI, setiap cabang olahraga wajib membuat turnamen guna menyambut HUT Provinsi Gorontalo setiap tahunnya. Kegiatan itu wajib mulai tahun depan,jika ada cabang olahraga yang tidak melaksanakan turnamen maka akan digaris bawahi,” ungkapnya

Peserta turnamen catur kali ini terdiri dari 42 regu, yang masing-masing regu diisi empat orang. Para peserta se Indonesia Timur ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, Maluku, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Gorontalo selaku tuan rumah. Total hadiah yang diperebutkan berjumlah Rp.40 juta.

Selain turnamen catur ada dua cabang olahraga lainnya yang juga melaksanakan turnamen,  yakni cabang olahraga tenis lapangan dan cabang olahraga sky air.

 

Pewarta : Echin/Andika - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Gorontalo terus meningkatkan layanannya kepada masyarakat. Peningkatan layanan ini memberi semangat untuk mengangkat peringkat dari yang semula berada pada urutan ke 32 dari 34 provinsi se-Indonesia dalam penilaian pengelolaan arsip pada tahun 2016, di tahun 2019 bertekad untuk bisa menembus 10 besar.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Gorontalo, Yosef P Koton, Selasa (10/12/2019), berdasarkan hasil audit  pengeloaan arsip pada tahun 2017, dinas yang dipimpinnya naik ke urutan 26. Pada tahun 2018 naik lagi menjadi urutan 14 dan di tahun 2019 diharapkan bisa masuk 10 besar nasional.

“ Berbagai program dan kebijakan kita masukkan sehingga penilaian dari pusat bisa bertambah,” jelas Yosef.

Ia menguraikan hal paling mendasar dari perubahan kearsipan di Arpusda sekarang  adalah penataan arsip.

“Penataan arsipnya makin tertib, sehingga untuk mencari arsip di sini hanya butuh waktu kurang dari lima menit. Kita juga sudah melakukan program-program kearsipan,”, ujar Yosef.

Ke depan digitalisasi arsip sudah diterapkan di dinas ini dan bukan lagi secara manual. Dalam tahun ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah memenangkan berbagai lomba seperti juara 3 nasional lomba LKP dan juara 1 nasional Pameran Khasanah. Dinas Arpusda juga menjadi lokasi studi banding dari daerah lain tentang pengelolaan kearsipan.

Program lainnya yang diterapkan yaitu inklusi  sosial. Dalam program ini perpustakaan bukan saja sebagai gudang ilmu, namun dapat langsung dipraktekkan berdasarkan bahan pustaka yang menjadi koleksi perpustakaan.

Inklusi sosial yang telah dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang berkaitan dengan UKM seperti pembuatan kripik pisang, kripik jagung,dan pembuatan sambal putungo. Selain itu juga ada beberapa keterampilan yang diajarkan seperti bahasa Inggris, komputer, menari dan lainnya.

 

Pewarta : Anie/Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Rabu, 11 Desember 2019 07:33

Sekda Luncurkan Lembaga Riset Hukum dan Gender

GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba meluncurkan Lembaga Riset Hukum dan Gender di Hotel Mutiara, Kota Gorontalo, Selasa (10/12/2019).

Sekda Darda mengatakan, kehadiran lembaga riset ini bisa menjadi wadah seluruh masyarakat Gorontalo untuk menyampaikan gagasan dan aspirasi.

Ia juga mengatakan, lembaga riset ini tidak sama dengan lembaga lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Karena keluaran lembaga ini merupakan hasil yang sesuai fakta dan yuridis formal.

“Apa yang dibicarakan, apa yang disuarakan, apa yang diaspirasikan atau solusi solusi yang ingin disampaikan kepada pemerintah pasti yang keluar dari lembaga riset ini adalah hasil riset yang bisa menggambarkan fakta dan yuridis formal yang berlaku. Saya berharap lembaga ini bisa digunakan sebaik-baiknya oleh seluruh lapisan masyarakat atas hingga bawah,” kata Darda Daraba.

Sekda memberikan apresiasi kepada Lembaga Riset Hukum dan Gender karena pada saat bersamaan juga melaksanakan seminar nasional dalam rangka hari Hak Asasi Manusia(HAM) sedunia.

“Hari ini merupakan hari HAM sedunia jadi tepat sekali pelaksanaan seminar nasional yang dilaksanakan lembaga riset dengan melibatkan semua unsur dari pemerintahan hingga mahasiswa,” ujarnya.

Menurutnya, pentingnya mengaktualisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana prinsip negara adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dimana hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi untuk dilindungi sepenuhnya.

 “Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut untuk semua masyarakat tanpa memandang ras, jenis kelamin, bahasa, agama, ataupun status lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Riset dan Gender, Hijrah Lahaling berharap lembaga riset ini bisa bersinergi dengan seluruh stakholder yang ada mulai dari pemerintah daerah, LSM, media, akademisi, BEM, dan aparat penegak hukum. Ia mengatakan, persoalan yang terjadi di negara ini butuh gerakan yang lebih masif lagi.

“Kalau hanya satu dua gerakan yang ada, saya yakin kita belum bisa mencapai tujuan khususnya untuk indonesia yang lebih maju dan baik lagi khususnya juga untuk Provinsi Gorontalo,” tandasnya.

Turut hadir pada kegiatan ini Ketua TP-PKK Provinsi Gorontalo yang juga sebagai anggota DPR, Idah Syahidah Rusli Habibie, DP3A Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten Gorontalo, Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, KNPI Provinsi Gorontalo, wartawan, BEM, DEMA, serta unsur akademisi.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

TOLINGGULA – Di penghujung tahun 2019 Pemerintah Provinai Gorontalo belum berhenti menyalurkan bantuan bagi warganya. Terbaru, Pemprov menggelar Bakti Sosial NKRI Peduli di Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (10/12/2019).

Acara yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie itu ditandai dengan penyerahan santunan dari Baznas senilai Rp100.000 per orang untuk 2.000 warga yang hadir. Ada juga bantuan pertanian senilai Rp1,04 miliar serta dari Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp1,45 miliar.

Dinas Perhubungan ikut membantu dengan operasionalisasi bus sekolah gratis senilai Rp740 juta. Bantuan tersebut merupakan bus hibah dari Kementrian Perhubungan RI tahun 2019.

“Beberapa bulan kemarin warga sampaikan ke saya, pak jalan dari Cempaka Putih (desa terujung) ke Tolinggula sudah diaspal, cuma kita tidak ada kendaraan (umum) pak. Makanya hari ini saya perintahkan pak Kadis Perhubungan kasih bus sekolah gratis ke sini,” ucap Rusli.

Bus dengan fasilitas full AC itu operasionalisasi ditanggung oleh pemerintah. Honor untuk sopir dan BBM diberi setiap bulannya. Rusli mengingatkan agar operator tidak memungut biaya.

Berbagai bantuan tersebut menurut Rusli merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Ia berupaya agar anggaran daerah sebesar-besarnya dapat dinikmati oleh warga Gorontalo.

“Bantuan ini diambil dari uang rakyat. Ini uang kalian, bukan uang saya. Kita kembalikan lagi ke rakyat dalam bentuk bantuan dan program,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut mantan Bupati Gorontalo Utara itu juga menjamin tidak akan ada pergeseran tapal batas di Gorontalo Utara khususnya Papualangi, Tolinggula dan sekitarnya dengan batas di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

Ia meminta masyarakat mempercayakan persoalan tersebut kepada pemerintah. Warga diimbau tidak terpengaruh berbagai isu dan provokasi yang justru akan merugikan diri sendiri.

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

JAKARTA – Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim mengutarakan Instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pemerintah daerah mendorong percepatan akses keuangan masyarakat.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada Rapar Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)  dan silaturahmi nasional Bank Wakaf Mikro yang berlangsung di Hotel Mulia Senayan Jakarta, Selasa (10/12/2019).

“Bapak Presiden mendorong pemda agar bisa mengajak masyarakat untuk menabung dan menggunakan Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro serta memanfaatkan program Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar),” ucap Wagub Idris Rahim usai menghadiri Rakornas TPAKD.

Idris mengutarakan, pemda diminta untuk menambah ruang pembiayaan kecil seperti KUR yang ditambah plafonnya menjadi Rp190 triliun tahun 2020. Plafon tersebut meningkat dari tahun 2019 yang hanya sebesar Rp140 triliun, dan akan terus ditingkatkan menjadi Rp325 triliun pada tahun 2024 untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Sesuai arahan bapak Presiden, tugas pemda ikut mendorong dan membantu kelompok-kelompok usaha masyarakat untuk bisa mengakses KUR ke perbankan,” ucap Idris.

Berdasarkan data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, terjadi peningkatan pangsa kredit UMKM di Gorontalo. Pada triwulan II tahun 2019 sebesar 24,61 persen, naik menjadi 25,65 persen pada triwulan III 2019. Peningkatan tersebut sejalan dengan perbaikan akses kredit UMKM melalui KUR. Hingga triwulan II tahun 2019, tercatat kredit UMKM perbankan di Provinsi Gorontalo mencapai Rp4,1 triliun.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Selasa, 10 Desember 2019 08:45

Zikir Akbar Warnai HUT Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-19 Provinsi Gorontalo 19 diwarnai dengan zikir dan tablig akbar, Senin, (9/12/2019) di halaman rumah dinas gubernur.

Zikir mengangkat tema “membumikan Alquran di Bumi Serambi Madinah” ini dihadiri seluruh PNS di lingkungan Pemprov Gorontalo, Forkopimda, tenaga honorer, masyarakat umum dan anak anak yatim piatu.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bapppeda, Budiyanto Sidiki selaku ketua panitia penyelenggara mengungkapkan sesuai instruksi Gubernur, zikir kali ini untuk membumikan Alquran di Negeri Serambi Madinah. Di acara ini juga dihadirkan sejumlah hafiz (penghafal) Alquran.

“Gubernur telah mengeluarkan instruksinya kepada kami semua pimpinan OPD,  untuk bisa meluangkan waktu mengaji bersama saat waktu senggang di kantor. Dan sesuai pengamatan saya, sudah ada beberapa OPD yang melaksanakan pengajian rutin.  Alhamdulillah semoga ke depan seluruh OPD bisa melaksanakan ini,” kata Budi Sidiki.

Sementara itu Ketua LPTQ Provinsi Gorontalo, Weny Liputo yang mewakili Gubernur menyampaikan di umur ke-19 tahun ini, Provinsi Gorontalo meraih banyak prestasi dan dalam kondisi yang aman dan tertib, sepatutnya dilaksanakan zikir seperti ini untuk mengucap syukur kepada Allah SWT.

“Insyaallah dengan doa dan zikir ini dari seluruh masyarakat maupun ASN yang hadir, perjalanan Provinsi Gorontalo ke depan akan lebih baik, terus berkembang, stabilitasnya terjaga. Kita doakan juga kesehatan Gubernur dan Wagub dalam memimpin daerah ini sampai tuntas,” ujar Weny Liputo.

Zikir akbar ini juga diisi dengan ceramah agama oleh ustad Aan Chandra Thalib. Selain mendengarkan ceramah agama, diserahkan pula bantuan berupa uang tunai masing masing Rp100 ribu kepada 200 orang anak yatim piatu. Bantuan dari baznas tersebut, diserahkan langsung oleh Gubernur Rusli Habibie bersama Ny Idah Syahidah.

 

Pewarta : Echin - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo merasa optimistis kawasan yang saat ini diteliti akan menjadi geopark nasional. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba.

Provinsi Gorontalo memiliki potensi yang besar untuk pengembangan kawasan geopark atau taman bumi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi, tiga syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan geopark yaitu geodiversity atau keragaman geologi, biodiversity atau keragaman hayati, serta cultural diversity atau keragaman budaya.

“Saya optimis karena daerah kita memiliki ketiga syarat untuk pengembangan kawasan geopark,” tutur Sekda saat membuka seminar hasil kajian rintisan potensi pengembangan Kawasan Geopark di Gorontalo Senin (9/12/2019), bertempat di Ballroom Bapppeda Provinsi Gorontalo.

Penetapan kawasan Geopark Nasional memberi dampak yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu sangat dibutuhkan kerjasama antar pemerintah pusat, pemda, Perguruan Tinggi, pihak swasta, dan seluruh stakholder maupun masyarakat dalam mensinkronkan program yang mendukung pengembangan geopark di Gorontalo melalui upaya konservasi dan edukasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Bapppeda Provinsi Gorontalo Titi Iriyani Datau mengatakan, telah melakukan kajian tahap awal identifikasi Geodiversity dan Biodiversity bekerjasama dengan pakar Geologi UNG.

Dari hasil kajian tersebut Gorontalo merupakan salah satu Provinsi di Pulau Sulawesi yang memiliki Biodiversity (Keanekaragaman hayati) yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya berbagai macam spesies yang bersumber dari flora dan fauna yang tersebar di seluruh wilayah Gorontalo, yang kesemuanya menunjukkan keragaman bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang terlihat dari berbagai tingkatan makhluk hidup yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem.

Hasil penelitian ini menemukan adanya 739 Family (suku) yang tersebar di delapan titik lokasi rintisan Geopark Gorontalo yakni Benteng Otanaha menemukan 50 Family, dengan spesies unik dan nilai jual tinggi di dunia no kolektor DWB-039 yakni Sterculia foetida.

Danau Limboto sebanyak 52 Family. Pentadio Resort menemukan 49 Family dengan spesies unik dan nilai jual tinggi di dunia. Lombongo ditemukan sebanyak 249 Family dengan spesies unik dan memiliki nilai jual tinggi di dunia. Pendaratan Soekarno menemukan 52 Family, Hungayono menemukan sebanyak 148 Family, Pantai Olele menemukan 82 Family, dan Danau Perintis menemukan 57 Family.

Selain itu, Berdasarkan hasil survey dilapangan yang dilakukan di taman nasional Nani Watabone, Lombongo serta tiga tempat wisata benteng otanaha, pentadio resort dan danau limboto dan sekitarnya terdapat potensi geodiversitas (Keanegaraman Geologi).

“Hasil kajian riset ini merupakan salah satu persyaratan tahap awal dalam penetapan Geopark di Gorontalo,” tandasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Sub Direktorat Geologi Pertambangan dan Panas Bumi Kementerian PPN/Bappenas, Togu Pardede, Ketua Masyarakat Geowisata Indonesia Heriadi Rahmat, Dekan Sastra dan Budaya UNG Noni Basalama, Pimpinan OPD terkait Provinsi maupun Kabupaten Kota, serta Unsur Perguruan Tinggi lainnya.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kontrak Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemprov Gorontalo dirampungkan pada akhir tahun ini. Hal ini menurutnya perlu dilakukan agar tidak ada lagi keluhan tentang ketidakjelasan status dan gaji PTT di awal tahun nanti.

“Tolong ini untuk para pimpinan OPD agar mempercepat Surat Keputusan (SK) dari para PTT dilingkungan kerja masing-masing. Jangan sampai ada lagi kejadian PTT yang datang kerumah dinas, bawa anak sama istrinya, mengeluhkan tentang ketidakjelasan status dan gajinya, karena sudah berapa bulan kerja tapi belum juga terima SK dan gaji,” tegas Rusli saat memimpin rapat evaluasi bersama pimpinan-pimpinan OPD di Aula Rumah jabatan Gubernur, Senin (09/12/2019).

Lebih lanjut Rusli menambahkan, agar mengedepankan asas kemanusiaan terkait Peninjauan ulang jumlah PTT dan efisiensi serta efektivitasnya.

“Saya minta kalau misalnya tahun 2020 ada PTT yang tidak akan difungsikan lagi, tolong beritahu langsung kepada yang bersangkutan, jangan sampai nasibnya mengambang, karena ini bicara soal nasib orang. Juga para PTT dilingkup pemprov Gorontalo, saya minta harus lebih multitasking, lebih produktif lagi,” tambahnya.

Ditempat yang sama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo Zukri Suratinojo mengatakan, jumlah PTT yang membludak mengharuskan pihaknya untuk mengevaluasi Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban kerja (ABK) PTT dalam rangka mengurangi beban daerah.

 “Saat ini ada 4.608 PTT, sudah termasuk didalamnya juga Guru Tidak Tetap (GTT). Termasuk juga 1473 orang PTT yang melaksanakan tugas Administrasi yang terindikasi seperti mengisi jabatan PNS, itu semua yang kemudian akan kita evaluasi,” imbuh Zukri.

Terkait seluruh pembahasan tentang PTT ini, Gubernur Rusli meminta agar diadakan pertemuan dengan seluruh PTT se-Provinsi Gorontalo. Selain untuk mengedukasi para tenaga PTT juga untuk memberikan pengarahan terkait langkah pengevaluasian yang sedang dilakukan saat ini.

 

Pewarta : Gina - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo