>

GORONTALO – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menggelar Temu Lapang dan Pembinaan KUB bertempat di Galangan Kapal Kelurahan Donggala Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo, Jumat (13/14/2019).

Peserta kegiatan ini adalah penerima bantuan sarana perikanan tangkap se-Provinsi Gorontalo tahun 2019.

“Bantuan ini sudah diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo, Bapak Rusli Habibie dalam Bakti Sosial NKRI di Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara pada Hari Selasa (10/12/2019),” kata Sila Botutihe, Keplaa Dinas Kelautan dan Perikanna Provinsi Gorontalo.

Kepada para peserta, Sila Botutihe menyampaikan salam dari Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie yang tidak hadir bersama pada kegiatan ini.

“Karena masih begitu banyak agenda kegiatan yang harus beliau hadiri namun beliau menitipkan beberapa hal yang selalu ditegaskan dan menjadi prasyarat penerima bantuan pemerintah yaitu tidak mengkonsumsi minuman keras, tidak merokok, menjalankan program keluarga berencana (KB) dan mau berpartisipasi dalam Donor Darah,” kata Sila Botutihe.

Sila Botutihe menambahkan, beberapa hal penting yang harus diperhatikan penerima bantuan di antaranya adalah bantuan ini harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk dimanfaatkan, hindari pecah kongsi dalam kelompok penerima bantuan.

“Jangan memperjual belikan atau memindahtangankan bantuan dan mau berkomitmen berada di bawah pembinaan DKP Provinsi Gorontalo dalam rangka pengawasan dan evaluasi pemanfaatan bantuan,” ujar Sila Botutihe.

 

Pewarta : Yanto - DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 13 Desember 2019 23:24

Gorontalo Akan Terima Penghargaan Gemarikan 2019

GORONTALO -  Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Program NKRI Jilid 1 dan Jilid 2 menggagas dan menuangkan konsep kebijakan sektor kelautan dan perikanan berbasis pada pengelolaan ekonomi perikanan dari hulu hingga hilir.

Konsep ini merupakan fokus pengelolaan sektor Kelautan dan perikanan yang dimulai dari penguatan dan pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan pelaku usaha perikanan sampai pemenuhan kebutuhan pemasaran hasil perikanan.

Saat ini tak hanya sektor perikanan tangkap yang terus dipacu peningkatannya, namun hingga ke produk hasil olahan perikanan melalui program Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

“Program Gemarikan yang dinahkodai ketua Forum Konsumsi Ikan (Forikan) Provinsi Gorontalo, Ny Idah Syahidah telah berhasil mendorong lahirnya banyak menu olahan masakan ikan yang variatif dan beragam melalui lomba masak serba ikan,” kata Sila Botutihe, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Gorontalo, Jumat (13/12/2019).

Hal ini secara tidak langsung menjadi stimulus lahirnya kelompok usaha olahan perikanan baru.

Salah satu kelompok usaha olahan hasil perikanan binaan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo adalah “Kinamang” yang terpilih sebagai penerima Penghargaan GemarIkan 2019.

Terpilihnya kelompok usaha Kinamang ini setelah ada surat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan nomor 14095/PDS.3.3/TU.330/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019.

“Terpilihnya salah satu kelompok binaan ini bukan rekomondasi kami, tetapi melalui banyak tahapan baik administrasi hingga verifikasi lapangan oleh tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” ujar Sila Botutihe.

Sila Botutihe juga memaparkan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari konsistensi dan eksistensi dari Kelompok usaha tersebut, usaha yang baru berumur 3 tahun mampu bersaing dari ratusan pelaku usaha olahan perikanan se-Indonesia.

Penganugrahan Penghargaan Gemarikan 2019 renacananya akan diberikan pada malam puncak Indonesian Seafood Expo 2019 tanggal 14 Desember 2019 bertempat di Jakarta Convention Center (JCC) DKI Jakarta dan akan diterima langsung oleh Kelompok Kinamang.

Kelompok Usaha Kinamang merupakan kelompok usaha olahan perikanan yang berasal dari Kabupaten Bone Bolango dengan produk andalannya adalah Sambal Sagela. Tidak hanya itu Kinamang juga mengolah Ikan Tuna dan Sagela/Roa menjadi Abon, Acar, kripik, dan stik. Saat ini Kinamang memasarkan produknya melalui penjualan online dann beberapa toko retail seperti Omart dan beberapa toko lainnya.

 

Pewarta : Yanto  - DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Nelayan Andon Gorontalo dan Sulawesi Tengah (Sulteng) kini bisa menangkap dan mendaratkan ikan dengan lega.

Pasalnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Andon Penangkapan Ikan untuk Kapal kurang dari 30 GT, bertempat di Tinelo Room DKP Provinsi Gorontalo Senin (25/11/19).

Penandatanganan kerjasama ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajarannya, pelaku usaha perikanan dan nelayan andon Gorontalo.

“Penandatanganan PKS ini sudah lama direncanakan bahkan sebelum saya menjadi Kepala Dinas, Namun baru sekarang bisa terealisasi karena begitu banyaknya agenda kegiatan sehingga sering tertunda,” Kata Sila N Botutihe.

Sila Botutihe menjelaskan, di mana ikan beruaya maka disitu nelayan berada, karena nelayan profesinya menangkap ikan dan tugas Pemerintah memberikan kemudahan salah satunya dengan membuat PKS degan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, M Arief Latjuba mengungkapkan dengan ditandatanganinya PKS Andon ini maka nelayan di wilayahnya sudah bisa saling mengakses Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon dengan terlebih dahulu mengurus surat keterangan.

Rencananya sudah ada 30 nelayan Gorontalo dan 15 nelayan Sulawesi Tengah yang akan segera mengurus surat keterangan untuk penerbitan SIPI Andon.

 

Pewarta :  Yanto - DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Nelayan di wilayah Gorontalo hars menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan agar tiadk merusak lingkunagn dan menghindari punahnya spesies ikan tertentu.

Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan  Direktorat Kapal dan Penangkapan Ikan (KAPI) Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar bimbingan teknis (Bimtek) alat tangkap ramah lingkungan di Lahilote Room Grand Zanur Hotel Kota Gorontalo, Selasa (22/10/2019).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pengetahuan nelayan tangkap terhadap alat tangkap yang harus digunakan saat melaut.

Bimtek yang dilaksanakan selama 2 hari ini dibuka Sekretaris Dinas, Muhiddin Djailani. Dalam kegiatan ini menggunakan metode materi dan praktek, peserta yang hadir sebanyak 30 orang nelayan wakil dari kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo yang mengoperasikan armada penangkapan berukuran di bawah 10 GT.

Muhiddin Djailani menuturkan peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya nelayan terus dilaksanakan sebagai upaya untuk mengubah cara berfikir masyarakat agar lebih memiliki pengetahuan dan wawasan terhadap penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

"Saya berharap bimtek ini memberikan manfaat bagi pelaku usaha penangkapan ikan sehingga mampu mengadopsi inovasi dan mau menerima perubahan, nelayan yang menggunakan armada di bawah 10 GT menjadi fokus pembinaan karena alat tangkap yang di gunakan sering tidak ramah lingkungan seperti cantrang dan sejenisnya yang menggunakan mata jaring lebih kecil dari 1 inch,” kata Muhiddin Djailani.

 

Pewarta : Yanto - PPID DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BONE BOLANGO – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Gorontalo mengelar rapat perencanaan pembangunan Gerai Nelayan Pas Kecil untuk kapal di bawah 7 GT (Gross Ton) di kabupaten/kota.

Rapat koordinasi yang dihadiri KSOP Gorontalo, Dinas Perikanan dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan penyuluh perikanan di Ruang perteman DKP, Kamis (17/10/2019).

Pas Kecil adalah surat tanda kebangsaan kapal bagi kapal di bawah GT 7 yang diberikan sebagai legalitas untuk dapat mengibarkan bendera kebangsaan kapal, termasuk kapal penangkap ikan, penjelasan ini ada pada Pasal 163 ayat (2) undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.

Sekretaris DKP, Muhiddin Djailani mengatakan pihaknya terus berkomitmen membantu nelayan dalam pengurusan kelengkapan dokumen kapal termasuk pas kecil sebagai Tanda Surat Keterangan Ukur Kapal dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo Kementrian Perhubungan.

“Kegiatan ini sangat penting mengingat kurangnya pengetahuan nelayan tentang pentingnya Pas Kecil sebagai prasyarat untuk melaut, olehnya kami berusaha untuk membantu nelayan dengan sosialisasi secara langsung ke lapangan sekaligus untuk penerbitan sertifikat pas kecil tersebut,” kata Muhiddin Djailani.

Lebih jauh Muhiddin Djailani memaparkan rencana kegiatan ini akan digelar di 3 titik, di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango.

Pengurusan ini digratiskan dan tidak dipungut biaya agar semua nelayan yang kapalnya kurang dari 7 GT bisa memiliki sertifikat Pas Kecil, mengingat ke depan akan diperketat dan akan dilakukan penindakan atas peryaratan administrasi tersebut, Tandasnya.

Secara umum untuk memperoleh pas kecil, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di pelabuhan di mana kapal berada dengan dilampiri bukti kepemilikan dan identitas pemilik, selain itu juga persyaratan administrasi yang harus dipenuhi antara lain bukti hak milik kapal, identitas pemilik dan surat keterangan ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar.

 

Pewarta : Yanto – PPID DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan harus memiliki 2 standar kelayakan, yaitu layak tangkap dan layak simpan.

Kecakapan menentukan standar ini akan menghasilkan kualitas ikan yang segar dan baik. Ikan yang segar dan memiliki nilai mutu yang baik harga jualnya tinggi, dengan harga tinggi akan meningkatkan pendapatan dan itu yang menjadi keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pengetahuan dan kemampuan nelayan menangani ikan di atas kapal itu perlu untuk menjaga mutu dari ikan yang di tangkap,” kata Sila Botutihe, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo saat membuka bimbingan teknis Sertifikasi Awak Kapal Perikanan di Daerah di hotel Grand Zanur, Kota Gorontalo, Rabu (16/10/2019).

Bimtek ini merupakan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan, telah ditetapkan produk pangan termasuk hasil perikanan yang dipasarkan untuk konsumsi manusia harus mengikuti persyaratan yang ditetapkan sehingga dapat menjamin kesehatan.

“Nelayan adalah pahlawan pangan di sektor kelautan dan perikanan dalam menjaga mutu ikan hasil tangkapan yang dimulai sejak penanganan ikan di atas kapal,’ ujar Sila Botutihe.

Untuk itu kompetensi awak kapal penangkap ikan merupakan salah satu faktor utama penunjang keberhasilan operasi penangkapan ikan, penguasaan kompetensi awak kapal dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang didapatkan melalui pendidikan dan latihan sertauji sertifikasi awak kapal penangkapikan.

 

Pewarta : Yanto - DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Rabu, 16 Oktober 2019 19:27

DKP Sertfikasi 40 Nelayan Awak Kapal

GORONTALO - Pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan nelayan melalui bantuan sarana dan prasarana, juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya.

Salah satu yang dilakukan adalah menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Sertifikasi Awak Kapal Perikanan di Daerah yang bertempat di ruang Lahilote, Grand Zanur Hotel, Kota Gorontalo, Rabu (16/10/2019).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sebanyak 40 orang nelayan awak kapal dari kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo ikut dalam bimbingan teknis ini. Mereka dibekali pengetahuan dan keterampilan oleh pemateri yang berasal dari Direktorat KAPI KKP.

“Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan nelayan awak kapal ikan,” kata Sila Botutihe, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.

Sila Botutihe menjelaskan, dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan, telah ditetapkan produk pangan termasuk dalam hal ini hasil perikanan yang dipasarkan untuk konsumsi manusia harus mengikuti persyaratan yang ditetapkan sehingga dapat menjamin kesehatan manusia.

 “Bimtek ini sangat penting karena pengetahuan tentang penanganan ikan di atas kapal itu perlu untuk menjaga mutu dari ikan yang di tangkap,” kata Sila Botutihe.

Sejak tahun 2016 sampai saat ini sudah ada 140 orang nelayan yang telah menerima sertifikasi, jumlah ini sangat minim dibandingkan jumlah nelayan yang ada di Gorontalo, yang mencapai 19 ribu orang. Namun pemerintah Provinsi Gorontalo setiap tahunnya terus menambah anggaran untuk meningkatkan SDM nelayan, tahun 2020 kami menganggarkan 50 orang peserta untuk mengikuti kegiatan seperti ini.

Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Direktorat Kapal dan alat Penangkapan ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lingga Prawitaningrum menjelaskan Pemerintah Pusat setiap tahunnya terus meningkatkan kompetensi dan sertifikasi nelayan penangkap ikan agar ikan hasil tangkapan nelayan bisa diekspor ke luar negeri.

Untuk mendapatkan sertifikasi ini sangat mudah, tetapi harus memenuhi persyaratan baik administrasi maupun secara teknis. Secara administrasi cukup melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, foto dan ujian tulis. Nelayan yang dinyatakan lulus langsung mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh KKP.

Setelah diberikan bimbingan teknis dan mendapatkan sertifikat, peserta akan diberikan evaluasi dan disertifikasi oleh KKP melalui DKP Provinsi Gorontalo untuk melihat oautput dari hasil peningkatan SDM.

 

Pewarta : Yanto – PPID DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Satu lagi terobosan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program NKRI Jilid 1 dan Jilid 2 yang disambut gembira masyarakat.

Terobosan ini adalah gagasan dan konsep kebijakan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan berbasis pengelolaan perikanan dari hulu-hilir, yaitu melakukan penguatan dan pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan pelaku usaha perikanan sampai pemenuhan kebutuhan pemasaran hasil perikanan.

Terobosan pengelolaan perikanan dari hulu-hilir bidang pemasaran hasil perikanan yaitu mengubah pola pelaku pemasaran hasil perikanan yang selama ini menggunakan sepeda onthel menjadi motor yang memiliki kota berpendingin (coolbox). 

Program ini disambut gembira oleh pedanag ikan keliling yang selama ini mengandalkan sepeda kumbang untuk menjajakan dagangan ikan segarnya.

“Pedagang ikan keliling tadinya hanya sekali dalam sehari menggunakan sepeda ontel sekarang menjadi dua sampai tiga kali menjual hasil perikanan,” kata Sila N Botutihe, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo. 

Di sisi lain, masyarakat konsumen hasil perikanan, terutama kaum wanita dan ibu rumah tangga merasa terbantu dengan tersedianya ikan dengan kualitas baik, karena ikan yang dipasarkan disinpan dalam coolbox bersirkulasi dan tidak lama dalam perjalanan karena menggunakan motor yang dirancang khusus untuk pemasar hasil perikanan. 

Terobosan yang diambil oleh Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur, Idris Rahim  ini merupakan langkah positif dan bisa menjadi salah satu program inovasi daerah karena bisa mengatasi permasalahan di masyarakat.

“Selama ini pedagang ikan hanya menggunakan sepeda kumbang dan saat ini dengan  kebijakan gubernur digantikan dengan sepeda motor yang dilengkapi coolbox,  manfaat lainya adalah dengan digantikan sepeda dengan motor juga menjawab program pemerintah dalam penyediaan hasil perikanan yang berkualitas sehingga kualitas mutu ikan bisa terjaga sampai ke konsumen,” jelas Sila Botutihe.

Sila Botutihe  juga menjelaskan terobosan  ini menjawab permasalahan masyarakat yang jauh dari pasar hasil perikanan, sehinggga dengan restrukturisasi sarana pemasaran ikan ini, Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) di Gorontalo bisa terjaga dengan baik. 

Sila Botutihe juga mengatakan bantuan pemerintah kepada pedagang ikan bersepeda dari tahun 2012 hingga 2019 sejumlah 465 orang yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.

Perubahan sepeda kumbang ke motor bercoolbox memberikan dampak signifikan bagi pelaku atau pedagang ikan. Dampak tersebut yaitu meningkatnya pendapatan hariannya dari penjualan ikan. 

Pada saat menggunakan sepeda kumbang pendapatan bersih rata-rata per hari yang didapat hanya Rp 20-30 ribu.  Setelah mendapatkan bantuan motor dari Pemerintah  Provinsi Gorontalo, pendapatan rata rata bersih pedagang ikan meningkat menjadi Rp70-110 ribu atau meningkat 266,6 persen.

Program ini juga memberikan dampak terhadap peningkatan konsumsi ikan bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo, berdasarkan data statistik perikanan dan kelautan tahun 2018 angka konsumsi ikan meningkat dari tahun ke tahun, pada 2014 konsumsi ikan sebesar 46,81 kg/kapita per tahun dan pada akhir 2018 naik menjadi 58.10 kg/kapita per tahun atau naik sebesar 24  persen.

Angka komsumsi ikan provinsi Gorontalo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka konsumsi ikan nasional, pada 2014 secara nasional sebesar 38,14 kg/kapita per tahun dan pada akhir tahun 2018 secara nasional hanya sebesar 50,69 kg/kapita per tahun. 

Data ini menunjukkan program pengelolaan pemasaran hasil perikanan berbasis dari hulu-hilir yang digagas Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim “ sepeda kumbang ke motor berkotak pendingin memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

 

Pewarta : Yanto - DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Program Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan produksi udang vaname di Gorontalo kini menuai hasil.

Sejak dicanangkan kampung vaname pada tahun 2016 oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie secara otomatis merangsang dan menstimulus petani tambak untuk meningkatkan produksi budidaya udang vaname.

Hal ini juga terlihat dari luasan tambak budidaya udang vaname dari tahun ke tahun makin meningkat, tercatat sejak tahun 2012 luasan tambak sekjtar 6.820 ha kini meningkat ditahun 2018 berjumlah 7.935,20 ha.

Meningkatnya luasan tambak ini tentunya menuntut ketersediaan benur udang di masyarakat, untungnya Pemerintah Provinsi Gorontalo juga sukses mendongkrak inovasi dan teknologi di bidang Perikanan dan Kelautan.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau (BPBLP) yang ada di Kabupaten Boalemo telah berhasil membiakkan udang vaname secara mandiri yang selama ini didatangkan dari luar Gorontalo.

Sehingga benur yang dibutuhkan masyarakat sudah tersedia dengan harga yang lebih terjangkau dan sudah cocok dengan lingkungannya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Sila N Botutihe mengatakan prestasi ini patut diapresiasi karena Gorontalo merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang BPBLP-nya mampu memproduksi benur udang vaname secara mandiri sejak tahun 2017.

“Produksi benur tahun 2017 sebanyak 1.168.000 ekor meningkat ditahun 2018 menjadi 3.000.000 ekor kini tahun 2019 kita menargetkan 5.000.000 ekor benur dan insya allah itu tercapai bahkan lebih,” kata Sila Botutihe, Senin (14/10/2019).

Keberhasilan BBIP di bidang pengembangan budidaya bibit udang vaname ini tidak lepas dari dukungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, di tahun 2019 UPTD BPBLP ini mendapat alokasi dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang totalnya Rp 4.496.341.000.

Dana besar dikucurkan setiap tahun kini mampu meningkatkan fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada di UPTD BBIP sehingga mampu menjadi penunjang meningkatnya produksi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penjualan benur vaname ke masyarakat.

 

Pewarta : Yanto PPID DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

GORONTALO  - Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Program NKRI Jilid 1 dan Jilid 2 menggagas dan menuangkan konsep kebijakan sektor kelautan dan perikanan berbasis pada pengelolaan economi perikanan dari hulu – hilir.

Konsep ini merupakan pengelolaan sektor Kelautan dan perikanan yang dimulai dari penguatan dan pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan pelaku usaha perikanan sampai pemenuhan kebutuhan pemasaran hasil perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo sejak tahun 2012 sampai sekarang melalui penganggaran berbasis Money Follow Program dengan kebijakan penganggaran 70 persen menunjang kegiatan publik dan 30 persen kegiatan operasional.

Pola penganggaran ini berhasil meningkatkan produksi perikanan Gorontalo dari tahun ke tahun. Tercatat sejak tahun 2012 – 2018 secara berurutan meningkat, tahun 2012 sebanyak 85,815 ton, 2013 sebanyak 92,171 ton, 2014 sebanyak 103,018 ton, 2015 sebanyak 105,517 ton, 2016 sebanyak 115,873 ton, 2017 sebanyak 136,157 ton dan 2018 sebanyak 142,411 ton.

Bila dipresentasekan kenaikan selama 7 tahun terakhir ini sebesar 65,95 persen atau naik 56,596 ton.

Dalam rapat evaluasi bulanan yang digelar pada Senin (7/10/2019) Kepala Dinas, Sila N Botutihe saat memimpin rapat evaluasi tersebut menjelaskan bahwa kenaikan produksi perikanan tidak lepas dari program dan kegiatan utama yaitu restrukturisasi armada perikanan tangkap, modernisasi pelabuhan perikanan serta zona potensi perikanan tangkap.

“Kami benahi sarana dan prasarana perikanan tangkap dari hulu hingga hilir ini, Kapal sudah sesuai kebutuhan, pelabuhan diperbaiki agar layak untuk didaratkan ikan serta segala kemudahan perizinan agar kapal yang melaut tidak ada kendala,” kata Sila Botutihe.

Sila Botutihe juga memaparkan DKP Provinsi Gorontalo telah membekali nelayan dengan alat yang mampu mendeteksi keberadaan ikan, perangkat ini merupakan hasil kerja sama DKP dengan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasiona (LAPAN) yaitu Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI) sehingga nelayan saat turun ke laut sudah memiliki sasaran Fishing Ground  yang pasti.

Alat ini mampu memberi panduan ke lokasi ikan berkumpul, alat ini memiliki kemampuan mendeteksi keberadaan ikan

“khusus nelayan Gorontalo telah memiliki samboyan Nelayan ke laut menangkap ikan bukan mencari ikan” ujar Sila Botutihe.

Peningkatan Produksi perikanan ini membawa dampak positif bagi masyarakat, antara lain adalah meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Gorontalo yang melebihi NTN Nasional yaitu 1,77 persen : 1,64 persen per tahun dan meningkatkan pertumbuhan konsumsi ikan Gorontalo melebihi Nasional yaitu 7,67 persen : 6,82 persen pertahun.

Pewarta : Yanto - DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 2
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo