>

Displaying items by tag: PPID Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

SUWAWA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo memastikan pengerjaan proyek jalan lingkungan di Desa Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah dan Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango kualitasnya sesuai dengan perencanaan.

Monitoring pekerjaan oleh pihak ketiga ini dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR, Handoyo Sugiharto dan Kepala Bidang Cipta Karya, Yuliana Rivai, Selasa (28/05/2019).

Mereka turun langsung ke beberapa lokasi  pekerjaan yang sementara dilaksanakan oleh pihak kontraktor.

Peninjauan langsung ini bertujuan untuk memastikan proyek berjalan sesuai aturan yang berlaku. Proyek jalan lingkungan ini untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata di pemandian air alami Lombongo  dan pekerjaan jalan lingkungan yang berada di Padengo. Proyek di Lombongo mengalami keterlambatan penyelesaian.

“Kami meninjau 2 lokasi pekerjaan, di tempat wisata Lombongo dibangun jalan paving block. Juga jalan lingkungan di Padengo,” kata Yuliana Rivai, Kepala Bidang Cipta Karya.

Proyek jalan wisata Lombongo menggunakan anggaran APBD tahun 2019 sebesar Rp192 juta, menggunakan konstrusi paving block sepanjang 234 meter  dengan lebar  2,2 meter, waktu pelaksanaan 120 hari.

Jalan lingkungan di dusun 1 dan 2 Kelurahan Padengo menggunakan anggaran APBD tahun 2019 sebesar Rp67 juta, konstruksi rabat beton sepanjang 132 meter dengan lebar 2,5 meter, waktu pelaksanaan 90 hari.

“Proyek Lombongo memang ada keterlambatan, pekerjaan jalan lingkungan di Padengo sudah selesai 100 persen,” ujar Yuliana Rivai

Yuliana menambahkan Dinas PUPR telah memberikan kesempatan kepada pihak ketiga melalui SCM-1 dan SCM-2 yang saat ini dalam tahap uji coba. Ia berharap setelah lebaran ini pihak ketiga bisa dapat mengejar sisa pekerjaan.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

GORONTALO – Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo menyatakan siap diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

KAN merupakan satu-satunya komite yang dibentuk untuk memberikan akreditasi atau legal standing bagi instansi yang memeberikan pelayanan jasa.

“Tahun 2019 ini laboratorium PUPR akan semakin maksimal, kita akan tingkatkan menjadi laboratorium yang terakreditasi” kata Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo seusai menggelar rapat evaluasi di ruang rapat Dinas PUPR, Senin (27/05/2019).

Pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan, seluruh mateial yang digunakan harus benar-benar teruji di laboratorium yang sudah diakreditasi agar bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya.

“Laboratorium  ini harus terpercaya dan diakui oleh masyarakat penggunanya, khususnya untuk pelaksanaan pengujian dan kualitas proyek-proyek yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo,” ujar Handoyo Sugiharto.

Sementara itu Kepala Seksi Uji Material Jalan dan Bangunan, Nugraha Oktofelly Dewaputu memaparkan proses akreditasi yang harus dilalui Laboratorium Pengujian Material Jalan dan Bangunan agar lolos dalam akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Diakuinya proses ini tidak seperti membalikan telapak tangan dan membutuhkan proses yang rumit.

“Laboratorium uji material sekarang pada tahap manajemen mutu yang sesuai dengan standard juknis terbaru. Kemudian  ada tahapan audit internal, ini dilakukan pemeriksaan lebih mendalam pada Sumber Daya Manusia (SDM) penguji dan Sumber Daya Alat (SDA) untuk jadwal kalibrasinya” kata Nugraha Oktofelly Dewaputu.

Nugraha juga menambahkan Dinas PUPR mendorong agar UPTD Laboratorium  ini bisa segera meraih akreditasi pada tahun ini, efeknya sangat besar bagi pengawasan penggunaan material pada tiap pekerjaan di Provinsi Gorontalo.

“Setelah audit internal, 1 Juli akan mencoba mendaftarkan di Komite Akreditasi Nasional. Apabila lolos secara administrasi maka KAN akan segera mengirim tim mereka untuk memferivikasi dan memeriksa seluruh kelengkapan apakah sesuai untuk SDM, ada wawancara dan tata laksana pengujian serta pengecekan sesuai dengan yang dilaporkan dan jadwal kalibrasinya ” jelas Nugraha

 

Perwarta : Yudi - PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KWANDANG – Petani di Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara segera menikmati saluran irigasi yang mengaliri sawah-sawah mereka.

Kepastian ini terungkap pada sosialisasi pembangunan saluran irigasi yang digelar di Desa Ilotunggula, Tolinggula, Sabtu (25/05/2019).

Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo.

Pada sosialisasi ini diberitakukan kepada para petani bahwa saluran irigasi ini akan melintasi sawah mereka. Mereka bisa melihat langsung pekerjaan ini.

“Dengan mengadakan sosialisasi petani akan mengetahui pekerjaan kami yang nantinya akan bermanfaat bagi mereka, terutama dalam meningkatkan produksi pertanian. Para petani juga akan memahami ada sistem buka-tutup aliran air selama pekerjaan berlangsung, tapi ini hanya sementara,” kata Romen S Lantu, Kepala Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo.

Romen S Lantu yang pernah menjabat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato ini juga menjelaskan, pekerjaan saluran irigasi membutuhkan kerja sama dengan petani, terutama dalam menerapkan sistem buka-tutup saluran air.

“Kami sudah sepakati penerapan sistem 10-7 buka tutup, 10 hari saluran air lama ditutup karena pekerjaan dan 7 hari dibuka untuk dimanfaatkan petani,”papar Romen S Lantu.

Pembangunan saluran irigasi Tolinggula ini bertujuan untuk mengelola air, menghindari bajir saat musim hujan, dan airnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan petani di 3 desa di Kecamatan Tolinggula yang memiliki luas 150 hektare.

Panjang saluran irigasi yang dibangun adalah 1,2 km, lebar 1 meter serta lama waktu pekerjaan 7 bulan. Proyek ini menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar lebih dari Rp2 miliar.

Para petani yang hadir dalam sosialisasi ini menyambut gembira, mereka bersyukur ada pembangunan irigasi di daerahnya. Irigasi ini diharapkan akan meningkatkan produksi pertanian mereka.

Dalam sosialisasi ini juga dihadiri Camat Tolinggula, Kepala Desa, Kontraktor, serta petani.

 

Pewarta : Yudi - PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

LIMBOTO – Sisa lahan seluas 20 hektare yang belum dibebaskan untuk untuk membangun Markas Komando Resort Militer (Korem) 133 Nani Wartabone segera dituntaskan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo.

Pembebasan sisa lahan ini adalah bagaian dari tahapan yang dilakukan tahun ini akibat keterbatasan anggaran tahun 2018.

Pembahasan pembebasan sisa lahan ini dilakukan bersama dengan Komandan Korem 133 Nani Wartabone, Kamis (23/5/2019).

“Kami sudah membahas dengan Komandan Korem tentang pembebasan lahan sisa dari permintaan 25 hektare. Lahan 5 hektar sudah dibebaskan pada tahun 2016 dan sisanya 20 hektare,” kata Sultan Kalupe, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

Sultan Kalupe memaparkan pada tahun 2018 seharusnya sisa lahan 20 hekrae ini seharus sudah dibebaskan,  namun karena terkendala keterbatasan anggaran sehingga pada tahun ini pekerjaan pembebasan lahan baru bisa dimulai.

Sesuai Undang-Undang No 2 tahun 2012, untuk pengadaan lahan di atas 5 hektar harus melalui beberapa tahapan salah satunya penetapan lokasi (penlok) oleh Gubernur Gorontalo dan harus berdasarkan dokumen perencanaan.

“Saat ini tahapan yang akan kita laksanakan ialah penyusunan dokumen perencanaan pengadaan lahan oleh instansi yang membutuhkan tanah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas PUPR. Nah apabilah lahan tersebut sudah dibebaskan, maka akan segera dihibahkan ke pihak Korem,” ujar Sultan Kalupe.

Komandan Korem 133 Nani Wartabone, Kol Czi Arnold AP Ritiauw berharap proses pembebasan lahan pengembangan pembangunan Korem cepat selesai dalam waktu dekat.

 

Pewarta : Yudi - PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

LIMBOTO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo mendukung pengembangan SMA Muhamadiyah Batudaa, Kabupaten Gorontalo.

Dukungan ini dalam bentuk pemberian tanah yang akan dibebaskan di Desa Ilohungayo, Kecamatan Batudaa.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Sultan Kalupe bahkan sudah mendatangkan tim appraisal dari Jakarta yang sudah ke lokasi lahan yang akan dibebaskan.

“Kami sudah melakukan peninjauan lapangan bersama tim appraisal dari Jakarta, mereka sudah melihat dan mensurvei langsung, kita tunggu saja hasil pengolahan data,” kata Sultan Kalupe, Jumat (24/5/2019).

Sultan Kalupe berharap dalam waktu dekat ini hasil survei sudah bisa diterima dari tim appraisal, sehingga sudah bisa disampaikan kepada sekolah.

Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Batudaa, Titrun T Ase, menyampaikan terima kasih atas kerja cepat yang dilakukan Dinas PUPR dengan melakukan pengukuran dan penilaian lahan tanah.

“Alhamdulillah, semoga proses ini cepat, dan segera ada pembebasan lahan untuk pengembangan SMA Muhamadiyah,” kata Titrun T Ase.

Sekolah SMA Muhammadiyah yang didirikan oleh Yayasan Muhammadiyah ini berdiri sejak tahun 1983, memiliki lahan 7.437 meter persegi dengan jumlah siswa 544 orang.

Dalam perkembangannya, sekolah ini mengalami kemajuan yang pesat sehingga daya tampung dan penegmbangan fasilitas sekolah tidak cukup, sekolah memerlukan lahan yang lebih luas.

Gayung bersambut, kebutuhan lahan ini didengar oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Gubernur Rusli Habibie lalu menindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan bersama masyarakat Batudaa dan sekolah yang membahas pengembangan lahan sekolah.  

Hasil peretmuan ini adalah pemberian lahan oleh Pemerintah Provinsi Gorntalo untuk pembangunan dan pengembangan SMA Muhamadiyah.

 

Pewarta : Yudi - PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO –  Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo terus berupaya untuk meningkatkan kualitas jalan untuk meningkatkan layanan transportasi masyarakat.

Layanan infrastruktur ini merupakan salah satu program unggulan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim, yaitu pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

“Tadi dilaksanakan penandatanganan kontrak di Bina Marga, ada 4 paket yang saat ini segera dikerjakan,” kata Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo usai penandatanganan kontrak, Selasa (21/05/2019)

Penandatanganan kontrak yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR dengan beberapa perusahan ini  untuk meningkatkan mutu jalan untuk sehingga pada ditargetkan tahun 2021 nanti Gorontalo memiliki infrastruktur jalan yang membanggakan.

“Paket untuk pekerjaan peningkatan jalan Pilolalenga-Biluhu Tengah dengan nilai kontrak Rp7,4 miliar, kemudian peningkatan ruas jalan Tabulo-Karangetan dengan nilai kontrak Rp8 miliar, peningkatan jalan ex Bengawan Solo atau jalan Mohamad Thayeb Gobel dengan nilai kontrak Rp12,7 miliar kemudian peningkatan jalan Gorontalo-Tapa-Atinggola dengan nilai kontrak Rp5,2 milyar,” papar Handoyo Sugiharto.

Dari paket pekerjaan ini akan dilaksanakan oleh beberapa perusahaan, di antaranya untuk peningkatan jalan Pilolalenga-Biluhu tengah oleh PT Jaya Mitra Perkasa dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender, peningkatan jalan Tabulo-Karangetan oleh PT Putra Limboto dengan waktu pelaksanaan 180 hari, peningkatan jalan ex Bengsol atau jalan Thayeb Gobel oleh PT Sederhana Karya Jaya dengan waktu pelaksanaan 180 hari dan untuk peningkatan jalan Gorontalo-Tapa-Atinggola oleh PT Perdana Putra Bajatama Gorontalo dengan waktu pelaksanaan 180 hari.

Handoyo Sugiharto berharap perusahaan yang melaksanakan peningkatan ruas jalan ini agar segera memulai  pekerjaan di lapangan dan tepat waktu sesuai dengan kontrak.

“Harus segera dilaksanakan, karena harus selesai pada November 2019. Pekerjaan ini juga harus tepat waktu, tepat mutu dan tepat kualitas. Ini yang perlu diperhatikan oleh para kontraktor”. Ujar Handoyo Sugiharto.

 

Pewarta – Yudi PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KABUPATEN BONE BOLANGO, PUPR – Sekretariat tim persiapan pengadaan lahan pembangunan bendungan bulango ulu dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) terus bergerak untuk merampungkan proses persiapan pendataan lahan yang akan menjadi pembangunan bendungan bulango ulu yang berada di dua kecamatan kab.bone bolango yang sudah memasuki tahap konsultasi publik untuk dusun dua desa Owata Kec.Bulango Ulu Kab. Bone Bolango, rabu(10/04/2019).

Konsultasi publik yang di laksanakan di lompleks pasar desa Owata itu di hadiri oleh Kepala Dinas PUPR Handoyo Sugiharto sebagai sekertariat tim persiapan, ketua tim persiapan Sutan Rusdi, sekretaris daerah Bone Bolango Ishak Ntoma, pihak balai wilayah sungai (BWS) II sulawesi, perwakilan kejaksaan tinggi negri gorontalo,dinas terkait lainnya dan masyarakat yang lahannya terkena dampak pembangunan bendungan bulango ulu.

“Kami mengapresiasi apa yang telah di lakukan oleh tim persiapan dan konsultasi publik ini sangatlah penting dalam hal pencocokan data dan kami juga memohon kepada pihak tim persiapan agar seluruh hak-hak masyarakat tidak akan terlewatkan dalam pendataan awal ini, kalau masih ada yang terlewatkan mohon untuk di ukur kembali karena pasti masih ada yang terlewatkan.” Ungkap Ali Antukai kepala desa Owata saat wawancara.

Terkait permohonan kepala desa tersebut pihak Tim persiapan pengadaan lahan bendungan bulango ulu menjelaskan bahwa mereka akan terus berusaha mendata lahan dan aset-aset masyarakat dengan sisa waktu yang ada dan mereka (tim Persiapan pengadaan lahan) juga telah membuka base camp di lokasi tersebut untuk dapat melayani masyarakat pemilik lahan 1 x 24 jam.

Untuk dusun dua desa Owata sendiri yang telah didata oleh tim persiapan dari 152 pemilik lahan ada 247,01 hektar dan 676 bidang. Setelah mencocokan data dengan tim persiapan masyarakat pemilik lahan langsung menanda tangani berita acara kesepakatan bahwa pembangunan bendungan bolango ulu benar-benar berada di lahan milik masyarakat tersebut.-

Pewarta/foto – Yudi/PUPR

Editor– Dahlan/PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango
Halaman 18 dari 18
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama