>

GORONTALO - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Gorontalo melakukan monitoring pekerjaan fisik pembangunan jalan permukiman di 2 lokasi, Desa Piloliyanga dan Desa Hungayonaa Kabupaten Boalemo yang sudah 100 persen selesai.

Moinitoring ini dilakukan oleh Kepala Dinas PRKP Provinsi  Gorontalo, Aries Ardianto didampingi Kepala Bidang Permukiman, Rahmatya Ali.

Pekerjaan fisik pembangunan jalan permukiman ini dilaksanakan oleh Dinas  PRKP mellaui pemenang tender oleh 2 perusahaan, CV Ridho Mandiri untuk lokasi Piloliyanga dan CV Cempaka Mas untuk lokasi Hungayonaa.

Progress pekerjaan fisik untuk Desa Piloliyanga sampai saat ini sudah  mencapai 100 persen dan keuangan 100 persen karena pihak ketiga belum melakukan proses retensi atau biaya pemeliharaan pekerjaan, sedangkan untuk Desa Hungayonaa progress pekerjaan sampai saat ini sudah mencapai 100 persen pekerjaan fisik.

“Pekerjaan fisik ini untuk penuntasan kawasan kumuh yang berada di lokasi Piloliyanga dan Hungayonaa Kabupaten Boalemo karena 2 desa ini masuk dalam SK Kumuh ,” kata Aries Ardianto, Rabu (4/9/2019).

Unutk jalan di 2 desa ini sama-sama memiliki panjang 1769 meter dan lebar 3 meter.

Pembangunan ini merupakan wujud penanganan prasarana kawasan permukiman sesuai SK Kumuh Kabupaten/Kota dan juga terpenuhi pembangunan kawasan permukiman.

 

Pewarta : Jen Thaib - Dinas PRKP

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo

GORONTALO – Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo menggelar rapat pembinaan tenaga fasilitator lapangan dan koordinator fasilitator Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Nasional Affordable Housing Program (NAHP).

Rapat pembinaan ini berlangsung Rabu-Jumat (4–6/9/2019) di Hotel Maqna Kota Gorontalo.

Program bantuan rumah swadaya BSPS NAHP ini merupakan salah satu program Pemerintah bantuan Swadaya perumahan Stimulan yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pendanaannya di subsidi dari bank dunia.

Alokasi bantuan BSPS NAHP tahun ini tersebar di 2 kabupaten, Kabupaten Gorontalo dialokasikan bantuan 150 rumah dan Kabupaten Pohuwato 100 rumah, total bantuan 250 rumah.

Pembangunan 250 rumah ini memerlukan Tenaga Pendamping Lapangan (TFL) sebanyak 10 orang dan Tenaga Koordinator Fasilitator (Korfas) 5 orang dengan perincian pendampingan satu orang TFL mendamping 25 rumah Penerima Bantuan (PB), sedangkan 1 Korfasmendampingi 2 TFL.

“Program bantuan BSPS NAHP diberikan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penerima bantuan adalah masyarakat yang rumahnya tidak layak huni dilihat dari kualitas atap, lantai dan dinding dalam memenuhi kriteria keselamatan bangunan, pemenuhan luas ruang dan kesehatan bagi penghuni,” kata Sekretaris Dinas PRKP, Agus Irwin Sumba.

Agus Sumba mengatakan salah satu syarat penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang menguasai tanah yang akan dibangun.

Pertemuan ini menargetkan terbentuknya fasilitator BSPS-NAHP tingkat kabupaten/kota dan lapangan yang kompeten dan andal dalam mendampingi kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring/evaluasi dan pelaporan.

Diharapkan juga fasilitator dapat mengetahui fungsi, tugasnya dan kedudukanya sebagai Koordinator Fasilitator (Korfas) dan Tenaga Pendamping lapangan (TFL). Serta terbentuknya fasilitator yang dapat menyusun Rencana Tindak Pelaksanaan BSPS-NAHP di tingkat Kabupaten/Kota dan Desa dampingannya.

Program BSPS merupakan salah satu program Kementerian Perumahan dan Permukiman untuk mengatasi permasalaham rumah tidak layak huni dengan melibatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat penerima bantuan.

Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang TFL dan Korfas BSPS NAHP dengan narasumber Kepala Satker SNVT Penyediaan Perumahan Alwi mahdali dan PPK Rumah Swadaya Satker SNVT, Vita Monayo.

 

Pewarta : Jen Thaib – Dinas PRKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Gorontalo menggelar sejumlah lomba dalam rangka perayaan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berbagai lomba ini dilaksanakan di halaman dinas dengan dihadiri Kepala Bidang Perumahan Iqbal Hasan dan seluruh staf Aparat Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap Bidang Perumahan, Rabu (14/8/2019).

“Perlombaan ini untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan dan menjalin kebersamaan antar ASN dan PTT Dinas PRKP,” kata Iqbal Hasan.

Kemeriahan halaman dinas ini terlihat saat para pegawai larut dalam adu tanghkas beragam lomba, gelak tawa terdengar tak berhenti saat menyemangati peserta lomba balap karung, lomba bakiak dangdut, makan krupuk hingga lari kelereng dan lomba mengumpulkan tepung menggunakan kertas.

 

Pewarta : Moh. Jen Thaib – Dinas PRKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Biro Hukum dan Inspektorat Provinsi  Gorontalo melakukan rapat penilaian dokumen perencanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP)Provinsi Gorontalo.

Tujuan rapat adalah untuk memfasiltasi dan pendampingan intensif kepada dinas PRKP dalam rangka optimalisasi perbaikan dokumen pendukung SAKIP serta mengingat semakin dekatnya waktu pelaksanaan evaluasi oleh Kementerian PANRB.

“Rapat dilaksanakan pada Selasa lalu,  sebagai salah satu unsur implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, juga Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviuw atas laporan Kinerja instansi pemerintah,” kata Agus Irwin Sumba, Sekreatris Dinas PRKP Provinsi Gorontalo, Kamis (15/8/2019)

Agus Irwin Sumba menambahkan sangat mengapresiasi kegiatan fasilitasi dan pendampingan intensif oleh Biro Hukum Inspektorat pada dinas PRKP ini, upaya ini dilakukan untuk melakukan perbaikan pada dokumen-dokumen SAKIP pelaksanaan kegiatan pada Dinas PRKP.

Dalam rapat ini hadir Tim Sakip Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo, Helmi Tantu Kepala Bagian Organisasi, Istik Syarifuddin  Kepala seksi Akuntabilitas Kinerja, Burhananudin Azis Evaluator Sakip dari Inspektorat dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di Dinas PRKP Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Moh. Jen Thaib - Dinas PRKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sebagai bentuk implementasi Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Oemerintah (SPIP) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo (PRKP) menggelar rapat penilaian manajemen risiko bersama Inspektorat Provinsi Gorontalo.

Rapat yang digelar di aula dinas pada Selasa (6/8/2019) dihadiri Sekretaris Dinas Agus Irwin Sumba yang mewakili Kepala Dinas PRKP, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PRKP, dan dari Inspektorat Siti Huntoyungo (Pengendali Teknis), Burhananudin Azis (Ketua Tim) dan anggota Hamka Toma dan Yulnaningsih Paneo.

“Pada Pasal 13 PP nomor 60 tahun 2008 menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian manajemen risiko,” ujar Agus Irwin Sumba.

Untuk itu tujuan rapat ini adalah melakukan penilaian risiko oleh inspektorat atas pelaksanaan kegiatan pada Dinas PRKP.

Penilaian Risiko ini memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan dan  meningkatkan efektifitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Selain itu dapat mengindentifikasi dan menguraikan risiko potensial yang berasal dari faktor intern maupun eksternal yang memerlukan rekomendasi.

Dengan mengurai dan melakukan identfikasi dapat diketahui beberapa risiko dan dipetakan berdasar prioritas sehingga dapat dikelola dengan efektif.

“Manfaat penilaian risiko ini adalah meningkatkan perencanaan, kinerja dan efektifitas organisasi serta meningkatkan mutu informasi untuk pengambilan keputusan untuk meminimalisir risiko dalam pelaksanaan kegiatan,” tutur Agus Irwin Sumba.

Hasil yang dirah dari rapat ini adalah inspektorat merekomendasikan untuk pengendalian tambahan atas risiko yang dialami di setiap kegiatan di bidang perumahan dan bidang permukiman.

 

Pewarta : Moh. Jen Thaib – Dinas PRKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

TILAMUTA  - Warga dua desa di Kabupaten Boalemo berseri-seri, pasalnya di lingkungan mereka sudah ada jalan yang keren, jalan tidak lagi becek saat hujan atau berdebu saat kemarau tiba.

Dua desa yang memiliki jalan bagus ini di permukiman mereka adalah Desa Piloliyanga dan Desa Hungayonaa Kabupaten Boalemo.

Di Desa Piloliyanga masyarakat dapat menikmati mulsunya jalan sepanjang 1769 meter dengan lebar 3 meter, sementara di Desa Hungayonaa, jalan mulus lebar 3 meter dan panjang 1769 meter juga.

Jalan permukiman mulus ini adalah hasil pekerjaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Gorontalo, yang proses pelaksaanaan kontrak dari 29 April sampai dengan 29 September 2018, terhitung 180 hari kalender.

“Masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan, jalan prkampungan yang baik dan rapi serta kualitasnya terjamin,” kata Aries Ardanto, Kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Gorontalo, Selasa (6/8/2019).

Dengan tersedianya infrastruktur berupa jalan mulus ini oleh Dinas PRKP ini akan meningkatkan fasilitas permukiman yang dapat dinikmati warga setempat. Pembangunan ini juga sebagai upaya menghilangkan kekumuhan kawasan.

“Tujuan pembanguan fasilitas ini adalah untuk mewujudkan penanganan prasarana kawasan permukiman sesuai SK Kumuh Kabupaten/Kota,” tutur Rahmatiya Ali, Kepala Bidang Permukiman.

Progres pemangunan jalan permukiman di Desa Hungayonaa mendekati selesai, dalam waktu dekat sudah mencapai 100 persen.  Sementara di Piloliyanga sudah selesai seluruhnya.

 

Pewarta : Jen Thaib - Dinas PRKP

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo

GORONTALO – Bertempat di Markas Komando Resor Militer 133/Nani Wartabone, jalan Trans Sulawesi Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo dilakukan penandatanganan Penjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo (PRKP) dengan Komando Resor Militer 133/Nani wartabone.

Perjanjian ini berisi pelaksanaan kegiatan penyediaan Rumah Hunian Layak bagi Masyarakat Miskin Tahap II Tahun 2019.

Perjanjian ini ditandatangani oleh Kepala Dinas PRKP Provinsi Gorontalo, Aries Ardianto dengan Komandan Resor Militer 133/Nani Wartabone, Kolonel CZI Arnold AP Ritiauw.

“PKS ini dilakukan sebagai tindaklanjut Nota Kesepahaman Gubernur Gorontalo dengan Pangdam XIII Merdeka tahun 2018 lalu, penandatanganannya sudah kami lakukan pada Rabu (31/7/ 2019) lalu,” kata Kepala Dinas PRKP, Aries Ardianto, Minggu (4/8/2019).

Dalam PKS ini berisi kerja sama pembangunan 400 unit RHIR sebagai lanjutan PKS Tahap I yang berjumlah 150 unit. PKS Tahap I ini dilakukan awal Januari tahun 2019 lalu.  PKS Tahap III diharapkan bisa ditandatangani bulan Oktober 2019 mendatang.

Saat ini TNI AD sudah menyelesaikan 150 unit Rumah Hunian Idaman Rakyat (RHIR) se-Provinsi Gorontalo yang diamanahkan oleh Perjanjian Kerjasama (PKS) Tahap I.

Danrem 133/Nani Wartabone, Kolonel CZI Arnold Ritiauw mengatakan akan terus-menerus belajar dari kerja sama sebelumnya untuk meningkatkan kualitas RHIR dari waktu ke waktu.

“TNI siap dengan semua sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan 400 unit RHIR tahap II ini,” kata Kolonel CZI Arnold AP Ritiauw.

Aries Ardianto mengharapkan dengan pola kerja sama ini tugas Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menuntaskan penanggulangan kemiskinan dari sisi kepemilikan rumah bisa tercapai. Ia juga berharap Program RHIR ini bisa mendukung program pembangunan sejuta rumah Indonesaia per tahun yang dicanangkan Presiden Jokowi.

 

Pewarta : Jen Thaib  Dinas PRKP

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO -  Untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar peduli lingkungan dan memberikan informasi kawasan kumuh di Kabupaten Pohuwato Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo (PRKP) menggelar sosialisasi advokasi sadar kumuh di Desa Palopo Kabupaten Pohuwato.

Kegiatan ini juga mengajak warga untuk bersama-sama mengatasi masalah kekumuhan di lingkungan tempat tinggal mereka dengan mengajak memperbaiki kawasan tempat tinggalnya.

Sosialisasi ini dilaksanakan oleh bidang permukiman untuk memacu gerak pembangunan Provinsi Gorontalo sebagai unsur pembangunan nasional.  Upaya ini dilakukan dengan pembangunan dan  pengentasan  kawasan permukiman kumuh perkotaan dan perdesaan.

“Kami memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan harapan yang telah mendapat penyuluhan ini bisa menyebarluaskan ke masyarakat desanya,” kata Aries Ardianto, Kepala Dinas PRKP saat membuka sosialisasi, Kamis (18/7/2019).

Dalam sosialisasi ini Dinas PRKP mengundang 50 orang dari  unsur Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Pohuwato, Kepala desa dan masyarakat Palopo serta dihadiri Kepala Bidang permukiman, Rahmatiya Ali.

Aries ardianto menjelaskan sosialisasi ini penting  bagi Pemerintah Desa Palopo  yang wilayah masuk dalam Surat keputusan Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebagai daerah kumuh. Desa Palopo  yang memiliki 4,7 Ha ini dimasukkan program penuntasan 0 persen kawasan kumuh. Dinas PRKP Provinsi Gorontalo menargetkan penuntasan kumuh hingga 2022 sesuai dengan RPJMD.

Wilayah kumuh kewenangan provinsi  mencapai 109 ha, untuk itu Bidang Permukiman sudah melakukan identifikasi baseline parameter kumuh 100-0-100, Door To Door langsung kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan data dasar untuk perhitungan jumlah kawasan kumuh.

 

Pewarta : Jen Thaib – Dinas PRKP

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato

GORONTALO -  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo (PRKP) siap mendukung pembangunan Rumah Sakit Ainun Habibie dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

“Kami sangat mendukung penuh atas mekanisme pembiayaan terkait pembangunan RS Ainun Habibie yang anggaran pembangunannya akan dikerjasamakan dengan badan usaha (KPBU) ,” kata Aries Ardianto, Kepala Dinas PRKP Provinsi Gorontalo, Kamis (18/7/2019).

Aries Ardianto menilai sistem pem, biaya pembangunan RS Ainun Habibie ini bukan membuat hutang baru.

Aries Ardianto memaparkan sistem KPBU diatur melalui Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2015, yang dijabarkan melalui Permen PPN/Bappenas nomor  4 tahun 2015 yang semuanya tentang teknis kerjasama KPBU ini.

”Pembangunan infrastruktur layanan dasar seperti rumah sakit, SPAM, listrik dan lain-lain yang tidak mampu dikerjakan oleh Pemda dengan pembiayaan terbatas, dianjurkan oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU),” ujar Aries Ardianto.

Skema pembiayaan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo membangun RS  Ainun Habibie sebagai rumah sakit tersier tipe B sekaligus rumah sakit pendidikan.

RS Ainun Habibie ini sangat dibutuhkan masyarakat Gorontalo dalam upaya pelayanan bidang kesehatan. Rumah sakit ini juga digunakan mahasiswa kedokteran sebagai sarana pendukung pembelajaran kedokteran yang sudah dibuka oleh  Perguruan Tinggi di daerah ini.

 

Pewarta : Moh Jen Thaib – Dinas PRKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo (PRKP) mengikuti Workshop Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman salah satunya adalah pemenuhan Standar Pelayanana Minimal (SPM) Infrastruktur perumahan dan permukiman untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman layak huni dab berkelanjutan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) kementerian Dalam Negeri diikuti 70 peserta dari seluruh Indonesia berlangsung Senin (8 /7/2019) di ruang pegangsaan II  Hotel Aston Marina Ancol Jakarta Utara.

“Tujuan workshop ini adalah mengetahui kesesuaian antar dokumen perencaaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat dalam pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang perumahan rakyat,” kata Jen Thaib, pesereta dari Gorontalo, Senin (15/7/2019).

Dalam worksop ini terdapat beberapa pembicara, Muhammad Hudori Dirjen Bina Pembangunan daerah (Bangda), Iwan Kurniawan (Direktur Sinkronisasi urusan pemerintahan Daerah II) dan dipandu moderator Nita Rosalin Kasubdit Perumahan dan Permukiman.

“Workshop review  dokumen perencanaan pembangunan daerah ini adalah agar pemerintah provinsi memahami tahapan dan mekanisme dalam melakukan review terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja dan Renstra) Perangkat daerah),” papar Jen Thaib.

Pewarta : Jen Thain - Dinas PRKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 2
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo