>

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku banyak terinspirasi dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, Sulawesi Tengah dalam mengusulkan rencana Pembangunan KEK Gopandang (Gorontalo, Paguyaman dan Kwandang) di Provinsi Gorontalo.

Hal itu disampaikan Rusli usai mendampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerjanya di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (20/4). Kunjungan di Palu melihat dari dekat progres investasi KEK Palu dan kuliah umum Airlangga Hartarto di depan mahasiswa Universitas Tadulako Palu.

“KEK Palu mampu menggerakkan ekonomi di daerah dengan nilai investasi Trilyunan Rupiah. Belum lagi mampu mendorong lahirnya industri dan penyerapan tenaga kerja. Potensi ini yang coba kami ikuti dengan mengusulkan KEK Gopandang di Gorontalo,” kata Rusli Habibie.

Sejak dua tahun terakhir, Pemprov Gorontalo sudah menseriusi usulan tersebut dengan melengkapi persyaratan dan menggelar presentasi di Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi. Bahkan hingga tahun 2017 lalu, segala persyaratan telah terpenuhi termasuk penyediaan lahan dan revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi.

“Untuk tahap awal kami fokus pada Kawasan Industri Anggrek seluas 500 Hektar. Banyak potensi yang bisa kita kembangkan di Gorontalo Utara di antaranya potensi perikanan, kehutanan dan pertanian,” imbuhnya.

Usulan KEK Gopandang diakui mantan Bupati Gorontalo Utara tidak mudah. Selain penetapan KEK oleh pemerintah pusat sudah dilakukan, masalah menarik minat investor ke daerah bukan perkara yang gampang.

Selain KEK Palu, hingga tahun 2017 tercatat sudah ada 10 KEK di luar pulau Jawa yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu KEK Maloy Batuta, KEK Morotai, KEK Sorong, KEK Bitung dan KEK Mandalika.

Ada pula KEK Arun Lhoksumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Api-Api, KEK Tanjung Kelayang dan KEK Tanjung Lesung.(Hmsprov-isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Memasuki bulan Ramadhan yang tinggal sebulan lagi, pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menjamin ketersediaan dan harga bahan pokok, BBM dan gas.

Langkah-langkah ini dibahas oleh Wakil Gubernur Idris Rahim beserta perangkat dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diperluas di gedung Belle Li Mbui Kota Gorontalo, Kamis (19/4).

Rapat Forkopimda diperluas ini secara spesifik membahas penanganan stabilitas kamtibmas yang berkaitan dengan masalah kebutuhan bahan pokok, gas LPG bersubsidi dan bahan bakar minyak menjelang bulan suci Ramadhan 1439 H dan implementasi Gorontalo sebagai serambi madinah.

Wagub dalam rapat tersebut mengungkapkan, Forkopimda akan menjadwalkan sidak pasar dan monitoring harga bahan-bahan pokok agar tidak ada penimbunan sembako yang akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Saya menghimbau kepada para distributor bahan pokok untuk tetap menjaga kestabilan harga dan mengupayakan tidak ada kenaikan harga bahan-bahan pokok menjelang bulan suci Ramadhan ,” kata Wagub Idris Rahim dalam sambutannya.

Terkait keluhan masyarakat tentang kelangkaan BBM dan gas LPG 3 kg, Wagub Idris Rahim menyarankan pihak Pertamina dan Hiswana Migas untuk selalu dan terus memantau serta mengatur distribusi gas LPG 3 kg dan ketersediaan BBM yang cukup, agar tidak menyebabkan kemacetan akibat antrian panjang di SPBU dan permainan harga penjualan gas LPG 3 kg ditingkat pengecer.

Wagub pada kesempatan itu meminta agar kepala-kepala daerah dan peserta rapat yang hadir agar segera menindaklanjuti hasil dari rapat ini untuk menghindari kekhawatiran masyarakat dalam menyongsong bulan suci Ramadhan.

Berdasarkan data yang dipaparkan Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo tentang perhitungan ketersediaan stok komoditas strategis menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2018 yang diperoleh dari instansi terkait, jumlah ketersediaan beras sebesar 33.440 ton, gula pasir 2.836 ton, minyak goreng 1.598 ton, tepung terigu 1.478 ton, daging sapi 192 ton, telur ayam 3.300 ton, cabe 153 ton, bawang merah 216 ton, kacang tanah 139 ton, dan ikan tuna 1.689 ton.

Sementara itu Kapolda Gorontalo yang diwakilkan oleh Irwasda Agus Supriyanto menyampaikan, terkait keamanan dan ketertiban menjelang bulan suci Ramadhan, Kepolisian Provinsi Gorontalo akan membentuk satgas ketahanan pangan terkait masalah bahan pokok, operasi ketupat dan operasi cipta kondisi yang bertujuan untuk menciptakan kenyamanan menjelang pencoblosan pilkada nanti.

Kepolisian Gorontalo juga akan menekan angka kriminalitas selama bulan suci Ramadhan dan menindak oknum-oknum yang tetap menjual dan mengkonsumsi miras selama bulan suci ramadhan.(Hmsprov-Fikri).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo bekerjasama dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI berupaya menyelesaikan permasalahan terkait sengketa tanah bagi warga yang tinggal di sekitar Pabrik Gula PT. PG. Tolangohula. Penyelesaikan sengkat itu dilakukan dapam Rapat Kerja antara Pemprov dengan BAP DPD RI dengan menghadirkan warga di ruang Dulohupa Kantor Gubernur, Jumat (6/4).

Pabrik yang terletak di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo berdiri tahun 1990 dan sudah tiga kali berganti nama. Awalnya bernama PT. PG. Nagamanis Plantation, PT. PG. Rajawali III Gorontalo dan terakhir PT. PG. Tolangohula.

“banyak lahan kami para petani yang diambil alih oleh PT. PG Nagamanis pada waktu itu namanya, kata mereka dalam rangka untuk kepentingan pabrik gula. Namun sampai sejauh sudah beberapa puluh tahun yang lalu perusahaan pabrik gula tersebut belum melakukan pembayaran ganti rugi kepada kami para petani yang ada disekiatar pabrik gula ini,” kata Abdullah, warga.

Abdulah melanjutkan sebenarnya sudah sejak lama ia telah melaporkan hal ini langsung kepada pak Gubernur, bahkan pak Gubernur telah memberikan surat kuasanya untuk membantu mereka para petani dalam hal ganti rugi lahan.

“Pak gubernur berada dipihak kami. Beliau bahkan memberikan surat kuasanya bahkan surat kuasa itu sudah sampai ke presiden dan mungkin hari ini tindak lanjutnya. Kehadiran para wakil rakyat DPD RI disini, semoga saja akan mendapatkan jalan keluar,” harapnya

Sementara itu Wakil Ketua BAP DPD RI Ahmad Sadeli, mengatakan pihaknya menerima pengaduan tertulis dari perwakilan masyarakat Boalemo perihal konflik lahan masyarakat dengan PT.PG.Tolangohula. Dan sesuai prosedur, sejak awal BAP menetapkan diri sebagai alat kelengkapan DPD yang siap siaga menerima berbagai pengaduan, baik dari rakyat maupun pemerintah daerah

“BAP DPD RI Sebagai wakil rakyat berusaha memfasilitasi penyelesaian kasus. Ini tidak untuk mencari kalah – menang, tetapi bagaimana masalah ini dapat terselesaikan dengan baik. untuk itu semua
informasi kami harap dapat disampaikan oleh masing masing tamu undangan,” jelasnya.

Sementara itu perwakilan Pemprov Gorontalo Sutan Rusdi sebagai Plh Sekertaris daerah mengatakan, sesuai intruksi dari pak Gubernur untuk bentuk tindak lanjut permasalahan ini, pihak Pemprov akan membentuk sebuah tim terpadu yang akan melibatkan semua unsur terkait dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten serta pihak-pihak yang bersengketa.

“Tadi kesepakatan kami dengan pak Wakil ketua BAP DPD RI, bahwa tim terpadu ini akan membuat ketentuan atau standar tentang syarat-sayarat yang relatif dan bisa dipenuhi oleh warga masyarakat petani,dan selanjutnya tim ini akan memberikan laporan kepada BAP DPD RI. Waktu yang kita targetkan tiga bulan dari sekrang untuk penyelesainnya,” tandasnya.

Rapat penyelesaian sengketa tanah ini dihadiri oleh 7 anggota DPD RI, salah satunya utusan Dapil Gorontalo, Abdurrahman Abubakar Bahmid. Hadir juga Bupati Boalemo Darwis Mooridu, Kanwil BPN Gorontalo, Kapolres Boalemo, Kapolres Gorontalo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo dan perwakilan PT Tolangohula.(Hmsprov-Ecyhin).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Tiga peserta sayembara patung Presiden Republik Indonesia ke-3, Bacharuddin Jusuf Habibie mempresentasikan desain patung dihadapan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim, Tim Juri, dan Dewan Pertimbangan Pembangunan Patung, di ruang Huyula kantor Gubernur Gorontalo, Jumat (6/4).

Kesempatan pertama untuk memaparkan desain disampaikan oleh Moh. Ali Husen, peserta yang berasal dari Provinsi Gorontalo. Konsep desain patung BJ. Habibie karya Moh. Ali Husen mengusung ikon lokal dengan pendekatan komersil, adat istiadat, iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan yang merupakan kepribadian dari sosok BJ. Habibie. Gambaran sosok Presiden ke-3 RI ini kemudian dikolaborasikan dengan program Pemerintah Provinsi Gorontalo di sektor budaya dan agama, pariwisata dan lingkungan.

Peserta kedua dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menyajikan dua desain. Pada desain pertama menampilkan patung BJ. Habibie yang di sekitar landscape terdapat 8 pesawat buatan BJ. Habibie dan 4 pilar yang melambangkan 4 pilar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu peserta ketiga, Suwardi, dari Jawa Tengah menampilkan 3 konsep patung BJ. Habibie. Pada konsep pertama menampilkan pose atau gaya khas BJ. Habibie dengan tangan memegang pesawat. Konsep kedua dengan pakaian nasional dengan tangan memegang buku.

Konsep ketiga dengan tangan menunjuk kedepan dengan didampingi patung dua anak. Konsep ini menggambarkan cita-cita yang harus digapai oleh generasi muda bangsa.

Menanggapi ketiga desain tersebut, Wagub Idris Rahim menekankan agar desain patung harus memperhatikan faktor kebersihan dan keamanan. Idris juga menyoroti desain masing-masing peserta, diantaranya mengoreksi tulisan Allah dan Muhammad pada bagian yang lebih rendah dari patung, pengguaan pakaian berupa sarung yang tidak serasi, serta posisi tangan yang diletakkan di bagian belakang.

“Tolong diperhatikan teknis untuk membersihkan patung dan kawasan taman di sekitarnya, jangan sampai sulit untuk membersihkannya nanti. Begitu juga keamanannya,” kata Idris.

Desain ketiga peserta tersebut selanjutnya dinilai oleh Tim Juri yang diketuai oleh Alim Niode, setelah sebelumnya ditanggapi oleh Dewan Pertimbangan Pembangunan BJ. Habibie. Desain terbaik memperoleh bonus dari Pemprov Gorontalo, masing-masing untuk juara 1 sebesar Rp60 juta, juara 2 Rp25 juta, dan Rp15 juta untuk juara 3.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Sebagai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk menjaga harga jagung di tingkat petani tetap stabil, pemprov bersama pemkab Pohuwato berencana meminjamkan gudang penampungan di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato kepada Bulog Sub Drive Gorontalo.

Gudang eks industri benih itu ditinjau langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie beserta rombongan, Kamis (29/3). Di lokasi terdapat gudang besar yang bisa menampung ribuan ton jagung, lantai jemur dan beberapa bangunan perumahan.

“Bulog ini kan sebagai penyanggah harga. Nah Bulog punya uang (untuk membeli dari petani) tapi tidak punya gudang, makanya kami dari provinsi dibantu oleh pemkab Pohuwato akan meminjamkan lahan dan fasilitas di sini,” terang Rusli usai peninjauan.

Mantan Bupati Gorontalo Utara itu mengingatkan kepada pengusaha untuk membeli jagung kering dari petani dengan harga terendah yakni. 3.150 Rupiah per kilo. Hal itu sejalan dengan kebijakan harga terendang dari pemerintah pusat.

“Ada ketetapan dari dua Menteri bahwa harga jagung itu paling murah 3.150 Rupiah untuk kadar air 17 persen. Di bawah dari itu tidak boleh harus ada peyangga harga yaitu Bulog,” imbuhnya.

Gubernur Rusli berharap agar gudang yang dibangun tahun 2006 bisa dimanfaatkan menampung produksi jagung petani se Kabupaten Pohuwato. Untuk daerah lain memanfaatkan gudang pemprov di Tenilo, Kabupaten Gorontalo dan gudang milik Bulog lainnya.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Kementrian Koordinator bidang Politik Hukum dan Ham menggelar Forum Peningkatan Pelayanan Publik di Provinsi Gorontalo, Kamis (22/3). Acara yang dihadiri oleh Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai itu dibuka oleh Deputi Koordinasi, Komunikasi, Informasi dan Paratur Kemenko Polhukam, Suwandi Miharja.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Weni Liputo atasnama pemerintah provinsi menyambut baik pelaksanaan Forum Layanan Publik tersebut. Menurut Weni, apriori masyarakat terhadap citra pelayanan publik pemerintah harus menjadi perhatian semua pihak. Di sisi lain, pemerintah berupaya terus meningkatkan pelayanan masyarakat di berbagai bidang.

“Oleh sebab itu, kami menaruh respek yang sangat tinggi kepada Kemenko Polhukam yang menjadikan Gorontalo sebagai tuan rumah acara ini. Pemerintahan membutuhkan pelayanan prima yang konsisten melalui suatu sistim yang terintegrasi dari pusat hingga ke tingkat bawah,” ujar Weni.

Weni berharap forum ini bisa memberikan rekomendasi khususnya menyangkut dengan layanan pengaduan masyarakat terhadap pemerintah. Terlebih saat ini teknologi informasi dan komunikasi sudah berkembang sangat cepat yang memungkinkan layanan pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara cepat melalui media sosial.

Weni menceritakan pengalamannya menerima protes warga melalui WA (Whatsapp) karena terlambat merespon keluhannya. Hal itu terjadi lantaran Weni tidak sanggup membuka satu persatu isi chat dengan 65 grup dengan masing masing grup ada 3600-an pesan setiap hari.

“Jika butuh 30 detik untuk mebaca satu pesan, itu berarti pekerjaan saya setiap hari hanya habis membaca WA. Sehingga itu forum ini mungkin bisa merumuskan bagaimana sistem yang pas untuk merespon pelayanan masyarakat melalui media sosial agar tidak ada kesan kita tidak prima dalam pelayanan,” imbuhnya.

Forum Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Pelayanan Publik diisi oleh tiga orang narasumber. Ketua Ombudsman Amzulian Rifai berkesempatan membawakan materi Optimalisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Dalam Pelayanan Publik Merupakan Langkah Kongkrit Peningkatan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan dan Kompetensi Penyelenggara Pelayanan.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian PANRB, Diah Natalisa memaparkan materi tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Menjamin Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. Sementara itu Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas Nasional Kantor Staf Presiden, Darmawan Prasodjo membawakan materi Tantangan dan Peluang Pengelolaan Layanan Aplikasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong diversifikasi pangan masyarakat. Suatu program yang dimaksudkan agar masyarakat mengkonsumsi beragam makanan tidak terpaku pada satu sejenis pangan pokok saja.

“Untuk makan, kadang kala kita mengabaikan gizinya, tetapi yang penting kenyangnya. Sehingga orang berebut untuk makan beras. Padahal yang benar itu, tidak terlalu kenyang tapi gizinya dapat,” jelas Wagub saat meresmikan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Gorontalo dan Kampanye Penganekaragaman Pangan, Sabtu (10/3).

Oleh karena itu, Idris Rahim berharap agar masyarakat tidak hanya mengkonsumsi beras setiap hari. Menurutnya ada beragam pilihan yang bisa diambil misalnya dengan mengkonsumsi jagung, umbi-umbian dan buah.

“Mengkonsumsi pangan yang beragam tidak saja baik untuk kesehatan tapi juga untuk mendukung ketahanan pangan kita Indonesia dan Gorontalo pada khususnya. Jadi kalau harga beras naik maka sebetulnya kita punya banyak pilihan lain seperti mengkonsumsi ubi jalar, singkong, jagung dan sebagainya,” imbuhnya.

Beragam upaya sejauh ini sudah dilakukan pemerintah di antaranya dengan menggalakkan program “one day no rice”, program sehari tanpa beras. Selain itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie awal Maret kemarin sudah menghimbau kepada ASN Pemprov untuk sebisa mungkin berpuasa sunnah setiap hari Senin dan Kamis.

Konsumsi beras di Gorontalo masih cukup tinggi. Data Dinas Pangan Provinsi Gorontalo menyebutkan bahwa kebutuhan beras warga Gorontalo sebanyak 127.600 Ton per tahun untuk 1,2 Juta penduduk. Jika masyarakat dalam satu minggu minimal satu hari tidak makan beras maka bisa menghemat 16000 Ton beras dalam satu tahun.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Untuk menekan angka inflasi di daerah, Pemprov Gorontalo melalui Biro Pembangunan dan Pengendalian Ekonomi (P2E) sedang menyiapkan sistim aplikasi online “Siaga Dini Go”. Aplikasi tersebut diharapkan dapat memantau pergerakan harga dan produksi sejumlah komoditi di daerah.

“Aplikasi ini juga menyediakan perhitungan bagaimana antisipasi inflasi ke depan. Juga diharapkan mampu memperlihatkan surplus dan defisinya produksi di sektor pertanian dan perikanan,” terang Kepala Biro P2E Wahyudin Katili pada acara High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo, Jumat (2/3).

Sebagai sebuah media informasi, Wahyudin berharap agar semua instansi di antaranya Bank Indonesia, BPS dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk berperan aktif melakukan penginputan data. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan petugas pasar untuk memantau pergerakan harga dan produksi komoditi di pasaran.

“Tentunya aplikasi ini nantinya hanya sebagai tools. Kalau tidak dilengkapi dengan data base yang baik, tidak digunakan dengan baik maka tentu tidak optimal. Oleh karena itu butuh dukungan dari semua pihak agar kita mampu melahirkan suatu sistim yang mampu memantau inflasi secara terintegrasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua TPID Winarni Monoarfa meminta agar semua pihak saling bersinergi dalam menekan inflasi di daerah. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat meningkatkan peran dalam hal pengawasan harga dan ketersediaan barang di wilayah masing masing.
“Tahun 2016 kita pernah mengukir prestasi sebagai TPID paling inovatif secara nasional. Tentunya ini perlu menjadi motivasi bagi kita agar ditahun ini dan kedepannya semakin baik,” ungkapnya.

Data Bank Indonesia menyebutkan bahwa inflasi Pada Februari 2018 di tingkat nasional sebesar 0,17% (mtm). Inflasi terutama disumbang dari sektor volatile food dari kenaikan harga beras, bawang putih dan bawang merah.

“Sedangkan Provinsi Gorontalo mengalami deflasi sebesar -0,84% (mtm) yang disumbang dari volatile food dengan adanya koreksi harga ikan selar, ikan layang, dan ikan ekor kuning yang pasokannya mulai stabil dengan kondusifnya gelombang laut di Februari,” jelas Kepala BI Gorontalo Ricky Gozali.(Hmsprov-isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai membahas dan menjaring program kegiatan di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) tahun 2019 nanti. Pembahasan itu dibalut dalam kegiatan Forum SKPD Tingkat Provinsi Bidang Kumperindag yang berlangsung di Hotel Damhil UNG, Selasa (27/2).

Acara yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Winarni Monoarfa itu dihadiri oleh Ketua Dekranasda Idah Syahidah, Kepala Bappeda, Kadis Kumperindag kabupaten/kota, perbankan dan para pelaku usaha daerah. Dari pihak kementrian, nampak Kepala Bagian Program Evaluasi Dan Pelaporan Kementerian Perindustrian RI, Kepala Bagian Anggaran Kementerian Perdagangan RI, Kasubag Rencana & Program Kesra Biro Perencanaan Kementerian KUKM RI.

Bagi Winarni, kegiatan ini penting dan sangat strategis dalam rangka penyusunan program untuk meningkatkan ekonomi Gorontalo. Penting bagi dinas terkait untuk membuat program yang mampu merangsang produktifitas para pelaku usaha koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan di daerah.

“Buat program yang bisa menciptakan wira usaha dan lapangan kerja baru, program yang bisa mendorong peningkatan produktifitas pelaku usaha, serta program yang bisa memfasilitasi pemasaran hasil dan perkuatan modal usaha. Dengan begini maka jumlah pelaku usaha dan omset usahanya semakin banyak sehingga perekonomian Gorontalo akan terus tumbuh sebagaimana harapan kita bersama,” ujar Sekda.

Winarni juga berharap melalui forum semacam ini akan tercipta kesamaan persepsi dan langkah seluruh pemangku kepentingan yang ada. Hal itu dibarengi dengan kolaborasi dan harmonisasi program di lapangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota maupun para pelaku usaha.

Sementara itu, Kepala Dinas Kumperindag Muhamad Z. Nadjamudin Mengatakan Forum SKPD ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang diamanahkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasioanl. Setiap SKPD provinsi maupun kabupaten/kota perlu menyusun rencana kerja yang memuat program, kegiatan, dan anggaran, baik bersumber dari APBD maupun APBN.

“untuk itu dalam forum SKPD tahun ini, kami menargetkan peningkatkan APBN tahun anggaran 2019 bisa mencapai 100 persen. Hal ini tentu memerlukan kerja keras kita bersama. Termasuk upaya kita pada hari ini untuk bisa merumuskan program-program strategis yang tentunya harus sejalan dengan program dan prioritas nasional,” beber Nadjamudin

Ia juga menambahkan jumlah UMKM di Gorontalo hingga tahun ini mencapai 81.776 unit usaha yang tersebar di kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut yang telah memanfaatkan kredit usaha rakya (KUR) hingga tahun 2018 sebanyak 48,38 persen dari total UMKM.(Hmsprov-Nova).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo – Ketua TP. PKK Provinsi Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menganjurkan agar para penyelenggara acara memanfaatkan pangan lokal pada setiap pelaksanaan event atau kegiatan.

Anjuran ini disampaikan Idah pada peringatan Hari Gizi Nasional ke-58 tingkat Provinsi Gorontalo di Obyek Wisata Pohon Cinta Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Minggu (25/2).

Menurut Idah, Provinsi Gorontalo memiliki beraneka ragam pangan lokal yang melimpah dan bisa dijadikan makanan yang sehat. Sayangnya, masih banyak bahan pangan lokal yang sejatinya bisa diolah menjadi produk bernilai tambah hanya dimanfaatkan seadanya saja, bahkan kurang dikenal masyarakat luas.

“ Singkong, ubi jalar, talas, kacang-kacangan dan lain sebagainya dapat kita jadikan beranekaragam penganan. Kekayaan alam tersebut bisa diolah menjadi berbagai jenis kue dan makanan yang sehat dan dapat diolah sendiri,” tutur Idah.

Provinsi Gorontalo sendiri sejak tahun 2015 sudah memiliki Perda No. 3 tahun 2015 tentang Pembelajaran Ilmu Gizi Berbasis Makanan Khas Daerah Gorontalo. Perda ini selain mengatur tentang pembelajaran ilmu gizi berbasis makanan khas Gorontalo dalam setiap satuan pendidikan formal, juga mewajibkan konsumsi menu khas daerah pada setiap acara formal dan informal.

Pasal 7 ayat 1 Perda No. 3 Tahun 2015 menyebutkan dalam upaya peningkatan pengembangan bahan makanan berbasis pangan lokal, maka penyelenggara makanan pada kegiatan formal maupun informal yang menyediakan menu makanan wajib menyediakan menu makanan khas Gorontalo disamping menu khas lainnya.

Perda tersebut juga merinci berdasarkan kelompok makanan yang menjadi makanan khas Gorontalo. Untuk makanan pokok ada 15 menu makanan pokok dengan bahan utama yang digunakan adalah jagung, sagu, singkong, ubi jalar dan beras. Di antaranya Bajoe, Balobinthe, Bilinthi, Binthe biloti, Binthe Lo Putungo serta Kasubi Ilahe.

Terdapat 20 jenis menu lauk pauk MTG yang terinventaris sementara dan ada 15 menu atau 75% yang bahan dasarnya berasal dari perairan (ikan dan udang), yang lainnya dari daging seperti daging ayam, sapi/kerbau ataupun kambing. Di antaranya Bilenthango, Biluluhe Lo Hele, Dabu-dabu Lo sagela, Perekedede Lo Kasubi dan Ilahe lo Tola

Menu sayuran MTG yang terinventaris sementara berjumlah 10 menu. Semua menu ini menggunakan bahan sayur segar yang berasal dari lokal dan juga terdapat di daerah lainnya di Indonesia seperti terong, daun pepaya, daun singkong, kangkung, pakis, kacang panjang, bunga pepaya, ketimun suri, labu, dan jantung pisang.(Hmsprov-Burhan).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo