>

Gorontalo, Masyarakat Provinsi Gorontalo tak perlu mengkhawatirkan ketersediaan bahan pokok di Bulan Ramadhan ini. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo dibawah kepemimpinan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim telah melakukan langkah strategis guna mengantisipasi kelangkaan bahan pokok di bulan puasa ini.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang diwawancarai menjelaskan bahwa bahan pokok tersedia saat ini telah tersedia di lapangan.

Tak hanya itu, untuk Gas Elpiji, Gubernur menambahkan pihak Pertamian pun telah mengeluarkan peraturan khusus. Yakni guna mengatasi kelangkaan dan penimbunan, seluruh SPBU diwajibkan untuk menjual Gas elpigi ukuran 3 Kg.

“Ini dilakukan untuk mengatasi persoalan kelangkaan dan mengendalikan harga elpigi sesuai aturan yang berlaku,” kata Rusli.

Kendati demikian Gubernur mengaku akan tetap memerintahkan SKPD terkait untuk tetap melakukan monitoring di lapangan, terkait harga bahan pokok.

Hal ini untuk mengantisipasi adanya ulah oknum tertentu yang memanfaatkan momentum bulan puasa untuk mempermainkan harga bahan pokok dan lain sebagainya.(humas)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dihadapan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) mengatakan, bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) baik dari perbankan maupun pemerintah daerah, agar digunakan untuk usaha produktif bukan kebutuhan konsumtif.

"Jangan begitu dapat kredit dari bank, hanya digunakan untuk membeli barang konsumtif atau memenuhi kebutuhan pribadi, di luar dari kebutuhan produk usahanya," kata Rusli belum lama ini.

Akibatnya nasabah tersebut kesulitan dalam membayar cicilan bank, karena penggunaan dananya tidak digunakan pengembangan usaha jasa produksinya.

Diakuinya bahwa uang dalam jumlah besar memang akan menimbulkan godaan kuat, dan jangan juga hanya baru mendapat untung sedikit, keuntungannya sudah digunakan pada hal-hal yang tidak ada kaitanya dengan pengembangan usahanya.

"Manajemen diri dan usaha perlu diperhatikan, sehingga efektifitas hasil produksi bisa terus berkembang," ujarnya.

KUR merupakan sebuah program dari pemerintah yang bekerjasama dengan perbankan, sebagai sasaran melancarkan usaha mikro dan menengah, jadi kalau salah sasaran penggunaanya maka dipastikan akan kesulitan mengembalikan modal usaha tersebut.

Terlebih gubernur mengingatkan kepada penerima bantuan alat cetak, perbengkelan dan mesin jahit untuk dapat menjaga bantuan tersebut, jangan sampai hari ini diberikan bulan berikutnya sudah rusak.

Sementara itu kepala dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Gorontalo Abdul Haris Hadju menjelaskan bahwa fasilitas KUR hingga saat ini sudah mencapai 70.643 KUKM. (Farid - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengatakan bahwa hasil dari sektor kelautan dan perikanan, menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

Untuk sektor tersebut, pemerintah memberikan dukungan melalui alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dinilainya cukup besar.

"Pada tahun 2012 sampai 2016 anggarannya mencapai 237,7 miliar rupiah atau meningkat 66 persen dari anggaran lima tahun sebelumnya," katanya di Gorontalo, Senin.

Dari alokasi anggaran tersebut, 70 persen diantaranya untuk belanja langsung ke masyarakat nelayan.

Langkah itu, lanjutnya, dianggap berhasil menggenjot produksi perikanan tangkap yang pada tahun 2015 mencapai 105.715 ton, meningkat 2,62 persen dari tahun 2014.

Dari sisi kesejahteraan, ia menjelaskan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan program pengembangan desa nelayan tangguh sejumlah 42 desa, menyalurkan bantuan kapal Inka Mina dan Mina Maritim yang sampai tahun ini sudah mencapai 50 unit, pembangunan 13 Tempat Pelelangan Ikan dan 4 pelabuhan perikanan, serta 1 pelabuhan nusantara.

"Untuk program budidaya, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengembangkan budidaya ikan air laut, tawar, dan payau," ujar Wagub.

Ia menambahkan pemerintah dan masyarakat Provinsi Gorontalo berharap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menambah alokasi anggaran ke Gorontalo, untuk peningkatan di sektor itu.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyerahkan bantuan untuk nelayan di Gorontalo, Sabtu (14/6) sebesar Rp3,5 miliar.

Bantuan tersebut untuk kelompok nelayan binaan dalam Program Coastal Community Development Project di daerah tersebut.

Selain itu, Susi menyerahkan bantuan mesin pakan lengkap dan bahan baku pakan senilai Rp100 juta, serta dana untuk pelatihan pemeliharaan alat tangkap ikan jaring (gillnet) 30 orang senilai Rp91 juta.

Bantuan lainnya adalah dana kegiatan penyuluh perikanan untuk 55 orang sebesar Rp376 juta, dan 50 paket masker dan snorkel kepada Komunitas Sadar Wisata Hiu Paus di Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. (Debby Hariyanti Mano - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 13 Mei 2016 13:30

BPS: Tak Semua Rumah Disensus

Gorontalo, Kepala BPS Provinsi Gorontalo Eko Marsoro mengatakan, tak semua rumah tangga dan dusun dalam satu desa akan didatangi oleh petugas, dalam rangka Sensus Ekonomi 2016.

Ia menjelaskan pencacahan data di desa hanya dilakukan dengan mengambil sampel rumah tangga, sehingga terbagi dua jenis yakni desa konsentrasi dan desa non konsentrasi

"Untuk desa konsentrasi pengambilan sampel data akan mencakup 50 persen rumah tangga, sedangkan non konsentrasi hanya 25 persen. Sedangkan untuk Kota Gorontalo dilakukan dari rumah ke rumah, sehingga semua terdata," katanya di Gorontalo, Jumat.

Eko mengatakan pencacahan terbatas di desa-desa tersebut terpaksa dilakukan, karena keterbatasan dana sensus dari pemerintah pusat.

"Tadinya anggaran untuk sensus Rp3,7 triliun tahun ini. Karena ada kebijakan pembangunan infrastruktur, maka anggaran ini dipotong dan hanya Rp1,7 triliun. Itu sebabnya ada perubahan metodologi dalam pencacahan data," ujarnya.

Meski demikian, lanjutnya, BPS berupaya ada alokasi anggaran SE pada 2017 sehingga rumah tangga yang tidak terdata tahun 2016 bisa masuk dalam sensus tersebut.

Sensus ekonomi bermaksud untuk melihat dan mengukur perkembangan ekonomi, bila dibandingkan dengan kondisi sepuluh tahun lalu.

"Sensus ekonomi terakhir yaitu tahun 2006, sehingga perlu ada data terbaru untuk menggambarkan kondisi ekonomi saat ini," tambahnya

Sekitar seribu petugas akan mengumpulkan sejumlah data dari 130 usaha yang tersebar di Provinsi Gorontalo.

Sensus itu akan berlangsung dalam dua tahap, untuk tahap pertama tahun 2016 sebatas mengumpulkan data usaha ekonomi rumah tangga.

Sedangkan tahap kedua akan dilakukan tahun 2017, yakni pendalaman dan analisa data sebelum diluncurkan tahun 2018.

Ia menjelaskan di awal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 pihaknya sengaja melakukan pendataan kepada rumah tangga para pimpinan daerah, dengan harapan akan menjadi teladan dan contoh bagi masyarakat dalam mensukseskan Sensus Ekonomi.

"Kami berharap semua kepala daerah dan pemilik usaha bisa membantu pendataan oleh petugas," imbuhnya.

Wagub Gorontalo Idris Rahim juga mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi dan data usaha yang akurat kepada petugas yang datang.

"Karena hasil sensus ini akan menjadi potret ekonomi Provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi bahan perencanaan dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Selain itu, wagub menilai data hasil Sensus Ekonomi dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam memanfaatkan peluang investasi.

Dalam Sensus Ekonomi 2016, pendataan dilakukan terhadap seluruh usaha/perusahaan non pertanian dan pelaku usaha.

Jenis usaha yang akan didata diantaranya sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik, pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, konstruksi hingga jasa perorangan yang melayani rumah tangga. (Debby Hariyanti Mano - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) untuk turun lapangan, guna memantau kondisi sembilan bahan pokok (Sembako) jelang bulan Ramadhan.

Gubernur menjelaskan, pemantuan stok dan harga sembako ini rutin dilaksanakan dinas terkait, bahkan pihaknya juga turun langsung, baik menjelang Ramadhan maupun jelang lebaran, di mana pemerintah tidak ingin mandapati ada harga bahan pokok yang tiba-tiba melonjak.

"Tidak hanya itu, kami juga akan memastikan stok kebutuhan bahan pokok tersedia, jangan sampai sudah masuk Ramadhan justru terjadi kelangkaan," kata gubernur, Kamis.

Dinas terkait harus menurunkan tim pemantauan harga bahan pokok, hingga ke pelosok-pelosok dan pasar tradisional, merilis perkembangan harga bahan pokok setiap harinya.

"Termasuk stok gas elpiji tiga kilogram yang paling banyak dikeluhkan hilang dari pasaran jelang Ramadhan," ujarnya.

Sementara itu kepala Disperindagkop Provinsi Gorontalo Abdul Haris Hadju menjelaskan, terkait antisipasi lonjakan kenaikan harga bahan pokok, pihaknya sudah menurukan tim pengawasan harga bahan pokok ke sejumlah pasar tradisional di kabupaten dan kota.

"Tim sudah kami turunkan sejak tiga hari lalu, apa yang mereka dapatkan akan dilaporkan untuk dilakukan evaluasi," katanya.

Ia menambahkan, tidak hanya kepasar-pasar, pihaknya juga mengecek langsung ketersedian bahan pokok pada distributor-distributor dan meminta kesediaan mereka juga terkait ketersediaan stok.

Namun untuk menjaga harga tetap stabil, lanjut Haris bahwa beberapa hari sebelum bulan Ramadhan pihaknya serta instansi terkait akan menggelar pasar murah di sejumlah titik di Gorontalo.

"Langkah ini penting, untuk mengendalikan harga bahan pokok di pasaran," jelasnya.

Jika didapati di suatu wilayah mengalami harga bahan pokok mulai bergejolak atau stok mulai berkurang, maka pihaknya akan melaksanakan operasi pasar, hingga harga kembali stabil.

Dijelaskanya, pemerintah pusat sudah mengimbau agar daerah menjaga harga bahan pokok tetap stabil, sehingganya selain operasi pasar, pihaknya juga memantau arus kelancaran pasokan barang. (Farid - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim berharap Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bisa memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga keberadaannya benar-benar bermanfaat bagi daerah.

Menurutnya, sejauh ini ISEI Provinsi Gorontalo selaku organisasi yang mewadahi para sarjana ekonomi, telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah melalui ide dan gagasan yang inovatif dan produktif.

"Meski demikian, saya berharap pada momentum pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) dapat dijadikan sebagai ajang evaluasi terhadap kinerja ISEI itu sendiri," kata Wagub saat membuka Muscab ISEI Provinsi Gorontalo sekaligus pemilihan pengurus ISEI Provinsi Gorontalo untuk periode 2016-2019, di aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Senin.

ISEI harus mampu merumuskan program kerja yang bisa disinergikan untuk membantu dan mendorong visi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan pergantian kepengurusan ISEI, Wagub menjelaskan bahwa satu organisasi merupakan satu keniscayaan yang harus dilakukan untuk kesinambungan dan lancarnya roda organisasi.

Proses pergantian dan pemilihan itu tentunya harus berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi tersebut.

"Ada tiga syarat yang wajib dipenuhi seorang calon pengurus, yaitu mau, mampu atau kapabel dan akseptabel yakni bisa diterima oleh seluruh anggota ISEI," ujarnya.

Usai kegiatan tersebut, Wagub didampingi Dekan dan jajaran dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, meninjau persiapan akreditasi seluruh program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG. (Farid - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Badan Pusat (BPS) Provinsi Gorontalo mulai melakukan pendataan lapangan dalam rangka Sensus Ekonomi yang digelar 1-31 Mei 2016.

Kepala BPS Provinsi Gorontalo Eko Marsoro di Gorontalo, Selasa, mengatakan sensus ekonomi bermaksud untuk melihat dan mengukur perkembangan ekonomi, bila dibandingkan dengan kondisi sepuluh tahun lalu.

"Sensus ekonomi terakhir yaitu tahun 2006, sehingga perlu ada data terbaru untuk menggambarkan kondisi ekonomi saat ini," ujarnya usai melakukan pendataan di rumah jabatan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim.

Seribu petugas akan mengumpulkan sejumlah data dari 130 usaha yang tersebar di Provinsi Gorontalo.

Sensus itu akan berlangsung dalam dua tahap, untuk tahap pertama tahun 2016 sebatas mengumpulkan data usaha ekonomi rumah tangga.

Sedangkan tahap kedua akan dilakukan tahun 2017, yakni pendalaman dan analisa data sebelum diluncurkan tahun 2018.

Ia menjelaskan di awal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 pihaknya sengaja melakukan pendataan kepada rumah tangga para pimpinan daerah, dengan harapan akan menjadi teladan dan contoh bagi masyarakat dalam mensukseskan Sensus Ekonomi.

"Kami berharap semua kepala daerah dan pemilik usaha bisa membantu pendataan oleh petugas," imbuhnya.

Wagub Gorontalo Idris Rahim juga mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi dan data usaha yang akurat kepada petugas yang datang.

"Karena hasil sensus ini akan menjadi potret ekonomi Provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi bahan perencanaan dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Selain itu, wagub menilai data hasil Sensus Ekonomi dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam memanfaatkan peluang investasi.

Dalam Sensus Ekonomi 2016, pendataan dilakukan terhadap seluruh usaha/perusahaan non pertanian dan pelaku usaha.

Jenis usaha yang akan didata diantaranya sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik, pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, konstruksi hingga jasa perorangan yang melayani rumah tangga. (Debby Hariyanti Mano - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Rabu, 27 April 2016 07:59

UMKM Pilar Ekonomi Di Bone Bolango

Gorontalo, Bupati Bone Bolango, Hamim Pou mengatakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar ekonomi kerakyatan di daerah itu, sehingga perlu diberikan dukungan kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

"UMKM dinilai pilar ekonomi, karena mampu menggerakkan perekonomian rakyat, serta mampu menggali inovasi dari semua potensi yang ada di daerah," kata bupati pada pelantikan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bone Bolango periode 2016-2021, Selasa.

Bahkan sektor UMKM di Bone Bolango mampu bertahan di saat kondisi ekonomi nasional tidak stabil pada beberapa waktu lalu.

"Karena banyaknya UMKM kreatif dalam menggali potensi di daerah, sehingga bisa bertahan di saat kondisi ekonomi nasional sempat goyah," tambahnya.

Bupati melihat UMKM di Bone Bolango perkembangannya sangat menarik meskipun tidak begitu cepat, mereka mampu mengembangkan beberapa inovasi sepertyi kerajinan kain Karawo (Kerawang), kerajinan Mendong (Tiohu) meliputi tas, dompet, termasuk tikar dari mendong.

Namun untuk kerajinan tikar dari Mendong (Tiohu) ternyata produksinya dari waktu ke waktu mulai menurun dan berkurang, karena saat ini banyak masyarakat sudah beralih ke karpet maupun permadani.

Padahal, kata bupati, untuk acara-acara resmi pemerintahan itu lebih bagus memakai produk kerajinan tikar dari mendong, dengan tidak harus menggunakan karpet maupun permadani.

Dengan demikian pemerintah daerah ikut menghidupkan sektor UMKM dan menghidupkan masyarakat yang berusaha dan berprofesi sebagai pengrajin tikar dari mendong itu.

Kemudian banyak juga sektor-sektor UMKM di Bone Bolango yang perlu diseriusi dan dikembangkan terus menerus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Bupati memerintahkan kepada dinas terkait agar selalu berkolaborasi dalam berbagai program kegiatan, dengan tidak boleh jalan sendiri-sendiri dalam pengembangan UMKM ini. ( - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

Gorontalo, Program ekonomi kerakyatan yang menjadi program unggulan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal (BPMPDT) Provinsi Gorontalo yang merupakan leading sector terhadap pemberdayaan masyarakat, menggelar pelatihan peningkatan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas).

Kepala BPMPDT Provinsi Gorontalo Slamet K Bakri saat membuka kegiatan pelatihan yang berlangsung di Ballroom Grand Q Hotel Gorontalo, Selasa (29/3) kemarin mengatakan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, maka kebijakan Gubernur Rusli Habibie adalah memprogramkan peningkatan ekonomi kerakyatan “Langkah itu bisa dilihat dengan besarnya alokasi anggaran untuk belanja publik yakni dengan mencapai 70 persen dalam APBD,” terang Slamet. Kebijakan pemerintah kata dia, dengan memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat tingkat lokal, hal ini akan sangat berarti apabila dimulai dengan penjajangan kebutuhan. “Sehingga kelompok-kelompok tersebut benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat,” terangnya. Dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat, lanjut Slamet K Bakri, terdapat empat kategori kebijakan yang akan di selengggarakan, seperti kebijakan perluasan kesempatan, kebijakan pemeberdayaan masyarakat, kebijakan peningkatan kemampuan, serta kebijakan perlindungan social.

Untuk Alokasi anggaran program Pokmas tahun 2016, Pemprov mengalokasikan Rp 487,5 juta untuk 15 desa/kelurahan. “Ada 15 Pokmas dengan nilai bantuan setiap Pokmas Rp 32,5 juta,” terangnya. Pelatihan kelompok ekonomi masyarakat ini bertujuan untuk mendorong terjadinya peningkatan aktivitas dan kreativitas usaha pada kelompok masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayah. Tahun 2016, hasil identifikasi lapangan terdapat 15 Pokmas dengan kegiatan seperti kelompok ternak ayam, kelompok ternak kambing dan kelompok budidaya ikan air tawar.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Selasa, 29 Maret 2016 08:32

Wagub Minta Petugas Sensus Harus Profesional

Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim meminta kepada petugas sensus ekonomi tahun 2016, dalam menjalankan tugas harus profesional dan bertanggungjawab, guna mendapatkan hasil akurat di lapangan.

"Waktu sudah semakin dekat, tidak bisa lagi kita bersantai karena persiapan sensus sudah berada pada posisi siaga satu," kata wagub saat bertindak sebagai pembina apel siaga Sensus Ekonomi 2016 yang digelar di halaman rumah jabatan Gubernur Gorontalo, belum lama ini.

Apel siaga itu diikuti petugas pendata sensus, aparatur di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota, serta pimpinan SKPD dan instansi vertikal.

Menurutnya, pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 yang sudah semakin dekat, di mana pencacahan lapangan akan dimulai pada 1-31 Mei 2016, menuntut setiap petugas pendata sensus untuk mempersiapkan dirinya dengan baik.

Apel siaga sensus ekonomi 2016, kata Idris, dimaksudkan untuk membangun semangat petugas sensus ekonomi agar memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sama.

Petugas sensus merupakan mitra BPS yang harus memahami nilai-nilai inti BPS, yakni bekerja secara profesional, punya integritas, dan amanah dalam menjalankan tugasnya.

"Petugas sensus harus bisa menjadi petugas yang tangguh, jujur, profesional dan bertanggungjawab dalam menghasilkan data yang berkualitas," ujar Wagub.

Sensus ekonomi tahun 2016 akan mencakup semua lapangan usaha, kecuali sektor pertanian.

Secara nasional mencapai 24 juta usaha dan perusahaan serta melibatkan 340 ribu petugas sensus.

Sedangkan di Provinsi Gorontalo jumlah usaha yang akan disensus sebanyak 130 ribu dengan petugas pendata berjumlah 1.000 orang.

Lebih lanjut Idris mengatakan, sensus ekonomi tahun 2016 merupakan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang selaras dengan Program Nawacita pemerintah nasional, yakni meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional dan juga mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Sensus ekonomi tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat," pungkas Idris. (Farid - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo