>
×

Peringatan

JUser: :_load: Tidak dapat memuat pengguna denga ID: 120

Displaying items by tag: energi

Jumat, 12 Jun 2015 09:35

Rapat Konsolidasi Dan Rekonsiliasi PBBKB

Gorontalo, Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo DR.Drs. H. Idris Rahim,MM mengatakan data penyaluran dan penerimaan PBBKB yang ditarnsfer oleh pihak PT Pertamina Marketing Operation Region VII Makasar dan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan data pembanding dari pihak BPH Migas sangtalah penting karena akan mempermudah mendapatkan kesimpulan oleh semua pihak.

Hal ini dikataknnya pada saat membuka Rapat Konsolidasi dan Rekonsiliasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Triwulan I tahun 201r5,Kamis (11/6) di Hotel Maqna.

Menurutnya dengan menyatukan data dari semua unsur terkait,melakukan evaluasi dan menginventarisir setiap permasalahan yang ada, Insya Allah PBBKB ini menjadi pendapatan buat daerah kita.
Lebih lanjut Wagub mengatakan bila hasil rakor ini dapat mengakomodir kepentingan semua pihak stabilitas harga bahan bakar kendaraan bermotor yang di subsidi pemerintah secara otomatis, sehingga kebijakan pememrintah bisa menjadi aman dan nyaman dirasakan masyarakat.

Wagub juga mneghimbau kepada pihak BPH Migas untuk dapat memberikan informasi kepada kamai pemerintah mengenai data-data perusahaan yang menyuplai bahan bakar, sehingga kami dapat melakukan pengawasan terhadap perusahaan – perusahaan tersebut, apabila kami tidak mempunyai data perusahaan tersebut akan mempengaruhi penerimaan serta pendapatan dari sektor PBBKB.

Hal ini sangat merugikan kami didaerah, sebab PBBKB yang semestinya menjadi hak kamididaerah tidak dibayarkan jelas Wagub.
Wagub juga mengharapkan bantuan dari PT Pertamina dan BPH Migas untuk dapat memberikan tambahan kuota minyak tanah bersubsidi pada bulan Ramadhan nanti untuk kegiatan ”Tumbilotohe” atau malam pasang lampu, yang menggunakan lampu minyak yang merupakan tradisi masyarakat Gorontalo. (Humas-Vivi)

 

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Masalah kelangkaan gas LPG 3 Kg yang sempat terjadi beberapa pekan lalu mendapat perhatian dari pemerintah provinsi, unsur Muspida serta dari pihak Pertamina. Pada rapat gabungan yang digelar belum lama ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, salah satunya dengan memberi peluang usaha bagi pihak lain untuk mendistribusi gas LPG khususnya dalam hal perkapalan.

“Apabila dibolehkan agen kapal ditambah. Dicarikan putra putra daerah yang mau usaha distribusi LPG sehingga terkesan tidak dimonopoli. Kalau kapalnya rusak, ya kita tergantung dia terus akibatnya kelangkaan di mana mana,” tutur Rusli.

Dengan kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG, gubernur menilai ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar tersebut sangat tinggi untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha rumah makan. Masalah rusaknya kapal pengiriman LPG menurutnya harus segera dicarikan solusi agar persoalan tersebut tidak kembali terulang. Terlebih bulan Ramadhan dan lebaran tinggal beberapa pekan lagi.

“Semua orang sudah menggunakan LPG. Bahkan di kampung kampung penggunaan minyak tanah dan kayu bakar sudah berkurang. Sehingga dengan bertambahnya kebutuhan, kita bukan keran bagi pengusaha lain untuk berbisnis distribusi LPG. Alasannya selalu klasik kapal rusak lah, kapal belum masuk lah dan sebagainya. Atau mungkin yang bersangkutan bisa menambah kapal lagi,” imbuhnya.

Selain berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, masalah LPG lanjut Rusli, sangat berpengaruh terhadap inflasi daerah. Berbeda halnya dengan kebutuhan listrik dan bahan bakar minyak (BBM), penggunaan LPG tidak bisa dihemat karena menjadi kebutuhan dasar setiap harinya.

Pada rapat gabungan yang membahas ketersediaan sembako jelang Ramadhan itu disepakati juga maksimalisasi informasi ketersediaan sembako melalui media massa. Informasi tersebut sangat penting agar masyarakat bisa mengetahui berapa harga dan ketersediaannya di pasaran untuk meminimalisir kepanikan dan penimbunan barang oknum tertentu. (Humas-Ismail).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Provinsi Gorontalo Haris Hadju meminta pihak Pertamina konsisten soal pasokan elpiji di daerah tersebut.

"Tiga bulan lalu pertamina sudah membahas antisipasi kelangkaan elpiji, tapi kemarin terjadi lagi. Kami minta konsisten untuk masalah ini karena kelangkaan gas meresahkan masyarakat," ungkapnya dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur, Selasa.

Diskoperindag juga menyoroti distribusi elpiji tiga kilogram yang tidak merata di tingkat agen hingga pengecer.

"Percuma jika stoknya cukup tapi distribusi tidak merata. Kelangkaan akan tetap terjadi di wilayah-wilayah yang dipasok sedikit itu," tukasnya.

Ia mengaku pihaknya mendapatkan sejumlah keluhan dari para pengecer elpiji mengenai distribusi tersebut.

Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan masalah kelangkaan elpiji di daerah itu membutuhkan solusi yang cepat.

Menurutnya solusi dari setiap masalah kelangkaan tersebut adalah penambahan armada kapal dan hal itu bisa diupayakan dengan menggandeng investor.

"Setiap kelangkaan terjadi alasannya selalu klasik, kapal rusak. Ini karena bisnis pengangkutan elpiji dimonopoli hanya oleh satu pengusaha. Harusnya pengusahanya tambah kapal lagi," tandasnya.

Gubernur juga mendorong pengusaha lain untuk terjun dalam bisnis tersebut, untuk membantu kelancaran distribusi elpiji di Gorontalo.

Sales Executive LPG Pertamina Area Sulawesi Utara Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo) Ahmad Ubaidillah mengatakan SPEK Kwandang sendiri memiliki dua kapal pengangkut yang masing-masing berkapasitas 600-700 MT .

"Tetapi dua minggu kemarin kedua kapal ini tidak bisa digunakan karena yang satu sedang dalam perawatan, sedangkan satunya lagi rusak. Jadi kami mengandalkan kapal dari Bitung saat itu," jelasnya.

Namun demikian, kata dia, mulai 5 Mei hingga saat ini kedua kapal tersebut sudah beroperasi lagi sehingga kelangkaan elpiji teratasi. (Debby Hariyanti Mano)

 

Sumber Antara News Gorontalo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Pemerintah Provinsi Gorontalo berencana akan mengaplikasikan sistem otomatis untuk jaringan di perkantoran agar bisa berhemat listrik.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menilai efektivitas penggunaan listrik di kantor kantor pemerintah masih sangat rendah, sehingga membutuhkan perubahan sistem.

" Waktu jam kantor selesai, saya lihat banyak ruangan yang AC-nya masih jalan, lampu dan komputer juga masih nyala. Ini tidak hanya pemborosan tapi menambah krisis listrik saat beban puncak," katanya saat membuka Sosialisasi Hubungan Komersial Dalam Pemakaian Tenaga Listrik, Senin.

Perubahan sistem listrik dari manual ke otomatis akan memungkinkan suatu ruangan padam dengan sendirinya jika tidak lagi digunakan.

" Kalau di hotel hotel kita tahu menggunakan kartu kamar. Kalau kartu itu dicabut maka listrik akan padam. Ada juga lampu yang menggunakan sensor tubuh dan banyak lagi teknologi yang mendukung penghematan listrik. Tahap awal kita akan uji coba di perkantoran pemprov dulu," jelasnya.

Otomatisasi listrik, lanjut kata Gubernur, hanyalah stimulan bagi pegawai untuk langkah penghematan listrik. Menurutnya yang paling penting adalah kesadaran aparatur pemerintahan dan masyarakat dalam melakukan penghematan.

Hal itu juga dapat memberi kesempatan kepada masyarakat lain yang belum memiliki jaringan listrik di rumah.

" Rasio elektrifikasi atau perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan total jumlah penduduk baru 73 persen. Jika kita bisa berhemat, maka tentu distribusinya bisa lebih merata. Masih banyak saudara saudara kita yang belum tersentuh listrik sementara kapasitas pembangkit kita sangat kurang," imbuhnya.

Rusli optimis krisis listrik Gorontalo bisa segera teratasi dengan adanya pembangunan tiga pembangkit listrik baru. PLTG Paguat dengan kapasitas 2x50 Mega Watt saat ini telah selesai ditender dan ditargetkan rampung tahun 2015. Kelanjutan pembangunan PLTU Anggrek pun sedang dalam proses yang mana mesin 1x25 MW juga dijadwalkan selesai akhir tahun 2015 nanti.

Sedangkan rencana pembangunan PLTU Atinggola 2x100 MW masih dalam tahap perencanaan di tingkat pusat.

 

Sumber : Antara News Gorontalo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mendukung rencana PLTU Molotabu di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, untuk menambah satu unit pembangkit dari daya 2x10,5 MW menjadi 3x10 MW.

"Saya akan membahas hal ini dengan Dirut PLN. Jika PLN setuju silahkan PLTU Molotabu menambah daya yang dihasilkan, agar 30 persen kebutuhan listrik Gorontalo bisa dipenuhi PLTU ini," ujarnya saat mengunjungi PLTU Molotabu, Kamis.

Menurutnya, PLTU merupakan upaya untuk melakukan efisiensi, bila dibandingkan dengan PLTD yang masih menggunakan solar.

Terlebih lagi, PLTU Molotabu menggunakan batubara kalori rendah sehingga turut mendukung perkembangan tambang batubara di Kalimantan dan Sumatera.

"Kami ingin kebutuhan listrik di daerah tidak hanya dipenuhi oleh pemerintah, tapi juga pihak swasta seperti halnya PLTU Molotabu ini. Soal pinjaman pembiayaan, bisa menggunakan fasilitas yang diberikan oleh PT SMI sebagai lembaga pembiayaan," jelasnya.

Menkeu mengakui infrstruktur yang paling mendesak di Kawasan Indonesia Timur adalah listrik, yang seharusnya bisa diatasi dengan mendorong investor menanamkan modalnya di bidang tersebut.

Sementara itu, Direktur PT. LTG Dwi Djojonegoro mengatakan pihaknya merupakan salah satu perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dari PT SMI.

"Kami ingin sekali menambah kapasitas daya listrik yang dihasilkan dan berharap Menteri Keuangan bisa memfasilitasinya dan menyampaikannya ke PLN," ungkapnya.

PLTU tersebut, kata dia, mampu berkontribusi sebesar 23,5 hingga 30 persen dari total beban puncak listrik di Gorontalo, yang bisa melayani 278 ribu warga.

 

Sumber Antara News Gorontalo

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Surabaya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai sebagian masyarakat inginnya semua serba cepat, serba instan. Padahal, terkait program pemerintah, seperti pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) ke sektor produktif , yang di dalamnya merubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, itu juga memerlukan sebuah proses pengedukasi tidak dalam waktu yang singkat.

“Ini yang kami rasakan, padahal segala sesuatu pasti membutuhkan tahapan, segala sesuatu pasti membutuhkan proses dan waktu,” kata Preside Jokowi saat bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat dan keluarga besar Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah, di kawasan Siwalan Kerto, Surabaya, Jumat (17/4) petang.

Terkait pengalihan subsidi BBM, Presiden Jokowi mengatakan, sudah berpuluh tahun kita nikmati bersama subsidi itu. Setahun kurang lebih kita harus keluar Rp 300 triliun , setiap tahun Rp 300 triliun hanya kita nikmati dibakar dan hilang. Sesuai data pemerintah, lanjut Jokowi, subsidi BBM itu 82% yang menikmati adalah yang punya mobil.

Kepala Negara menegaskan, mestinya subsidi itu diberikan kepada yang tidak mampu, kepada yang belum sejahtera. Tetapi ini terbalik. Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, saat pemerintah memutuskan pengalihan subsidi itu, banyak tentangan dan banyak protes.

“Tetapi itu sebuah putusan yang memang baik. Kami meyakini insya Allah dengan pengalihan subsidi itu, dalam jangka yang sedikit agak menengah, paling tidak insya Allah dalam 2-3 tahun akan kelihatan,” papar Jokowi.

Presiden lantas menguraikan, misalnya 10 tahun itu sudah menjadi Rp 3000 triliun, lebih besar dari anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kereta api, jalur kereta dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua sebesar Rp 360 triliun.

“Berpuluh tahun tidak bisa kita bangun karena kita memberikan subsidi yang Rp 3000 triliun tadi itu. Kalau hanya dihitung 10 tahun, kalau 20 tahun sudah menjadi Rp 6000 triliun. Betapa sudah kita hambur-hamburkan itu, dan kita tidak sadar inilah yang ingin kita hentikan untuk dilarikan ke sektor produksi,” terang Jokowi.

Ditambahkan Presiden, kalau untuk membangun jalan tol, uang subsidi BBM Rp 3000 triliun itu bisa untuk membangun jalan tol di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, karena jalan tol itu 1 km hanya kurang lebih Rp 80 miliar. Adapun kalau dibuat pelabuhan, lanjut Presiden Jokowi, rampung semua juga pelabuhan di seluruh tanah air ini.

“Inilah yang tidak kita sadari sejak dari dulu sehingga kita selalu memberikan subsidi. Belum kalau itu kita berikan subsidi itu diberikan subsidi benih atau pupuk pada petani, atau traktor kepada petani atau kapal kepada nelayan,” ujar Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, itulah tantangan pemerintah dalam merubah pola pikir seperti itu, baik dalam pemerintah sendiri maupun apa yang sudah dinikmati masyarakat selama ini, menikmati subsidi BBM yang tanpa disadari kita sudah kehilangan banyak sekali anggaran. “Setiap tahun hilang, setiap tahun hilang setiap tahun hilang tanpa ada bekasnya karena memang kita bakar,” tegasnya.

KIS dan KIP

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyinggung masalah pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sering ditanyakan kepadanya saat berkunjunjung ke sejumpah daerah.

Presiden menjelaskan, saat ia dilantik bulan Oktober tahun lalu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah diketok DPR-RI, sehingga pemerintahan yang dipimpinnya baru bisa merubah pada pertengahan Januari lalu. Itu pun proses administrasinya butuh waktu 2-3 bulan.

“Artinya, sebetulnya pertengahan bulan ini sampai nanti akhir bulan ini baru bisa menggunakan uang itu. Jadi memang belum ada yang kita keluarkan. Artinya, program itu baru mulai berjalan kira-kira mulai berjalan pada pertengahan April ini sampai berikut, bulan berikutnya,” papar Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, ada 84 juta KIS yang akan dibagika minggu depan, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian KIP, menurut Presiden Jokowi, ada 18 juta yang akan dibagikan kepada anak-anak sekolah.

“Jadi memang kita ini belum melakukan apa apa karena banyak yang bertanya, banyak yang mengeluh Pak katanya mau membangun pelabuhan, mau membangun jalan tol ya memang belum semuanya. Semuanya masih dalam proses lelang, dan insya Allah nanti pada akhir bulan ini dan awal bulan depan 1 per 1 akan bisa kita mulai,” tutur Jokowi.

Presiden mengingatkan, bahwa di pemerintahan itu ada sebuah proses yang harus dilalui. Ada sebuah prosedur yang harus d lalui, dan karena itu penggunaan uang rakyat juga harus melalui tahapan-tahapan yang harus dikerjakan.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampakan permohonan maaf apabila ada kebijakan pemerintah yang masih belum pas, sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. “Sekali lagi kami juga baru 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan dalam memegang kendali pemerintahan di negara yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Mensesneg Pratikno, Menpora Imam Nahrawi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma)

(EN/Humas/ES) setkab.go.id

Dipublikasikan pada Berita Nasional
Minggu, 15 Maret 2015 08:14

Jelang Sail Tomini SPBU Di Boalemo Bertambah

Kabupaten Boalemo, Menjelang pelaksanaan Sail Tomini di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah, serta Festival Boalemo, pemerintah daerah terus mempercepat infrastruktur dan pelayanan dengan menambah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Desa Bongo Nol. SPBU tersebut merupakan yang ke¬2 di Boalemo dan yang ke¬21 di Provinsi Gorontalo.

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Minggu, mengatakan, pembangunan SPBU oleh PT Gunung Boliyohuto menjelang dua kegiatan nasional itu sangat strategis, karena Boalemo membutuhkan infrastruktur yang lebih memadai. Idris berharap General Manajer (GM) Pertamina Wilayah VII Sulawesi, Budi Setio Hartono memperhatikan ketersediaan stok BBM pada kedua SPBU di Boalemo.

"Saya minta pasokan BBM di SPBU ini bisa ditambah. Jika tidak, pasti kita akan kewalahan melayani kebutuhan BBM yang meningkat selama pelaksanaan Festival Boalemo dan Sail Tomini," tambahnya. Ia menjelaskan, salah satu indikator meningkatnya perekonomian Provinsi Gorontalo, ditandai dengan meningkatnya jumlah kendaraan baik roda empat dan roda dua, yang setiap tahunnya rata¬rata mengalami peningkatan sebesar 3 persen.

Hal ini harus dibarengi pula dengan sarana prasarana pendukung, termasuk jumlah SPBU yang memadai. SPBU tersebut, kata dia, akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Boalemo yang selama ini didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, dan usaha jasa. Menurutnya, ke semua sektor tersebut tidak lepas dari kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak (BBM). "Tentunya ini sangat menguntungkan, karena masyarakat menjadi mudah dalam memperoleh BBM untuk keperluan pertanian, perikanan, dan usaha lainnya," tambahnya.

 

Sumber : Antara News Gorontalo

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo

Kabupaten Gorontalo, Salah satu wilayah terpencil di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yakni Desa Dulamayo Selatan, hingga saat ini tidak memiliki jaringan listrik dan kekurangan tenaga medis.

 

Kepala Desa Dulamayo Selatan Abdul Rahim Mohune, Kamis, mengatakan, selama ini masyarakat setempat hanya mengandalkan lampu tembok, serta menggunakan genset bila memiliki uang lebih. Di sisi lain, permintaan masyarakat agar pemerintah segera membuka jaringan listrik di wilayah itu belum mendapat respon memuaskan.

 

"Selain listrik tidak ada, tak ada sekolah SMA di sini. Anak-anak kami harus ke Bolango atau ke Kota Gorontalo untuk sekolah SMA. Saya berharap pemerintah segera membangun fasilitas sekolah menengah," katanya saat kunjungan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ke wilayah itu.

 

Dulamayo juga terancam tak memiliki tenaga medis seperti bidan lagi, karena dalam waktu dekat tiga orang bidan di desa tersebut akan habis masa kontraknya.

 

Menanggapi hal itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan, pihaknya akan membangun jaringan listrik tenaga surya, dengan kapasitas 15 KW yang dapat melayani 100 rumah di desa tersebut.

 

Sementara untuk pembangunan sekolah, Rusli mengaku akan melakukan koordinasi dulu dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo, terutama menyangkut kesiapan tenaga pendidik. "Membangun itu mudah, yang harus dipastikan adalah kesediaan guru yang akan diambil dari Kabupaten Gorontalo," kata gubernur. Untuk mengatasi kekurangan bidan, gubernur memberi kesempatan kepada warga setempat yang ingin melanjutkan pendidikan ke Akademi Perawatan.

 

Pemerintah Provinsi Gorontalo akan membiayai tiga orang yang merupakan warga asli Dulamayo untuk menempuh pendidikan kebidanan atau keperawatan, dengan tujuan setelah selesai bisa mengabdi untuk desa tersebut.

 

Desa Dulamayo Selatan dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat selama sekitar satu jam dari Kota Gorontalo. Meski berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Gorontalo, namun desa tersebut lebih dekat dengan Kabupaten Bone Bolango. Desa itu dihuni oleh 632 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 2.248 orang.

 

Antara News Gorontalo

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo
Selasa, 27 Agustus 2013 19:13

Gubernur Bahas Pemindahan Depo Pertamina

Gorontalo,Rencana pemindahan depo Pertamina yang ada di Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo akan pasti dilakukan. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Kadis Kehutanan Pertambangan dan Energi (Huttamben) Husen Husni dan Karo Pemerintahan Ahmad Syaus, Senin (26/8) melakukan pertemuan dengan petinggi Pertamina di Jakarta, khusus membahas rencana pemidahan depo tersebut.


Pihak Pertamina yang dihadiri Vice Predisent Supliyer and Distribusi PT Pertamina, Alfian, GM Pertamina Makassar Dany Adriananta serta Branch Manager Pertamina Suluttenggo Elhard T.B Wariki, pada dasarnya sangat merespon rencana itu. Bahkan beberapa waktu lalu, Pertamina telah mengirimkan tim ke Gorontalo untuk mensurvey lokasi baru pembangunan depo Pertamina, di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. "Pertamina sangat mendukung, karena memang ada beberapa pertimbangan mengapa depo harus dipindahkan ke anggrek," ujar Kadis Huttamben, Husin Husni.


Dikatakannya, alas an pemindahan tersebut seperti kawasan pelabuhan di depo pertamina, kelurahan Tenda, Kota Gorontalo yang tepat berada di muara sungai Bone, setiap saat mengalami sedimentasi, sehingga kadangkala menyulitkan kapal tanker untuk bersandar di depo. Selain itu, adalah jarak tempuh, dimana bila di depo dipindah ke kawasan pelabuhan Anggrek, maka Pertamina dapat menghemat jarak tempuh sejauh 730 KM.


"Karena BBM yang dipasok ke Gorontalo itu dari Kalimantan, nah untuk ke Gorontalo harus mutar dulu, baru masuk ke teluk tomini Gorontalo. Kalau di Anggrek, kapal tanker tinggal motong saja dari Balikpapan," jelas Husin Husni. Belum lagi alasan lainnya, adalah kapal yang sandar di depo Gorontalo hanya berukuran kecil, karena pelabuhan yang tidak memungkinkan untuk kapal bersandar. "Yang ada kapal ke Gorontalo gantian dengan yang ada di Bitung," paparnya. Paling penting adalah, depo Gorontalo berada dekat dengan kawasan pemukiman, serta lahan yang ada saat ini tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan.

 

Husin Husni mengatakan, rencananya bulan depan tim yang melakukan survey di Anggrek akan melakukan persentasi apakah lokasi yang disiapkan pemindahan depo itu sesuai dengan standar yang ditetapkan Pertamina. Sementara itu, Karo Pemerintahan Ahmad Syaus menambahkan, pemerintah provinsi menyiapkan lahan sehingga 20 hektare di kawasan yang akan dijadikan depo pertamina yang baru di Kecamatan Anggrek. "Mereka hanya butuh 5-10 hektare saja, kalau yang di Tenda saat ini hanya dua hektar. Sehingga lahan yang di Anggrek itu masih sangat luas bila dilakukan pengembangan depo", paparnya.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menargetkan bebas dari penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), pada tahun 2014.


Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Senin, mengatakan, pihaknya yakin target bisa tercapai, dengan beroperasinya dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).


Kedua pembangkit tersebut adalah PLTU Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara, berkapasitas dua kali 25 Mega Watt dan PLTU Molotabu di Kabupaten Bone Bolango sebesar 12 MW. "Pembangunan PLTU Anggrek kini dilanjutkan, setelah sebelumnya sempat ada masalah dengan kepemilikan lahan," katanya.


Menurutnya, PLTU akan lebih efisien bila dibandingkan PLTD, yang membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan lebih besar. "Kebutuhan listrik di Gorontalo semakin meningkat dan tidak bisa hanya ditanggulangi dengan PLTD," ujarnya. Ia menjelaskan, saat ini daerah tersebut membutuhkan pasokan listrik sebesar 60 MW, namun yang bisa dipenuhi dari PLTD di Gorontalo hanya 40 MW. Sisanya sebesar 20 MW, masih mengandalkan pasokan dari Sulawesi Utara.


Selain PLTU, pemprov sedang berupaya membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

 

Antara News Gorontalo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 4 dari 5
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama