>

Displaying items by tag: perikanan

Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan kajian, untuk merumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang areal penangkapan ikan.

"Kami akan segera menindaklanjuti saran dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat beliau ke Gorontalo soal areal penangkapan ikan," katanya, Senin.

Menurut wagub, perda tersebut penting untuk menjaga kelestarian ekosistem laut agar populasi ikan di Provinsi Gorontalo terus melimpah.

"Tanpa ada regulasi yang mengatur batasan areal penangkapan ikan, mustahil hal ini bisa diatur dengan baik," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri KP Susi Pudjiastuti mengingatkan untuk penangkapan ikan pada wilayah nol hingga empat mil laut tidak menggunakan jaring.

"Jaring hanya digunakan empat mil ke atas, dibawah empat mil itu menggunakan pancing saja," ujarnya.

Dengan cara itu, Susi optimistis jumlah ikan di Teluk Tomini akan terus berlimpah, dan harus didukung oleh upaya pemda setempat dalam mengaturnya melalui sebuah regulasi.

Sementara itu, dari 3.500 kapal nelayan yang dibagikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebanyak 214 unit akan dialokasikan di Provinsi Gorontalo.

"Saya kaget angka untuk Gorontalo besar sekali, tapi tadi pak Wagub sudah bilang kalau bisa dibulatin 250 unit untuk Gorontalo. Kapal ini akan kami bagikan tahun 2016," ungkap Susi.

Ia menambahkan, kapal itu untuk membantu nelayan mendapatkan ikan lebih banyak sehingga bukan nelayan asing yang menikmati ikan-ikan di perairan Indonesia. (Debby Hariyanti Mano - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dalam kunjungan kerjanya selama dua hari di Provinsi Gorontalo, menyerahkan bantuan senilai 3,827 miliar rupiah. Penyerahan bantuan dilaksanakan disela-sela silaturrahim dan tatap muka bersama masyarakat di pelabuhan perikanan Inengo Kabupaten Bone Bolango, Sabtu (14/5).

Untuk tahun 2016 ini, Susi mengungkapkan, Provinsi Gorontalo akan memperoleh alokasi bantuan kapal sebanyak 214 unit dari total 3.500 kapal yang dibuat oleh KKP tahun ini.

“Tadi pak Wagub sudah menyampaikan kalau bisa dibulatkan menjadi 250 kapal, mudah-mudahan bisa kita realisasikan,” ujar Susi yang disambut tepuk tangan meriah seluruh masyarakat yang hadir pada kegiatan itu.

Susi menambahkan, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, sejak November 2014 pihaknya sudah membuat edaran untuk kapal-kapal dibawah 10 GT tidak perlu lagi membuat izin-izin, tetapi harus tetap terdaftar. Hasil tangkapan kapal-kapal itu harus masuk ke TPI, karena pemerintah harus tahu berapa jumlah tangkapannya dan siapa yang pembelinya.

“Kita kasih keringanan, tetapi harus tetap lapor,” terangnya.

Menurutnya, kalau pemerintah ingin menjadikan laut sebagai masa depan bangsa, harus dipastikan ikan akan selalu ada dan banyak untuk ditangkap.

Untuk program peningkatan kesejahteraan nelayan, Menteri KP mengungkapkan, dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh Direktorat KKP untuk mengalokasikan 80 persen anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.

“Di KKP kita tidak mengenal bahasa pemberdayaan, pengembangan, harmonisasi dan sinkronisasi. Programnya harus benar-benar terarah, bikin pembangunan pelabuhan dengan luas dan anggaran sekian, beli perahu, beli jaring, itu lebih simple dan mudah dimengerti,” pungkasnya.(humas)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Senin, 16 Mei 2016 09:10

Susi : Tiga Program Utama KKP

Gorontalo, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiasturi, mengungkapkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diera Pemerintahan Jokowi, fokus pada pelaksanaan tiga program yang menjadi pilar utama dalam pembangunan kelautan dan perikanan, yakni penegakkan kedaulatan wilayah laut Indonesia, pembangunan kelautan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan.

Hal ini diungkapkannya pada pertemuan bersama masyarakat dan jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kab/kota, serta stakeholder, di pelabuhan perikanan Inengo Kabupaten Bone Bolango, Sabtu (14/5).

Dijelaskannya, penegakkan kedaulatan laut di Indonesia sebagai upaya untuk mengembalikan kembali kejayaan maritim Indonesia dan menjadikan Indonesia salah satu negara pelaku ekonomi kelautan dan perikanan terbesar di dunia.

“Di Asia Tenggara kita hanya menempati urutan ketiga, padahal negara kita luasnya lebih dari 70 persen adalah lautan, 17 ribu pulau, 5,8 juta persegi luas lautan. Ini tidak wajar, sungguh ironi dan memalukan, serta kita tidak bisa terima,” kata Susi.

Akibat banyaknya kapal-kapal asing yang mengambil ikan di laut Indonesia, dalam sepuluh tahun terakhir ada 115 pabrik eksportir perikanan di Indonesia yang tutup, sebanyak 1,6 juta keluarga nelayan berkurang tinggal 800 ribu keluarga.

“Aturan kita membolehkan menenggalamkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia, dan itulah yang ditegakkan oleh KKP yang tentunya didahului dengan pemberitahuan ke negara-negara tetangga. Setelah diberitahu dan masih melanggar, ya kita tenggelamkan,” jelasnya.

Langkah tegas yang diambil KKP dalam menenggelamkan kapal-kapal asing, mulai menunjukkan hasil positif, dimana dalam 1,5 tahun terakhir nilai tukar nelayan sudah merangkak naik dari 102 poin menjadi 110 poin, PDB perikanan pada kuartal terakhir tahun 2015 tercatat sebesar 8,96 yang sebelumnya hanya ada dikisaran 6 sampai 7.

“Satu prestasi baik, dimana sektor lainnya mengalami penurunan. Sektor perikanan juga menyumbangkan deflasi disaaat komiditas lainnya mengalami inflasi,” kata Menteri KP.

Visi kedua KKP dalam mencapai keberlanjutan pembangunan kelautan, Susi menegaskan perlu untuk segera menghentikan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak lingkungann seperti pemakain trol, bom, dan portas. (humas)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Selasa, 10 Mei 2016 09:01

Pemkab Gorut Dukung Pelestarian Areal Laut

Gorontalo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara akan mendukung upaya pelestarian areal laut di perairan tersebut.

Hal itu diungkap Wakil Bupati Roni Imran, Senin di Gorontalo, pada pertemuannya dengan Miss Scuba Indonesia 2015, Nadhila Dhina Sabrina yang datang menyelam di perairan Gorontalo Utara, diantaranya pantai Oile di Kecamatan Tomilito.

"Pemerintah daerah akan mendukung, saat Miss Scuba melontarkan kritikannya terkait kurangnya kesadaran dalam mengelola sampah hingga masuk ke wilayah pantai. Ini adalah upaya positif dalam mendukung kelestarian perairan ini," ujar Roni.

Kunjungan Miss Scuba tersebut diakuinya sangat menginspirasi pemerintah daerah untuk secepatnya menerbitkan regulasi tentang upaya mendukung terbentuknya kawasan areal perlindungan laut.

Termasuk pengelolaan sampah, agar tidak ada warga yang membuang sampah sembarangan sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan khususnya wilayah perairan yang dapat mengancam kelangsungan ekosistem laut.

Hal tersebut akan dikoordinasikan dengan para camat dan kepala desa, agar pemerintah di tingkatan tersebut mampu menjaga dan memantau warganya untuk turut mencintai laut dengan menjaga lingkungan.

"Tidak buang sampah dan tidak membom ikan sebab tidak hanya akan menghancurkan batu karang namun mengancam kelangsungan ikan-ikan yang speciesnya hanya ada di Gorontalo Utara," ujar Roni.

Penghujung Mei nanti, Roni berencana akan melakukan penyelaman dengan Miss Scuba dan timnya di seluruh perairan tersebut, termasuk mengunjungi 52 pulau yang ada di Gorontalo Utara.

Sasarannya kata ia, adalah mengenal lebih dekat pulau-pulau cantik di wilayah ini, agar bisa dipromosikan ke tingkat nasional dan dunia, untuk mendukung rencana pemerintah daerah dalam pengelolaan investasi wisata bahari mengandalkan keberadaan pulau-pulau tersebut. (Susanti Sako - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara
Selasa, 10 Mei 2016 08:57

Menteri Susi Akan Kunjungi Wisata Hiu Paus

Gorontalo, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti dijadwalkan akan mengunjungi obyek wisata hiu paus (Rhincodon typus) di Desa Botubarani, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

"Menteri Susi akan tiba di Gorontalo pada 13 Mei 2016 malam, setelah dari Manado. Kemudian tanggal 14 baru turun ke lapangan," kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Sutrinso, Senin.

Menurutnya, Susi akan bertemu dengan para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Inengo di Kabupaten Bone Bolango, kemudian menyelam di obyek wisata hiu paus di Desa Botubarani Kecamatan Kabila Bone.

Sutrisno mengatakan kunjungan tersebut sekaligus untuk memantau keberadaan hiu paus dan dampak ekonominya terhadap nelayan setempat.

"Saat ini jumlah pengunjung hiu paus semakin banyak, dengan intensitas kemunculan hiu stabil setiap hari," katanya.

Sementara itu sejumlah pengunjung di lokasi tersebut mengabaikan peraturan yang sudah diterapkan pemda dan warga setempat.

"Masih banyak yang menyentuh dan memeluk hiu paus. Harus ada tindakan tegas dari petugas dan nelayan juga sebaiknya terus mengingatkan pengunjung tidak bersentuhan dengan hewan ini," kata instruktur penyelam di Gorontalo, Wawan Iko.

Berdasarkan hasil monitoring Minggu (8/5) dari tujuh ekor hiu paus yang muncul, satu diantaranya mengalami luka di bagian atas insang.

"Seperti ada lubang di bagian kepalanya. Saya dokumentasikan kondisi mereka untuk memantau perkembangan kondisi hiu paus," tambah Wawan. (Debby Hariyanti Mano - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

Gorontalo, Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menyatakan dukungan pembangunan galangan kapal atau "graffing dock" sekaligus tempat pemeliharaan kapal di Kabupaten Gorontalo Utara.

 

"Peluang bisnis tersebut terbuka lebar untuk Gorontalo Utara, apalagi pemerintah daerah bersedia menyiapkan lahan, bahkan telah menjajal kerja sama dengan pihak PT PAL Indonesia, ditunjang dengan aktivitas perkapalan yang cukup tinggi di wilayah Indonesia Timur," ujar Rusli pada sambutannya di rapat paripurna istimewa DPRD memperingati hari ulang tahun (HUT) kesembilan kabupaten tersebut, Selasa.

 

Setiap bulan menurut data PT PAL Indonesia disampaikan Direkturnya, Ir Firmansyah Arifin, ada 16.500 kapal melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia Timur.

 

Peluang membangun galangan kapal ataupun sarana pemeliharaan kapal merupakan langkah maju dan inovatif dilakukan pemerintah daerah ini.

 

Apalagi pemerintah provinsi berencana kata Rusli, akan menambah jumlah bantuan kapal ikan untuk Gorontalo Utara, sebanyak 50 unit pada tahun 2016 ini.

 

Sehingga ia meyakini, fasilitas tersebut akan sangat bermanfaat pada fokus pengelolaan kemaritiman di kabupaten terbungsu di Provinsi Gorontalo ini, yang memiliki panjang pantai mencapai 317 kilo meter.

 

Bupati Indra Yasin mengaku, sangat mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi dan berharap galangan kapal akan direalisasikan tahun 2017 nanti.

 

Menurutnya, ada 21 unit kapal ikan bermesin 30 Gross Ton (GT), ditambah produksi perahu-perahu ikan milik nelayan tradisional bermesin 3-11 GT.

 

Seluruh armada tersebut butuh pemeliharaan, ditambah lagi rencana pemerintah daerah yang akan menambah jumlah kapal ikan berkekuatan 30 GT sehingga minimal ada 78 unit sesuai jumlah desa pesisir yang akan mendorong aktivitas produksi perikanan di daerah ini.

 

Ditunjang dengan Gorontalo Utara sebagai Kota Maritim di poros utara Indonesia, pemerintah daerah meyakini kata Indra, keberadaan galangan kapal di daerah ini akan mampu menunjang aktivitas pengelolaan potensi kelautan dan perikanan. (Susanti Sako - Antara News Gorontalo)

 

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

Gorontalo, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mendorong para petani di Kabupaten Gorontalo Utara, untuk giat membudidayakan udang jenis "vaname", karena nilai ekonomisnya tinggi.

 

"Udang vaname ini memiliki daya tarik tersendiri, sebab diyakini berkembang dalam kondisi organik atau bebas bahan kimia, sehingga peluang masuk ke pasar internasional sangat besar," kata gubernur saat membuka seminar nasional kemaritiman di Kabupaten Gorontalo Utara, dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-9 kabupaten itu, Senin.

 

Budidaya udang vaname yang permintaannya terus tinggi, seperti dari Jepang dengan harga pembelian berkisar 10-15 dolar AS/kilogram.

 

Peluang pasar udang vaname kata gubernur, diharapkan mampu ditangkap oleh pemerintah daerah untuk mendorong aktivitas para petani pembudidaya yang muaranya mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

 

Di tingkat petani, udang vaname dibeli pada kisaran Rp60 ribu-Rp65 ribu/kilogram dengan kondisi utuh masih dengan bagian kepala dan kulitnya.

 

Lanjut gubernur juga, digelarnya seminar tersebut merupakan daya dorong bagi pemerintah daerah agar memanfaatkan potensi kelautan yang dimiliki, terutama sektor perikanan darat juga.

 

"Sudah saatnya kita total menghadap ke laut dan mengoptimalkan pengelolaannya, sehingga seminar ini harus melahirkan konsep-konsep konstruktif yang akan mengembangkan potensi kelautan dan perikanan di kabupaten yang memiliki garis panjang pantai mencapai 317 kilo meter ini," ujar Rusli.

 

Ia berharap, pasca seminar di gelar, pemerintah daerah setempat semakin fokus melakukan inovasi mengembangkan potensi kemaritiman yang dimiliki.

 

Ia berharap, pemerintah daerah mau membantu para petani pembudidaya untuk menyiapkan lahan-lahan strategis, asalkan bukan areal hutan bakau atau mangrove maupun areal pengelolaan produktif lainnya.

 

Saat ini, pemerintah pusat atau Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar seluruh penganggaran bersumber dari APBD harus menerapkan "follow money programme priority" atau uang mengikuti program prioritas.

 

Sehingga pemerintah daerah dituntut menyusun program yang dampaknya dirasakan langsung masyarakat, terfokus, konsisten dan benar-benar termanfaatkan.

 

Potensi kemaritiman di Gorontalo Utara baik perikanan tangkap maupun budidaya diakuinya sangat besar, didukung dengan zona ekonomi ekslusif yang berhadapan langsung dengan laut pasifik. (Susanti Sako - Antara News Gorontalo)

 

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menilai penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, memiliki peran strategis mencapai tujuan pembangunan, utamanya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan petani dan nelayan.

Wagub menuturkan, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo saat ini mencapai angka 18 persen, sebagian besarnya adalah petani dan nelayan, sehingga langkah solusi dengan memperkuat tenaga penyuluh.

"Berarti ada masalah di sektor ini yang harus kita jawab dengan perencanaan baik dan matang, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab permasalahan yang mereka hadapi" tutur wagub saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan tahun 2017.

Lanjut wagub bahwa langkah perumusan perencanaan bidang penyuluhan yang tepat sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta didasarkan pada data yang akurat akan mampu meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan, sehingga dengan sendirinya akan berdampak pula pada peningkatan ekonomi petani dan nelayan.

"Perumusan perencanaan di bidang penyuluhan, harus bisa berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan," tegas Idris,

Menurutnya, perencanaan di bidang penyuluhan harus disinergikan dengan perencanaan pada unit-unit kerja terkait lainnya, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun kabupaten/kota.

Sehingga secara komprehensif program kegiatan yang dirumuskan dalam perencanaan, sesuai dengan tujuan serta visi misi pemerintah dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

"Badan penyuluh tentunya tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bisa bersinergi dengan SKPD terkait lainnya. Jika kita keroyok bersama, tentu tujuan itu secepatnya bisa dicapai," terang Wagub.

Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Gorontalo, Alwaritz Nggole menjelaskan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dalam rangka mendukung upaya penurunan angka kemiskinan, pihaknya secara intensif melakukan kegiatan penyuluhan.

Di mana penyuluhan itu salah satunya yakni berupa kegiatan penerapan teknologi demonstrasi plot (demplot).

"Kita menerapkan teknologi dalam demplot, petani bisa melihat, mencontoh dan menerapkannya sehingga produksi dan produktivitas meningkat, pendapatan petani juga meningkat dan secara riil bisa menurunkan angka kemiskinan," pungkas Alwaritz. (Farid - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Setelah didaulat sebagai Bapak Nelayan Gorontalo, Sabtu (12/3) Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, kemudian mengukuhkan Forum Masyarakat Nelayan (FMN) Provinsi Gorontalo.

Dalam kesempatan itu Gubenur Rusli Habibie berharap dengan terbentuknya forum ini, bisa menjembatani semua program di sektor kelautan perikanan antara pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota termausuk instansi terkait dengan para nelayan se-Provinsi Gorontalo.

“dengan forum ini diharapkan akan lebih bagus dan tertata dengan baik semua program baik dari pemerintah pusat maupun daerah,” Kata Rusli Habibie.

Dijelaskannya bahwa terkadang nelayan ini termarjinalkan, dimana hasil tangkapanya sangat melimpah, namun tidak bisa atau sulit dipasarkan keluar daerah.

Sehingga ke depan semua dinas atau instansi terkait dapat melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka, baik mulai dari kebutuhan dalam penangkapan ikan hingga pemasaran nanti.

“saya berharap ikan dengan jenis tertentu dan kualitas bagus, yang biasanya dijual keluar daerah, dapat dibantu dengan mencarikan pasar yang harganya jauh lebih tinggi,” ujarnya.

Hal ini tentu sesuai dengan Empat program pemerintah provinsi Gorontalo, dimana salah satunya adalah peningkatkan ekonomi kerakyatan, disitu ada nelayannya, pertanian, peternakan, UMKM dan lainya.

” saya bangga terhadap nelayan Gorontalo, yang sangat aktif dan itu modal besar bagi saya untuk terus memperhatikan kebutuhan mereka,” jelasnya.(humas)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 10 Maret 2016 15:05

Nelayan Desa Buhu Dapat Bantuan Rumah

Nelayan di Kabupaten Gorontalo Dapat Bantuan Rumah

Kabupaten Gorontalo, Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson mengatakan Kementrian Perumahan Rakyat, memberikan bantuan rumah sebanyak 50 unit khusus untuk nelayan di Desa Buhu, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Saat meninjau langsung lokasi penyerahan bantuan, Bupati Nelson mengatakan kepada pihak desa dan kecamatan agar menyeleksi penerima bantuan tersebut.

"Penerima bantuan rumah dari Kementrian harus benar-benar masyarakat nelayan miskin yang berdomisili di Desa Buhu, Kecamatan Telaga Jaya," ujarnya.

Menurut dia, bagi nelayan penerima bantuan rumah, setelah resmi menempati rumah tersebut, harus memperhatikan kebersihannya serta pemeliharaannya, karena rumah ini sudah menjadi hak milik, maka bagaimana cara merawatnya itu masyarakat sendiri yang lakukan.

"Saya berharap agar para penghuni rumah deret tersebut untuk menghijaukan lokasi, tentunya dengan menanam berbagai tanaman dan pohon di sekitar wilayah rumah masing-masing," ujarnya.

Dia juga mengatakan, untuk kontraktor agar secepatnya menyelesaikan berbagai tambahan bangunan fasilitas, seperti pemasangan genset dan sumur suntik.

"Kalaupun kelengkapan fasilitas ini tidak secepatnya dipenuhi oleh kontraktor maka saya akan menyurati kementrian dan kontaktor ini akan kita blacklist, hal ini akan memberikan efek jera kepada kontaktor," katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Buhu menjelaskan untuk pemasangan sumur suntik memang tidak termasuk pada spek pekerjaan, yang sebenarnya akan dipasangkan PDAM, namun karena diburu waktu maka diambil alternatif untuk diganti dengan sumur suntik di setiap rumah, kemudian mengenai pemasangan genset memang juga tidak masuk spek, namun karena pemasangan listrik belum kunjung ada, maka pihak kontraktor akan menggantikannya dengan genset.

Menanggapi laporan Kepala Desa, Nelson menegaskan agar segera mungkin menghubungi kontraktor, kalaupun susah ditemui, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo akan mengundang kontraktor tersebut, dan akan dimintai pertanggungjawabannya, dengan harapan rumah bantuan akan segera diresmikan dan ditempati. ( - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama