>
×

Peringatan

JUser: :_load: Tidak dapat memuat pengguna denga ID: 43

Displaying items by tag: perikanan

Gorontalo, Pelaksanaan kegiatan bazar aneka makanan hasil laut yang digelar oleh Pemerintah Provinsi melalaui Dinas Perikanan dan Kelautan ternyata membawa berkah tersendiri bagi masayarakat yang telah memadati lapangan taruna remaja, Minggu (23/8).

Pasalnya , Bazar makanan serba ikan ini harusnya dijual dengan harga 20 Ribu rupiah hingga 50 ribu. Namun oleh Gubernur Gorontalo hanya dibagi-bagikan secara gratis bagi masyarakat.

“ Alhamdulillah hari ini bisa merasakan hasil makanan serba ikan yang dijual oleh para UMKM dan Pedagang , tolong semua dihitung secara jujur dan laporkan berapa harga dari masing-masing meja, makanan ini saya gratiskan untuk masyarakat sekitar sini” Ujar Rusli.

Mendengar hal tersebut, warga yang memadati sekitar lapangan taruna pun langsung menyerbu tenda untuk mendapatkan makanan serba ikan untuk segera dicicipi.

Mantan Bupati Gorontalo Utara ini pun mengaku senang melihat para pedagang maupun para UKM yang telah banyak membuat berbagai macam hasil ikan olahan menjadi makanan yang serba ikan, ia berharap kreasi ini akan terus ditingkatkan.

Untuk mendukung dan mempermudah para pedangang dan para UMKM dalam membuat hasil ikan menjadi makanan yang berbasis ikan, maka saat ini pemerintah sangat siap membantu alat-alat pengolahan ikan tersebut untuk mendukung terciptanya menu berbasis ikan.

“para UMKM dan para pedagang yang ingin bantuan alat peralatan, segera buat proposal kepada Gubernur, kita akan bantu peralatannya untuk menciptakan menu berbasis ikan,agar ikan bisa lebih baik lagi untuk dikonsumsi” pungkasnya. (Humas-Salman)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Senin, 17 Agustus 2015 08:49

Tak Ada Izin Keramba Ikan di Danau Limboto

Limboto, Untuk memaksimalkan kembali fungsi Danau Limboto sebagai tempat berkembang biaknya berbagai ekosistim danau, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada dinas terkait untuk tidak lagi mengeluarkan izin pembangunan keramba ikan di Danau Limboto. Larangan itu menurutnya sudah disepakati oleh Bupati Gorontalo dan Walikota Gorontalo sebagai dua daerah kawasan danau.

“Kawasan Danau Limboto terus kita tata untuk menghindari pendangkalan. Tolong jangan dirusak lagi. Pak gubernur juga sudah sepakat dengan pak bupati/walikota, camat dan kepala desa untuk tidak mengizinkan lagi pembuatan keramba ikan di sekitar sini,” terang Rusli Habibie saat menutup lomba perahu dayung di bibir Danau Limboto, Minggu (16/8).

Para nelayan yang terlanjur membuat keramba ikan diberi waktu selama satu musim panen untuk membongkar sendiri kerambanya. Menurutnya, sejak tiga tahun terkahir Danau Limboto terus direvitalisasi dengan menyedot anggaran ratusan Milyar. Hal itu harus mendapat dukungan dari masyarakat khususnya para nelayan setempat.

“Silahkan bapak ibu mencari ikan di sini, tidak dilarang. Tapi tolong dijaga lingkungannya. Saat ini pintu air kita bangun untuk menjaga debit air, lumpur danau kita keruk dan membuat tanggul di bibir danau. Semua itu untuk membuat danau ini tetap terjaga,” imbuhnya.

Eksistensi Danau Limboto sejauh ini menjadi satu dari lima belas danau kritis di Indonesia. Untuk mencegah pendangkalan yang semakin massif, sejak tahun 2012 pemerintah pusat mengucurkan anggaran yang besar untuk merevitalisasi danau kebanggan warga Gorontalo itu.
Tahun 2012 revitalisasi danau menelan anggaran 90 Milyar Rupiah, 2013 sebesar 80 Milyar dan tahun 2014 hingga 2015 masing masing sebesar 88 Milyar dan 38 Milyar Rupiah.

Tahun ini Gubernur Rusli Habibie juga sudah mengusulkan agar dibentuk Otorita Danau Limboto kepada pemerintah pusat. Usulan yang sudah disetuju oleh Presiden RI Joko Widodo itu mengakomodir semua program kementrian/lembaga untuk bersama sama mengeroyok pengelolaan danau. Penghijauan dari hulu hingga hilir danau juga akan dilakukan bekerjasama dengan TNI/Polri.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) Sektor Keluatan dievaluasi oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan RI serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Evaluasi ini untuk melihat sejauh mana rencana aksi daerah sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Gerakan Penyelamatan Sumberdaya Alam Indonesia yang ditandatangani 27 Kementrian dan pimpinan lembaga Negara 19 Maret lalu.

Monitoring dan evaluasi ini melibatkan empat provinsi yakni Gorontalo, Suawesi Utara, Sulawesi Barat dan Maluku Utara bertempat di Hotel Maqna, Selasa (9/6).

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengungkapkan, GNP SDA sangat penting untuk memaksimalkan potensi dan kekayaan Indonesia. Menurutnya ada hal paradoksal yang terjadi di Indonesia selama ini yaitu sebagai Negara kaya akan SDA, masyarakat justru masih hidup di bawah garis
kemiskinan. “Paradoks itu timbul salah satunya karena buruknya pengelolaan sumberdaya alam kita,” terangnya.

Oleh karena itu menurutnya, KPK mengambil bagian dalam hal koordinasi dan supervise terhadap pelaksanaan rencana aksi dan rencana kegiatan oleh para pihak terkait. Selain itu KPK juga secara aktif memfasilitasi untuk pengembangan integritas dan system pencegahan
korupsi pada lembaga terkait.

“KPK juga terus melakukan kampanye, sosialisasi dan edukasi untuk hal hal yang mendukung kegiatan pencegahan serta melakukan deteksi dan profiling terhadap aktor dan faktor yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan,” imbuhnya.

Sementara itu Gubenur Gorontalo Rusli Habibie mengungkapkan, ada 4 rencana aksi yang wajib dilakukan oleh daerah yakni penyusunan tata ruang wilayah laut, penataan perizinan, pelaksanaan kewajiban para pihak serta pemberian dan perlindungan hak hak masyarakat. Empat rencana aksi ini sedang dan akan terus dilaksanakan secara bertahap hingga 2019 mendatang.

Dari empat rencana aksi tersebut, Gubernur menitik beratkan pada penataan perizinan perikanan dan pelayaran. Menurutnya selama ini, proses perizinan masing berlangsung tidak efektif dan efisien. Ia mencontohkan soal perizinan kapal di atas 30 Gros Ton yang harus diselesaikan di KKP Pusat dengan jangka waktu yang lama dan prosedur yang berbelit.

“Saat ini ada banyak persoalan hukum yang dihadapi nelayan karena hambatan izin (yang berlangsung lama). Nelayan kita banyak menerima kapal Inka Mina tapi sulit melaut. Perlu juga diingat bahwa nelayan punya waktu melaut yang terbatas karena faktor cuaca. Jika izinnya tidak keluar saat ombak bagus, maka terpaksa kapal harus diparkir. Ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat dalam hal regulasi perizinan,” beber Rusli usai pertemuan.

Masih terkait dengan masalah perizinan, Gubernur mengungkapkan selama ini pihaknya telah menggratiskan pengurusan izin bagi nelayan dengan kapasitas kapal di bawah 30 GT. Hal itu dilakukan selain memberi kemudahan akses juga untuk memaksimalkan tangkapan dan produksi ikan nelayan.

“Itu merupakan bagian dari pelayanan. (Jika izin harus bayar) mereka kuncing kucingan dengan kita, dampaknya tangkapan juga tidak maksimal. Makanya kita gratiskan dengan harapan nelayan tenang melaut, tangkapan besar dan kesejahteraan mereka meningkat,” ungkasnya. (Humas-Ismail).

 

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Kabupaten Gorontalo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo menyalurkan bantuan alat pengangkut ikan bagi nelayan tradisional di daerah ini. "Bantuan ini untuk mendorong produktivitas nelayan tradisional," ujar Bupati Gorontalo, David Bobihoe Akib, Selasa, usai menyerahkan bantuan memperingati Hari Nelayan Nasional di halaman kantor bupati. Bupati menyinggung problematika kehidupan nelayan di daerah ini yang jauh dari kesejahteraan akibat minim pendapatan.

"Belum lagi isu kesenjangan sosial ekonomi dalam kehidupan nelayan menjadi fakta yang tertampang jelas," ujarnya. Oleh karena itu, ia meminta Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, berinovasi mendukung pendapatan nelayan yang masih jauh dari harapan. "Program optimalisasi pengelolaan dan peningkatan produksi perikanan kepada nelayan untuk mendorong produksi dan produktifitas nelayan harus digencarkan," ungkap bupati.

Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gorontalo, Subroto K.Duhe mengatakan, berbagai program pemerintah daerah yang akan dioptimalisasi khususnya bagi para nelayan bersumber dari pemerintah pusat namun sebagiannya memang dialokasikan pemerintah daerah.

Diantaranya penyaluran bantuan langsung, baik modal usaha maupun sarana penunjang untuk memudahkan nelayan di daerah ini, termasuk nelayan budidaya air tawar yang banyak menggantungkan pencariannya di Danau Limboto.

Termasuk penyaluran tiga unit alat angkut roda tiga kepada tiga penerima, yaitu Ismail Sabudi yang berprofesi sebagai pembudidaya ikan, Hasan Ibrahim sebagai pengelola kelompok unit pembenihan rakyat dan Saripa Husin, sebagai kepala budidaya benih ikan (BBI) Mootilango.

 

 

Sumber : Antara News Gorontalo

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo
Kamis, 16 April 2015 00:00

Dari Pelaksanaan Rakor TPID

GORONTALO - Sektor perekonomian utama di Provinsi Gorontalo pada tahun 2014, didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai angka 37 persen, disusul oleh sektor konstruksi sebesar 12 persen, sektor perdagangan besar dan kecil yang mencapai 10 persen, dengan tingkat inflasi sebesar 6,14 persen.

Hal ini dipaparkan Wakil Gubernur Gorontalo DR. Drs. H. Idris Rahim, MM., saat membuka rapat koordinasi dan evaluasi penilaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo oleh Tim Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID, yang digelar di ruangan Huyula Kantor Gubernur Gorontalo, Kamis (16/4).

“Tingkat inflasi Provinsi Gorontalo tahun 2014 merupakan terendah ditingkat nasional, walaupun terdapat shock kenaikan harga bbm bersubsidi, tekanan beberapa komoditas pangan strategis seperti cabe rawit dan cabe merah,” kata Idris.

Lebih lanjut Idris menjelaskan, dalam mengendalikan tingkat inflasi, TPID Provinsi Gorontalo membangun sinergitas dengan TPID Kabupaten/Kota, dengan melaksanakan rapat rutin dan triwulan, rakor wilayah provinsi dan kab/kota, rakor TPID wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, serta Rakornas TPID.

Disamping itu, TPID juga secara kontinyu memberikan informasi harga pangan strategis, memantau kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga, mengelola ekspektasi masyarakat, serta memantau program peningkatan produksi pertanian, serta menjaga pasokan komoditas pangan.
“Pada tahun 2015 ini, walaupun sempat mengalami deflasi pada dua bulan pertama, pada bulan Maret 2015, tercatat inflasi Provinsi Gorontalo berada dibawah inflasi nasional dan terendah di wilayah Sulampua, yakni sebesar 5,28 persen,” tandas Wagub.

Sementara itu Ketua Tim Pokjanas TPID, Prof. Bustanul Arifin mengawali sambutannya menjelaskan, kunjungan Tim Pokjanas ke Provinsi Gorontalo didasari oleh ketertarikan atas laporan yang disampaikan oleh TPID Provinsi Gorontalo ke Pokjanas TPID.

“Semua dokumen TPID dari seluruh daerah baik provinsi maupun kab/kota, saya baca, dan setelah itu saya melihat program di Gorontalo sangat menarik dan perlu dikunjungi,” jelas Bustanul. Menurutnya, hal yang menarik dari laporan TPID Provinsi Gorontalo yakni menyangkut harga pangan khususnya menjaga kestabilan harga pangan strategis yaitu beras. “Inilah yang ditonjolkan dalam laporan TPID Provinsi Gorontalo,” lanjutnya.

Bustanul juga menuturkan, Tim Pokjanas ingin melakukan diskusi dan mendalami sejauh mana upaya TPID Provinsi Gorontalo dan kab/kota dalam mengendalikan tingkat inflasi, sehingga berhasil mengendalikan inflasi yang lebih rendah dari tingkat nasional, termasuk upaya dalam menjaga kestabilan harga pangan strategis.

“Kami ingin melihat program yang sudah dilaksanakan oleh TPID Provinsi Gorontalo pada tahun 2014, dan rencana untuk tahun 2015, dan mudah-mudahan setelah melakukan pendalaman ini, Gorontalo bisa menjadi benchmark untuk tingkat nasional,” pungkas Bustanul.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gellwynn Jusuf, menilai program bantuan kapal Inka Mina di Provinsi Gorontalo berjalan sukses.

Saat berkunjung ke Gorontalo, Kamis, Jusuf mengaku puas dengan suksesnya pengoperasian bantuan kapal berkapasitas 30 Gross Ton (GT) tersebut, di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Leyato, Kota Gorontalo.

Penilaian tersebut berdasarkan hasil kunjungan kerjanya di PPI, yang mendapati satu unit kapal bantuan bersandar dengan muatan puluhan ikan tuna hasil tangkapan nelayan. "Saya sengaja hadir di Gorontalo untuk melihat dari dekat hasil bantuan 1.000 kapal bagi nelayan. Di Gorontalo kapal ini benar-benar bermanfaat bagi para nelayan," tutur mantan Sekjen KPP itu, saat bertatap muka dengan para nelayan.

Keberhasilan pengoperasian Inka Mina sangat ditentukan oleh tiga faktor, yakni masalah perizinan, pembiayaan dan SDM nelayan. "Perizinan dan pembiayaan mudah untuk diatasi, tapi SDM akan sulit jika nelayan tidak siap. Kita punya modal, perizinannya sudah diurus tapi nahkoda atau teknisinya tidak siap, maka itu akan jadi kendala," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengemukakan, untuk memaksimalkan penggunaan bantuan kapal Inka Mina, pihaknya sangat selektif menerima calon penerima bantuan. Hal itu untuk memastikan penggunaan kapal ini tepat sasaran. "Banyak yang memasukan proposal tapi kami bersikap selektif. Pertama harus ada Kelompok Usaha Nelayan (KUB), permodalan yang cukup dan SDM yang memadai. Jangan hanya biasa beternak kemudian mendengar ada bantuan kapal ikan, ramai-ramai ajukan proposal. Itu tidak boleh," tuturnya.

Pemberian bantuan kapal bagi nelayan ini, kata Rusli, sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Diharapkan hasil tangkapan nelayan akan lebih banyak dan melipatgandakan keuntungan secara ekonomis. "Hasil bincang-bincang saya dengan nelayan, pendapatan melaut dengan Inka Mina ini cukup besar. Dengan modal Rp7 Juta untuk melaut selama 8-10 hari. Keuntungan dari tangkapan ikan bisa mencapai Rp30 Juta," lanjutnya

 

ANTARA NEWS GORONTALO

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, mengharapkan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Leyato di Kota Gorontalo, harus beralih status menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).

Menurut Gubernur, Kamis, berjanji akan memperjuangkan alih status tersebut di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, melalui Dirjen Perikanan Tangkap (Dirjen PT). "Tahun ini Provinsi Gorontalo mendapatkan anggaran kurang lebih Rp10 miliar untuk pembuatan dermaga. Saya berharap tahun berikutnya status PPI ini bisa berubah menjadi PPP, untuk lebih memudahkan para nelayan," kata Rusli.

Menurutnya, PPI Leyato butuh peningkatan status, karena lokasi ini sebagai sentra perikanan khususnya di Kota Gorontalo. Selain sebagai tempat bongkar muat ikan hasil tangkapan nelayan, lokasi ini juga menjadi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bagi warga Kota Gorontalo dan sekitarnya. "Saya ingin di lokasi ini juga akan disiapkan bangunan khusus untuk pendingin ikan. Tujuannya, agar kualitas ikan hasil tangkapan dapat terjaga dengan baik," imbuhnya.

Gubernur menambahkan, peningkatan kesejahteraan hidup nelayan harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, dan hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

Sementara itu, Dirjen Perikanan Tangkap Gellwynn Jusuf menyambut positif keinginan Gubernur. Menurutnya, pemerintah pusat menyambut baik setiap usulan yang masuk, selama penyerapan anggaran berjalan tepat waktu, efektif dan efisien. "Jika bantuan untuk program tahun 2013 ini berjalan sukses, maka kami siap mengalih statuskan PPI Leyato pada tahun 2014," katanya.

 

ANTARA NEWS GORONTALO

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 31 Mei 2013 09:10

Gorontalo Akan Terima 13 Kapal Inka Mina

Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo akan menerima bantuan sebanyak 13 kapal Inka Mina dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun ini.

Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Gellwynn Jusuf di Gorontalo, Kamis mengatakan, Gorontalo layak mendapatkan tambahan bantuan yang lebih besar, karena aktif menjalankan operasi kapal tersebut untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. "Kami menilai sejauh ini bantuan Inka Mina di Gorontalo telah dimanfaatkan dengan baik. Ini berdasarkan pengamatan saya di lapangan," katanya.

Dengan menggunakan kapal berkapasitas 30 Gross Ton (GT) tersebut, hasil tangkapan nelayan jauh lebih banyak sehingga keuntungannya pun semakin besar.

Provinsi Gorontalo telah mendapatkan bantuan kapal Inka Mina sejak tahun 2010 dan telah beroperasi sebanyak 15 unit. Pada tahun 2010, pemprov mendapatkan dua unit kapal, tahun 2011 delapan unit, tahun 2012 sebanyak lima unit dan tahun 2013 rencananya akan bertambah 13 unit lagi.

Ia berharap bantuan ini digunakan secara maksimal dan adil oleh pihak-pihak yang berhak mengoperasikannya untuk keperluan penangkapan ikan. Pemerintah Pusat mengalokasikan 1.000 kapal inka mina untuk sejumlah daerah, sejak tahun 2010 hingga 2014 mendatang.

Meski demikian, pengadaan dan pengoperasian kapal itu di sejumlah daerah mengalami masalah baik dari segi perizinan, sumber daya manusia dan pembiayaan.

 

ANTARA NEWS GORONTALO

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan akan mengirim sejumlah nelayan ke Kabupaten Buleleng, Bali, untuk belajar budi daya ikan kerapu yang nilai jual produknya lebih menguntungkan ketimbang jenis lain.

"Kami akan memfasilitasi nelayan untuk studi banding, setelah itu dibentuk kelompok guna memudahkan pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi," katanya, Senin.

Ia menjelaskan, Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah yang berhasil mengembangkan kerapu dengan menerapkan sistem plasma. "Rata-rata gaji warga yang mengelola peternakan ikan mencapai satu hingga 1,5 juta rupiah per bulan," ujarnya.

Gubernur sendiri mengunjungi tempat budi daya ikan kerapu di Bali beberapa waktu lalu dan akan bekerja sama dengan Pemkab Buleleng, agar nelayan Gorontalo bisa mengadopsi ilmu beternak kerapu.

Menurutnya budi daya kerapu di Gorontalo akan berhasil, karena ada kesamaan kondisi wilayah antara daerah itu dengan Bali. "Permintaan akan kerapu seperti jenis kerapu tikus dan kerapu macan di pasar dunia sangat tinggi, sementara pasokan minim. Ini kesempatan besar bagi nelayan Gorontalo untuk berbisnis," katanya. Ia berharap program tersebut akan disambut baik masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup nelayan di Provinsi Gorontalo.

 

ANTARA NEWS GORONTALO

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Sesaat sebelum bertolak ke Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menyempatkan diri untuk mengunjungi Kabupaten Boalemo, Senin (5/11). Dalam lawatanya ke Boalemo, Menteri KP Cicip Sutardjo menyalurkan bantaun kepada nelayan di Kabupaten Boalemo. Sebelumnya, Menteri KP Cicip Sutardjo melakukan peninjauan Pelabuhan Penampungan Ikan (PPI) Tilamuta, sekaligus temu wicara dengan nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha perikanan setempat.

Adapun, bantuan yang diserahkan Kementerian KP untuk nelayan Boalemo mencapai Rp 3,6 Miliar, yakni berupa kapal inka mina 30 GT 1 Unit, kartu nelayan 497 kartu, pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) perikanan tangkap untuk 12 KUB, PUMP perikanan budidaya untuk 4 POKDAKAN, sarana pemasaran bergerak (SPG) roda 3 berpendingin sebanyak 2 unit, bantuan penyelenggaraan pendidikan di STP kepada 8 orang, serta paket materi dan penyuluhan.

Menteri KP Cicip Sutardjo mengatakan, bahwa berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan. Salah satu upaya tersebut yaitu melalui pembangunan kelautan dan perikanan yang bertumpu pada industrialisasi. "Industrialisasi ini sebagai upaya mengakselerasikan pembangunan sektor kelautan dan perikan dengan fokus nilai tambah, produktivitas dan daya saing komoditas serta usaha di bidang kelautan dan perikanan lainnya", ujar Menteri Cicip Sutarjo.

Ia menambahkan, kedepan KKP sedang mengembangkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yang diharapkan bisa banyak membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Metode ini melibatkan seluruh kementerian terkait untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Diharapkan melalui motede ini, potensi perikanan yang ada di Kabupaten Boalemo dapat dikembangkan menjadi salah satu sektor ekonomi unggulan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, mengatakan bahwa Gorontalo memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Namun hal ini tidak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan nelayan. "Oleh karena itu kedatangan Menteri KP diharapkan bisa melihat langsung kondisi masyarakat tersebut, sehingga bersama-sama dengan pemerintah daerah bisa mengambil langkah strategis untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan sehingga kesejahteraan masyarakat nelayan akan meningkat," tutur Rusli.

Turuh hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPD RI Hana Hasanah Fadel Muhammad, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Marthen Taha serta Muspida Kabupaten Boalemo.

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo
Halaman 7 dari 7
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama