>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

GORONTALO - Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan (BPMJB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo saat ini tengah dalam proses akreditasi.

BPMJB terus melakukan terobosan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Salah satu yang dihadapi adalah adaptasi perkembangan Industri 4.0. Untuk itu  BPMJB bekerja sama dengan CV Daep IT, tengah menyiapkan peluncuran aplikasi pelayanan berbasis website, untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan pengujian material jalan dan bangunan.

Kepala BPMJB, Zulkarnain Daniel mengatakan mereka membuat aplikasi Website untuk mempermudah pelayanan permohonan pengujian material jalan dan bangunan dan untuk menghadapi industri 4.0.

“Menghadapi industri 4.0 kami sedang mengembangkan aplikasi yang memudahkan jangkauan pengguna jasa pengujian material jalan dan bangunan,” kata Zulkarnain Daniel, Senin (14/10/2019).

Selain itu Zulkarnain Daniel juga menambahkan aplikasi tersebut akan menampilkan menu informasi BPMJB dan apa saja yang akan diujikan pada pelayanan laboratorium tersebut.

“Di website itu kita akan informasikan semua tentang Laboratorium dinas PUPR Provinsi Gorontalo baik itu parameter uji, waktu pelaksaan dan satuan biaya yang akan di bebankan ke pemohon” ujar Zulkarnain Daniel.

Sementara itu Kepala Seksi Uji Meterial Jalan dan Bangunan, Nugraha Oktofelly Dewaputu juga menjelaskan bahwa ide awal dari aplikasi ini agar mempercepat arus komunikasi antara pemohon dan petugas UPTD.

“Rata-rata masyarakat sudah memakai smartphone, jadi saat sosialisasi aplikasi ini diharapkan sudah lebih gampang untuk digunakan, meski masih ada pembenahan dalam aplikasi tersebut namun kita akan upayakan secepatnya selesai sebelum diluncurkan pada Hari Bakti PU” jelas Nugraha Dewaputu.

Nugraha Dewaputu juga menambahkan adanya aplikasi tersebut dapat mempermudah pengaturan dan penyimpanan file  administrasi dalam pengujian material jalan dan bangunan.

“Nantinya file pengujian sampai dengan hasil pengujian kita aman dan tertata rapi. Dan BPMJB siap kapan saja saat dibutuhkan, baik itu perusahaan maupun perseorangan, apalagi kami dalam proses akreditasi,” tutup Nugraha Dewaputu

 

Pewarta  : Yudi – Dinas PUPR

GORONTALO – DPRD Provini Gorontalo menggelar dialog interaktif menyapa rakyat yang merupakan ragam kegiatan bulanan yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota dewan, minggu (13/10/2019).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi, masukan maupun kritikan terhadap program Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dihadiri jajaran anggota legislatif, staf sekretariat dewan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, serta masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf mengatakan dialog interaktif merupakan kegiatan rutin anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang telah dilaksanakan anggota DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2014-2019.

”Dialog interaktif ini sudah dari tahun periode sebelumnya,”kata Paris Jusuf.

Kegiatan perdana anggota dewan periode 2019 – 2024 ini dilakukan untuk silahturahim antara anggota dewan yang baru serta digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“DPRD Provinsi Gorontalo siap mensinergikan program dengan pemerintah Kabupateh Gorontalo Utara agar pelayanan meningkat dan mensejahterakan  masyarakat” kata Paris Jusuf.
Ia juga menambahkan anggota DPRD periode 2019 – 2024 dalam limit waktu seluruh alat kelengkapan dewan telah terbentuk.

Dalam sesi dialog ini, terungkap persoalan yang dihadapi masyarakat, yang sangat krusial adalah tapal batas antara Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, yang saat ini telah diblokir sepanjang 1 km.

Hamzah Sidik, salah seorang anggota dewan Gorontalo Utara menyampaikan bahwa masalah tapal batas ini harus diseriusi oleh 2 pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah.

“Kami berharap kedua belak pihak menseriusi permasalahan tapal batas ini,” jelas Hamzah Sidik.
Menanggapi hal ini, Paris Jusuf, menjelaskan bahwa DPRD akan melakukan menggelar rapat Forkopimda bersama dua daerah.

“Kami segera menindaklanjuti permasalahan ini,” jelas Paris Jusuf.

Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea, mengeritik pemerintah daerah yang terlihat tidak serius mengatasi masalah ini, misalnya sampai dengan sekarang dokumen RT/RW belum rampung.

“Kami Komisi I akan memperjuang tapal batas ini, namun terkendala dengan administrasi wilayah,” ujar Adhan Dambea.

 

Pewarta : PPID Sekretariat DPRD

Selasa, 15 Oktober 2019 08:56

4 Pelaku UMKM Luncurkan Produk Unggulan

LIMBOTO  - Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi besar untuk tumbuh.

Terdapat ribuan pelaku UMKM di daerah ini, mereka tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Keberadaan mereka menunjukkan dinamika ekonomi yang terus bergeliat.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Posdaya Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah pada peluncuran produk UMKM dan pengresmian Gapura Sentra UKM yang bertempat di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo, Jumat (11/10/2019).

Launching produk dan pengresmian Gapura Sentra UKM juga dihadiri Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo selaku Ketua Umum Yayasan Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo).

Ada 4 kelompok UKM yang produknya diluncurkan, mereka adalah Kelompok UKM Lo Ayuhulalo yang memproduksi kue Dumalo, Kelompok UKM Jakuran dengan produksi jajanan kue tradisional, Kelompok UKM hulond cookies yang memproduksi olahan kue kering dan Kelompok UKM cookies library yang memiliki produksi kripik pisang, biji-biji dan stik.

Posdaya Anggrek ini merupakan binaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Gorontalo (LPPM-UMGo)

 

Pewarta : PPID Dinas Kumperindag

LIMBOTO – DPD Gerakan Bela Negara menggelar Dialog Fokus dengan tema peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan kamtibmas, Sabtu (12/10/2019).

Gerakan Bela Negara (GBN) merupakan organisasi Independen yang berasaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 serta bertujuan menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari gangguan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Dialog fokus dengan pembicara Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf  dan Kasubdit Bintibsos Direkrorat Pembinaan Masyarakat, serta para Siswa SMA/SMK se-Kabupaten Gorontalo

Diskusi tersebut dibuka oleh Ketua Gerakan Bela Negara, Paris Jusuf. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo ini berharap dialog ini diikuti dengan baik dan peningkatan wawasan bukan hanya diikuti, tetapi juga harus memahami wawasan kebangsaan.

“Semangat kebangsaan harus terus kita kobarkan dalam dada setiap warga Negara,” kata Paris Jusuf.

GORONTALO – Setiap tenaga kerja wajib mendapat pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan karena ini merupakan hak setiap warga Negara untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan. Tenaga kerja juga berhak atas kesejahteraan di masa depannya.

Untuk itu perusahaan atau atasan tempat tenaga kerja bekerja wajib mendaftarkannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo setelah melakukan kunjungan Kerja di kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan.

Perjuangan anggota legislatif ini dilakukan untuk sebagai upaya untuk melindungi tenaga kerja di Gorontalo, terutama yangh berstatus pekerja non-Aparat Sipil Negara (non-ASN).

Dalam kunjungan ke penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan ini, Komisi IV yang dipimpin wakil ketua, Suharsi Igirisa, diterima oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, Ahmad Sulintang di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan ini Suharsi Igirisa mengatakan bahwa Jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian atas perlindungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Negara menjamin kepastian ini dengan membentuk lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya.

”Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan ini warga Negara non-ASN pun wajib mendapatkan pelayanan,” kata kata Suharsi Igirisa.

Para pekerja yang masuk dalam kategori non-ASN wajib didaftarkan perusahan tempatnya bekerja, jika tidak didaftarkan maka perusahan atau instansi tersebut akan dikenakan sanksi,” jelas Suharsi Igirisa.



Pewarta : Ferdi Igirisa – Sekretariat DPRD

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pertemuan bersama Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut dan PT Adizha Marathon, di Ruang Rapat Dermaga Direktorat Kepelabuhanan Wisma BSG, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Kasubdit Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan, Jumardi tersebut akan membahas tentang Laporan Pendahuluan Oulline Bussiness Case (OBC) Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) di Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara.

Jumardi menegaskan bahwa Pelabuhan Anggrek harus naik kelas, maka diharapkan agar proses pengembangannya baik dari segi perencanaan, peraturan, dan sistem pengelolaannya harus disusun secara sistematis dan komersial.

“Kami ingin Pelabuhan Anggrek ini naik kelas, selama ini pelabuhan Gorontalo dikelola secara konvensional jadi untuk menaikkan levelnya kita harus mengacu pada pengelolaan secara komersial,” tuturnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba memberikan beberapa masukan terkait alternatif pembiayaan yang akan digunakan dalam pengembangan Pelabuhan Anggrek ini.

“Tadi, dari tim teknis Kementerian Perhubungan sudah menjelaskan bahwa pembiayaan yang dipilih memakai KPBU, dan ternyata pelaksanaan KPBU-nya ini memakai Skema Tarif  (User Charge),” kata Darda Daraba.

Diketahui, User Charge atau User Fees Payment merupakan skema dalam proyek KPBU dimana proyek mendapatkan pendanaan dan pengembalian investasi yang berasal dari pungutan atas pemakaian oleh pengguna terhadap layanan yang disediakan oleh Badan Usaha.

Darda juga berharap agar hal ini dapat terealisasi secepatnya.

 “Kami sudah menerima draf OBC-nya, dan kita tentu berharap agar hal ini bisa segeralah terealisasi karena hal ini tentu bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat Gorontalo,” ujar Darda Daraba.

Turut hadir, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Kadis Perhubungan Provinsi Gorontalo, Kadis Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara, Pihak Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo dan Stakeholder lainnya.

 

Pewarta : Jusni

LIMBOTO – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pertanian mulai menyalurkan bantuan benih padi dan jagung kepada para petani yang gagal panen akibat bencana kekeringan.

Bantuan awal ini diberikan kepada petani di Kabupaten Gorontalo yang 359 hektare sawahnya rusak akibat kekeringan.

“Anggaran bantuan dari APBD Provinsi Gorontalo senilai Rp89 juta. Khusus untuk Kecamatan Limboto lahan yang rusak ada 160 Ha, dengan nilai Rp40 Juta,” kata Risjon Sunge, Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, pada pelaksanaan Bakti Sosial dan NKRI Peduli yang dilaksanakan di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Senin (14/10/2019).

Untuk kabupaten/kota lainnya yang melaporkan adanya lahan rusak akibat kekeringan, menurut Mulyadi Mario, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo akan ditinjau kembali apakah benar-benar rusak akibat kekeringan atau ada hal lainnya.

Sementara itu Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie yang hadir dan menyerahkan langsung bantuan tersebut menyampaikan seluruh bantuan yang diserahkan merupakan intruksi Presiden Joko Widodo. Ia berharap bantuan seperti pasar murah dan NKRI peduli ini harusnya diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota, tidak hanya pemerintah provinsi.

“Padahal dari dulu saya harapkan kegiatan pasar murah ini bisa ditiru oleh bupati dan walikota.  Kan bagus, kita bersinergi untuk membantu rakyat.  Ada yang SMS ke saya, pak gub tolong pasar murah seperti ini jangan sampai dihentikan, dan saya pastikan hingga akhir masa jabatan saya tahun 2022 pasar murah ini akan terus ada,” kata Rusli Habibie.

Selain menyerahkan bantuan berupa benih padi, khusus Kabupaten Limboto juga diserahkan bantuan benih jagung untuk 4 lahan yang terkena kekeringan seluas 5 hektare, dengan nilai Rp3,7 juta.  Ada pula bantuan dari Dinas Pertanian berupa 16 unit motor bercoolbox senilai Rp325 juta

Pada pelaksanaan pasar murah tesebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga menjual 7 bahan pokok dengan harga murah. Semuanya cukup ditebus dengan harga Rp55 ribu.

 

Pewarta : Ecin - Humas

LIMBOTO – Keluarga penerima bantaun dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dilarang merokok dan mengonsumsi minuman keras (miras), sebab merokok dan miras dianggap merusak kesehatan. Merteka juga diharapkan membuat skala prioritas kebutuhan keluarga.

Permintaan ini disampaikan oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie kepada pedagang ikan keliling penerima bantuan sepeda motor berkotak pendingin. Peringatan ini juga untuk memastikan bahwa warga penjual ikan keliling memanfaatkan keuangannya untuk kebutuhan yang lebih mendasar.

“Kadis Kelautan dan Perikanan pantau yang pakai (rompi) kuning penerima motor, kalau mereka merokok cabut motornya. Tidak ada gunanya diberi bantuan jika buat beli rokok ada uang tapi buat beli motor tidak ada,” kata Rusli Habibie saat menggelar Bakti Sosial NKRI Peduli di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Pada kegiatan ini Rusli Habibie menyerahkan bantuan 16 unit sepeda motor berkotak pendingin untuk warga pedagang ikan keliling di Kabupaten Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo menganggarkan 72 unit sepeda motor berkotak pendingin yang disebar di 6 kabupaten/kota.

Rusli Habibie bahkan meminta warga untuk menjadi pemantau mandiri bagi penjual ikan keliling yang dibantu pemerintah provinsi. Jika ada yang merokok saat menjajakan ikan diminta untuk difoto disertai data yang lengkap. Bagi pelapor Gubernur Rusli menyediakan bonus senilai Rp500 ribu.

“Harus berhenti merokok ya! Jika ada yang foto bapak sedang merokok dan berjualan ikan, maka yang foto saya kasih lima ratus ribu. Siapa namanya, mana fotonya saya kasih lima ratus ribu,” tegas Ruli Habibie.

Rusli Habibie berharap masyarakat Gorontalo, khususnya warga miskin berhenti merokok dan mengkonsumsi miras. Ia kembali menegaskan untuk mencoret dari Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) jika ada warga miskin yang terbukti merokok. Tidak saja orang yang merokok, tapi juga satu keluarga yang ditanggung oleh pemerintah provinsi.

Ada 4 syarat yang akan diberlakukan untuk penerima BPJS dan bantuan lainnya. Selain tidak merokok, keluarga tersebut harus tidak mengkonsumsi miras, melaksanakan program KB dan salah satunya sebagai pendonor darah.

Kebijakan ini akan segera diverifikasi lapangan yang dimulai dari penerima Jamkesta yang terintegrasi BPJS. Pemprov sudah membentuk tim untuk turun ke lapangan. Perokok akan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

 

Pewarta: Isam - Humas

GORONTALO - Keberhasilan pengawasan Inspektorat Gorontalo mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua.

Apresiasi ini diungkapkan saat rombongan Pemerintah Kabupaten Yahukimo melakukan studi banding terkait dengan pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo, Senin, (14/10/2019).

Rombongan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dipimpin oleh Asisten I, Abubakar Fara dan diterima oleh Inspektur Daerah Iswanta di ruang kerja.

Abubakar menyampaikan tujuan dari kunjungan kerja ini untuk melihat secara langsung keberhasilan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam bidang pengawasan, khususnya terkait dengan pelaksanaan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah (MPKD).

“Selama ini terkait dengan penyelesaian kerugian daerah, pemerintah Kabupaten Yahukimo belum melaksanakan Sidang MPKD, untuk itu kami ingin belajar dari Provinsi Gorontalo yang sudah melaksanakan sidang tersebut”, kata Abubakar.

Inspektur Iswanta, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo atas kunjungan kerjanya di Provinsi Gorontalo. Inspektorat Daerah akan membantu Pemerintah Kabupaten Yahukimo terkait pelaksanaan pengawasan.

Iswanta juga menyampaikan jangan hanya terbatas kegiatan MPKD yang dilihat, tetapi juga kegiatan pengawasaan lainnya seperti penerapan aplikasi dalam penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan identifikasi risiko yang sudah berbasis sitem informasi.

“Saya juga berharap dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Gorontalo selain studi banding terkait pengawasan dapat juga mengunjungi destinasi pariwisata yang ada di Provinsi Gorontalo”, ujar Iswanta.

Rombongan Yahukimo juga melihat simulasi Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah (MPKD), di mana dalam simulasi tersebut diperlihatkan bagaimana tahapan dan tatacara sidang MPKD.

Inspektur Daerah Kabupaten Yahukimo, Paulus Mita, sangat mengapresiasi pelaksanaan sidang MPKD di Provinsi Gorontalo, dan berharap kerjasama ini akan berlanjut terus.

Paulus juga memberikan apresiasi Inspektorat Daerah atas prestasi yang diraih di mana Provinsi Gorontalo sebagai Pemerintah Daerah Provinsi dengan Predikat II Kinerja Pengawasan Terbaik Tahun 2019, dan merupakan satu-satunya pemerintah provinsi di luar Pulau Jawa.

 

Pewarta : PPID Inspektorat

GORONTALO – Program Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan produksi udang vaname di Gorontalo kini menuai hasil.

Sejak dicanangkan kampung vaname pada tahun 2016 oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie secara otomatis merangsang dan menstimulus petani tambak untuk meningkatkan produksi budidaya udang vaname.

Hal ini juga terlihat dari luasan tambak budidaya udang vaname dari tahun ke tahun makin meningkat, tercatat sejak tahun 2012 luasan tambak sekjtar 6.820 ha kini meningkat ditahun 2018 berjumlah 7.935,20 ha.

Meningkatnya luasan tambak ini tentunya menuntut ketersediaan benur udang di masyarakat, untungnya Pemerintah Provinsi Gorontalo juga sukses mendongkrak inovasi dan teknologi di bidang Perikanan dan Kelautan.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau (BPBLP) yang ada di Kabupaten Boalemo telah berhasil membiakkan udang vaname secara mandiri yang selama ini didatangkan dari luar Gorontalo.

Sehingga benur yang dibutuhkan masyarakat sudah tersedia dengan harga yang lebih terjangkau dan sudah cocok dengan lingkungannya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Sila N Botutihe mengatakan prestasi ini patut diapresiasi karena Gorontalo merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang BPBLP-nya mampu memproduksi benur udang vaname secara mandiri sejak tahun 2017.

“Produksi benur tahun 2017 sebanyak 1.168.000 ekor meningkat ditahun 2018 menjadi 3.000.000 ekor kini tahun 2019 kita menargetkan 5.000.000 ekor benur dan insya allah itu tercapai bahkan lebih,” kata Sila Botutihe, Senin (14/10/2019).

Keberhasilan BBIP di bidang pengembangan budidaya bibit udang vaname ini tidak lepas dari dukungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, di tahun 2019 UPTD BPBLP ini mendapat alokasi dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang totalnya Rp 4.496.341.000.

Dana besar dikucurkan setiap tahun kini mampu meningkatkan fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada di UPTD BBIP sehingga mampu menjadi penunjang meningkatnya produksi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penjualan benur vaname ke masyarakat.

 

Pewarta : Yanto PPID DKP

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo