>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

GORONTALO – Orang Lanjut Usia atau Lansia harus disejahterakan dengan memenuhi kebutuhan dan semua hak para lansia. Karena visi Gorontalo unggul, maju, sejahtera, merupakan upaya yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk seluruh masyarakat termasuk para lansia.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah. Ajakan peduli lansia ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Gorontalo.

Seruan ini dilakukan Idah Syahidah saat memberikan sambutan pada pelaksanaan Gerakan Peduli Lansia yang dirangkaikan dengan kuliah shubuh, senam pagi serta kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh Yayasan Putra Mandiri, Rabu,(9/10/2019), dihalaman Kwarda Kota Gorontalo.

“Saya senang sekali setiap bulannya Yayasan Putra Mandiri melaksanakan kegiatan yang fokus kepada lansia, baik lansia yang sehat maupun lansia yang berkebutuhan khusus. Ini harus kita contoh, semoga saja dengan adanya kegiatan ini masyarakat Gorontalo, terutama yang masih muda, masih pralansia bisa terus peduli kepada oma dan opa,” kata Idah Syahidah.

Idah Syahidah menambahkan keuntungan ikut kegiatan ini bagi lansia adalah bisa bersilahturahmi.

“Saya saja sudah memasuki usia 55 tahun artinya sudah masuk usia pralansia. Intinya hidup harus selalu mengucap syukur, karena Allah SWT masih memberikan nikmat sehat sampai hari ini,” ujar Idah Syahidah.

Dalam kesempatan itu pula, lansia yang hadir mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis serta bantuan makanan sehat seperti susu dan biskuit lansia.

 

Pewarta : Echin - Humas

JAKARTA -  Sejumlah saran dihasilkan dalam pertemuan antara Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo dan Kepala Badan Penghubung, Sudarman Samad, saat mengunjungi instansi pememrintah ini di Jakarta.

Salah satunya adalah DPRD mengharapkan Badan Penghubung dapat memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya karena instansi ini merupakan fasilitator Pemerintah Provinsi Gorontalo di tingkat pusat.

Kinerja Badan Penghubung yang didukung sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran. Dukungan ini berupa SDM berupa 23 orang Aparat Sipil Negara (ASN), 33 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dari sisi anggaran tahun 2019 ini Badan Penghubung digelontorkan Rp4 miliar.

“Pengelolaan anjungan Provinsi Gorontalo di Taman Mini Indonesia Indah direncanakan akan di serahkan pada Badan Penghubung,” kata Paris Jusuf, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (9/10/2019).

Sementara itu pengelolaan Asrama Salemba dan Lenteng Agung yang sangat semrawut akan dialifungsikan menjadi rumah singgah.

“Untuk anjungan di TMII dan asrama akan ditindaklanjuti pada rapat bersama Sekretaris Daerah dan OPD terkait diantaranya Dinas Pariwisata dan Biro Umum dan Perlengkapan,” ujar Paris Jusuf.

Pewarta : M Yani Uno

JAKARTA - Ketua dan para Wakil Ketua DPRD mendampingi Gubernur Gorontalo memenuhi undangan Kepala Staf Angkatan Darat untuk membahas kesiapan Pemerintah Provinsi melakukan pembangunan Sekolah Calon Bintara.

Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie didampingi Panglima Kodam (Pangdam) XIII/Merdeka, Komandan Korem 133/Nani Wartabone, Para Bupati dan Walikota serta Para Ketua DPRD Se Kabupaten/Kota. 

“Undangan ini menindaklanjuti pertemuan sebelumnya antara Gubernur Gorontalo beserta para bupati dan walikota dengan Pangdam XIII/Merdeka pada tanggal 20 September 2019 di Makodam  XIII Merdeka,” kata Paris Jusuf, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (9/10/2019).

Pada pertemuan tersebut diketahui total Kebutuhan lahan untuk Sekolah Calon Bintara TNI 100 Ha dan yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo 50 Ha lahan eks HGU di Desa Ilomata Kecamatan Tibawa.

Rombongan DPRD dan pemerintah ini juga membicarakan kesiapan pembangunan Kodim Kabupaten Gorontalo, Kodim Boalemo dan Kodim Bone Bolango serta Koramil di jajaran Korem 133/Nani Wartabone.

Pimpinan DPRD mengapresiasi dan mendukung pembangunan Sekolah Calon Bintara TNI dan Kodim ini dari sisi kebijakan kelembagaan dengan merujuk pada regulasi yang ada.

DPRD berharap pada pertemuan ini pembangunan sekolah militer dan Kodim di Provinsi Gorontalo akan terwujud pada anggaran Mabes TNI AD tahun 2020.

 

Pewarta : M Yani Uno - Sekretariat

 

GORONTALO - Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pangan terus melakukan pemberdayaan dan dan pengembangan usaha masyarakat di kabupaten/kota.

Komitmen ini menjadi bafasan utama pada rapat koordinasi (Rakor) program ketersediaan dan kerawanan pangan yang berlangung di Hotel New Rahmat Inn, Selasa (7/10/2019).

Rakor ini bertujuan untuk menggiatkan dan memberikan motivasi sekaligus mengevaluasi  pengelolaan bantuan yang diberikan Dinas Pangan pada kelompok kelompok Kawasan Pangan Mandiri  dan Kios Akses Pangan di 5 kabupaten/ kota.

Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, Sutrisno mengatakan terdapat 36 unit kios akses pangan masyarakat yang tersebar di desa-desa yang termasuk dalam rawan pangan. Kelompok kios akses pangan ini diberdayakan dengan bantuan  natura berupa  beras, minyak goreng, telur dan gula pasir sebagai bahan pangan masyarakat yang jauh jangkauannya ke pasar di desa.

Program kios akses pangan masyarakat dan kawasan mandiri pangan ini sudah berhasil berkembang, hanya 1 kios akses pangan tertunda dalam pengoperasiannya karena pengelolanya dalam keadaan sakit.

“Secara keseluruhan kios ini berjalan baik dan masyarakat sudah mendapatkan manfaatnya,” kata Sutrisno, didampingi Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dharmawaty Bokings.

Sutrisno menjelaskan bantuan modal awal hanya Rp2,5 juta ini udah berkembang menjadi Rp3,5 juta, ada kenaikan cash flow (pergerakan uang masuk) dan kios akses pangan  ini menyediakan pangan yang murah dan bermutu bagi masyarakat.

"Tahun 2020  program kios akses pangan masyarakat akan kita tingkatkan dari jumlah 36 unit menjadi 50 unit kios," jelas Sutrino.

Sebelumnya Kepala Seksi Kerawanan Pangan, Berni Salindeho dalam laporan panitia menyampaikan kegiatan bertujuan memberikan informasi hasil evaluasi perkembangan bantuan kawasan mandiri pangan, kios akses pangan dan kerawanan pangan.

Berni Salindeho juga memaparkan rakor ini sebagai sarana mengevaluasi analisis ketersediaan pangan, kawasan mandiri pangan dan kios akses pangan di Dinas Pangan kabupaten/kota.

Hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Dinas Pangan kabupaten/kota, kepala- kepala desa  yang di daerahnya mendapatkan bantuan program ini, pemilik kios akses pangan masyarakat dan ketua kelompok kawasan mandiri pangan.

 

Pewarta : Hariman – Dinas Pangan

GORONTALO - Untuk menggairahkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khususnya pengusaha yang mengolah ikan roa/sagela, Dinas Pangan Provinsi Gorontalo menggelar temu kemitraan Umkm para pelaku usaha Ikan Roa/sagela.

Pertemuan ini berlangsung di ajang Gorontalo Culinary Expo kompleks rumah jabatan gubernur, Minggu (6/10/2019).

"Produk sagela sudah bermutu, berdaya saing dan mempunyai nilai tinggi, promosi pangan lokal dari sagela ini perlu kita tingkatkan di era digital dengan menguatkan kelembagan UMKM seperti promosi, pemasaran, perizinan dan regulasi rencana bisnis," kata Sutrisno, Kepala Dinas Pangan, Provinsi Gorontalo.

Di hadapan Peserta temu kemitraan Sagela ini Sutrisno menjamin Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui dinas yang dipimpinnya mendukung terus kegiatan promosi produk sagela melalui berbagai kegiatan.

Sutrisno juga mengingatkan para pelaku UMKM untuk terus melakukan inovasi dan mengembangkan  kreasi produk sagela. Saat ini UMKM dibawah binaan Dinas Pangan sudah  memiliki produk sagela dalam 15 varian rasa.

Dinas pangan juga menerbitkan regulasi melalui Peraturan Gububernur  (Pergub) untuk mewajibkan di setiap kegiatan, rapat, hotel, rumah makan wajib untuk menyajikan kuliner pangan lokal Sagela dan tahun depan akan akan dibangun galeri sagela, di tempat ini akan ada sagelamart sekaligus produk pangan lokal lainnya.

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Zakiya Beserewan mengungkapkan ikan sagela yang awalnya hanya sekedar kuliner kampung yang tidak asing bagi setiap rumah tangga, kini ikan yang di olah dengan cara diasapi tersebut menjadi produk unggulan Gorontalo dalam mendorong pengembangan UMKM.

Hadir pada temu kemitraan pangan lokal sagela ini  Perwakilan Hotel Grand Q Purwanto Gunawan,  perwakilan dari Bank Indonesia Sugito Prabowo, Fasilitator NSLIC Gorontalo Dewi Jayanti Biahimo.

Pewarta : Hariman – Dinas Pangan

JAKARTA – Tujuh budaya Gorontalo ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda (WBTB) Indonesia oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi. Penyerahan sertifikat digelar di Istora senayan Jakarta, Senin (8/10/2019).

Sertifikat pengakuan tersebut diserahkan kepada Gubernur Gorontalo yang diwakili Kepala Dinas Dikbudpora Ramlah Habibie oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Tujuh budaya Gorontalo yang masuk WBTB yakni Upia Karanji (songkok dari alang-alang Mintu), Molonthalo (tujuh bulanan bagi ibu mengandung anak pertama), Mohundingo (gunting rambut bayi / aqiqah),

Ada juga Ilabo (makanan dari sagu), Tiliaya (makanan berbahan dasar santan dan gula aren), Tidi Lo O’ayabu (tari kipas) serta Tepa Tonggo (jenis permainan tradisional sepak dan jongkok).

Penetapan WBTB dari Direktorat Jenderal Kebudayaan ini sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Tahun 2019 ini kita mengusulkan 12 budaya sebagai warisan takbenda, namun setelah melalui berbagai tahapan maka hanya tujuh yang diakui oleh Kemendikbud,” ucap Ramlah Habibie.

WBTB semua daerah ini ditetapkan pemerintah melalui proses yang cukup panjang. Mulai dari kajian ilmiah, narasi pendukung, video dan dokumentasi serta sidang paparan dari masing-masing daerah.

“Kita juga diminta menghadirkan maestro dari ahli budaya untuk memperkuat usulan WBTB. Penetapan ini dilakukan untuk mendapat pengakuan dan dilindungi sebagai hak milik sehingga tidak ada pihak luar yang mengklaim,”imbuhnya.

Sejak tahun 2013 hingga 2019 sudah ada 30 budaya Gorontalo yang ditetapkan sebagai WBTB. Tahun 2013 hanya ada satu yang ditetapkan yakni Molapi Saronde (tarian pernikahan). Tahun 2014 ada dua yaitu Tumbilotohe (pasang lampu minyak jelang idul fitri) dan Karawo (kain sulaman tangan).

“Untuk tahun 2015 ada Polopalo (alat musik dari bambu) dan Tanggomo (sastra lisan berirama). Sementara untuk tahun 2016 ada Lohidu (pantun yang dilagukan), Tahuli (petuah lisan), Dayango (tarian mistis), Binthe Biluhuta (makan berbahan dasar jagung) dan Langga (bela diri tradisional),” sebut Ramlah yang juga kakak kandung Gubernur Gorontalo.

Tahun 2017 ada lima budaya masuk WBTB. Terdiri dari Wunungo (syair nasihat keagamaan), Palebohu (sanjak yang berisi nasihat, anjuran dan ajaran), Tuja’i (kata-kata sanjungan atau doa), Paiya Logungopoli (syair cinta muda-mudi), Tidi Lo Polopalo (tarian kerabat istana).

Tahun 2018 ada delapan budaya yang dicatat Kemendikbud yakni Dikili (tradisi perayaan maulid Nabi Muhammad SAW) Meeraji (tradisi perayaan Isra Mi’raj) Pulanga (prosesi pemberian gelar adat), Momeati (prosesi pembaiatan anak gadis), Molalunga (prosesi pemakaman). Ada juga budaya Momuhuto (siraman anak gadis sebelum pembaiatan), Tolobalango (porsesi lamaran sebelum pernikahan) dan Banthayo Poboide (rumah adat).

 

Pewarta: Isam

TELAGA – Upaya Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Gorontalo menyosialisasikan bahaya HIV/AIDS di kalangan masyarakat terus dilakukan.

Kali ini melalui kegiatan Diskusi Kampung, Tim KPA yang dipimpin oleh Idah Syahidah selaku Ketua Tim Asistensi KPAP Gorontalo, memberikan sosialisasi tentang bahaya HIV/AIDS dan gerakan stop stigma, untuk masyarakat, terutama kaum ibu di desa Puncak Dulamayo Selatan, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Selasa, (8/10/2019).

“Diskusi kampung ini selain untuk membahas bahaya HIV/AIDS juga, agar supaya kita tidak melakukan stigma atau diskriminasi terhadap orang dalam HIV/AIDS. Artinya apa, jika ada diantara ibu dan bapak sekalian yang menderita penyakit ini jangan di asingkan, jangan dijauhi. Yang patut kita jauhi adalah penyakitnya bukan orangnya,” kata Idah Syahidah.

Idah Syahidah ini menambahkan sosialisasi HIV/AIDS telah gencar dilakukan disemua kalangan pelajar dan mahasiswa. Maka untuk itu, diskusi kampung ini dikhususkan untuk kalangan orang tua. Karena, sebagai orang tua wajib membentengi diri dengan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap bahaya HIV/AIDS.

“Pasti kan ibu dan bapak sekalian punya anak anak dirumah. Ajari mereka, lakukan pendekatan secara alamiah. Bentengi mereka dengan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai agama. Dan yang paling penting dorong anak anak kita untuk hidup dengan prestasi,” tandasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari jumlah penderita HIV/AIDS hingga Maret 2019 sebanyak 484 orang. Kaum laki laki mendominasi dengan angka 373 penderita, yang faktor utamanya didasari oleh kaum lelaki suka lelaki (LSL).

 

Pewarta : Echin - Humas

GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba menggelar rapat Pejabat Eselon III atau Pejabat Administor di lingkungan pemerintah provinsi di ruang Dulohupa, Selasa (8/10/2019). Hal itu untuk persiapan pelaksanaan pelatihan dan ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Sertifikasi PBJ merupakan tuntutan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bagi para pejabat administrator.

“Sertifikasi Pengadaan sengaja diwajibkan Gubernur Rusli untuk meningkatkan kemampuan pejabatnya,” ujar Sekda.

ASN yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa pemerintah, adalah pengakuan bahwa yang bersangkutan berkompeten. Pentingnya pemahaman tentang aturan pengadaan barang jasa pemerintah untuk meminimalisir adanya kesalahan.

“Kalau perlu pejabat pengawas hingga staf pun harus tau alur pembelanjaan barang dan jasa ini. Mulai dari perencanaan sampai barangnnya ada. Apalagi untuk tender tender yang akan dilaksanakan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Diklat Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim mengatakan, Pejabat Administrator yang akan mengikuti diklat dan ujian Sertifikasi PBJ berjumlah 80 orang. Tahun ini sistem kediklatan akan dilakukan secara Blanded atau sistem campuran antara E-Learning dan tatap muka atau klasikal.

“Karena ada perubahan dalam metode kediklatan ini diharapkan pada setiap peserta untuk menseriusi setiap tahapannya,” tandas Sofyan.

E-learning akan dilaksanakan tanggal 11 s/d 21 Oktober 2019, tahap tatap muka tanggal 23 s/d 24 Oktober 2019 kemudian ujian kompetensi PBJ tingkat dasar akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2019.

Pewarta : Nova - Humas

JAKARTA  – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menghadiri pembukaan Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Conference 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa, (8/10/2019).

Pertemuan tersebut dilakukan penyerahan buku Roadmap SDG Indonesia menuju 2030. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mewakili pemerintah provinsi se Indonesia yang menerima buku dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

“Suatu kebanggaan karena dari sekian peserta yang diberikan penghargaan, Provinsi Gorontalo adalah satu-satunya provinsi yang menerima buku Road Map SDGs 2019,” ungkap Rusli Habibie.

Gubernur Gorontalo dua periode ini mengaku sangat konsisten dalam melakukan perencanaan untuk mewujudkan SDGs di Provinsi Gorontalo. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan saling bersinergi satu dengan lain.

“Jadi perlu diketahui bahwa kami sangat konsisten dalam melakukan action Plain untuk SDGs, timnya juga sudah terbentuk,” jelasnya.

SDGs Annual Conference 2019 ini, fokus pada isu ekosistem lautan dengan tema ‘Sustainable Ocean for Improving Prosperity and Reducing Inequality’ atau ‘Laut Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Mengurangi Kesenjangan’.

 

Pewarta : Badan Penghubung

GORONTALO – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo mendorong tata kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit dan puskesmas di Provinsi Gorontalo menjadi lebih baik. Salah satunya melalui peningkatan kapasitas aparatur rumah sakit dan puskesmas dalam menerapkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA).

“Di era digitalisasi saat ini dibutuhkan sumber daya aparatur yang handal dan profesional, termasuk dalam tata kelola keuangan daerah,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat membuka wokship SIA BLUD di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Selasa (8/10/2019).

Wagub Idris Rahim berharap melalui workshop tersebut mampu menciptakan proses penyajian laporan keuangan yang cepat, tepat, akurat, serta dijamin keandalannya. Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan pada BLUD rumah sakit dan puskesmas akan bermuara pada pelayanan publik yang lebih baik.

“Mendengar kata akuntansi dipikiran kita pasti sulit. Tetapi jika sudah terbiasa dan dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, pasti akan lebih mudah. Prinsipnya, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” imbuhnya.

Sementara itu berdasarkan paparan Deputi Kepala BPKP RI Bidang Akuntansi Negara, Bonny Anang Dwijanto, dari sembilan rumah sakit umum daerah di Provinsi Gorontalo, tiga di antaranya belum BLUD. Padahal sejak tahun 2007 berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, mulai tahun 2011 seluruh rumah sakit harus sudah menjadi BLUD. Penguatan kebijakan BLUD selanjutnya dituangkan dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.

“BLUD dibuat untuk bisa melaksanakan pelayanan yang sebaik-baiknya tanpa meninggalkan efisiensi, efektifitas maupun produktivitas. Salah satunya adalah pengelolaan keuangan dengan baik dan mengikuti standar akuntansi atau pelaporan yang telah ditetapkan pemerintah,” jelas Bonny.

Berdasarkan evaluasi BPKP, persentase kinerja BLUD rumah sakit dan puskesmas di Provinsi Gorontalo saat ini mencapai 64,76 persen dengan kategori sedang. Sementara untuk capaian Standar Pelayanan Minimal mencapai 69,35 persen.

Workshop SIA merupakan upaya untuk membangun BLUD yang lebih baik di Provinsi Gorontalo. Workshop akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 8 hingga 10 Oktober 2019, yang diikuti oleh 70 peserta dari rumah sakit umum dan daerah dan puskesmas di Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Haris - Humas

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo