>

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten dan Kota untuk mengalokasikan anggaran pasar murah pada APBD 2020.

Menurutnya, program yang sudah dilaksanakannya beberapa tahun terakhir cukup efektif untuk menekan angka kemiskinan.

“Tadi dipaparkan kemiskinan kita (Maret 2019) turun 0,31 persen. Setelah kami evaluasi, itu salah satunya dipengaruhi oleh pasar murah. Sehingga itu saya berharap kabupaten/kota mengambil bagian juga pada APBD 2020 untuk pasar murah. Kami akan evaluasi nanti (usulan APBD 2020 ke Pemprov),” kata Gubernur Rusli pada perwakilan Pemda Kabupaten/Kota saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Triwulan II yang digelar di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernuran, Rabu (17/7/2019).

Terkait dengan program sosial, Gubernur Rusli menjelaskan bahwa pihaknya sejak dulu konsisten membantu rakyat miskin. Program pasar murah bahkan sudah bergulir sejak tahun 2015 lalu. Saat ini, pihaknya sedang mematangkan konsep Kartu Sembako Bersubsidi bagi warga miskin.

“Di Perubahan APBD 2019, kami tambahkan lagi anggaran sampai Desember 2019. Melalui Dinas Sosial kami tambah lagi program Kartu Sembako Bersubsidi. Sasarannya sudah ada bye name bye adress,” tambahnya.

Rusli berharap para Bupati dan Wali Kota bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Salah satu caranya dengan mengintegrasikan program secara bersama-sama sehingga penanganan kemiskinan di daerah bisa cepat ditekan.

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data terbaru penurunan kemiskinan di Gorontalo. Maret 2019 kemiskinan turun 0,31 persen menjadi 15,51 persen dibandingkan September 2018 sebesar 15,83 persen. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 mencapai 186,03 ribu orang, turun 2,27 ribu orang dibandingkan September 2018.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada para Bupati/Walikota se Provinsi Gorontalo untuk lebih memperhatikan realisasi fisik dan keuangan daerah. Menurutnya, ekonomi Provinsi Gorontalo masih sangat tergantung pada belanja pemerintah.

Data Biro Pengendalian dan Pembangunan Ekonomi (P2E) Pemprov Gorontalo mencatat, realisasi fisik di 6 kabupaten/kota sudah berada di atas 40 persen. Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara realisasinya pekerjaan fisik masih sangat rendah yakni 32,21 persen dan Gorut 26,08 persen.

Begitu juga untuk realisasi keuangan, Kabupaten Gorontalo mencatat realisasi 43 persen, Pohuwato, Bone Bolango dan Boalemo masing masing 41,20 persen, 37,87 persen dan 37,01 persen. Kota Gorontalo dan Gorontalo Utara baru mampu membelanjakan anggaran daerah masing-masing 27,47 persen dan 23,06 persen.

“Bapak Presiden setiap pertemuan dengan para Gubernur mewanti-wanti untuk melaksanakan program lebih cepat di awal tahun. Jangan nanti ditumpuk di pertengahan atau akhir tahun. Ada kesan kita lebih suka menyimpan anggaran di bank,” terang Gubernur Rusli dihadapan perwakilan Pemda Kabupaten/Kota saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Triwulan II yang digelar di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernuran, Rabu (17/7/2019).

Mantan Bupati Gorontalo Utara itu juga mengingatkan kepada bupati/wali kota untuk memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat secara lebih terencana dan tetap waktu. DAK yang tidak terserap hanya akan meninggalkan kesan bahwa Pemda tidak serius dibantu melalui dana APBN.

 “Penyelesaian serapan DAK juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai fisiknya sudah 100% tapi karena pencaiaran dana sudah tutup tanggal 15 Desember, maka tidak bisa lagi ditagih. Selisihnya harus ditanggung pemerintah daerah yang tentu saja membebani APBD kita,” tandasnya.

Pada rakorev tersebut juga terungkap realisasi fisik dan keuangan Pemprov Gorontalo yang relatif lebih baik. Realisasi fisik untuk triwulan II mencapai angka 55,22 persen, sementara untuk realisasi keuangan mencapai 47,73 persen.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) mencatat realisasi fisik untuk triwulan II mencapai angka 55,22 persen, sementara untuk realisasi keuangan mencapai 47,73 persen.

“Realisasi yang dihitung per bulan Juni 2019 tersebut jauh dari target kami yakni fisik 46,45 Persen dan keuangan 39,88 persen,” ungkap Kepala Biro P2E Sagita Wartabone saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Triwulan II Tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernuran, Rabu (17/7/2019).

Jika dibandingkan dengan realisasi yang sama tahun 2018, realiasi fisik dan keuangan Juli 2019 sudah semakin baik. Tahun lalu, belanja anggaran pada periode Juni 2018 untuk fisik hanya 38,11% dan keuangan 32,82 persen.

“Dari 32 OPD yang ada di Pemprov Gorontalo, 28 diantaranya sudah mencapai bahkan melebih target. Ada empat yang realisasi fisik dan keuangannya yang masih rendah yakni Biro Pemerintahan dan Kesra, Biro Hukum, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas PUPR,” imbuh Sagita.

Jika dibandingkan dengan realisasi fisik di 6 kabupaten/kota, hanya Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara yang realisasinya di bawah 40 persen. Kota Gorontalo baru mampu merealisasikan pekerjaan fisik 32,21 persen dan Gorut 26,08 persen.

Begitu juga untuk realisasi keuangan, Kabupaten Gorontalo mencatat realisasi 43 persen, Pohuwato, Bone Bolango dan Boalemo masing masing 41,20 persen, 37,87 persen dan 37,01 persen. Kota Gorontalo dan Gorontalo Utara baru mampu membelanjakan anggaran daerah masing-masing 27,47 persen dan 23,06 persen.

 

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) diharapkan dapat menggunakan Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) apabila menemui permasalahan sengketa kontrak, karena ini merupakan bentuk fasilitasi LKPP terhadap munculnya permasalahan dan minimnya SDM yang memiliki keahlian terkait sengketa kontrak.

Harapan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Pengadaan Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili di ruang kerjanya, Rabu (17/7/19).

Wahyudin Katili mengatakan selain pemanfaatan LPS, tidak menutup kemungkinan permasalahan sengketa kontrak dapat diselesaikan di daerah atas peran Aparat Pengawasan Pemerintahan Daerah (APIP), bagian hukum ataupun Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

“ Tentunya menggunakan tenaga ahli mediator yang bersertifikasi dari Mahkamah Agung,” kata Wahyudin Katili.

Wahyudin juga menambahkan, sesuai penjelasan Plt Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Mudji Santosa saat membuka Sosialisasi Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Kontrak PBJ beberapa waktu lalu, dalam menangani permasalahan sengketa kontrak PBJ, LKPP telah menyelenggarakan Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) yang berlokasi di LKPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh penanggung jawab layanan.

“Ruang lingkup LPS itu sendiri mencakup tiga tahapan yakni, mediasi, konsiliasi dan arbitrase,” terang Wahyudin yang menjelaskan arahan Mudji Santosa.

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator.

Konsiliasi sendiri memiliki arti yaitu penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator yang juga bisa memberikan saran pendapat atau solusi yang ditawarkan kepada kedua belah pihak.

Tahap terakhir arbitrase, penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator. Ditahap ini ada seorang arbiter yang memutus sengketa kontrak ini seperti pada peradilan lainnya, tambahnya.

Wahyudin mengutarakan bahwa pelaksanaan sosialisasi LPS kontrak PBJ ini sangat penting. Dengan status UKPBJ di Provinsi Gorontalo yang saat ini sudah diimplementasikan dalam bentuk OPD sebagai Biro (Pemprov) dan Bagian (Pemkab) maka akan semakin strategis, sehingga dalam pelaksanaan acaranya kemarin dengan mengikutsertakan para kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, inspektorat provinsi dan kabupaten/kota, bagian hukum provinsi kabupaten/kota serta UKPBJ provinsi kabupaten/kota.

Pewarta : Burhan - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo optimistis proyeksi pendapatan pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendatang akan mengalami peningkatan. Nilainya peningkatan Rp50.397.545.493,00- menjadi Rp2.006.064.139.749,00 dari tahun 2019 ini.

Hal tersebut sebagaimana terungkap saat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Selasa (16/7/2019).

“Mengalami peningkatan 2,58 persen dibandingkan pendapatan daerah pada APBD 2019 sebesar Rp1.995.666.594.256,00,” kata Sekretaris Daerah Darda Daraba yang didaulat membacakan sambutan gubernur.

Pendapatan tersebut sejalan dengan proyeksi belanja daerah yang akan difokuskan untuk pengentasan kemiskinan, kebutuhan infrastruktur dan fasilitas umum, pendidikan dan akses kesehatan masyarakat.

“Ada juga program untuk pengembangan ekonomi masyarakat, mendorong penguatan ketahanan pangan serta upaya dalam pengembangan potensi-potensi unggulan dan kewilayahan daerah,” imbuhnya.

Melalui usulan KUA-PPAS 2020 yang akan dibahas oleh DPRD tersebut, Pemprov Gorontalo menetapkan beberapa indikator dan target pembangunan pada 2020 nanti. Diantaranya Pertumbuhan Ekonomi 6,69 persen, Indeks Gini 0,39 poin, Indeks Pembangunan Manusia 68.71 poin serta Persentase Penduduk Miskin turun menjadi 15.00 persen.

Di hari yang sama, DPRD juga telah menyetujui usulan Perubahan KUA-PPAS 2019 untuk dilanjutkan pada pembahasan Perubahan APBD 2019 sesuai dengan mekansime dewan.

 

Pewarta: Isam – Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mendukung sepenuhnya  lomba orienteering yang dikemas dalam kegiatan Sprint Celebes 1942 Jilid IV yang akan digelar oleh Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Alaska Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo.

Hal itu diungkapkannya saat menerima pengurus Mapala Alaska di ruang kerja Wagub kompleks Gubernuran Gorontalo, Selasa (16/7/2019).

“Saya himbau seluruh instansi dan Organisasi Perangkat Daerah dapat mendukung kegiatan Mapala ini. Apalagi kegiatan ini bertaraf nasional dan akan dihadiri oleh banyak peserta dari luar Gorontalo,” kata Wagub Idris Rahim pada kesempatan itu.

Orienteering adalah olahraga yang membutuhkan kemampuan dan keterampilan navigasi menggunakan peta dan kompas untuk menyelesaikan suatu lintasan dari titik kontrol satu ke titik kontrol lain dalam waktu sesingkat mungkin. Olahraga ini memadukan keselarasan berpikir, kecepatan, dan kekuatan fisik.

“Titik koordinat ditetapkan oleh panitia, selanjutnya peserta berlomba berlomba mencari titik koordinat itu menggunakan kompas dan peta. Yang tercepat dialah pemenangnya. Lomba ini bertujuan untuk menguji kemampuan setiap peserta dalam membaca kompas dan peta,” jelas Ani, selaku Ketua Ketua Divisi Fotografi dan Jurnalistik Mapala Alaska saat diwawancarai usai bertemu dengan Wagub Idris Rahim.

Ani menambahkan, lomba orienteering Sprint Celebes 1942 Jilid IV akan diikuti oleh peserta dari Mapala seluruh Indonesia. Sesuai rencana, lomba orienteering akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2019 berlokasi di Dulamayo, Kabupaten Gorontalo.

 “Total hadiahnya Rp30 juta. Biaya pendaftaran untuk gelombang pertama hingga akhir Agustus sebesar Rp200 ribu dan gelombang kedua pada bulan September sebesar Rp225 ribu,” tandas Ani.

Untuk informasi pendaftaran dapat dilihat di Website www.sprintcelebes1942.com

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Idah Syahidah mengajak kaum muda, terutama kaum milenial untuk menunjukkan kepedulian kepada para orang lanjut usia (lansia).

Hal ini dikatakan Idah Syahidah pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-23 tingkat Provinsi Gorontalo di halaman rumah jabatan Gubernur Gorontalo yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, Selasa (16/7/2019).

“Peringatan hari lansia ini semata-mata bukan hanya untuk para lansia tapi juga untuk kaum muda atau bahasa gaulnya kaum milenial. Kenapa? karena saya inginkan kaum milenial yang ada di Gorontalo bisa membuat kegiatan positif misalnya dengan melibatkan para oma-opa ini, di ajak wisata atau hal menyenangkan lainnya,” kata Idah Syahidah.

Idah Syahidah menambahkan kaum milenial bisa mencontoh bagaimana para lansia mengawal tumbuh kembang generasi mereka. Kaum milenial juga bisa bertanya tentang pengalaman hidup yang inspiratif serta menjadi suri tauladan bagi generasi mereka dari para lansia.

“Pasti di setiap keluarga itu ada ayah atau ibu, oma atau kakek yang selalu menceritakan kehebatan mereka saat muda dulu. Di sinilah ke tauladan dari lansia bisa diwariskan dan diteladani oleh generasi penerus,” kata Idah Syahidah yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo.

Para lansia yang hadir dalam kegiatan ini mendapatkan paket bantuan bahan pokok berupa beras, gula dan minyak goreng serta uang.

Peringatan ke-23 HLUN ini, diikuti oleh 500 lansia se-Provinsi Gorontalo, 200 relawan dan pihak-pihak terkait dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Diakhir acara, beberapa lansia mendapatkan kesempatan untuk menampilkan kebolehannya berupa tari dana-dana dan paduan suara.

 

Pewarta : Ecin - Humas

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo mengharapkan dukungan masyarakat dan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mensukseskan Sensus Penduduk(SP) 2020. Hal itu disampaikan Kepala BPS Provinsi Gorontalo Herum Fajarwati saat bertemu Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Senin (15/7/2019).

 “Tahun depan kami ada kegiatan besar yaitu SP 2020. Kami membutuhkan dukungan masyarakat dan Pemerintah Gorontalo hingga ke level RT/RW untuk suksesnya SP 2020,” kata Herum Fajarwati.

Herum Fajarwati menjelaskan, momen SP 2020 merupakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Dibandingkan pelaksanaan SP sebelumnya, kali ini dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan data Administrasi Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pendataan keluarga dari BKKBN.

“SP 2020 akan menuju pada satu data kependudukan. Selama ini masih ada perbedaan data penduduk versi BPS, Dukcapil, dan BKKBN, pada SP 2020 semuanya akan terintegrasi,” jelas Herum Fajarwati.

Terkait pelaksanaan SP 2020 di Provinsi Gorontalo, Idris Rahim menyarankan agar BPS segera mengagendakan rapat koordinasi yang menghadirkan Pemprov Gorontalo dan Kabupaten/Kota. Menurutnya hal itu sangat penting sebagai langkah sosialisasi dan informasi tentang tahapan pelaksanaan SP 2020 di Provinsi Gorontalo.

“Jika perlu kita hadirkan sampai ke para camatnya agar pelaksanaan SP 2020 terinformasi dengan baik ke seluruh masyarakat,” ujar Idris.

Lebih lanjut Wagub Gorontalo dua periode tersebut mengajak seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo untuk mensukseskan momen 10 tahunan pelaksanaan SP. Diutarakannya, data kependudukan sangat dibutuhkan oleh pemerintah tidak saja untuk memastikan penduduk Indonesia, tetapi juga agar pelaksanaan program pemerintah lebih tepat sasaran seperti dalam penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan, pemukiman, dan sanitasi.

 “Untuk itu saya mengajak seluruh pihak mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, para camat, lurah, kepala desa, dan seluruh masyarakat Gorontalo untuk sama-sama mensukseskan SP 2020,” pungkas Wagub Idris Rahim.

 

Pewarta : Haris- Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengingatkan kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus  mampu menyelesaikan masalah kepegawaian yang ada di internal masing-masing instansi.

“Kalau bisa diselesaikan tingkat OPD, jangan naik lagi,” pinta Darda Daraba saat membuka kegiatan Governor Coaching bagi pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas di lingkup Pemprov Gorontalo, Senin (15/7/2019) di hotel Maqna.

Sekda menjelaskan  terkait penanganan kasus-kasus kepegawaian itu berjenjang, dan kepala OPD harus mampu menyelesaikan masalah “rumah tangganya” itu terlebih dahulu. Bukannya meminta rumah  tangga sebelah untuk masuk dan turut campur menyelesaikan masalah internal mereka.

“Kalau ada yang bisa diselesaikan di tingkat OPD, selesaikan itu, karena bapak  yang panglimanya di OPD itu. Siapa lagi kalau bukan bapak,” tegas darda.

Di tempat yang sama Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo  Zukri Surotinojo menjelaskan,  terkait  penanganan kasus-kasus disiplin ASN, kasus-kasus kepegawain terkait ASN ini mulai ada peningkatan dan pergeseran masalah.

“Bukan hanya masalah yang ringan-ringan terkait  dengan persoalan internal di kantor, tapi juga kadang ada persoalan di luar yang kita harus tangani,” jelas  Zukri.

Mantan Karo Humas dan Protokol ini menambahkan, untuk kasus-kasus kepegawaian ataupun disiplin ASN terbagi dalam tiga tingkatan yaitu kasus ringan, sedang dan berat.

 

Pewarta : Asriani - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo turun 0,31 persen dari bulan September 2018 yang sebesar 15,83 persen menjadi 15,52 persen pada bulan Maret 2019.

Berdasarkan persentase tersebut, jumlah penduduk miskin Gorontalo berkurang sebanyak 2,27 ribu orang dari 188,30 orang pada bulan September 2018 menjadi 186,03 orang pada Maret 2019.

“Hari ini BPS merilis angka kemiskinan secara nasional. Alhamdulillah jumlah dan persentase kemiskinan di Gorontalo menurun sebesar 0,31 persen jika dibanding bulan September 2018,” kata Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Herum Fajarwati, usai melaporkan perkembangan kemiskinan kepada Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Senin (15/7/2019).

Herum Fajarwati menambahkan, penurunan angka kemiskinan tersebut diikuti oleh penurunan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan pada periode Maret 2018 – Maret 2019.

Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2018 sebesar 3,060 turun 0,415 poin menjadi 2,645 pada Maret 2019. Demikian pula halnya Indeks Keparahan Kemiskinan dari 0,750 menjadi 0,635 pada periode yang sama.

“Tingkat ketimpangan atau gini ratio juga mengalami penurunan sebesar 0,01 poin, dari 0,417 pada September 2018 menjadi 0,407 pada Maret 2019. Ini adalah perkembangan yang menggembirakan dan merupakan hasil dari program-program pembangunan di Provinsi Gorontalo,” tutur Herum Fajarwati.

Menanggapi turunnya angka kemiskinan Provinsi Gorontalo, Idris Rahim mengatakan penurunan tersebut merupakan dampak dari komitmen Pemerintah dalam melaksanaan program pembangunan yang pro rakyat. Hal itu terlihat dari rilis BPS yang menyebutkan bahwa penurunan angka kemiskinan lebih dominan dipengaruhi oleh komoditi makanan.

Lima jenis komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan di antaranya adalah beras, roti, kue basah da kering, ikan, dan cabe rawit. Sedangkan untuk komoditi non makanan yang paling dominan adalah perumahan, pendidikan, angkutan di perkotaan dan bensin di perdesaan.

 “Dari data yang ada, program yang dilaksanakan oleh Pemprov Gorontalo seperti Bantuan Pangan Non Tunai Daerah, pasar murah, bantuan benih, pendidikan gratis, dan bantuan Rumah Hunian Idaman Rakyat, memberi kontribusi besar terhadap penurunan kemiskinan. Ke depan kita akan tetap fokus pada program pro rakyat sehingga kemiskinan di Gorontalo akan terus menurun,” papar Idris Rahim.

 

Pewarta : Haris - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 15
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo