>
Wisnawaty Saleh

Wisnawaty Saleh

KOTA GORONTALO, DKP – Empat potensi bahari di Provinsi Gorontalo bakal dikembangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tahun 2020. Potensi bahari yang diberinama “Bule Maco’ itu terdiri dari Desa Botubarani, Desa Bongo, Desa Biluhu dan Desa Olele.

“Desa Botubarani dengan potensi hiu pausnya, Desa Bongo dengan potensi pesisirnya, Desa Biluhu dan Desa Olele dengan potensi wisata bawah laut sebagai titik penyelaman. Programnya Botubarani, Bongo, Biluhu, Olele Marine Conservation atau Bule Maco,” kata Kadis DKP Sutrisno pada Forum Penyusunan Rencana Kerja DKP tahun 2020 bertempat di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Kamis (21/2/2019).

Sutrisno menguraikan, letak Gorontalo sangat strategis untuk mendorong peningkatan pendapatan nelayan sekaligus sebagai obyek wisata. Dengan perairan laut seluas 876.663,08 Ha atau 9,638,44 kilometer persegi menjadi pendorong untuk melakukan pengembangan potensi wisata bahari di perairan Sulawesi dan Teluk Tomini.

“Kita diapit oleh dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WWP). WWP 715 di perairan Teluk Tomini dan WPP 716 di Laut Sulawesi. Potensi ikannya sekitar 1,8 juta ton,” imbuhnya.

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, pihaknya menyiapkan bantuan sarana penangkapan ikan bagi nelayan berupa octopus (gurita) atau alat perangkap ikan serta lampu penerang. Keduanya diberikan secara paket dengan bantuan perahu fiber 3 GT. (sumber : Yanto, Dinas Kelautan, Editor - Isam, Hmsprov)

KOTA GORONTALO, Humas – Untuk mengecek kesiapan pelaksanaan Pemilu 2019 di Provinsi Gorontalo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, direncanakan besok (red-Jumat) akan berkunjung ke Provinsi Gorontalo.

Hal tersebut terungkap pada rapat persiapan kedatangan Menkopolhukam yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba dan dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Wawan Kustiawan, Kapolda Gorontalo, Danrem 133 NWB, serta unsur Forkopimda lainnya dan pimpinan OPD dilingkup Pemprov Gorontalo, di aula Rumah Dinas Gubernur, Kamis (21/02/2019).

“Acara besok insha Allah sangat-sangat penting. Intinya besok itu pak Menopolhukam mengajak kita semua unsur TNI-POLRI, pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mensukseskan pemilu 2019, apalagi pemilu tahun ini merupakan pemilu serentak sehingga dibutuhkan cek dan ricek keseluruh daerah,” kata Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Wawan Kustiawan dalam laporannya.

Provinsi Gorontalo sendiri dilaporkan oleh Sekertaris daerah Darda Daraba sudah siap melaksanakan pemilu, tetapi yang masih menjadi kendala yakni pada perekaman KTP, dimana mendekati hari H semakin meningkat.

Menanggapi hal tersebut, Deputi mengatakan bukan hanya di Gorontalo saja tetapi hampir diseluruh daerah mengalami hal yang sama untuk itu pihaknya sendiri yang akan mengkoordinasikan dengan Dirjen Dukcapil.

Sementara itu Sekdaprov Darda Daraba mengatakan kegiatan tersebut akan menghadirkan 5.600 peserta dari unsur penyelenggara KPU dan Bawaslu se Provinsi Gorontalo, dari unsur keamanan Babinkamtibmas, serta ASN dan PTT lingkup Pemprov Gorontalo. (Hmsprov - Nova/Echin)

Jakarta, Humas – Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai didata untuk pemanfaatan tanda tangan digital. Tanda tangan digital yang sudah tersertifikasi Badan Siber dan Sandi Negara itu saat ini baru sebatas pada Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Instruksi dari Bapak Gubernur Rusli Habibie agar seluruh pejabat dari eselon II hingga IV menggunakan aplikasi ini dalam proses surat menyurat dan administrasi lainnya. Sehingga kami sedang mendata siapa-siapa saja yang akan masuk dalam sistem,” terang Kadis Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskotik) Provinsi Gorontalo, Rifli M. Katili usai berkunjung ke kantor BSSN di Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Pihaknya menarget tahun 2020 tidak ada lagi proses surat menyurat manual. Penandatanganan surat tugas, surat keluar, termasuk surat kontrak dan pengelolaan keuangan bisa dilakukan secara digital.

Hal itu dimaksudkan untuk mempercepat proses administrasi dan memangkas waktu surat menyurat. Tanda tangan digital juga menjadikan proses pengelolaan pemerintah berjalan transparan dan akuntabel.

“Jadi dengan tanda tangan digital, proses administrasi surat menyurat bisa kita monitor secara online. Surat saya sudah di mana ya? Prosesnya bagaimana? Itu bisa dipantau secara real time. Masyarakat tidak lagi harus bolak balik ke instansi tertentu hanya karena persoalan surat menyurat,” imbuh mantan Kepala Biro Humas dan Protokol itu.

Data yang harus dimasukkan oleh pejabat di tiap instansi yakni SK Pengangkatan Dalam Jabatan serta foto copy KTP. Jika semua data tersebut sudah terkumpul maka akan didaftarkan ke BSSN untuk memperoleh sertifikat online. (Hmsprov - Isam)

Kamis, 21 Februari 2019 15:50

Wagub Gorontalo Hadiri Rakernas APPSI

PADANG, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Hotel Inna, Padang, Sumater Barat, Kamis (21/2/2019).

Rakernas yang dihadiri oleh 21 Gubernur se Indonesia, salah satunya membahas usulan untuk menaikkan gaji Gubernur yang dinilai kalah jauh dari gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menanggapi hal tersebut, Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa gaji Presiden dan Wakil Presiden juga lebih rendah dari gaji DPR.

Menurutnya, pejabat negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan kemajuan bangsa. Oleh karena itu Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah bertanggung jawab untuk kesejahteraan dan kemajuan di wilayahnya.

“Presiden dan wapres pun gajinya lebih rendah dari DPR, walau memiliki kewewenangan yang sangat besar. Jadi, bukan besar kecilnya gaji, tapi tanggung jawab yang harus dilakukan. Intinya, bagaimana kita mengabdi kepada bangsa. Kalau soal gaji, swasta yang lebih baik,” kata JK.

Selain itu Rakernas APPSI juga merekomendasikan agar pemerintah menurunkan biaya kargo udara dan meninjau kembali bagasi berbayar karena dinilai merugikan UMKM. Rakerna APPSI yang mengusung tema ‘Reformasi dan Kebijakan Strategi untuk Mendukung Pengembangan Produk Unggulan dan Kerjasama Antar Daerah’, bertujuan untuk mengkonsolidasikan program APPSI tahun 2019.

Pada rangkaian kegiatan Rakernas APPSI dilaksanakan serah terima jabatan Ketua Umum APPSI dari Soekarwo yang telah habis masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Timur yang digantikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, selaku Wakil Ketua Umum APPSI periode 2014-2019. Selanjutnya untuk memilih Ketua Umum APPSI untuk lima tahun ke depan, akan dilaksanakan musyawarah nasional pada November 2019 mendatang. (Hmsprov - Haris)

JAKARTA, Humas – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskotik) Provinsi Gorontalo Rifli M. Katili mendorong agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mempercepat proses sertifikat elektronik. Pertemuan yang berlangsung di kantor BSSN, Jakarta, Kamis (21/2/2019) itu menghadirkan Kadis Kominfo Kabupaten/Kota dan diterima oleh Kabag Hukum dan Kerjasama BSSN Ferry Indrawan.

Sertifikat elektronik ini untuk melegalkan penggunaan tanda tangan digital oleh pimpinan daerah atau pimpinan OPD. Di Provinsi Gorontalo sendiri baru Pemprov Gorontalo yang tanda tangan digitalnya sudah tersertifikasi.

“Untuk tanda tangan digital kami di Provinsi Gorontalo sudah menerapkan. Launchingnya November 2018 lalu. Sekarang tinggal teman-teman di kabupaten/kota yang kita dorong agar penerapannya bisa segera terealisasi,” terang Rifli Katili usai pertemuan.

Sementara itu, Kabag Hukum dan Kerjasama BSSN Ferry Indrawan mendukung upaya tersebut. Menurutnya, ada banyak manfaat dari tanda tangan digital. Salah satunya dengan memangkas proses birokrasi dengan cepat dan tanpa mengurangi mutu.

“Terkait perjanjian kerjasama, saran saya lebih efektif digelar di Gorontalo. Dalam artian cari waktu yang tepat sehingga seluruh Bupati/Wali Kota bisa hadir untuk menandatangani kerjasama,” jelas Ferry.

Provinsi Gorontalo bakal menjadi pilot project penerbitan sertifikat elektronik untuk tanda tangan digital. Daerah diminta menyiapkan aplikasi sesuai kebutuhan masing-masing. Daerah juga diminta siap dengan konsekuensi jika diberlakukan kebijakan tersebut.

“Jadi harus konsisten saat penandatanganan dokumen harus sesuai waktu pengajuan. Artinya tidak ada tanggal mundur,” tutur Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Renaldy menimpali.

BSSN siap melakukan pendampingan jika daerah mengajukan sertifikasi elektronik. Masalah keamanan data juga akan dibantu oleh BSSN. (Hmsprov)

KOTA GORONTALO, Humas – Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Gorontalo memperkenalkan branding baru untuk menggenjot destinasi wisata daerah. Branding tersebut resmi diperkenalkan kepada publik hari ini, Kamis (21/2/2019).

Sebelumnya pada Rabu, 20 Februari 2019 kemarin Dispar memperkenalkan branding baru kepada dinas-dinas pariwisata kabupaten/kota bertempat di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bolameo.

Mengusung kekayaan keragaman hayati dan budaya dipadu etos kerja yang tinggi, Dispar Provinsi Gorontalo menyuguhkan grafis sederhana dan mudah diingat. Empat warna yang menghiasi grafis diambil dari warna adat Gorontalo atau Tilabataila; merah, hijau, ungu dan kuning.

“Grafis utama merupakan turunan burung Julang Sulawesi atau Aceros Cassidix, burung endemik Sulawesi yang masih banyak ditemukan di hutan primer dan sekunder di Gorontalo,” terang Ivon Reane Larekeng, Kabid Pemasaran, Dispar Provinsi Gorontalo sebagaimana dikutip dari Genpi.co.

Di bawah grafis Julang Sulawesi terdapat tulisan, Gorontalo The Heart of Celebes. Sebuah ungkapan yang menegaskan daerah ini sebagai “ibu” dari pulau Sulawesi.

Burung Julang Sulawesi dipilih karena menjadi burung paling cantik dari semua burung rangkong di Indonesia yang berjumlah 13 jenis. Burung ini juga dikenal sebagai pasangan yang setia.

“Dalam kepercayaan masyarakat lokal, burung ini dikenal sebagai burung raja yang perkasa. Burung ini juga dikenal sebagai penolak bala dan memiliki energi positif pada kehidupan alam,” imbuh Ivon.

Dengan sifat-sifat baik dan keunikan inilah, Gorontalo mengambil julang sulawesi sebagai brand pariwisatanya. Brand ini selanjutnya akan menjadi logo resmi pemerintah daerah untuk mendukung salah satu program unggulan yakni pariwisata yang lebih mendunia. (Hmsprov - Isam)

KOTA GORONTALO, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinas Arpus) Provinsi Gorontalo mulai menerapkan kebijakan baru untuk mendorong minat baca PNS dan karyawannya. Salah satunya dengan kebijakan 30 menit wajib baca di OPD tersebut.

Seperti yang terlihat pada Rabu pagi, (20/2/2019). Kadis Arpus Yosef P. Koton memimpin aktivitas membaca, diikuti oleh oleh PNS dan PTT di dinas tersebut.

“10 menit pertama kita membaca Alquran dan tafsirnya, 10 menit kedua membaca buku. Judulnya apa saja. 10 menit terakhir mempresentasikan apa yang sudah dibaca,” terang Kadis Arpus Yosef P. Koton.

Inovasi ini diharapkan dapat mendorong minat baca masyarakat, yang dimulai dari seluruh pegawai yang membidangi urusan arsip dan perpustakaan. Pada akhirnya bisa mendorong peningkatan kualitas SDM menjadi lebih baik.

“Salah satu tugas kami meningkatkan presentase budaya gemar membaca masyarakat. Caranya dimulai dari diri kita sendiri,” tegasnya.

Data Dinas Arpus menyebutkan persentase budaya gemar membaca di kalangan masyarakat, mahasiswa dan pelajar di Gorontalo pada tahun 2017 hanya sebesar 23.3%. Angka itu naik 13,3 persen tahun 2018 menjadi 36.6%. Angka itu diharapkan terus naik setiap tahunnya. (Sumber : PPID Dinas Arpus / Editor : Hmsprov - Isam)

JAKARTA, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menegaskan bahwa dirinya tidak tergiur dengan penghargaan berbayar. Penghargaan yang diselenggarakan oleh organisasi tertentu untuk diberikan penghargaan namun dengan syarat menyetorkan sejumlah uang sebagai “biaya kontribusi”.

Terakhir pada Selasa, (19/02/2019) Gubernur Gorontalo dua periode itu menerima pesan singkat yang menawarkan diberi penghargaan di bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Rusli menjadi salah satu penerima penghargaan bersanding dengan nama besar lainnya, asal bersedia menyetor uang Rp20 Juta.

“Saya tidak tanggapi, biarin aja. Tawaran seperti ini sudah lama, sudah sering dan dari berbagai organisasi. Kalau saya iyakan semua barangkali sudah menumpuk penghargaan di meja kerja saya,” terang Rusli melalui pesan WhatsApp, Rabu (20/2/2019).

Bagi Rusli, penghargaan harusnya diberikan secara obyektif, sesuai dengan realitas serta jelas ukurannya. Ia juga mengaku tidak terlalu terobsesi dengan penghargaan, yang terpenting bekerja keras, kerja ihlas dan kerja itu dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Penghargaan itu bonus dari setiap apa yang kita kerjakan. Syukur jika ada yang menilai baik dan menghargai kerja kita. Dinilai buruk atau dikritik juga ya tidak apa apa untuk perbaikan ke depan,” imbuhnya.

Sikap yang sama ia tularkan kepada para pimpinan OPD dan birokrasi yang ia pimpin. Ia meminta anak buahnya tidak fokus mengejar penghargaan, tapi fokus bekerja dan memberikan yang terbaik.

Sejak memimpin Provinsi Gorontalo tahun 2012, beragam penghargaan prestisius sudah diraih mantan Bupati Gorontalo Utara itu bersama Wakil Gubernur Idris Rahim dan jajaran birokrasinya. Salah satunya penghargaan opini pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut dari BPK RI.(Hmsprov - Isam)

JAKARTA, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo menghibahkan lahan Kanal Tamalate kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA). Penyerahaan ditandai dengan penandatanganan berita acara hibah oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dengan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Adenan Rasyid bertempat di Kantor Kementrian PUPR, Rabu (20/2/2019).

Turut menyaksikan penandatangan tersebut Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Hadi Suprayogi, para pejabat eselon II dan III serta sejumlah pimpinan OPD Pemprov Gorontalo.

Hibah barang milik Pemprov Gorontalo itu berupa aset lahan sebesar 736,929 meter persegi atau 73,69 hektar. Lokasi lahan berada di sepanjang Kanal Tamalate sejauh 2.850 meter atau 2,8 KM. Kanal membentang dari Desa Oluhuta Kec. Kabila, Kabupaten Bone Bolango hingga ke Kelurahan Tamalate, Kota Timur, Kota Gorontalo.

“Alhamdulillah hari ini kita sudah menghibahkan tanah kanal ke Balai Sungai. Hibah ini diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan Kanal Tamalate sehingga fungsinya sebagai pengendali banjir dapat berjalan dengan baik,” jelas Gubernur Rusli Habibie usai acara.

Menurut Gubernur Gorontalo dua periode itu, rencana hibah lahan ini harusnya sudah dilakukan sejak tahun lalu. Hal itu belum bisa terwujud karena masih harus melengkapi beberapa berkas administrasi.

Lahan Kanal Tamalate diadakan pemprov sejak tahun 2008 hingga tahun 2015 lalu. Sementara untuk pembangunan kanalnya sendiri dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kementrian PUPERA.

“Jadi saya berharap ke depan pengelolaannya bisa lebih maksimal. Selain untuk menampung debit air, kanal juga bisa menjadi destinasi wisata atau olahraga warga Gorontalo dan sekitarnya,” pungkasnya. (Hmsprov - Isam)

Kota Gorontalo, Humas – Tim Pengkajian Daerah (Kajida) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo. Kunker yang dipimpin langsung oleh Mayjen TNI Afanti Uloli selaku Deputi Sisnas ini, diterima langsung oleh PLH Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo Iswanta serta unsur pimpinan OPD dilingkup Pemprov Gorontalo, Rabu, (20/2/2019) diruang Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo.

Mayjen TNI Afanti Uloli yang juga selaku penanggung jawab Tim mengatakan, kedatangannya bersama rombongan adalah untuk menggali dan menghimpun berbagai permasalahan di Provinsi Gorontalo. Khusus di Provinsi Gorontalo sendiri masalah utama yang dihadapi adalah pencemaran lingkungan utamaya terkait danau limboto

“Ini adalah agenda kajian tetap kita. Dimana berbagai permasalahan yang kami tampung dari sini, kami akomodir dan analisis terlebih dahulu. Selanjutnya, akan kami teruskan kepada Presiden untuk mencari solusinya dan kunjungan kami ke Gorontalo fokus kepada masalah lingkungan utamanya danau limboto,” kata Afanti

Jendral yang mengaku berdarah Gorontalo ini mengakui bahwa di tahun 2019 ini, Provinsi Gorontalo mendapatkan kesempatan pertama sebagai daerah yang dikunjungi selain 12 Provinsi lainnya. Timnya juga menjelaskan memilih danau limboto untuk ditangani karena danau limboto masuk dalam kategori kritis sehingga perlu untuk diselamatkan.

“Kenapa danau limboto karena memang kondisinya sekarang cukup kritis sehingga perlu penanganan secara terpadu. Saya melihat juga diberbagai kesempatan pak Gubernur dan jajaran Pemprov Gorontalo telah banyak upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan danau limboto ini. Jadi penilaian kami tidak akan efesien jika hanya dari pemerintah daerah saja tapi juga harus ada langkah dari kami pemerintah pusat, masyarakat, para akademisi, media semua kita harapkan berpartisipasi,” jelasnya

Sementara itu Iswanta selaku Plh Sekertaris daerah mengatakan atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo bertarimakasih atas kunjungan dari tim Kajida Wantannas ini. Ia juga memohonkan maaf karena kedatangan tim Kajida bertepatan saat Gubernur, Wagub dan juga Sekdaprov Gorontalo sedang berada diluar daerah.

Seperti diketahui kondisi danau Limboto sendiri termasuk wilayah didalamnya yaitu seluas 90.029 Ha, masuk dalam kawasan hutan seluas 25.984 Ha atau sekitar 29% dan luar kawasan hutan sebesar 64.045 Ha atau 71%. Luas lahan kritis dalam kawasan hutan yang perlu direhabilitasi yaitu 13.521 Ha atau 52% dari total kawasan hutan DAS Limboto. Sedangkan untuk lahan kritis luar kawasan hutan yaitu sebesar 25.682 Ha atau 40%. (Hmsprov - Echin)

Halaman 1 dari 57
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo