>
Selasa, 15 Oktober 2019 09:10

DPRD Soroti Potensi Konflik Tapal Batas Gorut-Buol

Oleh
Beri rating
(0 suara)

GORONTALO – DPRD Provini Gorontalo menggelar dialog interaktif menyapa rakyat yang merupakan ragam kegiatan bulanan yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota dewan, minggu (13/10/2019).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi, masukan maupun kritikan terhadap program Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dihadiri jajaran anggota legislatif, staf sekretariat dewan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, serta masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf mengatakan dialog interaktif merupakan kegiatan rutin anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang telah dilaksanakan anggota DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2014-2019.

”Dialog interaktif ini sudah dari tahun periode sebelumnya,”kata Paris Jusuf.

Kegiatan perdana anggota dewan periode 2019 – 2024 ini dilakukan untuk silahturahim antara anggota dewan yang baru serta digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“DPRD Provinsi Gorontalo siap mensinergikan program dengan pemerintah Kabupateh Gorontalo Utara agar pelayanan meningkat dan mensejahterakan  masyarakat” kata Paris Jusuf.
Ia juga menambahkan anggota DPRD periode 2019 – 2024 dalam limit waktu seluruh alat kelengkapan dewan telah terbentuk.

Dalam sesi dialog ini, terungkap persoalan yang dihadapi masyarakat, yang sangat krusial adalah tapal batas antara Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, yang saat ini telah diblokir sepanjang 1 km.

Hamzah Sidik, salah seorang anggota dewan Gorontalo Utara menyampaikan bahwa masalah tapal batas ini harus diseriusi oleh 2 pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah.

“Kami berharap kedua belak pihak menseriusi permasalahan tapal batas ini,” jelas Hamzah Sidik.
Menanggapi hal ini, Paris Jusuf, menjelaskan bahwa DPRD akan melakukan menggelar rapat Forkopimda bersama dua daerah.

“Kami segera menindaklanjuti permasalahan ini,” jelas Paris Jusuf.

Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea, mengeritik pemerintah daerah yang terlihat tidak serius mengatasi masalah ini, misalnya sampai dengan sekarang dokumen RT/RW belum rampung.

“Kami Komisi I akan memperjuang tapal batas ini, namun terkendala dengan administrasi wilayah,” ujar Adhan Dambea.

 

Pewarta : PPID Sekretariat DPRD

Baca 318 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama