>
Selasa, 22 Oktober 2019 13:14

Inilah Argumen Wakil Bupati Gorut Dalam Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Dengan Buol

Oleh
Beri rating
(0 suara)
Peta sub segmen Desa Umu dan Sub Segmen Papualangi yang disengketakan antara Pemkab Buol dan Pemkab Gorontalo Utara. (Foto: istimewa). Peta sub segmen Desa Umu dan Sub Segmen Papualangi yang disengketakan antara Pemkab Buol dan Pemkab Gorontalo Utara. (Foto: istimewa).

LABUHAN BAJO - Ada argumen menarik yang disampaikan Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu yang disampaikan pada penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri.

Pertemuan yang digelar di Hotel Djayakarta, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (22/10/20019) ini sayangnya tidak dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kabupaten Buol.

Dalam argumennya, Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu menguraikan aspek historis, yuridis, geografis dan sosiologis kenapa Desa Papualangi dan Desa Cempaka Putih adalah bagian dari Kabupaten Gorontalo Utara. Hal itu sejalan dengan pedoman penyelesaian tapal batas sesuai Permendagri 141 tahun 2017.

“Secara historis misalnya, Papualangi itu kan bahasa Gorontalo artinya Papo-papo (batas atas) dan langi-langi (terendam), maka Papualangi adalah kesatuan atas/ pembatas dengan kerataan. Inilah yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Vlakte Van Papualangi sesuai surat tapal batas Residen Manado tahun 1898,” kata Thariq Modanggu.

Ada empat poin yang menjadi tawaran atau rekomendasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Pertama, berdasarkan Permendagri 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah maka penetapan tapal batas Gorut dan Buol didasarkan pada peta dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) sehingga tidak perlu mengubah batas.

Kedua penetapan tapal batas tidak mempengaruhi perkembangan sosial dan intervensi pembangunan saat ini. Ketiga, pembangunan jalan akses ke Desa Umu bisa dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerjasama dua daerah. Keempat, komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk memperhatikan warga Buol di Desa Umu dan sekitarnya.

Pertemuan ini dihadiri Wakil Gubernur, Idris Rahim, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Imran Bali dan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Protokol, Masran Rauf, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara hadir lebih lengkap, Wakil Bupati Thariq Modanggu, Wakil Ketua dan anggota DPRD, Kepala Bagian Pemerintahan dan Camat Tolinggula.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tegas menolak tawaran Pemerintah Kabupaten Buol untuk tukar guling sub-segmen Umu dengan Sub-Segmen Tolinggula yang mereka klaim. Dasarnya adalah Kepmendagri nomor 59 tahun 1992.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyebut wilayah tersebut sejak dulu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Gorontalo Utara. Dasarnya Peta Keresidenan Manado nomor 700 tahun 1898 yang menyatakan tapal atas merujuk pada Bukti Wumu, Bukit Dengilo dan Pengunungan Pangga atau yang dikenal dengan kerajaan Papualangi sebagai bagian dari wilayah Kwandang (Gorontalo Utara sebelum dimekarkan).

Bertentangan juga dengan Kepmendagri nomor 185.5-197 tahun 1982 tentang Penegasan Perbatasan antara Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (sebelum dimekarkan jadi Gorontalo) dengan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Regulasi itu diperkuat dengan Permendagri nomor 19 tahun 2014 tentang batas Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara (Provinsi Gorontalo).

“Ada juga Permendagri nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah yang menyebut Desa Papualangi dan Desa Cempaka Putih (Kecamatan Tolinggula) adalalah bagian dari Kabupaten Gorontalo Utara,” ujar Thariq Modanggu.

 

Pewarta: Isam - Humas

 

Baca 215 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo