>
Selasa, 22 Oktober 2019 12:51

Penyelesaian Sengketa Batas Buol-Gorontalo Utara Tak Dihadiri Pemprov Sulteng dan Buol

Oleh
Beri rating
(0 suara)
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim (empat kiri) saat menghadiri mediasi antar Pemkab Gorut dan Pemkab Buol oleh Kemendagri bertempat di Hotel Djayakarta, Nusa Tenggara Timur, Selasa (22/10/2019). (Foto: istimewa). Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim (empat kiri) saat menghadiri mediasi antar Pemkab Gorut dan Pemkab Buol oleh Kemendagri bertempat di Hotel Djayakarta, Nusa Tenggara Timur, Selasa (22/10/2019). (Foto: istimewa).

LABUAN BAJO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Sabtu (22/10/20019).

Pertemuan internal yang digelar di Hotel Djayakarta, Labuan Bajo, NTT tidak dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kabupaten Buol.

Di sisi sebaliknya, Pemerintah Provinsi Gorontalo dihadiri oleh Wakil Gubernur, Idris Rahim, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Imran Bali dan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Protokol, Masran Rauf.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara hadir lebih lengkap, Wakil Bupati Thariq Modanggu, Wakil Ketua dan anggota DPRD, Kepala Bagian Pemerintahan dan Camat Tolinggula.

Pertemuan ini penting sebab hingga batas waktu 6 September 2019 Pemerintah Kabupaten Buol dan Gorontalo Utara tidak mencapai kata sepakat.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tegas menolak tawaran pemerintah Buol untuk tukar guling sub segmen Wumu dengan Sub Segmen Tolinggula yang mereka klaim. Dasarnya adalah Kepmendagri nomor 59 tahun 1992.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyebut wilayah tersebut sejak dulu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Gorontalo Utara. Dasarnya Peta Keresidenan Manado nomor 700 tahun 1898 yang menyatakan tapal atas merujuk pada Bukti Wumu, Bukit Dengilo dan Pengunungan Pangga atau yang dikenal dengan kerajaan Papualangi sebagai bagian dari wilayah Kwandang (Gorontalo Utara sebelum dimekarkan).

Bertentangan juga dengan Kepmendagri nomor 185.5-197 tahun 1982 tentang Penegasan Perbatasan antara Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (sebelum dimekarkan jadi Gorontalo) dengan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Regulasi itu diperkuat dengan Permendagri nomor 19 tahun 2014 tentang batas Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara (Provinsi Gorontalo).

“Ada juga Permendagri nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah yang menyebut Desa Papualangi dan Desa Cempaka Putih (Kecamatan Tolinggula) adalalah bagian dari Kabupaten Gorontalo Utara,” ujar Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu.

 

Pewarta : Isam - Humas

Baca 144 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo