>

GORONTALO – Sejumlah ruas jalan di Provinsi Gorontalo semakin nyaman dimanfaatkan masyarakat pengguna. Ini berkat pembangunan yang diakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo.

Untuk memastikan kulitas jalan ini, Kepala Dinas PUPR, Handoyo Sugiharto melakukan peninjauan di sejumlah pekerjaan peningkatan kualitas dan pelebaran jalan provinsi, Senin (15/7/2019)

“Kami melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan jalan di jalan Thaib Gobel, Boidu-Dulamayo, Gorontalo-Tapa-Atinggola dan Alhamdulillah semua pekerjaan sedang dilaksanakan sesuai dengan prosedur” kata Handoyo Sugiharto.

Untuk menghasilkan pekerjaan jalan sesuai dengan kontrak dan kualitas jalan yang mantap, Handoyo Sugiharto  mengungkapkan mereka menggunakan layanan Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan yang ada di Dinas PUPR untuk memonitoring pekerjaan tersebut.

“Kami turunkan tenaga laboratorium milik dinas PUPR untuk memonitor dan mengontrol kualitas pelaksanaan yang ada di beberapa pekerjaan,” ujar Handoyo Sugiharto.

Dari sejumlah pekerjaan peningkatan kualitas dan pelebaran jalan yang saat ini sedang dikerjakan yaitu jalan jalan Thaib Gobel dengan target pekerjaan sepanjang 4,7 kilometer, jalan Gorontalo-Tapa-Atinggola dengan target pekerjaan sepanjang 2 kilometer dan jalan Boidu-Longalo-Dulamayo target sepanjang 1,5 kilometer.

Handoyo juga berharap pekerjaan peningkatan kualitas jalan yang sedang dilaksanakan saat ini, bisa selesai tepat waktu, sesuai spesifikasi dan sesuai kontrak.


Pewarta : Yudi- Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

LIMBOTO – Sejumlah Kantor Daerah Pengamatan yang dibawahi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo  akan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.

Hal ini disampaikan oleh Sekertaris Dinas Aisa Ibrahim setelah melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan pendataan aset dinas. Aisa Ibrahim yang didampingi Kepala Subbagian Umum dan Kepagawaian, melakukan peninjauan di beberapa Kantor Daerah Pengamatan (DP) yang berada di Kabupaten Gorontalo DP-02 dan Kota Gorontalo DP-01.

Aisa Ibrahim mengakui, untuk melakukan pekerjaan pengamatan, pemantauan maupun pemeliharaan saluran irigasi yang berada di kabupaten dan kota, Kantor Daerah Pengamatan (DP) sangat memerlukan sarana penunjang, Sumber Daya Manusia (SDM) maupun peralatan.

“Setiap Kantor Daerah Pengamatan akan kami lengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk menunjang aktifitas di lapangan,’ kata Aisa Ibrahim, Jumat (12/07/2019).

Ia memberi contoh pekerjaan pembagian air sawah masyarakat, saat terjadi kekurangan atau saat kelebihan debit air, maka sarana penunjang hukumnya wajib ada demi kelancaran tugas sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Diakuinya kebutuhan peralatan penunjang operasional ini dibayang-bayangi keterbatasan anggaran, namun begitu ia akan berusaha untuk melengkapi kebutuhan peralatan secara bertahap. Para petugas lapangan ini langsung berhadapan dengan para petani yang dilayaninya, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk membersihkan saluran irigasi dari kotoran dan limbah.

“Kami akan berusaha untuk melengkapi peralatan,   teman-teman di daerah aliran sungai bisa bekerja dengan aman dan tenang. Perlengkapan yang disediakan sesuai kebutuhan para penjaga pintu air, termasuk kelengkapan administrasi,” ujar Aisa Ibrahim.

Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawain Dahlan Thalib, mengharapkan ASN dan PTT yang berada di seluruh kantor daerah pengamatan, untuk menjaga kedisiplinan dalam pekerjaan dan berharap menjaga aset milik dari dinas.

 

 
Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

LIMBOTO –  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo melakukan pendataan ulang sejumlah asset milik dinas.

Pendataan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala Dinas PUPR Handoyo Sugiharto.  Sekretaris Dinas PUPR Aisa Ibrahim langsung melakukan peninjauan di sejumlah Kantor Daerah Pengamatan yang berada di Kabupaten Gorontalo.

Bersama Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dalam Thalib, Kepala Seksi Irigasi dan air tanah Erna Hiola, Kepala Seksi Pengelolaan Sungai Pantai dan Rawa Molan Taludio meninjau langsung aset milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Jumat (12/7/2019).
“Sesuai arahan Kadis PUPR, kami melakukan kunjungan ke daerah pengamatan mulai dari DP-01 sampai dengan DP-05 untuk menginventaris aset-aset milik Dinas PUPR atau milik Pemerintah Provinsi Gorontalo,” kata Aisa Ibrahim.

Pendataan  aset yang tersebar di seluruh kantor daerah pengamatan yang ada di Provinsi Gorontalo harus terus dilakukan karena aset tersebut milik pemerintah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi oleh setiap pegawai ASN maupun PTT yang berada di kantor daerah pengamatan. 
“Kami harus mengetahui aset yang ada yang jumlahnya banyak, ada aset yang hingga kini keberadaannya belum jelas, contohnya seperti bangunan kantor DP-02 ini yang dibangun oleh dinas namun lahannya belum bersertifikat” ujar Aisa Ibrahim.

Aisa Ibrahim berharap adanya peninjauan dan pendataan inventaris yang mereka lakukan ini akan memperjelas seluruh aset dinas PUPR yang belum terdata baik itu barang, bangunan dan lahan. 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO -  Masalah dan isu wilayah perbatasan negara, Provinsi Gorontalo dan juga Provinsi Sulawesi Tengah serta peningkatan layanan infrastruktur dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba.

Sejumlah isu terkait tapal batas yang sering memicu konflik antar daerah dibahas bersama oleh sejumlah instansi. Demikian juga layanan pemerintah terutama untuk peningkatan infrastruktur di wilayah perbatasan menjadi topik pembicaraan yang serius.

Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) lintas Organissai Perangkat Daerah (OPD) ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di ruang Dulohupa kantor Gubernur Gorontalo, Rabu (10/7/2019)

“Dalam rapat ini seharusnya tidak ada lagi Gorontalo dan mana Sulteng, yang ada hanyalah kesepahaman bersama,” kata Darda Daraba.

Darda Daraba mengharap adanya sinkronisasi, koordinasi, harmonisasi serta kesepakatan antardaerah. Ini diperlukan untuk menghilangkan ketegangan hingga berujung konflik antarmasyarakat di wilayah perbatasan. Konflik ini biasanya dipicu karena tidak ada kesepahaman dan kesepakatan kedua belah pihak.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Sultan Kalupe menjelaskan ada beberapa isu yang yang menarik seperti kawasan strategi nasional, perbatasan negara, perbatasan Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah, koordinasi dan kerjasama peningkatan infrastruktur antarwilayah perbatasan yang perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan akses stabilitas antardaerah pada kawasan perbatasan.

“Pemanfaatan dan pengendalian ruang pada wilayah perbatasan harus harmonis serta mendukung pelestraian lingkungan. Ada juga pelaksanaan pengembangan Teluk Tomini sebagai kawasan andalan Provinsi Gorontalo maupun Sulawesi Tengah, dan 4 isu penting lainnya. Ini yang kita bahas bersama,” ujar Sultan Kalupe.

Rapat Tim Koordinasi yang dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Buol, serta beberapa perwakilan Kepala Dinas PUPR baik dari Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Dalam rapat ini disepakati draft yang disetujui bersama untuk ditindaklanjuti.\

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo mengadakan sosialisasi bahaya narkotika, Selasa (9/7/2019).

Usai sosialisasi dibentuk relawan antinarkoba di Dinas PUPR sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 dan Instruksi Gubernur nomor 1379 tahun 2018.

“Dalam aturan tersebut setiap OPD dan lembaga pemerintah daerah dan vertikal, untuk melaksanakan 3 hal, penyuluhan, pembentukan relawan antinarkoba dan terakhir melakukan tes urine,” kata Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

Untuk itu, Dinas PUPR Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo melakukan pemeriksaan urine kepada Aparat Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang ada di lingkup dinas.

“Kami sudah jalin kerjasama dengan BNN Provinsi Gorontalo untuk sosialisasi bahaya narkotika dan dilanjutkan dengan tes urine. Ini merupakan Instruksi Presiden dan Instruksi Gubernur Gorontalo. Hasil tes urine kita masih menunggu,” tutur Handoyo Sugiharto.

Kepala Bidang Pencegahaan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provisni Gorontalo Muchars Daud, menyatakan terima kasih kepada Dinas PUPR yang telah melakukan kerja sama pemberantasan narkotika.

“Dinas PUPR sangat tanggap terhadap persoalan narkoba ini dan kegiatan ini memang terlaksana karena inisiatif dari PUPR sendiri, karena meraka ingin memastikan, meyakinkan bahwa dinas ini bersih dari narkoba” ujar Muchars Daud.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

LIMBOTO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo mengadakan sosialisasi pembebasan lahan Korem 133/Nani Wartabone kepada pemilik lahan dan para penggarap lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) di aula serbaguna Korem, Senin (8/7/2019)

Sosialisasi ini dihadiri para pemilik lahan dan para penggarap, juga pejabat Korem 13/Nani Wartabone, Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Gorontalo.

“Sosialisasi ini bertujuan mengidentifikasi kembali lahan beserta pemiliknya dan penggarap, memastikan batas yang sudah dibebaskan 5 hekter dan sisa yang nantinya dibebaskan seluas 20 hekter,” kata Sultan Kalupe, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

Sultan Kalupe juga mendata dan mengumpulkan informasi dari masyarakat terkait siapa saja pemilik dan penggarap lahan tersebut.

Pembebasan lahan seluas 20 ha ini aka dilakukan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, mereka melakukan langkah-langkah prosedural, mencocokkan data terkait izin dan hal lain dari lahan ex bekas Hak Guna Usaha (HGU) tersebut.

“Kami mencari informasi dari masyarakat apakah izin yang dikeluarkan kepada penggarap, diberikan oleh pemegang HGU ataukah dari pemerintah setempat, dari tahun berapa mereka menggarap dan garapannya itu tanaman apa saja, serta informasi terkait harga lahan dan transaksi yang pernah terjadi disini,” lanjut Sultan Kalupe.

Sultan berharap apa yang mereka lakukan saat ini untuk memudahkan dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

SUWAWA – Penataan Danau Perintis di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango menjadi fokus banyak instansi.

Selain Balai Wilayah Sungai II Sulawesi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo juga terlibat dalam normalisasi danau kebanggaan masyarakat Bone Blango ini.

Salah satu tahap pekerjaan dalam penataan ini adalah pembersihan eceng gondok, gulma dan tanaman air lain yang mulai menyesaki danau.

“Pemerintah Provinsi prihatinan terhadap aset danau perintis yang tidak terawat ini. Gubernur, Sekda serta Pemda Bone Bolango telah bertemu secara khusus yang menghasilkan satu kesepakatan untuk membersikan gulma dan rumput yang berada di atas air,” kata Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas PUPR, akhir pekan lalu.

Untuk membersikan danau ini membutuhkan sarana yang memadai agar pekerjaan ini bisa segera tuntas, termasuk penggunaan alat berat untuk mengangkat gulma basah dan memindahkan ke lokasi lain.

Pekerjaan ini dilaksanakan selama 3 minggu dan hasilnya sudah mulai terlihat. Danau ini terlihat lebih luas dan nyaman untuk dijadikan kawasan pariwisata, selain memiliki fungsi hidrologi dan pengembangan perikanan.

Dinas PUPR menyebut sudah 5000 meter kubik eceng gondok, gulma serta tanaman air lainnya yang berhasil dibersihkan dari danau ini.

“Pembersihan sudah 60 persen dan untuk sampah secara perhitungan kita sebanyak 7500 meter kubik dan kita sudah membuang sekitar 5000 meter kubik sampah ke tempat pembuangan” lanjut Handoyo Sugiharto.

Handoyo Sugiharto berharap, danau ini dapat dijadikan tempat untuk parawisata, juga bisa bermanfaat untuk penanggulangan banjir dan membantu pertanian yang ada di Kabupaten Bone Bolango.

 

Pewarta : Yudi/PUPR – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

GORONTALO – Dengan diterbitkannya Pergub nomor 14 tahun 2019 tentang perubahan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo sudah bisa menyewakan alat berat yang dimiliki untuk untuk kepentingan komersial.

“Kami sudah bisa menyewakan alat berat dengan biaya yang lebih kompetitif, juga menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penyewaan alat berat dan SOP bencana atau perintah langsung dari pimpinan yang bersifat penting,” kata Nugraha Oktofelly Dewaputu , Kepala Seksi Uji Material, Kamis (27/06/2019)

Penyewaan alat berat milik Dinas PUPR  sejak beberapa tahun lalu belum begitu ramai oleh masyarakat karena masih terkendala tingginya harga penyewaan karena masih terikat Perda nomor 11 tahun 2011.

Dengan terbitnya Pergub nomor 14  tahun 2019 ini masyarakat umum sudah mulai tertarik untuk menyewa alat berat yang memiliki sewa lebih murah.

“UPTD Balai Pengujian Material Jalan Dan Bangunan (BPMJB) baru saja menyewakan satu unit greader, selama delapan jam atau dalam hitungan satu hari. Ke depannya alat berat yang lain kita sewakan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tutur Zulkarnain J Daniel, Kepala UPTD BPMJB, Kamis (27/062019)

Dengan adanya perubahan aturan ini, Zulkarnain berharap seluruh alat berat yang dimiliki peemrintah dapat lebih mudah dikontrol dan bisa menambah nilai PAD.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo akan menjadikan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengujian Material Jalan Dan Bangunan sebagai laboratorium tujuan pengujian material jalan dan bangunan yang ada di kawasan Sulawesi.

Layanan laboratorium ini khususnya untuk proyek pekerjaan yang ada di Provinsi Gorontalo, untuk menghadapi akreditasi ini Dinas PUPR berkoordinasi dengan laboratorium serupa di Palu Sulawesi Tengah yang sudah terakreditasi.

“Laboratorium ini sudah kami siapkan matang, menunggu diakreditasi. Prosesnya sedang disiapkan sambil brkoordinasi dengan laboratorium di Palu” kata Richie Z Abdullah, Kepala Seksi Teknis Bina Marga, Rabu (26/06/2019).

Kepala Dinas PUPR, Handoyo Sugiharto, juga menegaskan akan mendorong dan berupaya laboratorium ini segera terakreditasi dan menjadi salah satu laboratorium acuan atau rujukan dari setiap pemeriksaan material jalan dan bangunan.

“Laboratorium PUPR ini sebagai laboratorium  independen, tempat kolaborasi sesama dinas PU, kontraktor dan konsultan untuk menghasilkan pekerjaan sesuai spesifikasi yang diterima siapapun, mau diperiksa di lab manapun hasilnya akan sama,” ujar Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas PUPR Provisi Gorontalo.

 

Pewarta : Yudi - Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo,  Handoyo Sugiharto saat memimpin rapat koordinasi. Foto Yudi

GORONTALO – Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi pengawasan paket pekerjaan proyek.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat kepala dinas ini melibatkan pejabat terkait di Dinas PUPR, konsultan pengawas jalan dan kontraktor pelaksana, Rabu (26/6/2019).

“Kami melakukan koordinasi dengan kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas untuk pekerjaan di beberapa paket jalan di lingkungan” kata .Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas untuk mencapai kwalitas kerja antara konsultan pengawas, kontraktor pelaksana dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta pengawas lapangan dan untuk menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan.

“Kami membangun sinergitas untuk peningkatan kualitas pekerjaan di tahun ini. Ada kesepakatan yang kami capai” lanjut Handoyo Sugiharto.

Handoyo Sugiharto berharap pihak terkait yang menjalankan pekerjaan proyek tahun ini bisa berjalan sesuai yang ditargetkan, tepat waktu, berkualitas, tepat sasaran dan tepat mutu. Sehingga menghasilkan pembangunan infarstruktur bermutu dan unggul.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 3
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo