>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

SUWAWA TENGAH - Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Abdul Fandit Ahmad melakukan peninjauan pekerjaan pemeliharaan Jembatan Tolomato, yang berada di Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone bolango, Kamis (17/10/2019).

Pemeliharaan jembatan Tolomato tersebut dikerjakan oleh dua bidang, Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA).  Bina Marga melakukan penguatan abutment (penyanga jembatan) dan pemasangan Oprit sedangkan untuk Bidang SDA melakukan normalisasi sungai dan pembuatan bronjong.

Pemeliharaan jembatan Tolomato saat ini progresnya sudah mencapai 47,5 persen dan sudah melebihi dari capaian target yang diharapkan.

“pekerjaan bidang Bina Marga progresnya saat ini sudah mencapai 47,5 persen dan itu sudah melebihi harapan,” kata Abdul Fandit.

Sedangkan Bidang SDA, pekerjaannya saat ini dalam proses normalisasi sungai dari sedimen dan pembuatan bronjong, direncanakan setelah pekerjaan perbaikan abutment dan pemasangan Oprit selesai dikerjakan oleh Bidang Bina Marga.

“Muda-mudahan perbaikan abutment dan pemasangan oprit yang dilakukan oleh Bidang Bina Marga akan selesai tepat waktu. Sehingga Bidang SDA segera melakukan pembuatan bronjong pada bibir sungai,” jelas Abdul Fandit Ahmad.

Ia berharap pekerjaan pemeliharaan yang dikeroyok oleh 2 bidang ini yang menggunakan anggaran APBD-P pada Dinas PUPR Provinsi Gorontalo sebesar Rp2,1 miliar dapat selesai tepat waktu dan dapat segera dinikmati masyarakat.

“Kami berharap pemeliharaan jembatan Tolomato ini selesai tepat waktu, tepat mutu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Sehingga masyarakat segera menikmati jembatan Tolomato ini,” tutup Abdul Fandit

 

Pewarta : Yudi - PUPR

GORONTALO – Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Sulawesi Utara, Prof Dr Ir Ellen Joan Kumaat sowan ke Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, Kamis (17/10/2019).

Kedatangan Ellen diterima Gubernur Rusli di kediaman pribadinya di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo.

Kehadiran Rektor Unsrat didampingi Dekan Fakultas Teknik Prof Dr Ir Fabian J Manoppo MAgr. Turut hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba yang juga menjabat Ketua IKA Alumni Fakultas Teknik Unsrat serta Kadis PUPR, Handoyo Sugiharto.

“Saya datang ke Gorontalo untuk acara seminar besok, sehingga malam ini silaturahmi dengan bapak gubernur,” ungkap Ellen usai pertemuan.

Disinggung soal kemungkinan kerjasama antara Unsrat dan Pemprov Gorontalo, Ellen belum mau membahasnya. Menurutnya saat ini belum ada kerjasama yang spesifik, namun tidak menutup kemungkinan bisa diwujudkan di tahun yang akan datang.

Ellen rencananya akan menghadiri seminar tentang Potensi dan Masalah pada Kawasan Danau Limboto. Salah satunya materi yang akan dibicarakan menyangkut Mikrozonasi Provinsi Gorontalo.

Materi yang dibawakan  oleh Dekan Fatek Unsrat itu membahas tentang Respon Spektra Lokal, Potensi Likuifaksi, Tsunami dan Proyek PLTU Gorontalo. Ada juga materi tentang pengelolaan sumber daya air di Danau Limboto yang akan dibawakan oleh Dr Ir Tiny Mananoma MT.

 

Pewarta: Isam – Humas

GORONTALO - Kepala Bidang Bina Marga, Abdul Fandit Ahmad mewakili Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Konsultan Perencaan CV Kalate Consultant untuk perencanaan ruas jalan provinsi, Kamis (17/10/2019).

“Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama dengan CV Kalate Consultant terkait pekerjaan perencanaan jalan strategis provinsi,” kata Abdul Fandit Ahmad.

Abdul Fandit mengungkapkan dalam kontrak tersebut ada tiga ruas jalan strategis provinsi yang akan dibuatkan perencanaan pada tahun 2019 ini sebagai stock desain

“Di dalam kontrak perencanaan ada 3 ruas jalan strategis dan menjadi stock desain, di antaranya ruas jalan Pepaya Karya Baru, ruas jalan Trans Torosiaje dan yang ketiga ruas jalan Wonggahu-Saritani,” jelas Abdul Fandit.

Untuk perencanaan ini, Kepala Bidang Bina Marga ini berharap Mukti Abdullah, Direktur CV Kalate Consultant agar dapat menghasilkan perencanaan yang sesuai dengan kaidah dan harapan dinas.

“Hasil nantinya sesuai kaidah perencanaan, kondisi yang real. Sehingga pengaanggarannya nanti tidak ada perubahan desain maupun perencanaan jalannya,” ujar Abdul Fandit Ahmad.

Untuk pembangunan 3 ruas jalan tersebut, Abdul Fandit menjelaskan pihaknya masih menunggu hasil konsultan dan ketersedian anggaran.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie meminta pengerjaan jalan perkantoran Botu segera dirampungkan, pasalnya jalan tersebut menjadi satu-satunya akses pegawai menuju Kantor DPRD dan Kantor Gubernur.

Hal tersebut disampaikannya melalui asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan Provinsi Gorontalo Sutan Rusdi saat meninjau pengerjaan jalan tersebut bersama Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Handoyo, Kamis (17/10/2019).

“Kalau disisi waktu memang sampai Desember. Kita sudah bicarakan juga dengan Pak Kadis PU selaku PA dan KPA, kalau bisa kontraktor mengerjakan lebih cepat dari schedule. Nah ini kalau bisa kita majukan, lebih bagus,” tutur Sutan.

Ditempat yang sama, Kadis PUPR Handoyo mengungkapkan pengerjaan jalan ini telah mencapai 25 persen, diperkirakan pada minggu depan akan mencapai 40 persen dengan menggunakan sistem kerja shift.

“Pengerjaan ini bukan lama, tapi karena memang baru dimulai, kontraknya baru satu bulan lebih. Kita juga harus menggali hingga ke tanah dasar, tanah dasar dipadatkan kemudian diganti kelas B, kelas A kemudian kita aspal. Tapi ini sudah selesai, tinggal pengaspalan base, kemudian diaspal AC-BC (Asphalt Concrete-Blinder Curse), saya kira sudah akan lancar kembali,” ungkap Handoyo.

Terkait penambahan aksen warna disepanjang talud penahan tanah, menurut Handoyo adalah untuk menambah kesan yang lebih bervariasi.

Pekerjaan peningkatan ruas jalan perkantoran botu yang menggunakan anggaran APBD tahun 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Goronto sebesar Rp7 miliar itu, akan dilakukan pengaspalan sepanjang 3,2 kilometer, dimulai dari Patung Langga hingga ke Kantor Gubernur.

 

Pewarta : Gina/Ecin - Humas

GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo dari pejabat lama Brigjen Pol Oneng Subroto kepada pejabat baru Kombes Pol Suparwoto. Upacara sertijab berlangsung di ruang pertemuan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, Kamis (17/10/2019).

Sekda Darda yang mewakili Gubernur Gorontalo dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada pejabat baru, semoga amanat yang diamanahkan oleh negara dalam melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan terhadapap penyalahguaan dan peredaran gelap narkoba dapat terlaksana dengan baik untuk terwujudnya Gorontalo bersih dari narkoba.

“Permasalahan narkotika baik penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi momok dan telah menggerogoti seluruh lapisan masyarakat dari perkotaan sampai perdesaan. Untuk menghadapi semua itu dibutuhkan komitmen, semangat dan tekad yang kuat dalam mengatasi permasalahan yang tanpa batas,” kata Darda

Lebih lanjut Darda menambahkan BNNP di bawah kepemimpinan bapak Oneng Subroto telah berhasil membangun sinergitas, koordinasi dan komunikasi yang intens dengan pemerintah daerah , vertikal, kepolisian daerah, lembaga pendidikan serta komponen masyarakat sehingga dalam penilaian terhadap implementasi Rencana Aksi Nasional P4GN Provinsi Gorontalo masuk dalam rangking 5 besar tingkat nasional.

Bahkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BNN RI dan Universitas Indonesia, jumlah penyalahgunaan narkoba di Provinsi Gorontalo menurun pada tahun 2017 menjadi 10244 orang yang sebelumya mencapai 16 ribuan dan menempatkan Provinsi Gorontalo di urutan ke 27 dari 34 provinsi.

 “Ini semua berkat upaya pencegahan yang dilakukan secara terus menerus, sistematis dan massif oleh jajaran BNNP, BNNK, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Selanjutnya fokus kita adalah bagaimana meminimalisir kebiasaan anak-anak dan pelajar dalam hal mengkonsumsi rokok, ngelem yang termasuk dalam bahan adiktif ,” tandasnya.

Sebelumnya Pelantikan pejabat Kepala BNNP Gorontalo telah berdasarkan Keputusan Kepala BNN RI dengan Nomor: KEP/703/IX/KA/KP.04/2019/BNN, tanggal 27 Oktober 2019. Turut hadir dalam sertijab tersebut Kapolda Gorontalo Irjen Pol Rachmat Fudail, Danrem 133 NWB Kolonel Czi. Arnold AP. Ritiauw, Wakil Ketua TP.PKK Provinsi Gorontalo Nurindah Rahim, Kabinda Gorontalo Daeng Rosadi, Kepala Pengadilan tinggi, serta unsur forkopimda lainnya.

Pewarta : Nova/Ecin - Humas

BATUDAA – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie meminta pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk menganggarkan pasar murah bagi rakyat. Program yang sudah dilaksanakan pemerintah provinsi sebanyak 133 kali sejak tahun 2013 lalu.

“Perintah Presiden Joko Widodo negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat, salah satunya melalui pasar murah ini. Harusnya pemerintah kabupaten dan kota juga ikut menganggarkan supaya bisa saling bersinergi,” kata Rusli Habibie saat menggelar Bakti Sosial NKRI Peduli di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Kamis (17/10/2019).

Rusli Habibie menyebut program kerakyatan semacam ini butuh kemauan politik yang kuat. Ia mencontohkan anggaran di Kabupaten Gorontalo sebesar Rp1,6 Trilun yang “hanya” mengurusi 19 kecamatan.

“Bandingkan dengan Provinsi Gorontalo yang anggaran Rp2 Triliun tapi bisa membuat acara semacam ini di lima kabupaten dan satu kota. Jadi ini tergantung kepedulian pimpinan (untuk menganggarkan),” papar Rusli Habibie.

Seperti pelaksanaan pasar murah sebelum-sebelumnya, pemprov melalui Dinas Kumperindag menjual tujuh bahan pokok seperti beras lima kg, gula satu kg, minyak goreng satu liter dan telur 10 butir.

Ada juga bawang merah, bawang putih dan cabai masing-masing setengah kg. Semuanya dijual paket Rp55 ribu atau serba lima ribu.

Dilaksanakan juga penyerahan bantuan benih jagung untuk warga Kecamatan Batudaa senilai Rp37,5 juta. Total bantuan benih jagung untuk Kabupaten Gorontalo sebanyak .6.300 kg untuk lahan seluas 420 hektare senilai Rp315 juta.

 

Pewarta: Isam - Humas

BATUDAA – Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Gorontalo Idah Syahidah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo membangun panti sosial. Hal itu dikemukakan Gubernur Rusli saat menggelar Bakti Sosial NKRI Peduli di Kecamatan Batudaa, Kamis (17/10/2019).

“Tadi ibu Idah usul, Pak kita bikin panti jompo (sosial) untuk provinsi. Sekarang sudah banyak orang tua yang lanjut usia, tidak bisa mengurus diri sendiri dan tidak diurus anak dan cucunya,” ungkap Rusli.

Menurutnya, usulan tersebut sangat tepat dan akan ditindaklanjuti dengan pengajuan proposal ke Kementrian Sosial. Idah yang juga istri Gubernur Rusli dinilai pas untuk memperjuangkan di DPR RI karena diproyeksi duduk di komisi VIII yang membidangi masalah sosial.

“Saya akan berjuang melalui istri saya untuk membangun panti sosial di Gorontalo,” imbuhnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Idah Syahidah menilai pembangunan panti sosial mendesak dibangun di Gorontalo. Ia menyebut tinggal Provinsi Gorontalo satu satunya daerah yang tidak memiliki panti sosial di Indonesia.

“Dari Irjen Rehabilitasi Sosial Kemensos menyampaikan ke saya perlu adanya panti sosial. Jadi pembangunannya sharing pembiayaan pusat dan provinsi. Bangunannya dari Gorontalo, sarana dan prasarana dari kementrian,” jelas Ketua TP PKK itu.

Selama ini Idah menyebut, penanganan masalah sosial di Gorontalo dilakukan secara parsial. Alumni STKS Bandung itu mencontohkan untuk anak bermasalah hukum ditangani di “Ummu Syahidah” yang ia dirikan sendiri.

 “Jadi panti sosial nanti semua masalah ada di situ. Warga jompo, gelandangan, anak terlantar dan sebagainya,” lanjutnya.

Selain panti sosial, Provinsi Gorontalo juga belum memiliki Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial korban narkoba. Selain untuk mendata berapa jumlah mantan pengguna narkoba,  IPWL dibutuhkan untuk tindakan rehabilitasinya.

Pewarta: Isam - Humas

MARISA - Warga Desa Teratai dan Bulangita Kabupaten Pohuwato mengikuti pemulihan psikologis korban bencana banjir.

Warga 2 desa ini pernah mengungsi selama sepekan akibat rumah dan ladang mereka terendam banjir pada Juli 2019. Banjir saat itu sangat parah hingga mereka terpaksa meninggalkan harta benda ke tempat yang lebih aman.

Sebagian harta benda di rumah juga hanyut, tanaman tak bisa dipanen. Mereka bertahan hidup di tempat pengungsian yang jauh dari kenyamanan.

Pemulihan psikologis korban banjir ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Pohuwato, Johny Nento. Dalam sambutannya, Johny Nento minta masyarakat bekerjasama menjaga lingkungan, menanam pohon di kawasan yang gundul dan menjaga kebersihan lingkungan.

“Menjaga lingkungan dengan menanam pohon sangat penting, masyarakat harus memperhatikan ini,: kata Johny Nento, Rabu (16/10/2019).

Sementara itu Sumarwoto, Kepala BPBD Provinsi Gorontalo saat memberi sambutan pada pembukaan pemulihan korban bencana mengharap warga korban bencana banjir bisa pulih kondisi kehidupanya dan bisa melaksanakan kegiatan seperti sediakala.

“Bencana itu peristiwa alam yang biasanya berulang dalam kurun waktu tertentu, oleh karena itu saya berharap masyarakat waspada dan cermat terhadap kondisi lingkungan masing-masing, siapkan tas ransel untuk selamat yang berisi dokumen penting seperti ijazah, surat tanah dan surat berharga lsinya, beserta obat-obatan, makanan dan minuman siap saji yang bisa bertahan 3 hari,” kata Sumarwoto.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo hadir di tengah masyarakat yang tertimpa musibah. Petugas membantu masyarakat agar aman dan memfasilitasi kehidupan di pengungsian.

“Mari kita jaga alam, alam akan jaga kita. Salam tangguh,” ujar Sumarwoto.

 

Pewarta : Iswandi Jusuf - BPBD

BONE BOLANGO – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Gorontalo mengelar rapat perencanaan pembangunan Gerai Nelayan Pas Kecil untuk kapal di bawah 7 GT (Gross Ton) di kabupaten/kota.

Rapat koordinasi yang dihadiri KSOP Gorontalo, Dinas Perikanan dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan penyuluh perikanan di Ruang perteman DKP, Kamis (17/10/2019).

Pas Kecil adalah surat tanda kebangsaan kapal bagi kapal di bawah GT 7 yang diberikan sebagai legalitas untuk dapat mengibarkan bendera kebangsaan kapal, termasuk kapal penangkap ikan, penjelasan ini ada pada Pasal 163 ayat (2) undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.

Sekretaris DKP, Muhiddin Djailani mengatakan pihaknya terus berkomitmen membantu nelayan dalam pengurusan kelengkapan dokumen kapal termasuk pas kecil sebagai Tanda Surat Keterangan Ukur Kapal dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo Kementrian Perhubungan.

“Kegiatan ini sangat penting mengingat kurangnya pengetahuan nelayan tentang pentingnya Pas Kecil sebagai prasyarat untuk melaut, olehnya kami berusaha untuk membantu nelayan dengan sosialisasi secara langsung ke lapangan sekaligus untuk penerbitan sertifikat pas kecil tersebut,” kata Muhiddin Djailani.

Lebih jauh Muhiddin Djailani memaparkan rencana kegiatan ini akan digelar di 3 titik, di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango.

Pengurusan ini digratiskan dan tidak dipungut biaya agar semua nelayan yang kapalnya kurang dari 7 GT bisa memiliki sertifikat Pas Kecil, mengingat ke depan akan diperketat dan akan dilakukan penindakan atas peryaratan administrasi tersebut, Tandasnya.

Secara umum untuk memperoleh pas kecil, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di pelabuhan di mana kapal berada dengan dilampiri bukti kepemilikan dan identitas pemilik, selain itu juga persyaratan administrasi yang harus dipenuhi antara lain bukti hak milik kapal, identitas pemilik dan surat keterangan ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar.

 

Pewarta : Yanto – PPID DKP

GORONTALO – Para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tergabung dalam Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) diharapkan berkontribusi dalam pembangunan di Gorontalo. Hal tersebut disampaikan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Nancy Lahay pada Musyawarah V PWRI Gorontalo, Rabu (16/10/2019).

“Para pengurus ini merupakan pensiunan yang punya pengalaman di birokrasi. Ahli di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu Gubernur menitip pesan untuk tetap memberikan kontribusi bagi pemerintah maupun daerah Gorontalo,” tutur Nancy Lahay.

Musyawarah V ini dirangkaikan dengan HUT ke-57 PWRI itu dihadiri penasehat PWRI yang juga mantan Sekda Provinsi Gorontalo, Mansur Detuage.

Perayaan HUT ke-57 PWRI berlangsung meriah yang diisi dengan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis, hiburan serta berbagai door prize. Para pengurus cabang kabupaten/kota, ranting serta pengurus Kerta (kerukunan wanita).

Pada Musyawarah VPWRI kembali menobatkan Abdullah Paneo sebagai ketua. Abdullah Paneo akan melanjutkan memimpin PWRI selama lima tahun ke depan.

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo