>

BULANGO SELATAN – Dalam serah terima jabatan yang diikuti 16 pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, terdapat jabatan baru, yaitu UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

Pelabuhan Perikanan Tilamuta ini dikepalai Abdul Karim Mudjarab dengan dibantu Kepala Tata Usaha Yahya Maaruf, Kepala Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbadaran Andi J Buhungo dan Kepala Seksi Pelayanan Usaha Herman J Kamumu.

Untuk meningkatkan kinerjanya, sejumlah langkah segera diambil untuk mempercepat layanan kepada masyarakat.

Abdul Karim Mudjarab menuturkan langkah awal yang menjadi prioritas adalah melakukan pengurusan status UPTD PP Tilamuta untuk mendapatkan legalitas pelabuhan perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat KAPI.

"Secepatnya kami akan segera bersurat ke KKP untuk memperoleh status pelabuhan perikanan agar bisa segera membantu para nelayan Boalemo dan bahkan Pohuwato untuk proses perizinan dan segala sesuatu yang berurusan dengan kesyahbandaran,” kata Abdul Karim Mudjarab.

 

Pewarta : Yanto - DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Rabu, 15 Januari 2020 21:49

Sebanyak 16 Pejabat DKP Lakukan Sertijab

BULANGO SELATAN – Sebanyak 16 pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo yang terdiri dari pejabat administrator dan pengawas mengikuti serah terima jabatan (Sertijab) yang bertempat di ruang rapat Tinelo, Rabu (15/1/2020).

Dari 16 pejabat yang sertijab terdapat 4 pejabat administrator dan 12 pejabat pengawas. Salah satu dari pejabat Administrator yang dilantik akan menduduki Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)  yang baru terbentuk yaitu Pelabuhan Perikanan Tilamuta.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Sila Botutihe dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pejabat yang telah dilantik oleh Gubernur kemarin, baik yang menduduki jabatan baru atau promosi dan juga yang reposisi.

"Tidak usah bertanya kenapa ada yang pindah ke sana pindah ke sini, itu semua merupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan dan kebutuhan organisasi. Tunjukkan dengan kita ditempatkan di posisi ini karena kita mampu di tempat ini, karena bagi kami bekerja keras itu adalah pakta integrasi dan kontrak kinerja yang sudah tanda tangani karena ada target,” kata Sila Botutihe.

Sila Botutihe  mengingatkan tugas dan tanggung jawab ke depan sangat besar, pada acara rapat koordinasi dan evaluais yang digelar tadi pagi ada 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masuk dalam lima besar dan Dinas Kelautan dan Perikanan belum termasuk yang terbaik, ia yakin Dinas Kelautan dan Perikanan dengan komposisi saat ini bisa mencapai yang terbaik di tahun 2020.

Di akhir sambutannya Sila Botutihe berpesan agar semua pejabat bisa segera menyesuaikan diri dan bergerak cepat dan tepat sehingga semua target dan realisasi tahun ini bisa tercapai.

Pewarta : Yanto DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Rabu, 08 Januari 2020 19:41

DKP Siap Isi LHKPN/LHKASN

 
BULANGO SELATAN – Untuk meningkatkan pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo mendapatkan sosialisasi daan pendampingan pengisian formulir Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKSN) oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo.
 Sekretaris DKP, Muhiddin Djailani menyampaikan apresiasinya terhadap tim Inspektorat yang telah datang mensosialisasi dan memberikan pendampingan terhadap tata cara pengisian formulir LHKPN/LHKASN.
“kami mengapresiasi dan menyambut gembira sosialisasi ini. Kegiatan ini akan memudahkan ASN DKP dalam membuat laporan,” kata Muhidin Djailani.
Sosialisasi ini dipimpin oleh Hasni Miolo, Ketua tim sosialisasi Inspektorat Provinsi Gorontalo  bertempat di Tinelo Meeting Room ini dihadiri oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan DKP, Rabu (8/1/2020).
Dalam paparannya Hasni,  menyampaikan bahwa LHKPN/LHKASN ini merupakan amanat Peraturan Gubernur Gorontalo (Pergub) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dimana seluruh harta kekayaan penyelenggara Negara harus dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lebih lanjut Hasni menuturkan bahwa yang dimaksud dari Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, dan hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya. 
“Pengisian formulir ini kami batasi hingga 31 Januari 2020 dan semua status pengisian formulir sudah distatus belum deverivikasi,” kata Hasni Miolo.
 
Pewarta : PPID - DKP
 
Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
BULANGO SELATAN   – Mengawali tahun anggaran 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo menggelar rapat evaluasi serapan anggaran tahun 2019 serta rencana dan aksi  realisasi anggaran tahun 2020. 
Rapat yang dipimpin Sila Botutihe, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo bertempat di Ayula Meeting Room ini dihadiri oleh seluruh pejabat eselon III dan IV di lingkup DKP Selasa (7/1/2020).
Sila Botutihe memaparkan tahun ini realisasi DKP harus lebih tinggi dibanding tahun sebbelumnya, terutama untuk realisasi keuangan. 
“Tahun 2019 kita mencapai realisasi 95,92 persen untuk keuangan dan fisik 99,78 persen dengan total anggaran Rp35.476.450.170,” kata Sila Botutihe.
Dinas Kelautan dan Perikanan terus memacu kinerjanya untuk melayani masyarakat, pada tahun lalu layanan ini dimulai dari hulu hingga hilir. Kinerja DKP ini telah menyasar banyak masyarakat, mulai para nelayan hingga masyarakat yang bekerja memasarkan produk perikanan. 
 “Saya berharap para pejabat Eselon III dan IV selaku KPA dan PPTK bisa mengawal dengan baik proses penyerapan anggaran tahun ini, agar semua bisa selesai tepat waktu kalau bisa bulan Agustus 2020 semua anggaran kita sudah terserap dengan baik,” kata Sila Botutihe.
Sila Botutihe menjelaskan tahun 2020 pagu anggaran DKP sebesar Rp33.745.186.400 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), untuk itu Sila Botutihe minta  paket pengadaan barang dan jasa khususnya untuk paket pekerjaan lelang agar dapat dipercepat proses administrasi pengadaan barang dan jasa dengan melakukan kaji ulang bersama Biro Pengadaan/ULP sehingga pada Januari pekan keempat sudah bisa tayang lelang. 
Selain itu, Sila Botutihe mengingatkan Setiap Kepala Bidang/UPTD dan Kepala Seksi agar mempercepat proses operasional  beberapa aset seperti Integrated Cool Storge (ICS), Satuan Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan Balai Benih Ikan.
 
Pewarta : Yanto - PPID DKP
 
Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BOTUMOITO – Rangkaian Family Gathering Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo di Pantai Libuo diakhiri dengan kunjungan silaturahmi ke Panti Asuhan, Sabtu (22/12/2019).

Anjangsana ke Panti Asuhan ini merupakan kesepakatan yang diambil seluruh peserta, Aparat Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan mengumplkan sumbangan spontan yang mendapat respon dan apresiasi dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Sila Botutihe.

"Ayo teman-teman, sebelum pulang mari bersedekah seikhlasnya dan semua dana yang terkumpul berapapun nilainya kita akan bawa bersama ke panti asuhan terdekat. Jangan dulu melihat nilainya tapi insyaallah niat baik kita tersalurkan," kata Sila Botutihe.

Sila Botutihe berharap kepedulian seluruh ASN dan PTT terhadap anak yatim dan fakir miskin makin meningkat di tahun mendatang.

Panti Asuhan yang menjadi penutup rangkaian family gathering hari ini adalah Panti Asuhan yang berada di Desa Tutulo Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo.

Panti ini dipilih karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari lokasi kegiatan dan merupakan salah satu panti asuhan yang sering di kunjungi oleh DKP,  tercatat hingga saat ini sudah 4 kali panti ini mendapatkan santunan.

“Kami sangat bersyukur atas kunjungan keluarga besar DKP yang dengan sengaja menyempatkan waktu berkunjung dan berbagi, dan tak lupa pula semoga amal kebaikan bapak/ibu diberikan balasan oleh Allah SWT,” kata pengelola panti saat menerima bantuan.

 

Pewarta : Yanto - DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

PAGUAT –  Untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkokoh rasa kebersamaan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo menggelar Family Gathering.

Family Gathering ini mengambil tema “The Spirit Of Change” yang dilaksanakan selama 2 hari sejak Jumat-Sabtu (20-21/12/2019) bertempat di Pantai Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato.

"Dengan kegiatan ini kami berharap teman-teman semua bisa bersenang-senang dan bergembira, kita lepaskan dulu semua rasa penat di kantor," kata Sila Botutihe, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.

Sila Botutihe mengingatkan sebagai keluarga besar yang memiliki 4 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang sangat jarang saling berinteraksi maka patutlah keluarga besar DKP menggunakan Family Gathering ini sebagai sarana untuk mempererat kebersamaan dan sambung rasa.

“Kebersamaan ini diharapkan dapat saling memahami satu sama lain, tak ada lagi rasa iri hati antarsesama kita,” ujar Sila Botutihe.

Rangkaian family gathering ini meliputi capacity building, games dan lomba kuliner perikanan antarBidang dan UPTD yang akan mendapatkan beragam hadiah menarik dan bermanfaat.

 

Pewarta : Yanto -  DKP

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato

GORONTALO - Sebanyak 20 orang calon penerima bantuan mesin tempel 15 PK mendapat penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan singkat oleh dealer Suzuki Marine Jakarta yang bertempat di ruang pertemuan Ayula lantai 2 Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Selasa (17/12/2019).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Sila Botutihe mengungkapkan harapanya agar kegiatan ini menjadi solusi saat terjadi masalah pada mesin, kebanyakan masalah itu adalah nelayan yang tidak mau membaca buku petunjuk penggunaan dari awal, sehingga saat terjadi masalah di laut bingung untuk memperbaikinya.

“Setelah menerima bantuan mesin ini saya sangat mengharapkan bantuan ini dimanfaatkan sebaik mungkin dan tidak memindahtangankan apalagi menjualnya, apabila ada laporan maka kami tidak akan segan menindakinya,” kata Sila Botutihe.

Pelatihan singkat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara umum kepada para calon penerima bantuan mesin tempel 15 PK.

Proses pelatihan ini meliputi cara pengoperasian dari mulai menghidupkan mesin hingga cara mengatasi masalah. Para nelayan harus mampu memperbaiki sendiri jika rusak, tidak perlu membawa ke bengkel karena dapat menghemat biaya perbaikan.

 

Pewarta : Yanto -  DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menggelar Temu Lapang dan Pembinaan KUB bertempat di Galangan Kapal Kelurahan Donggala Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo, Jumat (13/14/2019).

Peserta kegiatan ini adalah penerima bantuan sarana perikanan tangkap se-Provinsi Gorontalo tahun 2019.

“Bantuan ini sudah diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo, Bapak Rusli Habibie dalam Bakti Sosial NKRI di Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara pada Hari Selasa (10/12/2019),” kata Sila Botutihe, Keplaa Dinas Kelautan dan Perikanna Provinsi Gorontalo.

Kepada para peserta, Sila Botutihe menyampaikan salam dari Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie yang tidak hadir bersama pada kegiatan ini.

“Karena masih begitu banyak agenda kegiatan yang harus beliau hadiri namun beliau menitipkan beberapa hal yang selalu ditegaskan dan menjadi prasyarat penerima bantuan pemerintah yaitu tidak mengkonsumsi minuman keras, tidak merokok, menjalankan program keluarga berencana (KB) dan mau berpartisipasi dalam Donor Darah,” kata Sila Botutihe.

Sila Botutihe menambahkan, beberapa hal penting yang harus diperhatikan penerima bantuan di antaranya adalah bantuan ini harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk dimanfaatkan, hindari pecah kongsi dalam kelompok penerima bantuan.

“Jangan memperjual belikan atau memindahtangankan bantuan dan mau berkomitmen berada di bawah pembinaan DKP Provinsi Gorontalo dalam rangka pengawasan dan evaluasi pemanfaatan bantuan,” ujar Sila Botutihe.

 

Pewarta : Yanto - DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 13 Desember 2019 23:24

Gorontalo Akan Terima Penghargaan Gemarikan 2019

GORONTALO -  Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Program NKRI Jilid 1 dan Jilid 2 menggagas dan menuangkan konsep kebijakan sektor kelautan dan perikanan berbasis pada pengelolaan ekonomi perikanan dari hulu hingga hilir.

Konsep ini merupakan fokus pengelolaan sektor Kelautan dan perikanan yang dimulai dari penguatan dan pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan pelaku usaha perikanan sampai pemenuhan kebutuhan pemasaran hasil perikanan.

Saat ini tak hanya sektor perikanan tangkap yang terus dipacu peningkatannya, namun hingga ke produk hasil olahan perikanan melalui program Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

“Program Gemarikan yang dinahkodai ketua Forum Konsumsi Ikan (Forikan) Provinsi Gorontalo, Ny Idah Syahidah telah berhasil mendorong lahirnya banyak menu olahan masakan ikan yang variatif dan beragam melalui lomba masak serba ikan,” kata Sila Botutihe, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Gorontalo, Jumat (13/12/2019).

Hal ini secara tidak langsung menjadi stimulus lahirnya kelompok usaha olahan perikanan baru.

Salah satu kelompok usaha olahan hasil perikanan binaan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo adalah “Kinamang” yang terpilih sebagai penerima Penghargaan GemarIkan 2019.

Terpilihnya kelompok usaha Kinamang ini setelah ada surat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan nomor 14095/PDS.3.3/TU.330/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019.

“Terpilihnya salah satu kelompok binaan ini bukan rekomondasi kami, tetapi melalui banyak tahapan baik administrasi hingga verifikasi lapangan oleh tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” ujar Sila Botutihe.

Sila Botutihe juga memaparkan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari konsistensi dan eksistensi dari Kelompok usaha tersebut, usaha yang baru berumur 3 tahun mampu bersaing dari ratusan pelaku usaha olahan perikanan se-Indonesia.

Penganugrahan Penghargaan Gemarikan 2019 renacananya akan diberikan pada malam puncak Indonesian Seafood Expo 2019 tanggal 14 Desember 2019 bertempat di Jakarta Convention Center (JCC) DKI Jakarta dan akan diterima langsung oleh Kelompok Kinamang.

Kelompok Usaha Kinamang merupakan kelompok usaha olahan perikanan yang berasal dari Kabupaten Bone Bolango dengan produk andalannya adalah Sambal Sagela. Tidak hanya itu Kinamang juga mengolah Ikan Tuna dan Sagela/Roa menjadi Abon, Acar, kripik, dan stik. Saat ini Kinamang memasarkan produknya melalui penjualan online dann beberapa toko retail seperti Omart dan beberapa toko lainnya.

 

Pewarta : Yanto  - DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Nelayan Andon Gorontalo dan Sulawesi Tengah (Sulteng) kini bisa menangkap dan mendaratkan ikan dengan lega.

Pasalnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Andon Penangkapan Ikan untuk Kapal kurang dari 30 GT, bertempat di Tinelo Room DKP Provinsi Gorontalo Senin (25/11/19).

Penandatanganan kerjasama ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajarannya, pelaku usaha perikanan dan nelayan andon Gorontalo.

“Penandatanganan PKS ini sudah lama direncanakan bahkan sebelum saya menjadi Kepala Dinas, Namun baru sekarang bisa terealisasi karena begitu banyaknya agenda kegiatan sehingga sering tertunda,” Kata Sila N Botutihe.

Sila Botutihe menjelaskan, di mana ikan beruaya maka disitu nelayan berada, karena nelayan profesinya menangkap ikan dan tugas Pemerintah memberikan kemudahan salah satunya dengan membuat PKS degan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, M Arief Latjuba mengungkapkan dengan ditandatanganinya PKS Andon ini maka nelayan di wilayahnya sudah bisa saling mengakses Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon dengan terlebih dahulu mengurus surat keterangan.

Rencananya sudah ada 30 nelayan Gorontalo dan 15 nelayan Sulawesi Tengah yang akan segera mengurus surat keterangan untuk penerbitan SIPI Andon.

 

Pewarta :  Yanto - DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 2
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo