>

Displaying items by tag: PPID Lingkungan Hidup & Kehutanan

 

GORONTALO – Bertempat di Balai Desa Motinelo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo dilaksanakan Sosialisasi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (RHL) Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo yang bekerja sama dengan Polda Gorontalo ini diikuti oleh 40 orang peserta yang berasal dari masyarakat kelurahan Dembe I Kota Barat Kota Gorontalo, Tabongo Timur dan  Motinelo Kecamatah Tabongo serta Desa Ambara Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo.

“Tujuan sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Selasa lalu adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).  Masyarakat harus tahu, mau dan mampu melaksanakan RHL secara baik, serta terampil dalam mengelola dan memanfaatkan lahan miliknya masing-masing secara optimal, produktif  dan lestari,” kata Hoerudin, Kepala Bidang Penegan Hukum dan Rehabilitasi yang didampingi Andi Amirudin, Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi, Kamis (15/8/2019).

Menurut Hoerudin, program  RHL ini bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus seluas 600 Ha. Kegiatan RHL  dibutuhkan dalam upaya perbaikan wilayah DAS dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Program RHL diharapkan akan memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan daya dukung dan produktivitas hutan dan lahan, sehingga fungsi ekologi, sosial, ekonomi dapat tercapai secara optimal.

“Harapan yang ingin dicapai pada kegiatan RHL adalah terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan, pendapatan masyarakat meningkat, fungsi lindung tercapai secara optimal dan kondisi lingkungan lebih lestari, terbebas dari bahaya banjir  dan kekeringan,” ungkap Hoerudin.

Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi, Andi Amirudin secara khusus memaparkan secara detail terkait tahapan RHL dan penjelasan teknis pekerjan lainnya di tingkat tapak.

Sedangkan narasumber kepolisian menghimbau masyarakat yang terlibat langsung pada RHL  agar menciptakan suasana aman serta tertib dalam melaksanakan pekerjaan, masing–masing kelompok kerja agar menjaga kekompakan serta junjung tinggi kerukunan serta menjaga diri agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

 

Pewarta : Nurmulianto Nasaru – Dinas LHK

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah  Provinsi Gorontalo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar  koordinasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, Rabu (7/8/2019).

Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat dinas dengan menghadirkan Yogi Wulan Puspitasari, Kepala Seksi Pengaduan Lingkungan Hidup, Dodi Kurniawan, Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi dan Fayzal  Lamakaraka Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.

Hasil dari koordinasi ini adalah kesepakatan yang mengatur  bahwa setiap dinas yang membidangi Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota agar membuat kotak  pengaduan, memiliki sertfikat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk  menangani pencemaran lingkungan.

“Balai Pengamanan  dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi  akan  mensuport dalan penanganan kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan  melakukan koordinas secara berkala terkait permasalahan  di bidang kehutanan dan lingkungan hidup,” kata Fayzal Lamakaraka, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada rapat koordinasi ini Fayzal lamakaraka menyampaikan  terima kasih atas kedatangan Kepala Balai Gakum Wilayah Makasar bersama staf dan Ditjen Gakum  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK  di Gorontalo.

Kedatangan ini dalam rangka koordinasi Penegakan urusan Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang diharapkan perlu komunikasi serta  juga penguatan terhadap Sumber Daya Manusia.

Dalam rapat koordinasi ini dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo , Para Kepala UPT  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Para Kepala UPTD  KPH se-Provinsi Gorontalo dan Para Kepala Bidang  Lingkup Dinas LHK serta Jagawana pada Bidang Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Dinas LHK.

“Dalam rapat koordinasi, banyak dialog  terkait upaya dalam penyelesaian masalah  yang terjadi saat ini seperti perambahan kawasan hutan,  tambak di kawasan hutan , Ilegal Mining , Ilegal Loging yang perlu dicarikan solusi sesuai tahapan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku,” papar Fayzal Lamakaraka.

 

Pewarta : Nurmulianto Nasaru - Dinas LHK

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Berlokasi di obyek wisata Tangga 2000, Kota Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan sejumlah kelompok masyarakat membersihkan sampah dan menggelar kampanye stop polusi pantai dari sampahplastik. Kegiatan ini berlabel “Yuk Bersih-Bersih Pantai”.

Yuk Bersih-Bersih Pantai ini menggandeng Rumah Literasi dan Sekretariat Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Gorontalo.

Dipilihnya Tangga 2000 ini untuk mendekatkan kemasyarakat sehingga pesan moril sadar sampah lebih tersampaikan dan akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dari sampah plastik. Jenis sampah ini diketahui sangat sulit diurai oleh tanah.

Yuk Bersih-Bersih Pantai dihadiri Budiyanto Sidiki Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Pimpinan Rumah Literasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo dan masyarakat sekitar lokasi pantai Tangga 2000.

Budiyanto Sidiki dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Rumah Literasi sebagai sponsor pelaksanaan kampanye pengurangan dan penanganan sampah plastik pada kehidupan sehari-hari.

“Setiap hari masyarakat Gorontalo berpeluang memproduksi 1 juta sampah plastik, marilah kita membiasakan diri mengurangi penggunaan plastik dan berusaha memilah sampah tersebut mulai dari diri sendiri, keluarga dan kelingkungan yang lebih luas” kata Budiyanto, Minggu (4/8/2019).

 “Gerakan dan kampanye pengurangan dan penanganan sampah, khususnya plastik di wilayah pesisir dilakukan secara massif, terus menerus  dan terpadu serta komprehensif, dengan melibatkan berbagai stakeholders baik pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat,” kata Nasruddin, Kepala Bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan.

Nasruddin menyebut sejumlah pengelola usaha harus dilibatkan, misalnya Alfamart, Indomart, mall, Karsa Utama, Qmart, perhotelan, pengelola rumah makan, restoran, salon dan lain-lain sehingga akan memberikan hasil yang lebih maksimal.

“Setiap saat kita menghasilkan sampah plastik karena benda ini sangat dekat dengan aktifitas kita, plastik ada ditempat kerja, di tempat tinggal, di kendaraan, dan bahkan ada di gengaman. Tahun 2018 jumlah Sampah plastik yang dihasilkan di Provinsi Gorontalo sekitar 68,59 ton/hari atau 25.031,3 ton/tahun” tutur Nasruddin.

Sementara itu Ustad  Aan, Pimpinan Rumah Literasi dalam kampanye Stop Polusi Pantai dari Sampah Plastik menyampaikan bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, sehingga mari kita menjaga lingkungan dengan membiasakan diri dengan tidak membuang sampah sembarangan sehingga sampah tersebut tidak akan menimbulkan bencana di muka bumi.

“Gorontalo dengan masyarakat mayoritas beragama Islam yang dikenal dengan kebersihannya seharusnya lebih menjaga lingkungan dari sampah,” tutur Ustad Aan.

Kegiatan bersih-bersih pantai ini dilaksanakan sepanjang pantai Lokasi Wisata Tangga 2000 kota Gorontalo selama kurun waktu 4 jam dan berhasil mengumpulkan sampah sekitar 4 ton yang turut melibatkan petugas kebersihan DLH Kota Gorontalo.

 

Pewarta : Yenni Rahmawaty – Dinas LHK

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun yang ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Negeri Gorontalo melaksanakan Coastal Clean Up di Pantai Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Sabtu (3/8/2019).

Bersih-bersih pantai ini diikuti 450 orang yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kota Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, Pemerintah Kecamatan Dumbo Raya, Pemerintah Kelurahan Leato Selatan, perwakilan dari JICA, Komunitas Lingkungan, LSM peduli Lingkungan, anak-anak pramuka tingkat SMU dan masyarakat Leato selatan.

Para peserta bersih-bersih pantai ini berjalan sepanjang 1,5 km di kawasan yang banayk terdapat smpah, mereka kemudian bergerak memunguti sampah yang ada di Pantai Leato Selatan.

“Peserta dan kawasan yang dibersihkan dibagi menjadi 6 zona, dari zona 1 sampai zona 6 lalu bergerak bersama do zona masing-masing. Sampah yang dipungut antara lain sedotan, styrofoam, botol plastik, kantong plastik, dedaunan, karton, ranting kayu, dan sampah lastik lainnya,” kata Nugie dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Nugie  menjelaskan, coastal clean up ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan semua pihak dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah plastik di wilayah pesisir.

Peran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah di tingkat sumber.

“Permasalahan sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kolaborasi yang baik antara Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, kami yakin program seperti ini dapat meningkatkan value kawasan pantai menjadi aset yang bernilai tinggi,” ujar Nugie.

Pada aksi Coastal Clean Up ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  menyumbang 5 unit tempat sampah yang terbuat dari drum bekas dan beberapa jenis peralatan kebersihan antara lain sapu lidi, serokan, keranjang sampah yang dapat digunakan oleh masyarakat setempat.

Tempat sampah tersebut diletakkan di sepanjang kawasan pantai. Kegiatan bersih-bersih pantai tersebut menghasilkan sampah sebesar 831 kg yang terdiri dari sampah organik dan anorganik.

 

Pewarta : Yenni Rahmawaty – Dinas LHK

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo
Jumat, 02 Agustus 2019 15:58

Dinas LHK Gelar Sertijab Sejumlah Pejabat

GORONTALO - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo menggelar serah terima jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas di aula dinas.

Pejabat yang dilantik adalah Hoerudin Kepala Bidang Penegakan Hukum, Khaeruddin Kepala UPTD KPH Wilayah III Pohuwato, Abdul Kadir Alhasni Kepala UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat, Supriatna Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, Mohamad Duka Kepala Seksi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Yusdin Danial Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Usman Taue Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat,  Agus Bouta Kepala Seksi Pengelolaan Hutan UPTD KPH Wilayah III Pohuwato dan Riri Hidiya Kepala Seksi Pengelolaan Hutan UPTD KPH Wilayah V Boalemo.

Dalam Sertijab ini dihadiri Fayzal Lamakaraka,  Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Husni Yusuf Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Syahbuddin Buata Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan seluruh pejabat Eselon III dan IV serta staf dan PTT lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Dalam sertijab ini ada yang promosi, ada yang bergeser dan ada yang masuk. Mari jalin komunikasi yang baik karena suksesnya instansi kita bukan sukses orang per orang. Mari sama-sama kita membawa dan menarik gerbong Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan ini ke arah yang lebih baik,” kata Fayzal Lamakaraka, Kamis (1/8/2019).

Hasni Yusuf Sekretaris BKD dalam sambutannya mengatakan sertijab  ini adalah proses yang biasa dalam kepegawaian sesuai amanat dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2014.

 

Pewarta : Nurmulianto Nasaru  -  Dinas Lingkungan Hidup dan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo melakukan penandatanganan kontrak (SPK)  Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Agroforestry dan pembangunan Kantor Resort KPH.

Dalam kegiatan ini hadir Fayzal Lamakaraka Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hoerudin Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Dinas, Andi Amiruddin Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi, Mohamad Duka Kepala Seksi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Kegiatan ini bagian dari pembinaan para pihak pelaksana kegiatan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar kegiatannya sesuai jadwal dan petunjuk teknisnya.

Menurut Fayzal Lamakaraka, para pihak yang melaksanakan pekerjaan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar bekerja sesuai petunjuk teknis dan tahapan waktu yang telah dikontrakkan.

“Kami berharap apabila mengalami kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan agar dikomunikasikan dengan dinas agar kegiatan berjalan sesuai tujuan yang diharapkan,” kata Fayzal Lamakaraka, Kamis (1/8/2019).

Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Rehabilitasi memaparkan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pembuatan hutan rakyat dan agroforestry serta pembangunan kantor resort.

“Tujuan pembangunan hutan rakyat dan agroforestry ini adalah mengoptimalkan berbagai komponen penyusunannya, seperti penanaman pohon diselingi dengan produksi tanaman pertanian dan juga ternak sehingga dapat menjamin dan memperbaiki kebutuhan hidup masyarakat,” ujar Fayzal Lamakaraka.

Untuk pembangunan resort akan berfungsi sebagai pengelolaan hutan di tingkat tapal termasuk perlindungan dan pengawasan hutan.

 

Pewarta : Nurmulianto Nasaru - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menjalin kerjasana dengan PT Mondylia Amerta dalam mengembangkan sistem pemantauan kualitas air secara kontinyu, otomatis dan online (data real time) yang akan ditempatkan di Danau Limboto.

Penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan di ruang rapat Dinas LHK Provinsi Gorontalo. Hadir dalam penandatanganan, Bagian Pengadaan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Direktur PT Mondylia Amerta, Kepala Dinas, Kepala Bidang Pengkajian Dan Penataan Lingkungan dan staf Dinas LHK Provinsi Gorontalo.

Pemilihan lokasi Danau Limboto karena kawasan ini merupakan salah satu dari 15 danau prioritas yang perlu mendapatkan penanganan pemulihan baik dari fungsi hidrologis maupun kualitas airnya.

“Tujuan pengembangan sistem pemantauan kualitas air secara online untuk mengetahui dan merekam perubahan kualitas air pada sumber air secara cepat, kontinyu dan daring serta. Pemantauan ini juga sebagai instrumen evaluasi kecenderungan kualitas/status mutu air dalam jangka  pendek, per jam atau harian secara cepat dengan data real time,” kata Faizal Lamakaraka, Kadis DLHK, Jumat (19/7/2019).

Sistem pengukuran kualitas air danau ini terintegrasi dengang pusat data daerah dan KLHK. Pemerintah dapat memperoleh informasi data kualitas air yang lebih akurat dan cepat sehingga penanganan masalah pencemaran air dapat segera ditindaklanjuti.

“Dengan sistem ini informasi kualitas air permukaan langsung dapat diketahui dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku atau peruntukan lainnya”, papar Faizal Lamakaraka.

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memiliki 1 unit alat Onlimo yang ditempatkan pada DAS Bone (Sungai Bone), dan ke depannya akan berupaya menambah jumlah alat ini di Gorontalo.

Target sasaran lokasi berikutnya adalah Sungai Bolango dan Sungai Paguyaman, pada  kedua sungai ini banyak aktivitas industri dan lainnya. Penempatan alat pantau ini membantu pemerintah dalam memutuskan kebijakan penerbitan izin pembuangan air limbah industry atau pelaku usaha pada sungai tersebut.

 

Pewarta : Nurmulianto nasaru - Dinas LHK

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo harus bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Mereka juga dituntuk menjadi teladan bagi masyarakat, termasuk mampu membina keluarganya agar menjauhi narkoba.

Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo berkerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo menggelar tes urine bagi pegawai di Kantor DLHK, Gorontalo, Kamis (11/07/2019).

“Sebagai figur yang memberi pelayanan kepada masyakarat,  kita harus bersih dari penyalahgunaan narkoba,” kata Sekretaris Dinas LHK Syahbudin Buata.

Syahbudin Buata mengingatkan stafnya untuk menjauhi barang terlarang ini, dan harus mampu membina keluarga agar jauh dari narkoba.

Tes urine ini sebagai salah satu langkah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan ASN.

“Penyalahgunaan narkoba sudah merambah ke segala lapisan, termasuk ASN. Kita menginginkan ASN yang benar-benar bersih, tidak terkontaminasi barang haram ini,” ujar Syahbudin Buata.

Tes urine di Dinas LHK ini sebagai wujud Instruksi Presiden nomor  6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) tahun 2018-2019 tingkat Kementerian/Lembaga.

Hal itu juga diatur dengan Surat Edaran Menteri PANRB nomor 50 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tes urine kali ini dilaksanakan secara acak, yang tidak diinformasikan sebelumnya, agar hasil tes yang didapat sesuai dengan kondisi pegawai.

“Alhamdulillah hasil tes urine ini menunjukkan pegawai Dinas LHK Provinsi Gorontalo semuanya negatif,” tutur Syahbudin Buata.

 

Pewarta : Nurmulianto Nasaru - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO -  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo melaksanakan serah terima jabatan Kepala Dinas dari Bambang Trihandoko, kepada Faizal Lamakaraka.

Kegiatan khidmat ini juga dibarengi dengan serah terima jabatan pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.

Faizal Lamakaraka dalam pidato sambutannya mengharapkan semua kepala bidang, kepala seksi dan kepala UPT dan lainnya untuk meningkatkan persatuan, solid, loyal dan memiliki integritas dalam melakukan pekerjaan.

“Saya berada disini siap membantu untuk melanjutkan apa yang telah dirintis dan dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya dan saya mohon dibantu oleh semua dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab demi keberhasilan bersama”, kata Faizal Lamakaraka.

Dalam kegiatan ini Zukri Surotinojo, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang hadir menyampaikan apresiasi yang tinggi atas serah terima jabatan ini, dengan harapan dapat mempererat dan menjaga kebersamaan semua ASN di DLHK.

”Sekarang ini dalam penentuan pimpinan didasarkan pada kemampuan berpikir generalis dan bukan lagi pada pemikiran teknis, sehingga setiap pimpinan mampu melaksanakan tugas di semua bidang penempatan” kata Zukri Surotinojo, Senin  (1/7/2019).

Serah terima jabatan dan penandatanganan berita acara serah terima jabatan Ketua Drama Wanita Persatuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo dihadiri pejabat eselon dan ASN di lingkup dinas dan UPT Vertikal Kementerian LHK.

 

Pewarta : Nurmulianto Nasaru - Dinas LHK

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Sosialisasi 01Sosialisasi 02

Bone-Bolango.- Persoalan sampah, merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dari sebuah kota atau daerah. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, tentu saja kebutuhan konsumsi masyarakatnya yang terus melonjak, maka Sampah-sampah yang dihasilkan juga semakin bertambah; bukan hanya sampah rumah tangga yang bertambah akan tetapi sampah industri, bahkan sampah perkantoran juga bertambah

Persoalan sampah bukan hanya terbatas pada material sampahnya, akan tetapi pembuangan, pengelolaan, dan pengolahan sampah terkadang menjadi masalah serius yang perlu ditangani dengan baik dan sigap. Persoalan sampah dan pengolahannya menjadi pekerjaan rumah tangga bagi setiap daerah khususnya Provinsi Gorontalo. Sebuah tantangan yang sangat besar mengatasi banyaknya sampah yang menumpuk, jika dibandingkan dengan daya konsumsi masyarakatnya yang tinggi. Sedangkan ketersediaan akses TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah yang sangat minim.

Berangkat dari permasalahan ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo melaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Melalu Program 3R (Reduce, Reuce dan Recycle) di Desa Huntu Barat  Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango  (14/3/2019) yang dihadiri oleh 100 orang peserta berasal dari seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Bone Bolango.

Hadir dalam acara tersebut sebagai pemateri adalah : Dr.Amir Halid,Msi (UNG) , Johni Tumiwa,SKM.Msi (DLH Kabupaten Bone Bolango) dan Sukriyanto Katili SIP,Msi (Camat Bolango Selatan). Dalam Sambutannya Kadis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwaliki oleh Kasie Sampah dan Limbah B3 :Yuni Hagu, S.Pi mengatakan bahwa maksud dari kegiatan ini adalah untuk Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Program 3R sesuai yg tercantum dalam amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH dan PP 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga serta Perpres 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

“Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah melalu i program 3R berupa peningkatan kemampuan teknis Masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone Bolango serta membangun komitmen  dan peran partisipasi pemerintah dan masyarakat, dunia usaha ,LSM,dan stakeholder lainnya dlm pengelolaan sampah di Provinsi Gorontalo”, ungkap Yuni Hagu. Dalam kegiatan ini diserahan pula bantuan alat peraga komposter dan alat peraga tempat sampah terpilah kepada masyarakat Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango

Sosialisasi 03

Diperoleh informasi awal, bahwa kegiatan yang sama akang diselenggarakan juga di Kabupaten Pohuwato dengan jumlah peserta yang sama. Yang menjadi Target se-Provinsi Gorontalo adalah ASN yg bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ,Dinas PU Provinsi Gorontalo dan Pemda Kota dan Kabupaten sebanyak 50 orang unsur Masyarakat, dunia usaha ,LSM dan stakeholder sebanyak 600 orang.

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango
Halaman 4 dari 4
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama