>

Displaying items by tag: PPID Pangan

GORONTALO - Dinas Pangan Provinsi Gorontalo menggelar serah terima jabatan pejabat administrator dan pengawas sebagai tindak lanjut dari pelantikan pejabat administrator dan  pejabat pengawas oleh Gubernur Gorontalo pada 30 Juli 2019 di Bele li Mbui.

Kepala Dinas Pangan, Sila Botutihe mengatakan pelantikan ini adalah hal yang biasa, yang di lakukan setiap organisasi termasuk oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Pelantikan ini bukan hal yang luar biasa karena sudah rutin dan menjadi hak prerogratif pimpinan,” kata Sila Botutohe di aula dinas, Kamis (1/8/2019).

Di depan pejabat administrator, pengawas dan staf yang hadir pada sertijab ini ini, Sila Botutihe menegaskan di mana pun ASN ditempatkan harus bersyukur dan mampu mengambil nilai ibadahnya.

ASN harus mampu memperlihatkan kemampuannya pada penempatan jabatan dengan bekerja ikhlas, cerdas dan bekerja keras.

“Jangan jadikan tugas sebagai beban, karena bekerja adalah ibadah. Selamat bekerja dengan tugas yang baru, silakan menyesuaikan dengan lingkungan dan terima kasih kepada pejabat lama yang telah mengemban tugas sebelumnya,” ucap Sila Botutihe.

Pejabat administrator dan pengawas yg serahterimakan di Dinas Pangan adalah, pejabat administrator, Sekretaris  Dinas pangan dari pejabat lama Ibnu Suprayogi ke pejabat baru Niveta Dj Paramata, Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan dari pejabat lama Mustari Usman Sumaga ke pejabat baru Ibnu Suprayogi.

Untuk pejabat pengawas, Kasubag Perencanaan dan Keuangan dari pejabat lama Liliyah Muhammad ke pejabat baru Sabrawati Razak, Kepala Seksi Keamanan Pangan dari pejabat lama Sabrawati Razak ke pejabat baru Andi Elli Nuswati, Kepala Tata Usaha UPTD pejabat lama Rahmato latief ke pejabat baru Liliyah Muhammad, Kepala Seksi Manajemen Mutu UPTD dari pejabat lama Marhaeni Sosialistina Moo ke pejabat baru Rahmanto Latief, Kepala Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu UPTd dari pejabat lama Andi Elli Nuswati ke pejabat Baru Marhaeni Sosialistina Moo.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Bulango Selatan – UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Provinsi Gorontalo membantu para petani sayur dalam pengujian kandungan residu pestisida dan cemaran mikroba (e. Coli).

Ini dilakukan untuk membantu petani karena pengujian laboratorium tersebut dilakukan di laboratorium pengujian di Depok, Jawa Barat.

” Saya berharap UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan dapat dilengkapi dengan sarana prasarana laboratorium pengujian, sehingga tidak perlu mengirim sampel ke luar daerah lagi,” harap Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Sila Botutihe seusai melaksanakan pengambilan contoh sayuran Selada, Pakchoy dan Bayam bersama para petugas PMHP di Desa Huntu Selatan dan Desa Huntu Utara Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Selasa (23/7/2019).

Sila mengatakan, jika nanti laboratorium pengujian yang representatif dan terakreditasi hadir di Provinsi Gorontalo, diharapkan waktu pengujian dapat lebih singkat serta semakin banyak produk pangan segar yang diuji dan diterbitkan sertifikat keamanan pangannya.

Pengujian ini kata Sila sangat penting untuk mengetahui kandungan residu pestisida. Adanya residu pestisida di atas batas maksimum residu pada produk pangan dan kemudian terkonsumsi ke dalam tubuh manusia dalam jangka panjang, dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan.

” Bahan aktif pada pestisida bersifat karsinogenik, artinya dapat berpotensi menimbulkan penyakit kanker,” kata Sila menguraikan dampak buruk pestisida.

Lebih jauh Sila menguraikan pengambilan contoh dan pengujian laboratorium yang dilakukan saat ini merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha yang akan mensertifikasi produk Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Pelaku Usaha yang akan disertifikasi wajib menerapkan budidaya sayuran yang baik, yang dibuktikan dengan adanya Standar Operasional Prosedur Budidaya Tanaman dan pencatatan budidaya sayuran mulai dari persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharan sampai dengan panen dan pasca panen.

Sertifikasi Prima Tiga adalah proses pemberian jaminan bahwa pelaksanaan usaha tani dan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha/kelompok tani aman dikonsumsi.

“Sertifikasi keamanan pangan ini sangat penting untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan kepada konsumen/masyarakat, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan segar sehingga dapat memperluas akses pemasaran, serta mempermudah melakukan penelusuran kembali dari kemungkinan penyimpangan mutu dan keamanan pangan,” pungkas Sila Botutihe.

Saat ini untuk sekali pengujian 1 sampel sayuran di laboratorium di luar daerah, UPTD akan mengeluarkan biaya sejumlah Rp3 juta.

 

Pewarta : Citra – Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

GORONTALO – Para pelaku usaha perajin sambal sagela  memberi kontribusi  yang nyata dalam dinamika perekonomian di Provinsi Gorontalo.

Dari para pelaku industri rumah tangga inilah ikan julung-julung tangkapan nelayan diserap setelah melalui proses pengasapan oleh pelaku usaha lainnya. Rantai produksi sambal sagela ini telah menghidupkan banyak warga di berbagai daerah pesisir.

Karena perannya dalam menghidupkan siklus produksi inilah para perajin sambal sagela memiliki sumbangan yang nyata dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Para perajin produk ini sebagian besar adalah kaum ibu sehingga wanita memiliki peran besar pada peningkatan ekonomi.

Sambal sagela sebagai produk olahan rumahan telah menjadi komoditas yang diperhitungkan dalam menggerakkan ekonomi daerah. Di banyak gerai dan toko, sambal sagela selalu ditemukan dengan cita rasanya yang khas.

“Dinas Pangan Gorontalo dalam program konsumsi dan keamanan pangan terus berupaya memberdayakan para pelaku usaha kecil menengah dalam menjaga kualitas produk sambal sagela. Wisatawan yang datang ke daerah ini tidak susah mencari sambal sagela,” kata Sila Botutihe, Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo seusai membuka rembuk pelaku ushaa sambal sagela di Kota Gorontalpo, Sabtu (20/7/2019).

Salah seorang pelaku usaha sambal sagela, Zahra khan berharap  ada gerai yang khusus menyajikan produk olahan ikan sagela dari semua pelaku usaha.

“Kalau ada gerai, perajin sambal sagela akan lebih fokus pada kualitas produk agar lebih bergaung di luar daerah,” ujar Zahra Khan.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO – Rembuk Pangan Lokal Sagela digelar Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dalam program konsumsi dan keamanan pangan.

Pertemuan ini bertempat di Bantayo Lami, aula kediaman mantan walikota alm Medi Botutihe, Sabtu (20/7/2019) yang dihadiri oleh para pelaku usaha kecil menengah di Gorontalo dan dinas terkait.

Kepala Dinas pangan Provinsi Gorontalo, Sila Botutihe mengapresiasi para pelaku usaha kecil menengah, khusus sambal sagela yang hadir dengan ragam variasi produknya.

“Dinas Pangan adalah intisusi yang bertanggung jawab pada ketahanan pangan di daerah. Kami mendorong inovasi ragam pangan berbasis sumberdaya hayati perikanan lokal seperti ikan julung-julung atau roa sebagai bahan baku sambal sagela,” kata Sila Botutihe yang didampingi Kepala Seksi Keamanan Pangan, Sabrawaty Razak.

Ragam produk pangan lokal ini harus bergizi dan aman, apalagi sambal sagela merupakan produk yang disukai masyarakat.  Sila Botutihe mengajak semua warga untuk menyukai produk olahan rumah tangga ini dan mengenalkan kepada masyarakat lain, termasuk yang berada di daerah lain.

"Mari kita viralkan slogan makan tak lengkap tanpa sagela," ujar Sila Botutihe.

Sila Botutihe akan memfasilitasi pengembangan produk sagela dengan membangun Gerai Sagela dan akan membentuk asosiasi pelaku usaha sambal sagela. Asosiasi ini sebagai mitra Dinas Pangan, Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo

“Cita rasa sambal sagela ini harus tetap dipertahankan, kualitas itu penting karena yang dicari konsumen adalah produk yang bermutu.,” kata Sila Botutihe.

Rembuk para pengelola usaha sambal sagela ini berlangsung meriah, mereka saling berbagi pendapat untuk meningkatkan kualitas produk, keamanan pangan, dan memperkuat jaringan pemasaran.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO - Dinas Pangan Provinsi Gorontalo menggelar pemeriksaan urine kepada seluruh Aparat Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang ada di lingkup dinas, Rabu (10/7/2019).

Kegiatan yang dilaksanakan di aula dinas ini bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo.

Sebelum pemeriksaan urine, digelar sosialisasi bahaya narkotika yang dilakukan oleh staf BNN.

Tes urine ini dilakukan kepada seluruh pejabat eselon III. IV dan staf yang diambil secara acak sejumlah 20 orang sebagai sampel.

Dari hasil tes urine sampel yang diperiksa, BNN Provinsi tidak ada meneukan satu pun terindikasi pengguna narkotika.

“ASN harus memberi contoh dengan melakukan tes urine. ASN juga harus mengajak masyarakat sadar bahaya narkotika,” kata Ibnu Suprayogi, Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.

Pemberantasan narkotika ini adalah program Pemerintah pusat dan Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam Intruksi Presiden  nomor 6 tahun 2018 dan Intruksi Gubernur Gorontalo nomor 1739 tahun 2018.

Ketua Tim BNN, Jeane Tansil dalam pelaksanaan kegiatan ini memberi apreasiasi kepada ASN dan pejabat Eselon III dan IV yang dengan suka rela  mengikuti sosialisai bahayanya narkotika yang dilanjutkan dengan pengambilan tes urine.

Jeane Tansil menegaskan ASN Dinas Pangan juga harus berperan menyosialisasikan bahaya narkotika ke masyarakat umum maupun keluarga.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pangan tingkat wilayah  baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Kualitas konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah secara makro dicerminkan dengan skor  pola pangan harapan.

Untuk mencapai target ini Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pangan menggelar workshop analisis konsumsi pangan berbasis pola pangan harapan bertempat di aula Dinas Pangan, Jumat (4/6/2019)

Kepala Seksi Konsumsi, Rena Mosii mengungkapkan workshop ini  untuk menganalisis situasi konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah berdasarkan skor pola pangan harapan dan menganalisis sasaran konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah berdasarkan data harmonisasi perhitungan skor pola pangan harapan.

“Workshop analisis pangan berbasis PPh di ikuti oleh  30 peserta yang terdiri dari  pejabat yang menangani analisis konsumsi dan staf petugas penginfut PPH (pola pangan harapan) di provinsi dan kabupaten/kota,” kata Rena Mosii.

Pada kegiatan ini, Kepala Dinas Pangan yang diwakili Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dharmawaty Bokings mengatakan pentingnya kegiatan ini karena analisis konsumsi pangan dan pola pangan harapan ini merupakan indikator kinerja utama, menjadi indikator kinerja gubernur/wakil gubernur,” kata Dharmawaty Bokings.

Berapapun hasi analisis akan menjadi acuan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memutakhirkan data, yang hasilnya dimanfaatkan oleh seluruh lintas sektor.

“Melalui workshop ini peserta  dapat mengaplikasikan semua materi yang telah diperoleh untuk menganalisis dan menyusun konsumsi pangan masyarakat dengan tepat dan akurat,” ujar Dharmawaty Bokings.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemanfaatan teknologi untuk mendukung pekerjaan di lapangan sangat bermanfaat untuk memutus kendala jarak dan waktu, sehingga lebih efisien dan efektif.

Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk pemantuan dan evaluasi secara dalam jaringan (online) yang mendukung kegiatan dan kunjungan lapangan.

Pemanfaatan teknologi ini yang sedang dilakukan oleh Dinas Pangan Provinsi Gorontalo dengan menggunakan aplikasi e-monev Ketahanan Pangan berbasis sitstem informasi.

Untuk mengenalkan sistem ini, Dinas Pangan menggelar pelatihan aplikasi e-monev bagi pendamping program PUMPM Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUMPM), Toko Tani Indonesia (TTI), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) bertempat di Aula kantor Dinas Pangan, Rabu (3/6/2019).

Kepala Seksi Penganekaragaman Pangan, Muhamad Nur Azhar menuturkan pelatihan aplikasi e- monev ditujukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan dan anggaran serta permasalahan yang ada di lapangan, baik teknis maupun administrasi termasuk keuangan.

Pelatihan aplikasi e-monev diikuti  50 orang yang berasal dari para koordinator pendamping dan Tim teknis kegiatan  PUMPM, TTI, KRPL, LPM, PIPL, dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) serta operator komputer dari masing masing kabupaten/kota.

Pada pelatihan ini Kepala  Dinas Pangan yang diwakili Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Zakiya Baserewan berpesan agar memaksimalkan seluruh laporan melalui aplikasi e-monev ini, sehingga tidak ada lagi laporan administrasi yang bersifat manual.

Pemanfaatan aplikasi e-monev Banper (Bantuan Pemerintah) menjadi prasyarat kelompok di kabupaten/kota untuk mengakses anggaran tahun 2020.

“Melalui pelatihan ini pendamping kabupaten/kota bisa menindaklanjuti di daerah masing-masing,” ujar Zakiya Baserewen.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Program bantuan langsung yang sedang dilaksanakan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dinas Pangan Provinsi Gorontalo melalui 2 saluran.

Distribusi bantuan ini disalurkan pada program Kawasan Mandiri Pangan (KMP) dan Kios Akses Pangan Masyarakat.

Besaran bantuan ini dipaparkan pada rapat koordinasi perkembangan bantuan KMP dan Kios Pangan Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, Selasa (2/7/2019).

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dharmawaty Bokings, memaparkan   penyaluran bantuan sarana produksi telah dilakukan di 2 kabupaten, Gorontalo dan Bone Bolanggo.

Di Kabupaten Gorontalo terdapat 3 kelompok yang berlokasi di Kecamatan Boliyohuto Desa Bandung Rejo dan Kabupaten bone Bolango terdapat 2 kelompok berlokasi di Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara dengan anggaran Rp90 juta.

“Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan juga menggelontorkan natura berupa bibit cabe, tomat, hansdsprayer, pupuk dan obat obatan yang disalurkan pada bulan Mei-Juni 2019,” kata Dharmawaty Bokings.

Dharmawaty Bokings juga merinci, tahun 2019 ini Dinas Pangan mengalokasikan anggaran Rp150 juta untuk 1500 paket bantuan pangan berupa beras, gula, minyak goreng dan ikan kaleng. Bantuan ini dialokasikan untuk daerah yang dikategorikan rawan pangan berdasarkan hasil  analisis Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (SKPG) dan Food security and vulnerability Atlas (FSVA)

“Bantuan tahap 1 sudah tersalurkan di Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 150 KK,  Kabupaten Pohuwato 150 KK,  Kabupaten Boalemo 150 KK, Bone Bolanggo 150 KK dan Kota Gorontalo 150 KK,” tutur Dharmawaty Bokings.

 

Pewarta : Hariman – Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Program bantuan langsung Kawasan Mandiri Pangan (KMP) dan Kios Akses Pangan Masyarakat sedang digencarkan  Dinas Pangan Provinsi Gorontalo ke masyarakat.

Program yang sedang berjalan ini dihabas dalam rapat koordinasi perkembangan  bantuan ini di aula Dinas Pertanian, Selasa (2/7/2019).

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dharmawaty Bokings dalam laporannya di hadapan sejumlah peserta dari kabupaten dan kota mengatakan di bidang ini wajibkan membuat analisis neraca Pola Pangan Harapan (PPH), Analisi Neraca Bahan Makanan (NBM), analisis Harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Metode sistem kewaspadaan pangan dan gizi ini adalah salah satu yang menentukan kerawanan pangan, peta ketahanan pangan dan penanganan kerawanan pangan. Dharmawaty Bokings menegaskan kegiatan ini ada atau tidak ada anggaran wajib dilaksanakan.

Dalam arahannya, Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, Sila Botutihe sangat mengapresiasi program pemberian bantuan ini dan meminta untuk terus melakukan evalusi.

“Jangan sampai bantuan diberikan langsung habis. Harus dapat dievaluasi apakah bermanfaat atau tidak. Hal ini butuh inovasi para kepala bidang di kabupaten dan kota, bagaimana membuat formulasi agar bantuan terukur dan bermanfaat,” kata Sila Botutihe.

Program bantuan Dinas Pangan yang disalurkan melalui saluran, yang pertama melalui Kios Akses Pangan yang menyediakan bahan pangan pokok untuk mempermudah akses pangan dan ketersediaan pangan masyarakat pada daerah rawan pangan berupa bahan pokok beras, gula, minyak goreng dan telur dengan lokasi kios akses pangan di kabupaten dan kota. Kios ini ada di 12 desa yang masing-masing terdapat 3 kios dengan jumlah kios pangan 36 unit.

Penyaluran kedua melalui Kawasan Mandiri Pangan, ini merupakan pemberdayaan masyarakat di kawasan yang wilayahnya melingkupi beberapa desa rawan pangan dengan karakteristik kualitas sumber daya masyarakat rendah, sumber daya modal terbatas, akses teknologi rendah dan infrakstruktur pedesaan terbatas.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, Sila Botutihe memimpin rapat perdana koordinasi bersama para kepala Kepala Bidang dan Kepala kepala seksi lingkup Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.

Topik yang menjadi bahasan ini adalah upaya percepatan kinerja pejabat eselon III dan IV dan memastikan semua program kerja berjalan maksimal

Sila Botutihe menegaskan pentingnya koordinasi antarsesama eselon III dan IV dalam menjalankan program Dinas Pangan .

“Setiap eselon III dan IV harus mampu melakukan tupoksinya dengan baik, dapat dipastikan semua program yang diaksanakan berjalan dengan baik, sehingga kerja pimpinan terbantu dan ringan,” ujar Sila Botutihe, Selasa (1/7/2019).

Selain itu Sila Botutihe mengharapkan seluruh pegawai Dinas Pangan mampu menjunjung kekompakan dan soliditas mendukung program kegiatan pimpinan saat ini.

Hadir dalam rapat para eselon III Sekretaris Dinas, Kepala bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

Para pejabat Eselon IV hadir Kasubag Kepegawaian dan Umum, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kepala Seksi Ketersediaan Pangan, Kepala Seksi Sumber Daya Pangan, Kepala Seksi Kerawanan Pangan, Kepala Seksi Distribusi Pangan, Kepala Seksi Cadangan Pangan, Kepala Seksi Harga Pangan.

Kepala Seksi Penganekaragaman Keamanan Pangan, Kepala Seksi Konsumsi Pangan, Kepala Seksi Keamanan Pangan, Kepala SubTata Usaha, UPTD Kepala Seksi Manejemen Mutu, Kepala Seksi Seritifikasi dan Pengujian Mutu.

 

Pewarta : Hariman - Dinas Pangan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 7 dari 7
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama