>

GORONTALO - Seorang pejabat pemerintahan harus melayani masyarakat, bukan masyarakat yang melayani pejabat, karena sebuah jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto saat memberi arahan pada Serah Terima Jabatan (SERTIJAB) di lingkungan Dinas PUPR, Jumat (17/01/2020)

Handoyo Sugiharto juga mengingatkan kepada seluruh pejabat Esselon III dan VI Dinas PUPR untuk dapat lebih menyerap apa yang menjadi aspirasi atau keluhan dari masyarakat

“karena kita pejabat publik, jadi apa saja yang dilaporkan oleh masyarkat kepada kita, harus cepat untuk menindaklanjuti. Bahkan kalau bisa ada masyarakat yang datang jangan sampai menunggu 5 menit,” Jelas Handoyo Sugiharto.

Sebanyak 9 orang pejabat pengawas yang melaksanakan sertijab di 7 posisi jabatan, pada kesempatan itu Handoyo Sugiharto mengatakan bahwa sertijab yang dilaksanakan saat ini merupakan penguatan organisasi yang ada pada Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

“Dalam rangka penguatan organisasi di Dinas PUPR yang khususnya Provinsi Gorontalo, dengan menempatkan para pejabat pada posisi tepat karena para pengawas merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan di lapangan” kata Handoyo Sugiharto.

Lebih lanjut Handoyo Sugiharto menambahkan ke depan masih banyak pekerjaan yang harus segera di selesaikan, karena pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Dinas PUPR Provinsi Gorontalo

“Ada beberapa tugas yang menjadi beban kita diantaranya, kita harus wajudkan pembangunan masjid Islamic Center hingga tahun 2022 dan menjadikan Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi bebas banjir. Nah, ini bukan merupakan tanggung jawab satu bidang saja, akan tetapi seluruh bidang yang ada di PUPR,” kata Handoyo Sugiharto.

 

Pewarta: Yudi - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Rapat koordinasi pembebasan lahan untuk pembangunan Islamic Center berlangsung di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Selasa (14/1/2020).

Rapat ini dipimpin Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Sultan Kalupe itu dihadiri oleh perwakilan Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Gorontalo, Camat Kota Timur Kota Gorontalo dan dinas terkait lainnya.

Sultan Kalupe mengatakan pembangunan Islamic Center membutuhkan lahan seluas 13 hektar, namun dengan adanya keterbatasan anggaran maka pembebasan lahan pembangunan Islamic Center tersebut akan dilakukan secara bertahap.

“Karena jumlah anggaran yang ada di tahun 2020 sangat terbatas, sehingga pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap,” kata Sultan Kalupe.

Sultan Kalupe juga menjelaskan lahan yang menjadi prioritas awal untuk dibebaskan adalah lahan seluas 5 hektar yang dimulai pada tahun ini dan sisanya secara bertahap hingga tahun 2022.

“Tahap awal perioritas untuk pembangunan dan tugu masjid dan jalan masuk sekitar 5 hektar, kemudian tahap selanjutnya adalah sisa dari pembebasan lahan,” jelas Sultan Kalupe.

Sementara itu Camat Kota Timur, Eladona Sidiki menuturkan, ada 58 orang pemilik lahan yang sudah lama menantikan rencana pembangunan Islamic Center.

“Masukan yang kami terima dari masyarakat bahwa mereka sangat mengharapkan kepastian waktu pembangunan, terutama pembebasan lahan. Kabar pembangunan tersebut sudah didengar sejak tahun 2016,” ujar Eladona Sidiki.

Camat Kota Timur ini juga menembahkan masyarakatnya akan sangat mendukung rencana pembangunan Islamic Center, karena meraka berada di daerah tersebut sangat relegius dan antusias dengan kegiatan-kegiatan keagamaan.

“Kemarin sudah beberapa kali dilakukan konsultasi publik, Alhamdulillah tidak ada yang menolak bahkan mereka sangat merespon. Karena untuk Kelurahaan Moodu sendiri sebagian besar masyarakatnya sangat antusias dalam bidang keagamaan dan itu bisa dibuktikan dalam lomba STQ dan MTQ,” kata Eladona Sidiki.

Terkait ganti untung untuk pembebasan lahan pembangunan Islamic Center, Eladona Sidiki berharap bisa sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah atau sesuai yang akan dihasilkan oleh tim appraisal.

 

Pewarta: Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto yang didampingi Sekretaris Dinas Aisa Ibrahim, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Romen S Lantu dan Kepala Seksi Irigari dan Air Tanah meninjau Kantor Daerah Pengamatan (DP-01) yang berada di Kota Gorontalo dan kantor Daerah Pengamatan (DP-02) di Kabupaten Gorontalo, Senin (13/01/2020)

Pada peninjauannya Handoyo Sugiharto memfokuskan pada pengawasan pintu air dan pemeliharan saluran irigasi yang dilakukan oleh para staf di kantor daerah pengamatan di masing-masing wilayah.

“Kami melakukan pengawasan dan menggelar rapat di kantor DP-01 dan di DP-02 Limboto, Pengawasan Daerah Irigasi (DI) Pilohayanga dan DI Huludupitango,” kata Handoyo Sugiharto.

Untuk DP-01 daerah Irigasi yang menjadi tanggung jawab adalah DI Pilohanga yang memilik 33 pintu air yang tersebar di saluran irigasi sepanjang 22,6 kilometer yang dapat mengairi sawah seluas 1.045 hektar.

Untuk DP-02 memiliki panjang saluran irigasi 18,431 kilometer dengan 30 pintu air yang dapat mengairi persawahan seluas 1.310 hektar.

“Kami membahas kondisi sekarang dan beberapa kebutuhan yang perlu kita lengkapi, termasuk di dalamnya kebutuhan peralatan kerja, perbaikan pintu air, sehingga ke depan DI Huludupitango ini bisa lebih maksimalkan untuk melayani sawah seluas 1.310 hektar,” ujar Handoyo Sugiharto.

Untuk mengantisipasi banjir yang sewaktu-waktu terjadi pada saat ini, Handoyo Sugiharto menjelaskan bahwa seluruh staf yang ada di pengamatan 01 dan kantor daerah pengamatan 02 terus melaksanakan pemeliharaan secara rutin dan pengawasan terhadap pintu-pintu air.

“Sekarang ini seluruh staf DP-01 dan DP-02 secara rutin melaksanakan kerja bakti pembersihan saluran, juga bekerja sama dengan P3A dan masyarakat untuk mengatasi kalau ada permasalahan banjir atau pembagian air di sawah-sawah pada saat musim tanam,” jelas Handoyo Sugiharto.

Handoyo Sugiharto juga mengingatkan para staf yang ada di kantor daerah pengamatan untuk menjaga kedisiplinan dan berharap lebih meningkatkan etos kerja seperti apa yang menjadi trilogi PU yaitu bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat.

 

Pewarta: Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi lanjutan Pembangunan Block Plan Perkantoran di kantor dinas, Jumat (10/01/2020).

Rapat dipimpin Asisten II Bidang pembangunan Sutan Rusdi dihadiri Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Sultan Kalupe, Kepala Bidang Cipta Karya Yuliana Rivai, perwakilan Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional (BPN) Yusuf Ano, Kepala Desa Ayula Utara Nazyudin Botutihe dan dinas terkait lainnya.

Sutan Rusdi yang temui usai rapat mengatakan kegiatan tersebut merupakan perintah Gubernur Gorontalo Rusli, Habibie untuk segera menyelesaikan sejumlah permasalahan yang terjadi pada aset-aset milik Pemerintah Provinsi.

“Ini perintah Gubernur, supaya tanah atau asset Pemprov, khususnya yang bermasalah segera diselesaikan secepatnya,” kata Sutan Rusdi

Terkait sisa lahan yang tepat berada di tengah lokasi pembangunan perkantoran block plan Ayula yang belum dibebaskan, Sutan Rusdi menjelaskan Pemerintah Provinsi Gorontalo belum dapat membayarkan ganti untung walaupun sudah dinilai oleh tim appraisal.

“Khusus untuk tanah yang masih bermasalah, walaupun sudah dilakukan prosedur penilaian oleh konsultan penilai, itu belum bisa kita bayarkan atau proses, menunggu dulu penetapan ahli waris siapa yang benar-benar menerima ganti untung pembayaran,” jelas Sutan Rusdi.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Sultan Kalupe menuturkan dari total luas lahan block plan 17,8 hektar masih ada sisa lahan seluas lebih dari 1 hektar yang di kuasai oleh 7 orang dan belum mau dibebaskan oleh para pemiliknya walapun pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pemilik lahan tersebut.

“Di lahan 1,8 hektar itu dimiliki oleh 7 orang dan sampai saat ini belum bersedia untuk dibebaskan lahanya dan kamipun sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemilik lahan tersebut, tapi karena adanya konflik ahli waris kepemilikan sehingga masih terkendala pembayarannya,”  ujar Sultan Kalupe.

Kabid Tata Ruang dan Pertanahan ini juga menambahkan Pemerintah Provinsi telah melakukan pembebasan lahan sejak tahun 2008, pihaknya akan terus berusaha dengan melakukan mediasi secara kekeluargaan di tingkat desa untuk menetukan pemilik ahli waris.

“Pemerintah Provinsi tetap mengutamakan asas kemanusiaan, kami tetap menunggu dan berharap pemilik lahan untuk bersedia dibayarkan. Karena tahun ini kami sudah menyediakan anggarannya,” kata Sultan Kalupe.

 

Pewarta: Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto dan sejumlah pejabat Esselon III dan VI menerima kunjangan kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di kantor dinas, Rabu (8/1/2020).

Pada kunjangan kerja Komisi III ke Dinas PUPR ini untuk membahas capain hasil kerja selama tahun 2019 dan membahas sejumlah rencana kerja pada tahun 2020.

“DPRD datang ke Dinas PUPR dalam rangka rapat koordinasi dan evaluasi terhadap kegiatan tahun 2019 dan pelaksanaan program kegiatan di tahun 2020” kata Handoyo Sugiharto.

Handoyo Sugiharto juga menjelaskan pada rapat tersebut membahas penyerapan anggaran tahun 2019, juga membahas beberapa program pekerjaan yang bisa menjadi prioritas di antaranya penataan serta penanganan ruas jalan provinsi dan penanganan banjir di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo.

“Kami juga sudah memaparkan hasil penyerapan anggaran tahun 2019 sebesar 95,4 persen dan setelah itu kita membahas permasalahan atau program yang nantinya akan menjadi prioritas pelaksanaan pekerjaan” jelas Handoyo Sugiharto.

Dengan adanya kunjungan kerja Komisi III ini, Handoyo Sugiharto berharap dapat meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja selaku eksekutif.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili menuturkan kunjangan mereka tersebut untuk melakukan koordinasi dan mencari solusi secara bersama-sama terhadap kendala yang timbul dalam melaksanakan pekerjaan.

“Kami mengubah sistem dengan cara kita mendatangi OPD, kami bicara di rapat dengan mereka dan dari hasil ini cukup mengembirakan karena banyak hal yang tidak terungkap di pembicaraan resmi, karena kalau di sini lebih kekeluargaan,” kata Thomas Mopili.

Ketua Komisi III ini menambahkan kegiatan seperti ini akan mereka laksanakan khususnya pada OPD mitra kerja .

“Kami akan coba mengawal, karena biasanya DPRD itu muncul di penghujung atau nanti sudah ada masalah. Kami sekarang di pengendalian masalah, pencegahan, jadi sebelum ada masalah kita sudah ada di situ,” pungkas Thomas.

 

Pewarta: Yudi-PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo harus meningkatkan kinerja, lebih memacu pekerjaan fisik maupun administrasi agar target program tahun 2020 bisa dicapai.

Harapan ini disampaikan Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto saat memimpin apel kerja awal tahun 2020 yang bertempat halaman kantor dinas, Kamis (2/1/2020).

Handoyo Sugiharto juga meminta kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk merampungkan dan melaporkan seluruh hasil pekerjaan selama tahun 2019

“Saya minta PPHP untuk segera melaporkan hasil pekerjaannya, karena kegiatan tahun 2019 sudah selesai. Harus lebih maksimal karena saat diperiksa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) atau Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah (APEP) kita sudah siap,” tutur Handoyo Sugiharto.

Selain itu Handoyo Sugiharto juga mengatakan untuk ASN yang belum mengikuti apel kerja pada awal tahun, harus memberikan alasan yang kuat sebagai laporan ke pimpinan.

“Tadi dilaporkan masih ada juga yang belum hadir, jadi tolong yang tidak hadir itu alasannya apa? Sakit atau tanpa keterangan? Supaya laporan bisa lengkap, karena yang hadir hari ini akan dilaporakan secara berjenjang hingga ke Gubernur,” kata Handoyo Sugiharto.

Pada apel kerja awal tahun yang dihadiri oleh 98 persen ASN dan 2 persennya tidak hadir dikarena masih dalam keadaan sakit dan cuti, Kadis PUPR sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas capaian selama tahun 2019.

“Saya mengucapkan selamat bekerja di tahun yang baru ini, muda-mudahan membawa berkah untuk kita semua dan saya juga berterima kasih atas kinerja yang telah dicapai selama tahun 2019,” tutur Handoyo Sugiharto.

 

Pewarta : Yudi - PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo menggelar Diskusi Laporan Akhir Dalam Penyusunan Laporan Periodik UKL-UPL pada peningkatan ruas jalan Boidu-Longalo-Dulamayo dan peningakatan ruas Jalan Pilolalenga-Biluhu Tengah yang dilaksanakan oleh PT Gorontalo Tata Mandiri Konsultan.

Diskusi ini dihadiri Kepala Seksi Teknis Richie Z Abdullah, Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Suratman M. Giu,  BAPPPEDA Provinsi Gorontalo, konsultan perencana dan sejumlah kepala desa.

Kegiatan ini dibuka Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Abdul Fandit Ahmad di Gedung PIP2B, Jumat (20/12/2019)

“UKL-UPL ini adalah upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan, kegiatan ini sebagai bentuk informasi serta sosialisai kepada para kepala desa, jika suatu saat ada pekerjaan pembangunan infrastruktur di wilayah,  para kepala desa sudah tahu” kata Abdul Fandit.

Kabid Bina Marga juga menjelaskan dalam setiap pekerjaan pembangunan infrastruktur akan ada dampak positif dan negatif.

“Dampak negatif yang terjadi saat pekerjaan jalan itu diantaranya, lalu lintas terganggu, kebisingan dari alat-alat berat, pencemaran udara dan positifnya jalan yang tadi berlubang, sempit dan tidak standar, akhirnya sudah mulus, lebar, sudah sesuai standar dan intinya bisa memberi kenyamanan bagi pengguna jalan,” jelas Abdul Fandit

Abdul Fandit Berharap dukungan masyarakat Provinsi Gorontalo, khususnya para pengguna jalan untuk membantu program pemerintah dalam pembangunan infrastrukstur. Pembangunan infrasruktur ini akan menjangkau sampai ke pelosok desa

Di tempat yang sama, kepala Desa Biluhu Tengah, Edy Yusuf Pakaya sangat bersyukur atas inisiasi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan diskusi UKL-UPL ini yang melibatkan para kepala desa.

“Kami sangat berterima kasih kepada Gubernur dengan adanya rencana pembangunan jalan di desa, karena jika ruas jalan provinsi yang ada di desa kami ditingkatkan maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Edy Pakaya.

 

Pewarta : PPID Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sepanjang tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo telah membangun dan meningkatkan ruas jalan provinsi sepanjang 467,17 kilometer.

Kemantapan jalan ini naik menjadi 59,20 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 47,64 persen.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Bina Marga, Abdul Fandit Ahmad pada diskusi terpumpun Forum Komunikasi dan Kerjasama Penyelenggaraan Jalan Daerah (FKPJD) dengan tema Rencana Penataan Jalan Di Kota Gorontalo Sebagai pusat ibu kota Provinsi Gorontalo di Hotel Damhil, Kamis (19/12/2019).

Abdul Fandit Ahmad menjelaskan, peningkatan kemantapan ini tidak hanya pada ruas jalan provinsi di kota Gorontalo, tapi juga menjangkau seluruh ruas jalan provinsi yang ada di kabupaten lainnya.

Kemantapan ini juga meningkat dari sisi penanganan drainase maupun pedestriannya yang disesuaikan dengan ketersedian anggaran  Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dalam diskusi terpumpun ini juga, Abdul Fandit berharap pada FKPJD untuk menghasilkan solusi penataan ruas jalan JA Katili Kota Gorontalo yang direncanakan tahun 2020 akan ditingkatkan menjadi salah satu pintu masuk ke ibu kota Provinsi Gorontalo.

“Kami berharap konsultan perencanaan dapat membuat satu perencaan yang matang, khususnya pada saluran drainase. Jangan saluran di jalan JA Katili yang kita benahi akan menimbulkan masalah baru pada saluran drainasi di tempat lain,” ujar Abdul Fandit Ahmad.

Sementara itu di tempat yang sama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, Meidy Novita Silangen sangat mengapresi dan berterima kasih kepada Dinas PUPR Provinsi Gorontalo karena telah mengadakan FKPJD ini.

“Forum-forum seperti ini sangat dibutuhkan pada pembangunan infrastruktur, agar dapat menghindari tumpang tindih dan dapat mengsingkronkan apa yang menjadi usulan. Alhamdulillah Gubernur tahun depan akan meningkatkan ruas jalan JA Katili di Kota Gorontalo,” kata Meidy Novi Silangen.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo menggelar diskusi terpumpun bersama Forum Komunikasi dan Kerjasama Penyelenggaraan Jalan Daerah (FKPJD) dengan tema Rencana Penataan Jalan Di Kota Gorontalo Sebagai pusat ibu kota Provinsi Gorontalo di Hotel Damhil, Kamis (19/12/2019).

FKPJD yang dibuka Kepala Bidang Marga, Abdul Fandit Ahmad yang mewakili Kadis PUPR Provinsi Gorontalo ini dihadiri oleh sejumlah Kepala Dinas PUPR se-Kabupaten/Kota, Asisten Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Istanto Rucban, Perwakilan Dinas Perhubungan Provisinsi Gorontalo, konsultan perencanaan serta sejumlah dinas dan lembaga terkait lainnya.

Dalam sambutanya Abdul Fandit mengatakan, FKPJD bukan hanya kegiatan seremonial semata, namun dapat menghasilkan penataan dan solusi penanganan masalah ruas jalan provinsi di kabupaten dan kota Gorontalo, terutama ruas jalan JA Katili.

“Kami fokus pada penataan ruas jalan JA Katili Kota Gorontalo, yang sesuai arahan Gubernur insyaallah tahun depan bisa menjadi ikon ibu kota Provinsi Gorontalo yang bisa kita banggakan,” kata Abdul Fandit.

Abdul Fandit berharap kepada konsultan perencanaan agar dapat membuat satu perencanaan yang matang, terutama saluran drainase.

“Jangan sampai saluran di jalan JA Katili yang kita benahi akan menimbulkan masalah baru pada saluran drainase di tempat lain,” kata Abdul Fandit Ahmad.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Selasa, 17 Desember 2019 19:44

Kantor Radio RH Siap Digunakan Tahun 2020

GORONTALO – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto mengingatkan para pelaksana untuk terus memacu pekerjaan agar target bisa selesai tepat waktu dengan tidak mengesampingkan kualitas.

Hal ini disampaikan saat melakukan monitoring pembangunan jalan block plan dan pembangunna kantor Radio RH bersama Kepala Bidang Cipta Karya, Yuliana Rivai dan Kepala Seksi Pengembangan, Pemukiman dan Penataan Bangunan, Merfin Dunggio.

 “Saya mengingatkan kepada pelaksana untuk tetap memprioritaskan kualitas hasil pekerjaan dan berharap pekerjaan pembangunan kantor Radio RH ini akan segera rampung,” kara Handoyo Sugiharto.

Yuliana Rivai, Kepala Bidang Cipta Karya menjelaskan, progres pekerjaan pembangunan kantor Radio RH sudah mencapai 85 persen dan untuk pekerjaan pembangunan jalan perkantoran blockPlan Ayula sudah rampung 100 persen

“Alhamdulillah untuk pekerjaan pembangunan jalan perkantoran blockplan sudah rampung dan untuk pekerjaan pembangunan kantor Radio RH saat ini sudah mencapai 85 persen. Sehingga pada awal tahun 2020 nanti kantor tersebut sudah bisa digunakan,” jelas Yuliana Rivai.

Pembangunan kantor Radio RH menggunakan anggaran APBD tahun 2019 sebesar Rp1,341 miliar dan untuk pembangunan jalan perkantoran blok plant juga menggunakan anggaran APBD tahun 2019 sebesar Rp747 juta dengan panjang jalan yang dibangun 994 meter.

 

Pewarta: Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 11
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo