>
Wisnawaty Saleh

Wisnawaty Saleh

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie atasnama Presiden RI melantik Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin dan Wakil Bupati Thariq Modanggu bertempat di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (6/12/2018).

Proses pelantikan diawali dengan Pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.75-8497 dan SK no. 132.75-8498 tentang Pelantikan Bupati Gorontalo Utara dan Pelantikan Wakil Bupati Gorontalo Utara.
Selanjutnya Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memandu kedua pejabat yang dilantik untuk pengucapan sumpah/janji jabatan. Indra-Toriq selanjutnya diminta untuk menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji jabatan. Pemasangan tanda pangkat melengkapi prosesi pelantikan.

Dalam sambutannya, Gubernur Rusli menyampaikan pesan Presiden Jokowi agar kepala daerah yang dilantik untuk segera bekerja memenuhi janji-janji politiknya. Rusli juga berpesan agar antara Bupati dan Wakil Bupati, antara pimpinan OPD dan DPRD untuk menjaga komunikasi, sinergitas dan kekompakan dalam membangun daerah.

“Ada kurang lebih 90 persen kepala daerah bercerai di tengah jalan. Saya harapkan hal ini tidak terjadi di Gorontalo Utara bahkan se Provinsi Gorontalo. Apa alasan saya tetap berpasangan dengan pak Idris (Wakil Gubernur Gorontalo hingga periode kedua)? Pertimbangan saya hanya satu; sebab pak Idris orang yang betul betul mengerti bahwa ia hanya wakil, bukan gubernur. Itu yang terjadi dengan pak Idris hingga sekarang,” kata mantan Bupati Gorontalo Utara itu memberi contoh.
Gubernur Rusli menyebut ada peningkatan APBD di Gorut di awal kepemimpinannya tahun 2008 dibanding dengan tahun 2018 sekarang. Anggaran tahun ini sudah hampir mencapai Rp800 miliar. Ia berharap agar anggaran bisa dibelanjakan dan difokuskan untuk pembiayan program pro rakyat.

“Sehingga harapan pak Presiden dan Mendagri agar difokuskan pro rakyat. Membuat program stretegis dan memberikan pelayanan yang sebesar besarnya dan semudah-mudahnya kepada masyarakat. Memberikan izin yang semudah-mudahnya untuk investor yang ingin berinvestasi,” lanjutnya.

Inda Yasin dan Thariq Modanggu terpilih pada Pilkada 27 Juni 2018 dengan jumlah 31.466 suara. Keduanya mengungguli pasangan mantan Wakil Bupati dan mantan Sekda Roni Imran-Ismail Patamani dengan 23.196 suara. Sementara satu calon lainnya yakni Thomas-Suleha mengumpulkan 17.322 suara.(Hmsprov-Isam).

Kota Gorontalo, Humas – Rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Gorontalo yang ke 18, yang jatuh tepat pada hari ini, Rabu, (5/12/2018), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menggelar konser amal yang bertajuk Satu Hati. Konser yang turut dimeriahkan oleh Opick dan Grub Band Gambus Nissa Sabyan ini dibuka dan dihadiri langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim.
“Hari ini Provinsi Gorontalo genap berusia 18 tahun, banyak hal yang telah dilalui. Sebagai pelayan masyarakat, saya ingin seluruh masyarakat Gorontalo menikmati hari ulang tahun ini, ” kata Gubernur saat memberikan sambutan sebelum konser dimulai yang berlangsung di lapangan GOR 23 Januari, Telaga

Lebih lanjut Gubernur mengatakan, konser amal satu hati ini digagas oleh Pemprov Gorontalo bekerja sama dengan yayasan Inka Madani Nusantara. Yayasan ini adalah sebuah yayasan yang di pimpin oleh Imam masjid di New York, Amerika Serikat Ustd. Shamsi Ali, yang sedang menggagas membangun pesantren pertama di Amerika Serikat

Tak tanggung tanggung dalam kesempatan tersebut Gubernur dan Wakil Gubernur menyumbangkan uang sebesar 100 juta rupiah yang dikhususkan untuk membantu membangun pesantren di Amerika tersebut.
“100 juta dari saya dan Pak Wagub kami titipkan untuk membangun pesantren melalui yayasan ini. Sebenarnya hanya 50 juta, tetapi karena saya di dampingi istri, ibu Idah Syahidah dia berbisik ke saya bapak 100 juta saja, ini insyallah bisa jadi amal kita di akhirat nanti,” ungkap Rusli yang diseguhi dengan tepuk tangan kagum dari seluruh masyarakat Gorontalo.
Konser yang dihadiri oleh ribuan masyarakat Gorontalo itu diseguhi secara gratis. Masyrakat dihibur oleh penyanyi Opick dan Nissa Sabyan. Dalam kesempatan itu juga turut dibacakan hasil sumbangan dana untuk pembangunan pesantren pertama di Amerika yang telah terkumpul di Provinsi Gorontalo kurang lebih seminggu terakhir berjumlah 392 juta rupiah.

Pesantren yang akan dibangun Shamsi Ali ini akan diberi nama pesantren Madani Nusantara. Pesantren tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 7,4 hektar di Kota Moodus, negara bagian Connecticut, Amerika Serikat.(Hmsprov-Echin).

 

Kamis, 06 Desember 2018 13:59

RS Ainun Jalani Akreditasi Rumah Sakit

KOTA GORONTALO, Humas – Rumah Sakit dr. Hj. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) kian mantap menjadi salah satu rumah sakit yang diperhitungkan di Provinsi Gorontalo. Salah satunya dengan mengikuti Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Rabu (5/12/2018).
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat menerima tim survei menjelaskan, bahwa perjuangan membangun RS Ainun sejak tahun 2012 tidak sia-sia. Selain sudah beropreasi dengan berbagai keterbatasan, RS tipe D tersebut akan segera dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Alhamdulillah perjuangan kami tidak sia-sia mendirikan sebuah rumah sakit. Insya Allah rumah sakit ini kita akan jadikan rumah sakit rujukan. Proses KPBU saya tanyakan tadi sama pak Sekda sudah sampai di mana, katanya sudah mau finish. Dari 20 langkah tinggal satu langkah lagi,” jelas Rusli.

Jika konsep pembangunan rumah sakit dengan menggaet investor itu berhasil, maka proses pengembangan RS Ainun menjadi rumah sakit rujukan tipe B berlahan akan terwujud. Terkait dengan ketersediaan tenaga dokter, Pemprov Gorontalo sudah menjalin kerjasama dengan fakultas kedokteran di sejumlah universitas.
UNG juga akan segera membuka fakultas kedokteran dan RS Ainun akan jadi salah satu universitas yang bekerja sama dengan UNG. Kita juga sudah bekerjasa dengan beberapa universitas ternama se Indonesia, menawarkan alumni dokternya bekerja di Gorontalo khusus di RS ainun. Semua kita jamin, mulai dari tempat tinggal kita fasilitasi, kenderaan, bahkan insentif,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur RS Ainun dr. Yana Yanti Suleman menjelaskan, proses akreditasi SNARS merupakan salah satu syarat yang wajib diikuti oleh RS Ainun untuk standarisasi pelayanan. Jika dinyatakan lulus, maka RS Ainun diakui secara legal formal dan dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Aturannya sebuah rumah sakit memang harus memiliki akreditasi, karena jika tidak maka pelayanan di rumah sakit tidak sesuai aturan dan yang paling penting BPJS tidak akan bekerja sama. jadi hari ini akan dilakukan survei dokumen kemudian nanti akan terlihat implementasi apakah di 4 pokja di RS Ainun sudah teralilasi,” terang Yana.
Akreditasi RS Ainun dilakukan oleh dua orang dari KARS yakni Drg. Tjut Maulina, M.Kes dan NS. Ardiyanto, MMR. Proses akreditasi berlangsung sejak tanggal 5 Desember hingga 8 Desember nanti.(Hmsprov-Isam).

 

KOTA GORONTALO, Humas – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Provinsi Gorontalo ditandai dengan pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Gorontalo, Rabu (5/12/2018). Sidang yang berlangsung dengan nuansa adat itu dipimpin oleh Ketua DPRD Paris A. Yusuf dan dihadiri oleh para Wakil Pimpinan dan anggota DPRD.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama ibu Idah Syahidah dan Wakil Gubernur Idris Rahim bersama ibu Nurinda Rahim juga hadir dan duduk di meja bagian depan sidang paripurna.

“Peringatan Hari Ulang Tahun ke-18 Provinsi Gorontalo dalam bentuk Rapat Paripurna DPRD merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT, atas semua anugerah yang diberikan dalam membangun daerah Provinsi Gorontalo,” kata Ketua DPRD Paris A. Jusuf dalam kata pengantarnya.

Paris menyebut peringatan HUT Provinsi Gorontalo bukan semata-mata mengenang dan berbagi cerita, bukan sekedar bergembira atau sekedar sebuah kegiatan seremonial. Lebih daripada itu, Sidang Paripurna DPRD harus menjadi ajang retrospeksi, introspeksi dan prospektif.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT dan ungkapan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas pencapaian pembangunan selama ini.
Kita patut berterima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh elemen masyarakat Gorontalo khususnya para tokoh pejuang pendiri Pembentukan Provinsi Gorontalo yaitu PRESNAS (Presidium Nasional), KP3G (Komite Pusat Pembentukan Provinsi Gorontalo) dan P2GTR (Pembentukan Provinsi Gorontalo Tomini Raya), yang telah berjuang dengan gigih sehingga Gorontalo dapat berdiri menjadi Provinsi ke-32 di Indonesia,” ucap Gubernur Rusli mengawali sambutannya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Gorontalo dua periode itu menyampaikan perkembangan kinerja pembangunan dan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah yang dipimpinnya bersama Wakil Gubernur Idris Rahim.

Dari segi jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dari tahun 2001 sebesar 850.798 jiwa, saat ini di tahun 2018 meningkat menjadi 1.168.190 jiwa, dengan tingkat kemiskinan sebesar 16,81 persen pada Maret 2018.

Dalam kurun waktu tersebut terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator tingkat kemajuan Pembangunan manusia yang menggambarkan (pendidikan, kesehatan dan pendapatan).

“Jika pada tahun 2002, IPM Provinsi Gorontalo 64,3, maka pada tahun 2017 meningkat menjadi 67,01 (walaupun masih dibawah IPM Nasional sebesar 70,81). Demikian halnya persentase penduduk miskin Gorontalo pada tahun 2002 sebesar 32,13 persen terus mengalami penurunan sebesar 16,81 persen pada Maret 2018,” imbuhnya.
Demikian halnya dengan pertumbuhan ekonomi Gorontalo dari 5,55 persen di tahun 2001 menjadi 6,74 persen di tahun 2017 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional (5,07 persen). Pertumbuhan tertinggi didominasi oleh Sektor Primer, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 38,01 persen dan Tersier, subsektor perdagangan besar dan eceran dan sektor konstruksi.

Peningkatan PDRB perkapita pertahun yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 PDRB per kapita Provinsi Gorontalo mencapai 29,57 juta rupiah. Membaiknya perekonomian Gorontalo, salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan kinerja beberapa sektor antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hingga tahun 2017, kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB daerah mencapai 38,01%.

Beberapa pelaksanaan program pro rakyat tahun 2018 yakni bantuan pangan non tunai daerah (BPNTD) untuk 35.000 jiwa, pembangunan mahyani 610 unit, pengalokasian jamkesta bagi warga miskin sebanyak 212.076 jiwa, pembangunan jalan provinsi sepanjang 13,5 km serta pembangunan jalan srategis provinsi sepanjang 16,5 km.

Ada pula pengadaan sapi 1.000 ekor, pengadaan kambing 154 ekor, penerangan lampu jalan 1.400 buah, penyediaan sarana pemasaran perikanan 30 unit, pengadaan kapal 3 GT 90 unit, pengadaan benih jagung untuk 63.655 kg. Pengadaan benih padi 13.700 kg, pembinaan UMKM naik kelas 50 UMKM, insentif guru non PNS 2.096 guru, rehabilitasi hutan dan lahan 300 ha.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 telah ditetapkan Visi yaitu Mewujudkan Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera. Visi itu dijabarkan dalam 8 (delapan) Program Unggulan yaitu Pendidikan Yang Berkualitas, Kesehatan Yang Prima, Infrastruktur Lebih Merata, Ekonomi Lebih Meningkat, Pemerintah Yang Lebih Melayani, Agama Dan Budaya, Pariwisata Yang Lebih Mendunia, Lingkungan Yang Lebih Lestari,” terang mantan Bupati Gorontalo Utara itu.

Sederet penghargaan yang diraih pemerintah tahun 2018 juga ikut disampaikan dalam paripurna tersebut. Di antaranya penghargaan WTP 5 (lima) kali berturut-turut dalam pengelolaan Keuangan dari Bapak Presiden RI, penghargaan kepada Gubernur Gorontalo yang telah menjamin Rakyatnya Sehat dan Sejahtera melalui integrasi Jamkesta ke JKN/KIS Oleh Kementeraian Kesehatan RI Tahun 2017 dan Penghargaan Karya Bakti Pramuka dari Presiden RI Tahun 2018.

Ada juga penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Menpan RI Tahun 2018, penghargaan dan Universal Health Coverage (UHC) Award dari Presiden Jokowi Tahun 2018, Penghargaan PMI oleh Menteri Sosial RI Tahun 2018, Penghargaan National Procurement Award Tahun 2018 serta penghargaan untuk pengiriman berita terbanyak, foto terbanyak dan foto terbaik nasional dari Kemkominfo RI kepada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Gorontalo.(Hmsprov-Isam).

 

KOTA GORONTALO, Humas – Pelaksanaan Sidang Paripurna HUT Provinsi Gorontalo ke-18 di Gedung DPRD, Rabu (5/12/2018), berlangsung dengan nuansa adat Gorontalo. Di bagian depan para tamu sudah disambut dengan gerbang adat atau alikusu.

Tangga depan kantor DPRD dipercantik dengan tolitihu atau tangga adat lengkap dengan potongan bambu yang menyerupai mulut buaya atau lebih dikenal dengan ngango lo huwayo. Ruang sidang anggota DPRD juga disulap menyerupai puade atau tempat duduk pengantin pada pesta adat Gorontalo.
Dekorasinya semacam ada penyelenggaraan pesta. Yaa namanya kan upacara jadi kita bikin dengan nuansa adat Gorontalo. Memang ini bukan penyelenggaraan adat secara penuh atau pohutu, tapi nuansananya nuansa adat,” terang Sekretaris Dewan Sul A. Moito.
Sekitar pukul 09.00 Wita Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama ibu Idah Syahidah tampak telah tiba di gedung DPRD. Keduanya disambut dengan tarian adat longgo, tarian penjemputan untuk tamu kehormatan. Rombongan lantas diarak menuju ke dalam ruang sidang dengan tabuhan rebana dan saia atau semacam nyanyian nuansa islami.
Suasana adat pelaksanaan Paripurna DPRD semakin lengkap dengan pakaian khas karawo yang dikenakan oleh panitia. Baik laki maupun perempuan menggunakan seragam karawo dengan warna khas provinsi yakni ungu yang juga sebagai warna adat Gorontalo.(hMSPROV-iSAM).

 

KOTA GORONTALO, Humas – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Provinsi Gorontalo ditandai dengan upacara bendera di Lapangan Museum Purbakala Provinsi Gorontalo, Rabu (5/12/2018). Tahun ini, tema peringatan HUT ke-18 Provinsi Gorontalo adalah ‘Gorontalo Hebat’.

Tema ini mengandung makna bahwa diusianya yang ke-18 tahun, Provinsi Gorontalo semakin maju dan berkembang dengan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Inspektur Provinsi Gorontalo, Huzairin Roham, yang bertindak sebagai pembina upacara mengatakan, usia ke-18 tahun dalam laju ruang dan waktu menandakan bahwa pertambahan usia tersebut mengisyaratkan peningkatan taraf kedewasaan.
Patutlah kita menyadari bahwa peringatan hari ulang tahun sesungguhnya bukanlah suatu prosesi seremonial semata, melainkan harus ditempatkan sebagai energi positif yang mampu mendorong performa dan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan di bumi Gorontalo,” kata Huzairin.

Diusianya yang relatif masih muda, berbagai kemajuan telah mampu diraih oleh Provinsi Gorontalo. Indikatornya antara lain dapat dilihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang pada tahun 2015 sebesar 65,86 persen, naik menjadi 67,01 persen pada tahun 2017. Angka kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 18,32 persen, turun pada angka 16,81 persen di tahun 2018. Demikian pula tingkat pengangguran terbuka yang turun menjadi 4,03 persen pada tahun 2018 yang sebelumnya pada tahun 2015 sebesar 4,65 persen.
Sementara itu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi 6,74 persen pada tahun 2017, dibanding pada tahun 2015 yang hanya sebesar 6,22 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diikuti pula oleh naiknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita yang pada tahun 2017 mencapai Rp29,57 juta, dibanding tahun 2015 hanya sebesar Rp25,18 juta.

Upacara HUT ke-18 Provinsi Gorontalo dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-47 KORPRI tingkat Provinsi Gorontalo. Upacara diikuti oleh ribuan Aparatur Sipil Negara dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo, serta sejumlah tamu undangan lainnya.(hMSPROV-hARIS).

KOTA GORONTALO, Humas – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) Regional Timur Indonesia di ballroom Hotel Damhil Kota Gorontalo, Selasa (4/12/2018). Rakor yang mengambil tema ‘Sinergitas Implementasi Inovasi Daerah’, dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim.

Dalam sambutannya Idris Rahim mengatakan, sebagai daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota di regional timur Indonesia menginginkan daerah yang maju dan berhasil, sehingga bisa sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
Untuk maju dan berhasil tidak datang begitu saja. Perlu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, salah satunya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian,” kata Idris.

Wagub mengutarakan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian menjadi tantangan bagi setiap daerah. Menurutnya, keberhasilan dalam penelitian yang memanfaatkan sumber daya ilmu pengetahuan akan mempercepat kinerja pemerintah daerah.

“Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat meningkatkan kualitas, efekifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan,” imbuhnya.

Olehnya itu melalui sinergitas implementasi inovasi daerah, Wagub Gorontalo dua periode tersebut berharap terjadi sharing inovasi daerah yang bisa diimplementasikan dalam memajukan seluruh daerah di regional timur Indonesia.
Sebelumnya Ketua FKPPD Regional Timur, Iqbal Suhaeb mengatakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) memiliki peran yang sangat strategis dalam Revolusi Industri 4.0. Balitbangda diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah.

Sejauh ini, Iqbal menilai peran pengembangan yang diemban oleh Balitbangda masih kurang maksimal. Padahal menurutnya, peran pengembangan inilah yang diharapkan setiap Balitbangda dapat memberikan analis kebijakan kepada para kepala daerah.

“Untuk itu saya berharap setiap Balitbangda ataupun Litbangda yang masih bergabung di BAPPPEDA, melengkapi tenaga fungsionalnya tidak hanya peneliti, tetapi juga analis kebijakan,” ungkapnya.

Rakor FKPPD Regional Timur diikuti oleh peserta Balitbangda Provinsi dan Kabupaten/Kota Regional Timur, perguruan tinggi, Lembaga Litbang Kementerian di daerah, Jaringan Peneltian Daerah, serta Dewan Riset Daerah.(Hmsprov-haris).

KOTA GORONTALO, Humas – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Dirjen Perbendaharaan (Kakanwil Dirjen Perbendaharaan) Gorontalo Fahma Sari Fatma sowan ke Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di kediaman pribadi di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Selasa (4/12/2018).

Selain sebagai silaturahmi dan ajang perkenalan diri, kehadiran Fahma untuk menyampaikan agenda penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 yang rencananya akan diberikan oleh Presiden Jokowi tanggal 11 Desember besok.
Harapan saya kepada kakanwil yang baru agar ada koordinasi yang bagus termasuk sinkronisasi program dan pelayanan harus maksimal. Apalagi akhir tahun ini banyak DAK (Dana Alokasi Khusus) yang belum cair,” jelas Rusli usai pertemuan.

Ia berharap agar semua OPD dan stake holder terkait pengelola DAK untuk segera merampungkan proses pekerjaan fisik dan keuangan agar anggaran bisa diacairkan. Terlebih proses penutupan tagihan tinggal menghitung hari sebelum tanggal 15 Desember nanti.

“Kalau tidak bisa dicairkan yang harus dikembalikan lagi ke pusat. Tentunya kita yang rugi, sudah dianggarkan tapi tidak terserap dengan baik. Makanya saya minta agar semua petugas cepat memproses sesuai dengan ketentuan yang ada” imbuh Gubernur Gorontalo dua periode itu.
Sementara itu, menurut Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Fahma Sari Fatma progres pekerjaan fisik dan keuangan untuk seluruh Provinsi Gorontalo di atas 70 persen. Meski begitu, ada juga yang sudah mencapai target di atas 90 persen.

“Kalau untuk realisasi secara keseluruhan sudah 70 persen yah. Memang beragam bergantung jenis belanjanya, ada yang sudah 90 persen ada yang di bawah itu. Kita harapkan sisa waktu yang ada dapat dioptimalkan untuk realisasi yang terbaik,” terangnya.(Hmsprov-Isam).

 

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Merespon sebagaian petani tentang sulitnya membeli pupuk bersubsidi direspon cepat oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Selasa pagi, (4/12/2018) Rusli didampingi Kadis Pertanian Muljadi Mario meninjau gudang milik PT Pupuk Kaltim di Desa Pentadio, Kecamatan Telaga.

“Kemarin saya ke Sumalata termasuk Anggrek (Gorontalo Utara), yang menyampaikan bahwa pupuk bersubsidi sekarang belum ada. Makanya saya sampaikan ke pak Kadis untuk dtinjau langsung hari ini,” terang Rusli.
Hasil tinjau lapangan terungkap bahwa stok pupuk di gudang PT Pupuk Kaltim masih tersedia 3.100 ton. Belum termasuk bongkaran pupuk di pelabuhan Anggrek 3000 ton dan pelabuhan Kota Gorontalo 900 ton.

Rusli menyebut tidak terdistribusinya pupuk dengan baik ke masyarakat karena ada kendala di pihak penyalur atau pengecer. Salah satunya menyangkut masalah dana untuk penebusan pupuk dari distributor. Rusli bahkan sempat menemui salah satu penyalur di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa usai meninjau gudang pupuk.

“Ada laporan ke saya teman teman penyalur agak sulit menebus. Saya bilang ke pak Mul (Kadis Pertanian) untuk evaluasi lagi kesulitannya apa. Kalau kesulitannya dana maka saya panggil BPD Sulutgo atau BRI untuk memberikan kredit lunak dan bunganya rendah,” imbuh Rusli.
Tahun 2018 Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi pupuk bersubdisi lebih kurang 37 ribu ton. Tersalurkan hingga akhir november sebanyak 32 ribu ton. Itu artinya tinggal 5 ribu ton lagi yang harus disalurkan untuk kebutuhan petani.

“Insya Allah pupuk urea dan ponska untuk mencover kebutuhan di Desember ini sangat aman. Sangat sangat aman. Stok dikami masih ada 6 ribuan sehingga ketersediaanya ada,” jelas Mardani selaku Manage Area PT Pupuk Kaltim.(Hmsprov-Isam).

 

Kejaksaan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, memiliki tugas mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Untuk menemukan unsur kerugian keuangan negara, maka bukti-bukti yang harus dikumpulkan oleh Kejaksaan tentu yang terkait dengan bukti-bukti terjadinya kerugian keuangan negara.

Terkait Kerugian Negara seperti ada dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan: Kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 22, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik kesengajaan maupun karena kelalaian.

Sehubungan dengan penilaian kerugian negara tersebut, Pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Negara, menyatakan: BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
Berdasarkan uraian di atas, maka jelas yang berwenang menghitung, menilai, dan/atau menetapkan kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK, bukan Kejaksaan.

Menurut penulis, untuk menentukan Korupsi di GORR (Gorontalo Outer Ring Road), Kejaksaan Tinggi harus berdasarkan hasil audit pemeriksaan BPK, dan didukung oleh keterangan ahli Pidana serta ahli yang terkait lainnya, sebagai salah satu alat bukti yang menyatakan bahwa pekerjaan GORR tersebut terindikasi dugaan korupsi sesuai ketentuan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain kedua hal di atas, Kejaksaan Tinggi harus menyelidiki apakah prosedur dan dokumen pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan ruas jalan lingkar luar Gorontalo atau Gorontalo Outer Ring Road (GORR) sudah sesuai atau belum, bagaimana kesiapan anggaran, siapakah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (sebagai Kuasa Pengguna Anggaran), siapa-siapa saja pelaksana pengadaan tanah, siapa yang menentukan nilai harga tanah (Appraisal) yang dilalui oleh pembangunan GORR, adakah sosialisasi dari Lurah/Kepala Desa kepada pemilik tanah bahwa tanahnya akan dilewati oleh pembangunan jalan GORR, adakah musyawarah atau sanggahan atau penolakan dari pemilik tanah Lurah/Kepala Desa, siapakah yang menetapkan nilai ganti untung kepada setiap lahan tanah/desa, adakah verifikasi pemberian ganti untung, adakah validasi pelepasan hak untuk masing-masing pemilik tanah kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, terakhir adakah pemutusan hubungan hukum pemilik tanah yang kena lintasan pembangunan GORR.
Sehingga untuk menentukan jenis tindak pidana korupsi yang seperti yang disebutkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dikenakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 yang sering digunakan oleh Jaksa atau Penuntut Umum untuk menjerat orang yang diduga melakukan penyelewengan keuangan negara, dan kedua pasal di atas menjadi senjata ampuhnya Kejaksaan (Pasal Primadona).

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 milyar rupiah.

Lebih lanjut Pasal 3 menyebutkan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 milyar.
Pada dasarnya kedua pasal di atas, sama-sama menjerat pelaku tindak pidana korupsi, namun perbedaannya, dalam Pasal 3 pelaku bisa dijerat jika mempunyai kewenangan, sedangkan pada Pasal 2, setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini lebih luas dan umum. Jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau dugaan adanya korupsi, maka kepada siapakah posisi tersebut ?, jika hal itu terjadi, maka yang harus dilakukan penyidikan adalah mulai kepada penerima Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan seterusnya ke bawah yang dapat dimintakan pertaggugjawaban pidana, selama memenuhi audit BPK dan pendapat ahli yang menyatakan telah terjadi dugaan kerugian keuangan negara.

Menurut penulis, banyak kasus yang ketika dikaji sebenarnya bukan merupakan tindak pidana korupsi karena tidak adanya niat jahat (mens rea) untuk melakukan korupsi, tetapi adanya kesalahan prosedur administratif (mal adminstratie) yang diabaikan, karena ada azas dalam pidana yang menyatakan bahwa, “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”.

Oleh : Dahlan Pido, SH, MH (Praktisi Hukum/Advokad)

Halaman 1 dari 31
© 2018, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo